KRISIS ekonomi global tampaknya akan berlangsung lebih lama dan lebih buruk dari yang diperkirakan sebelumnya. Hal ini terungkap dalam forum Ekononi Dunia di Davos Swiss, Rabu (28/1) yang dihadiri 40 negara. Forum merekomendasikan para pemimpin negara dan pengusaha, mencari solusi segera dan tepat untuk mengakhiri krisis ekonomi global. Jika tidak, pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih dari 50 juta orang akan terjadi tahun ini.
Sinyal lebih buruk lagi disampaikan ekonom kepala Dana Moneter Internasional (IMF) Olivier Blanchard. Dalam statemennya yang dikutip BBC kemarin, IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia akan turun ke sekitar 0,5% tahun ini, terendah sejak Perang Dunia II. IMF mengatakan, pasar keuangan tetap tertekan dan ekonomi global menghadapi "belokan tajam ke arah yang lebih buruk".
IMF juga mengutip laporan yang dikeluarkan pada hari Organisasi Buruh Internasional, ILO, bahwa 51 juta pekerjaan di seluruh dunia akan ditutup tahun ini akibat krisis ekonomi global. Resesi juga akan berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan. Negara-negara ekonomi maju, seperti Jepang, Spanyol, dan Inggris, AS mengalami resesi, dengan PHK baru diumumkan setiap hari.
Namun menurut IMF, pertumbuhan di negara berkembang dan sedang bangkit diperkirakan lebih maju, meski mengalami perlambatan tajam, dari 6.25% pada tahun 2008 ke 3,5% pada 2009. Penyebab utama penurunan itu permintaan ekspor turun, harga komoditor lebih rendah, dan pembatasan pembiayaan eksternal yang lebih ketat.
Menurut IMF, ekonomi global diproyeksikan baru mengalami pemulihan bertahap pada tahun 2010, dengan laju pertumbuhan naik ke 3%. Namun, prospek ini sangat tidak menentu, dan waktu serta ruang pemulihan sangat bergantung pada aksi kebijakan yang tegas.
Saat ini, mengutip data BPS 2004-2008, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai sekitar 9,43 juta. Angkanya diperkirakan akan melonjak setelah pemilu April nanti, karena banyak perusahaan yang ordernya dihentikan atau dikurangi. Untuk menahan laju pengangguran terbuka pada tahun 2009, pemerintah sudah menambah stimulus ekonomi menjadi Rp 71,3 triliun yang diharapkan antara lain dapat menekan pengangguran ke level 8,34 persen atau menciptakan 150.000 lapangan kerja baru.
Namun, mengingat kondisi krisis ekonomi global tersebut, khususnya dampaknya terhadap angka pengangguran, kita dituntut bersikap lebih realistis. Kita harus bangkit sendiri. Beberapa hal yang bisa dilakukan, misalnya masyarakat khususnya bagi yang masih menganggur dituntut lebih realistik, dengan tidak terlalu memilih-milih pekerjaan. Rebutlah apapun peluang pekerjaan yang mampu memberikan sumber pendapatan halal.
Kepada perusahaan atau industri, seyogyanya lebih mengutamakan mengambil tenaga kerja lokal, dan mengurangi tenaga asing atau ekspatriat. Pemerintah juga diharapkan mengeluarkan lebih banyak kemudahan dan izin kepada perorangan yang ingin berniaga sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Masyarakat juga diharapkan lebih mengutamakan pembelian barang produk lokal atau nasional, karena selain harganya lebih murah, mutunya juga tak kalah. Sehingga, mampu menjamin industri atau para perajin dalam negeri terus beroperasi, dan para pekerjanya tidak kehilangan pekerjaan. Rasa nasionalisme untuk mencintai produk dalam negeri ini harus terus ditumbuhkembangkan.
