Kebijakan Populis untuk Kampanye

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di penghujung kekuasaannya rajin mengeluarkan kebijakan yang bersifat populis untuk menyenangkan hati banyak orang. Setelah dua kali mengumumkan penurunan harga BBM, untuk yang ketiga kalinya SBY menurunkan kembali harga remium dan solar pertengahan bulan ini menjadi Rp 4.500 per liter. Pemerintahan SBY juga mendorong perusahaan negara menekan harga berbagai komoditas dan jasa, mulai dari listrik, kereta, dan angkutan lain, berencana membebaskan bea masuk komponen angkutan umum.

Sehari setelah pengumuman penurunan ketiga kalinya itu, Partai Demokrat langsung menjadikan momentum itu sebagai 'amunisi baru' untuk bahan kampanye, untuk mendongkrak citra partai buat menghadapi pemilu 2009 dengan membuat iklan di radio bahwa "Dalam sejarah, baru kali ini pemerintah tiga kali menurunkan harga BBM". Partai pengusung SBY ini juga membuat iklan di koran, "Partai Demokrat terus mendukung kebijakan Pemerintah Presiden SBY yang menurunkan harga BBM hingga tiga kali". Demikian juga dengan iklan di televisi.

Klaim partai ini tak pelak lagi mengundang protes partai lain. Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, Priyo Budi Santoso meminta agar keberhasilan itu jangan diklaim satu partai saja. Partai-partai yang berhak mengklaim keberhasilan pemerintah adalah Partai Demokrat, Golkar, dan partai pendukung pemerintah. Tidak bisa diklaim satu parpol saja. Sementara, Drajad H Wibowo, anggota DPR dari Partai Amanat Nasional menilai, penampilan populis Yudhoyono yang dilakukan setelah penurunan harga besin terkesan mencari kredit politik. Padahal menurutnya, penurunan harga itu lebih kecil daripada kenaikannya. Dari sisi ekonomi, signifikansi penurunan harga itu lebih rendah.

Keberatan juga disampaikan PDIP. Melalui Sekjennya, Pramono Anung, PDIP curiga pemerintah sengaja mencicil penurunan harga bensin buat kepentingan politik Yudhoyono. Bahkan ia mengungkapkan keyakinannya, menjelang pemilu legislatif maupun pemilihan presiden, harga bensin akan diturunkan lagi. Calon legislatif dari PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko mengatakan, jika keberhasilan tersebut hanya diklaim satu parpol saja akan menyinggung perasaan partai lain pendukung pemerintah. Katanya, silahkan saja beriklan. Tetapi apakah keberhasilan hanya bisa diklaim satu partai saja. Perlu diperhatikan etika politiknya, itu menyinggung partai-partai lain yang mendukung pemerintah.

Klaim yang dilakukan Partai Demokrat bahwa pemerintah menurunkan BBM ini untuk kepentingan rakyat, agar daya beli masyarakat meningkat dan intinya untuk meningkatkan ekonomi agar bisa bergerak lagi, memang itu benar adanya. Tetapi yang perlu diluruskan bahwa penurunan harga bensin sampai 25 persen itu merupakan konsekuensi logis dari merosotnya harga minyak dunia. Jadi bukan karena prestasi atau kinerja pemerintah, misalnya pemerintah berhasil membuka ladang minyak baru sehingga produksi minyak bertambah. Apalagi, meski harga premium telah tiga kali diturunkan dalam 45 hari, kenyatannya harga kebutuhan pokok dan jasa masih belum turun juga sampai sekarang.

Tidak bisa dipungkiri, semakin mendekati pemilu legislatif dan pemilu presiden, perang klaim masih akan terus berlangsung. Presiden SBY dan Wapres Jusuf Kalla sebagaimana kita saksikan, semakin sering membuat sebanyak mungkin kebijakan yang menyenangkan hati rakyat. Tak mau kalah dengan Partai Demokrat, Partai Golkar mengklaim Jusuf Kalla sebagai tokoh pemersatu bangsa.

Tinggal bagaimana kita sebagai masyarakat pemilih menyikapinya. Sikap yang dibutuhkan adalah mengkritisi apakah setiap kebijakan yang dikeluarkan dapat memberikan efek yang bisa kita rasakan manfaatnya secara konkret. Selain itu menumbuhkan sikap kritis di dalam menentukan pilihan para caleg yang akan duduk di DPR, dan memantau jejak rekam para kandidat yang telah duduk di parlemen hasil pemilu sebelumnya yang akan berlaga lagi menjadi wakil rakyat.

Bila dalam hukum jual beli terdapat istilah, 'teliti sebelum membeli', pada pada pemilu nanti sebagai pemilih bersikaplah, 'teliti sebelum mencontreng'. Karena ini akan sangat menentukan perjalanan bangsa ini lima tahun ke depan. (ahmad suroso)
.
Tajuk (Corner), Rabu, 21 Januari 2009