Dalam situasi krisis ekonomi dunia yang lebih gawat dan tidak menentu, kita tidak bisa lagi mengandalkan negara-negara maju untuk membantu merecoveri perekonomian nasional kita. Karena mereka lebih terpukul. Mereka sibuk sendiri menata perekonomian negaranya, di tengah-tengah situasi yang memburuk, lapangan kerja menurun drastis, bisnis banyak yang gulung tikar. (ahmad suroso)
Tajuk, Tribun Batam, Jumat, 30 Jan 2009
Sabtu, 31 Januari 2009
Netralitas TNI-Polri
AKHIR-akhir ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tampaknya sedikit lebih sensitif terhadap kritik, dan rumor. Terakhir yang saat ini sedang hangat adalah Presiden SBY memperingatkan para elite TNI dan Polri untuk tidak partisan dalam pemilu dan pemilihan presiden, menyusul berhembusnya kabar tak sedap bahwa sejumlah petinggi aktif di TNI Angkatan Darat dan Polri diduga membentuk tim sukses untuk partai tertentu. Apalagi disebut-sebut para perwira TNI AD dan Polri dimaksud mengampanyekan asal bukan presiden "S".
Informasi yang menyebut adanya perwira TNI ikut dalam politik praktis tak pelak lagi membuat KSAD TNI Letjen TNI Agustadi Sasongko Purnomo kebakaran jenggot. Agustadi kemarin menegaskan isu adanya gerakan asal bukan capres berinisial S alias ABS di lembaganya sekadar SMS biasa. Namun, dirinya telah meminta para perwira tingginya untuk tetap menjaga netralitas dalam Pemilu dan Pilpres mendatang. Bila ada yang tidak netral pihaknya akan menindak tegas, dicopot dari jabatannya.
Demikian juga dengan Kapolri Bambang Hendarso Danuri membantah keras adanya gerakan di Kepolisian yang mengarahkan untuk mendukung salah satu bakal capres dan menolak bakal capres lainnya seperti dilansir Presiden SBY dalam pidato menerima rapim TNI dan rakor Polri di Istana Presiden, Jakarta Kamis (29/1). Kepada wartawan, Kapolri menegaskan, Polri netral pada Pemilu 2009 dan tidak punya kepentingan apa-apa. Kalau ada yang tak netral, Kapolri berjanji siap menindak bawahannya.
Terlepas dari kecurigaan pihak yang mensinyalir apa yang dilontarkan SBY itu justru merupakan kampanye terselubung untuk mencari simpati sebagai capres 2009, maupun memberi kesan Presiden panik serta kurang percaya diri, kita akan melihat dari aspek positifnya bahwa sentilan Presiden SBY itu didasari niat baik untuk memperoleh penegasan dan meyakinkan diri tentang sikap netralitas TNI/Polri terhadap politik praktis. Apalagi mengingat, dalam pemilu kali ini, banyak purnawirawan TNI/Polri yang terjun dalam aktivitas politik melalui dukungan dan atau wadah partai-partai politik, dan beberapa purnawirawan jenderal bahkan menjadi cawapres.
Penegasan kembali komitmen netralitas TNI/Polri dalam kancah politik praktis saat ini mutlak diperlukan. Karena, TNI/Polri adalah penjaga ketertiban negara. Netralitas TNI dibutuhkan untuk menjaga arah demokrasi dan menjaga kehidupan berbangsa dan bermasyarakat pada masa mendatang agar semakin baik. Panglima TNI Marsekal TNI Djoko Suyanto maupun Kapolri (sebelumnya) Jenderal Polisi Sutanto di beberapa even juga menyatakan bahwa anggotanya "belum menggunakan hak pilih pada Pemilu 2009 walaupun dalam pasal 93 ayat (2) UU Pemilu dinyatakan bahwa 'anggota TNI dan Polri mempunyai hak memilih'."
Kebijakan yang arif, dan cerdas tersebut hendaknya dapat dimaknai lebih lanjut sebagai upaya penciptaan kondisi kondusif dalam pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu 2009. Kebijakan TNI dan Polri untuk tidak menggunakan hak pilih mempunyai makna dan persepsi yang dikaitkan dengan sifat pekerjaan dan tuntutan tugas TNI dan Polri. Baik hal itu ditinjau dari aspek sejarah, kewenangan, maupun proses reformasi yang dituntut harus bersikap netral dalam tugas maupun aktivitasnya. Dengan demikian, kedua institusi ini harus berada di atas kepentingan semua golongan maupun kekuatan politik.
TNI/Polri harus menjunjung tinggi semangat reformasi i tubuh TNI/Polri yang telah bergulir sejak 1998, saat kedua lembaga itu dipisahkan. (ahmad suroso)
Tajuk, Tribun Batam, Sabtu, 31 Jan 2009
Informasi yang menyebut adanya perwira TNI ikut dalam politik praktis tak pelak lagi membuat KSAD TNI Letjen TNI Agustadi Sasongko Purnomo kebakaran jenggot. Agustadi kemarin menegaskan isu adanya gerakan asal bukan capres berinisial S alias ABS di lembaganya sekadar SMS biasa. Namun, dirinya telah meminta para perwira tingginya untuk tetap menjaga netralitas dalam Pemilu dan Pilpres mendatang. Bila ada yang tidak netral pihaknya akan menindak tegas, dicopot dari jabatannya.
Demikian juga dengan Kapolri Bambang Hendarso Danuri membantah keras adanya gerakan di Kepolisian yang mengarahkan untuk mendukung salah satu bakal capres dan menolak bakal capres lainnya seperti dilansir Presiden SBY dalam pidato menerima rapim TNI dan rakor Polri di Istana Presiden, Jakarta Kamis (29/1). Kepada wartawan, Kapolri menegaskan, Polri netral pada Pemilu 2009 dan tidak punya kepentingan apa-apa. Kalau ada yang tak netral, Kapolri berjanji siap menindak bawahannya.
Terlepas dari kecurigaan pihak yang mensinyalir apa yang dilontarkan SBY itu justru merupakan kampanye terselubung untuk mencari simpati sebagai capres 2009, maupun memberi kesan Presiden panik serta kurang percaya diri, kita akan melihat dari aspek positifnya bahwa sentilan Presiden SBY itu didasari niat baik untuk memperoleh penegasan dan meyakinkan diri tentang sikap netralitas TNI/Polri terhadap politik praktis. Apalagi mengingat, dalam pemilu kali ini, banyak purnawirawan TNI/Polri yang terjun dalam aktivitas politik melalui dukungan dan atau wadah partai-partai politik, dan beberapa purnawirawan jenderal bahkan menjadi cawapres.
Penegasan kembali komitmen netralitas TNI/Polri dalam kancah politik praktis saat ini mutlak diperlukan. Karena, TNI/Polri adalah penjaga ketertiban negara. Netralitas TNI dibutuhkan untuk menjaga arah demokrasi dan menjaga kehidupan berbangsa dan bermasyarakat pada masa mendatang agar semakin baik. Panglima TNI Marsekal TNI Djoko Suyanto maupun Kapolri (sebelumnya) Jenderal Polisi Sutanto di beberapa even juga menyatakan bahwa anggotanya "belum menggunakan hak pilih pada Pemilu 2009 walaupun dalam pasal 93 ayat (2) UU Pemilu dinyatakan bahwa 'anggota TNI dan Polri mempunyai hak memilih'."
Kebijakan yang arif, dan cerdas tersebut hendaknya dapat dimaknai lebih lanjut sebagai upaya penciptaan kondisi kondusif dalam pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu 2009. Kebijakan TNI dan Polri untuk tidak menggunakan hak pilih mempunyai makna dan persepsi yang dikaitkan dengan sifat pekerjaan dan tuntutan tugas TNI dan Polri. Baik hal itu ditinjau dari aspek sejarah, kewenangan, maupun proses reformasi yang dituntut harus bersikap netral dalam tugas maupun aktivitasnya. Dengan demikian, kedua institusi ini harus berada di atas kepentingan semua golongan maupun kekuatan politik.
TNI/Polri harus menjunjung tinggi semangat reformasi i tubuh TNI/Polri yang telah bergulir sejak 1998, saat kedua lembaga itu dipisahkan. (ahmad suroso)
Tajuk, Tribun Batam, Sabtu, 31 Jan 2009
Rabu, 28 Januari 2009
Efektifitas Paket Stimulus
HANTAMAN krisis global terhadap perekonomian Indonesia memaksa pemerintah Indonesia harus berpikir dan bekerja keras untuk mengatasinya. Antara lain pemerintah berkali-kali mengeluarkan dan mengubah paket stimulus fiskal. Dalam bulan Januari ini saja, pemerintah sudah tiga kali mengubah paket stimulus. Pada awal bulan, pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan menambah stimulus fiskal menjadi Rp 51 triliun. Sepekan kemudian besaran rangsangan ekonomi itu dipangkas separuh menjadi Rp 27,5 triliun, terdiri atas paket stimulus pertama Rp 12,5 triliun dan tambahan stimulus Rp 15 triliun.
Tetapi baru berjalan dua minggu, kemarin Menteri Keuangan merangkap Menko Perekonomian Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Selasa (27/1) mengumumkan menambah stimulus fiskal. Jumlahnya pun tidak tanggung-tanggung, dari 12,5 triliun menjadi Rp 71,3 triliun. Total stimulus fiskal itu setara dengan 1,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Itu cukup memadai untuk menahan tekanan krisis ekonomi global.
Penambahan stimulus itu diharapkan bisa menahan laju pengangguran terbuka pada tahun 2009. Seperti diketahui, akibat krisis ekonomi, pengangguran terbuka akan mencapai 8,87 persen dari jumlah angkatan kerja yang mencapai 107 juta orang. Namun, dengan paket stimulus fiskal tersebut, pengangguran terbuka diharapkan bisa ditekan ke level 8,34 persen atau menciptakan 150.000 lapangan kerja baru. Arah penggunaan stimulus fiskal ini juga untuk meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan daya saing dan daya tahan dunia usaha, serta meningkatkan belanja infrastruktur yang padat karya.
Penambahan stimulus fiskal tersebut patut disyukuri. Persoalannya, apakah penentuan sektor tersebut bisa berjalan efektif sesuai target yang diharapkan? Dapatkah paket stimulus ini benar-benar memberi manfaat bagi tetap tumbuhnya perekonomian, dan berdampak langsung terhadap produk yang dinikmati konsumen. Karena faktanya paket stimulus sebelumnya sampai sekarang belum bisa dinikmati masyarakat. Meskipun harga BBM sudah tiga kali turun dalam waktu 45 hari, tarif transportasi dan harga barang belum banyak berubah. Kebutuhan pokok sehari-hari rakyat masih mahal.
Belajar dari pengalaman peluncuran stimulus-stimulus ekonomi sebelumnya yang tidak cukup untuk merespon persoalan, agaknya dibutuhkan sikap tegas dan tindak lanjut nyata dari pemerintah selaku regulator. Pembenahan pembentukan struktur harga dan tarif harus diawasi dengan kemauan politik pemerintah ditambah BI memaksimalkan fungsi dan perannya sebagai regulator. Selama ini pemerintah cenderung 'kompromistis' dan diam saja ketika terjadi 'pembangkangan' yang dilakukan operator angkutan publik yang ogah menurunkan tarif transportasi.
Keengganan operator transportasi menurunkan tarif angkutan bukannya tanpa sebab. Alasannya, faktor BBM hanya mencakup 8-12 persen dari total biaya operasional. Beban terbesar justru pada komponen kendaraan yang harus diimpor, mencapai 30 persen. Bila benar faktor komponen menyulitkan operator angkutan turunkan tarif, perlu dipertimbangkan kebijakan bea masuk komponen ditanggung pemerintah (DTP) untuk kelompok kendaraan angkutan umum.
Tanpa campur tangan dan sikap tegas dari regulator, dikhawatirkan pemberian stimulus tidak bisa dimanfaatkan sesuai dengan tujuan stimulus itu sendiri, yakni merangsang pertumbuhan ekonomi, dan menekan tingkat pengangguran terbuka. (ahmad suroso)
Tajuk tribun Batam, 29 Jan 2009
Tetapi baru berjalan dua minggu, kemarin Menteri Keuangan merangkap Menko Perekonomian Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Selasa (27/1) mengumumkan menambah stimulus fiskal. Jumlahnya pun tidak tanggung-tanggung, dari 12,5 triliun menjadi Rp 71,3 triliun. Total stimulus fiskal itu setara dengan 1,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Itu cukup memadai untuk menahan tekanan krisis ekonomi global.
Penambahan stimulus itu diharapkan bisa menahan laju pengangguran terbuka pada tahun 2009. Seperti diketahui, akibat krisis ekonomi, pengangguran terbuka akan mencapai 8,87 persen dari jumlah angkatan kerja yang mencapai 107 juta orang. Namun, dengan paket stimulus fiskal tersebut, pengangguran terbuka diharapkan bisa ditekan ke level 8,34 persen atau menciptakan 150.000 lapangan kerja baru. Arah penggunaan stimulus fiskal ini juga untuk meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan daya saing dan daya tahan dunia usaha, serta meningkatkan belanja infrastruktur yang padat karya.
Penambahan stimulus fiskal tersebut patut disyukuri. Persoalannya, apakah penentuan sektor tersebut bisa berjalan efektif sesuai target yang diharapkan? Dapatkah paket stimulus ini benar-benar memberi manfaat bagi tetap tumbuhnya perekonomian, dan berdampak langsung terhadap produk yang dinikmati konsumen. Karena faktanya paket stimulus sebelumnya sampai sekarang belum bisa dinikmati masyarakat. Meskipun harga BBM sudah tiga kali turun dalam waktu 45 hari, tarif transportasi dan harga barang belum banyak berubah. Kebutuhan pokok sehari-hari rakyat masih mahal.
Belajar dari pengalaman peluncuran stimulus-stimulus ekonomi sebelumnya yang tidak cukup untuk merespon persoalan, agaknya dibutuhkan sikap tegas dan tindak lanjut nyata dari pemerintah selaku regulator. Pembenahan pembentukan struktur harga dan tarif harus diawasi dengan kemauan politik pemerintah ditambah BI memaksimalkan fungsi dan perannya sebagai regulator. Selama ini pemerintah cenderung 'kompromistis' dan diam saja ketika terjadi 'pembangkangan' yang dilakukan operator angkutan publik yang ogah menurunkan tarif transportasi.
Keengganan operator transportasi menurunkan tarif angkutan bukannya tanpa sebab. Alasannya, faktor BBM hanya mencakup 8-12 persen dari total biaya operasional. Beban terbesar justru pada komponen kendaraan yang harus diimpor, mencapai 30 persen. Bila benar faktor komponen menyulitkan operator angkutan turunkan tarif, perlu dipertimbangkan kebijakan bea masuk komponen ditanggung pemerintah (DTP) untuk kelompok kendaraan angkutan umum.
Tanpa campur tangan dan sikap tegas dari regulator, dikhawatirkan pemberian stimulus tidak bisa dimanfaatkan sesuai dengan tujuan stimulus itu sendiri, yakni merangsang pertumbuhan ekonomi, dan menekan tingkat pengangguran terbuka. (ahmad suroso)
Tajuk tribun Batam, 29 Jan 2009
Aturan Afirmatif Perempuan Memicu Konflik
RENCANA Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat kebijakan afirmatif memberikan satu kursi untuk calon perempuan jika partai politik memperoleh minimal tiga kursi DPR/DPRD di sebuah daerah pemilihan (dapil) menuai protes. Banyak pihak yang tidak setuju dengan aturan yang digagas dan lemahnya posisi KPU jika nekat membuat aturan tentang kuota keterwakilan perempuan di Parlemen.
Aturan itu dinilai bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan soal keterpilihan tetaplah harus dikembalikan kepada rakyat berdasarkan perolehan suara terbanyak. Kebijakan afirmatif dari MK untuk calon perempuan hanya sebatas tahap penyusunan daftar calon.
Karena itu banyak pihak, terutama dari kaum pria yang tidak menginginkan affirmasi bagi perempuan terlaksana. Sikap KPU memberikan keistimewaan kepada caleg perempuan dinilai sebagai bentuk ketidakadilan. Kebijakan afirmatif itu juga berpotensi memunculkan konflik antarcaleg maupun antarlembaga negara.
Karena seperti diketahui, saat ini seluruh caleg menggunakan segala potensinya untuk meraih kursi. Ekspektasi caleg sangat tinggi. Jika ada caleg yang mendapatkan kursi ketiga, tetapi dikalahkan dengan kebijakan KPU, pasti bisa timbul konflik. KPU juga akan menuai gugatan dari caleg. Bila benar ini terjadi tak menutup kemungkinan akan terjadi chaos.
Tampaknya banyaknya protes dan penolakan tersebut membuat KPU menjadi bimbang menetapkan peraturan affirmative action untuk perempuan, terutama penetapan aturan jika 3 kursi, satu untuk perempuan di DPR. Sikap bimbang itu disampaikan anggota KPU Andi kepada wartawan di gedung KPU Jakarta, Selasa (27/1). Andi beralasan, bila aturan afirmatif terhadap perempuan itu dilaksanakan, ia khawatir dampaknya akan berujung kepada banyaknya gugatan-gugatan terhadap KPU bahkan uji materi terhadap peraturan KPU.
Memang harus diakui, keterwakilan perempuan di DPR hasil 9 kali pemilu sejak pemilu 1955 prosentasinya sangat kecil. Paling tinggi pada pemilu 1992 mencapai 12,4 persen, dan pemilu 2004 lalu hanya 11,8 persen. Masih jauh dari yang diamanatkan UU No 10 Th 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD bahwa daftar caleg paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan.
Bila berbicara dari tujuan untuk mempercepat proses keadilan dan kesetaraan yang telah diatur UU tersebut, terbitnya aturan afirmatif perempuan dari KPU memang relevan. Apalagi keputusan MK akhir November 2008 yang membatalkan pasal 214 UU No 10/2008 mengenai caleg berdasarkan nomor urut, dan menggantinya berdasarkan suara terbanyak secara tak langsung telah menghilangkan hak konstitusional perempuan Indonesia.
Tetapi bila mengingat waktu pelaksanaan pemilu yang tinggal sekitar 75 hari lagi, sementara KPU sendiri masih terlihat gagap mempersiapkan pemilu, ditambah kuatnya arus penolakan terhadap rencana aturan afirmatif perempuan, tampaknya KPU harus berpikir ulang untuk meneruskan rencana tersebut. Untuk saat ini biarkan perempuan bertarung dan memerjuangkan haknya untuk mendapatkan kursi sesuai dengan keputuan MK.
Sebab terlepas dari kontroversi, keputusan MK membatalkan pasal 214 sebenarnya sudah memicu konflik internal parpol apalagi jika dimasukkannya kebijakan afirmatif terhadap perempuan. Ditambah lagi rencana KPU memprioritaskan perempuan dalam penentuan calon terpilih bakal memunculkan sengketa baru lagi. Rencana itu pun tidak sejalan dengan putusan MK.
Jadi demi kemaslahatan supaya potensi konflik intern parpol dan gugatan ke KPU pada pemilu bisa diminalisir, sebaiknya KPU kembali ke mekanisme yanng sudah ditetapkan MK yakni kebijakan afirmatif dari MK untuk calon perempuan hanya sebatas tahap penyusunan daftar calon. Sebab setiap putusan MK selain bersifat final dan mengikat juga seperti UUD. Artinya setiap putusan yang bertentangan dengan putusan MK berarti tidak konstitusional. (ahmad suroso)
Tajuk Tribun Batam, 28 Jan 2009
Aturan itu dinilai bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan soal keterpilihan tetaplah harus dikembalikan kepada rakyat berdasarkan perolehan suara terbanyak. Kebijakan afirmatif dari MK untuk calon perempuan hanya sebatas tahap penyusunan daftar calon.
Karena itu banyak pihak, terutama dari kaum pria yang tidak menginginkan affirmasi bagi perempuan terlaksana. Sikap KPU memberikan keistimewaan kepada caleg perempuan dinilai sebagai bentuk ketidakadilan. Kebijakan afirmatif itu juga berpotensi memunculkan konflik antarcaleg maupun antarlembaga negara.
Karena seperti diketahui, saat ini seluruh caleg menggunakan segala potensinya untuk meraih kursi. Ekspektasi caleg sangat tinggi. Jika ada caleg yang mendapatkan kursi ketiga, tetapi dikalahkan dengan kebijakan KPU, pasti bisa timbul konflik. KPU juga akan menuai gugatan dari caleg. Bila benar ini terjadi tak menutup kemungkinan akan terjadi chaos.
Tampaknya banyaknya protes dan penolakan tersebut membuat KPU menjadi bimbang menetapkan peraturan affirmative action untuk perempuan, terutama penetapan aturan jika 3 kursi, satu untuk perempuan di DPR. Sikap bimbang itu disampaikan anggota KPU Andi kepada wartawan di gedung KPU Jakarta, Selasa (27/1). Andi beralasan, bila aturan afirmatif terhadap perempuan itu dilaksanakan, ia khawatir dampaknya akan berujung kepada banyaknya gugatan-gugatan terhadap KPU bahkan uji materi terhadap peraturan KPU.
Memang harus diakui, keterwakilan perempuan di DPR hasil 9 kali pemilu sejak pemilu 1955 prosentasinya sangat kecil. Paling tinggi pada pemilu 1992 mencapai 12,4 persen, dan pemilu 2004 lalu hanya 11,8 persen. Masih jauh dari yang diamanatkan UU No 10 Th 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD bahwa daftar caleg paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan.
Bila berbicara dari tujuan untuk mempercepat proses keadilan dan kesetaraan yang telah diatur UU tersebut, terbitnya aturan afirmatif perempuan dari KPU memang relevan. Apalagi keputusan MK akhir November 2008 yang membatalkan pasal 214 UU No 10/2008 mengenai caleg berdasarkan nomor urut, dan menggantinya berdasarkan suara terbanyak secara tak langsung telah menghilangkan hak konstitusional perempuan Indonesia.
Tetapi bila mengingat waktu pelaksanaan pemilu yang tinggal sekitar 75 hari lagi, sementara KPU sendiri masih terlihat gagap mempersiapkan pemilu, ditambah kuatnya arus penolakan terhadap rencana aturan afirmatif perempuan, tampaknya KPU harus berpikir ulang untuk meneruskan rencana tersebut. Untuk saat ini biarkan perempuan bertarung dan memerjuangkan haknya untuk mendapatkan kursi sesuai dengan keputuan MK.
Sebab terlepas dari kontroversi, keputusan MK membatalkan pasal 214 sebenarnya sudah memicu konflik internal parpol apalagi jika dimasukkannya kebijakan afirmatif terhadap perempuan. Ditambah lagi rencana KPU memprioritaskan perempuan dalam penentuan calon terpilih bakal memunculkan sengketa baru lagi. Rencana itu pun tidak sejalan dengan putusan MK.
Jadi demi kemaslahatan supaya potensi konflik intern parpol dan gugatan ke KPU pada pemilu bisa diminalisir, sebaiknya KPU kembali ke mekanisme yanng sudah ditetapkan MK yakni kebijakan afirmatif dari MK untuk calon perempuan hanya sebatas tahap penyusunan daftar calon. Sebab setiap putusan MK selain bersifat final dan mengikat juga seperti UUD. Artinya setiap putusan yang bertentangan dengan putusan MK berarti tidak konstitusional. (ahmad suroso)
Tajuk Tribun Batam, 28 Jan 2009
Fatwa Haram Golput
Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhirnya mengeluarkan fatwa haram golput (golongan putih) alias tidak memilih, dan merokok hukumnya dilarang (berada di antara haram dan makruh) serta merokok hukumnya haram untuk: ibu-ibu hamil, anak-anak, di tempat umum, dan pengurus MUI. Hal itu diputuskan dalam Forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III di Padangpanjang, Sumatera Barat, Minggu (25/1).
Lewat ijtima, MUI mengeluarkan fatwa bahwa golput haram hukumnya bila masih ada pemimpin yang layak pilih. Bila tidak ada pemimpin yang layak dipilih, maka tetap harus memilih calon yang baik dari yang terburuk. Fenomena golput kalau dibiarkan, akan berbahaya. Sebab bila tidak memilih, bisa tidak punya pemimpin.
Keluarnya fatwa tersebut ditanggapi beragam. Ada yang mendukung, ada pula yang memandang tidak perlu ada fatwa haram golput tersebut, dan ada pula yang tidak setuju. Pihak yang paling setuju tentu saja Ketua MPR Hidayat Nurwahid. Sebab mantan Presiden PKS inilah salah satu tokoh yang meminta MUI mengeluarkan fatwa melarang umat Islam untuk tidak berpartisipasi dalam Pemilu mendatang.
Saya yakin fatwa MUI berangkat sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh umat yang juga menyertakan lembaga keilmuan, termasuk individu-individu yang bukan ulama. Oleh karena itu, dengan keluarnya fatwa MUI ini sudah selayaknya diikuti oleh seluruh umat Islam, betul-betul diamankan oleh MUI dan umat, kata Hidayat Nurwahid dalam percakapan dengan koran ini, Senin (26/1).
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) Hasyim Muzadi berpendapat fatwa haram golput pada Pemilu dan Pilpres 2009 mendatang tidak diperlukan. Menurut Hasyim, golput sendiri ada beberapa kecenderungan terjadi di Tanah Air. Ada yang sibuk bekerja, ada yang sibuk dengan keluarga dan ada juga yang tidak berkenan dengan sosok yang akan dipilihnya. Jadi ini soal selera tidak bisa kita menyalahkan. Namun , bila tindakan golput sudah menjadi sebuah gerakan supaya orang tidak memilih, maka itu termasuk tindakan destruktif.
Pendapat Ketua PB NU ini sedikit berbeda dengan rekomendasi sejumlah kyai dan ulama NU yang berkumpul di Pesantren Edi Mancoro Salatiga, Jateng belum lama ini. Pertemuan tersebut merekomendasikan umat Islam, khususnya warga NU diimbau menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2009 sambil tetap memegang teguh etika berpolitik dan tidak meninggalkan tugas kemaslahatan dakwah dan sosial kemasyarakatan.
Sementara kalangan nasionalis, seperti diungkapkan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Aria Bima, justru berpendapat fatwa mengharamkan golput semakin menambah masalah. Fatwa itu tak sesuai dengan nafas kebhinnekaan yang dibangun Indonesia sejak 1945. Fatwa itu tidak sesuai dengan nafas pluralitas yang sedang dibangun di Indonesia. Ada juga yang mengusulkan MUI lebih tepat mengeluarkan imbauan daripada fatwa soal golput. Karena banyak juga yang golput karena alasan teknis seperti tidak bisa meninggalkan pekerjaan atau tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).
Memang tidak bisa dipungkiri, realitas di lapangan menunjukkan banyak masyarakat tidak memilih atau golput karena merasa aspirasinya tidak terwakili. Memang dalam konteks UU, memilih dalam pemilu adalah hak bukan kewajiban. Namanya juga hak, terserang orang yang punya hak itu, apakah mau menggunakan haknya atau tidak.
Tetapi dalam konteks kemaslahatan, wajar saja jika ada fatwa MUI tersebut keluar. Penting menyadarkan umat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi untuk menggunakan hak pilihnya. Terserah mau memilih partai mana saja, atau capres/caleg mana saja, tapi yang jelas umat memilih sesuai dengan hati nuraninya. Satu hal yang perlu disadari, apapun pilihan kita, memilih atau tidak, itu ada konsekuensinya. (ahmad suroso)
Tajuk Tribun Batam, Selasa, 27 Jan 2009
Lewat ijtima, MUI mengeluarkan fatwa bahwa golput haram hukumnya bila masih ada pemimpin yang layak pilih. Bila tidak ada pemimpin yang layak dipilih, maka tetap harus memilih calon yang baik dari yang terburuk. Fenomena golput kalau dibiarkan, akan berbahaya. Sebab bila tidak memilih, bisa tidak punya pemimpin.
Keluarnya fatwa tersebut ditanggapi beragam. Ada yang mendukung, ada pula yang memandang tidak perlu ada fatwa haram golput tersebut, dan ada pula yang tidak setuju. Pihak yang paling setuju tentu saja Ketua MPR Hidayat Nurwahid. Sebab mantan Presiden PKS inilah salah satu tokoh yang meminta MUI mengeluarkan fatwa melarang umat Islam untuk tidak berpartisipasi dalam Pemilu mendatang.
Saya yakin fatwa MUI berangkat sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh umat yang juga menyertakan lembaga keilmuan, termasuk individu-individu yang bukan ulama. Oleh karena itu, dengan keluarnya fatwa MUI ini sudah selayaknya diikuti oleh seluruh umat Islam, betul-betul diamankan oleh MUI dan umat, kata Hidayat Nurwahid dalam percakapan dengan koran ini, Senin (26/1).
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) Hasyim Muzadi berpendapat fatwa haram golput pada Pemilu dan Pilpres 2009 mendatang tidak diperlukan. Menurut Hasyim, golput sendiri ada beberapa kecenderungan terjadi di Tanah Air. Ada yang sibuk bekerja, ada yang sibuk dengan keluarga dan ada juga yang tidak berkenan dengan sosok yang akan dipilihnya. Jadi ini soal selera tidak bisa kita menyalahkan. Namun , bila tindakan golput sudah menjadi sebuah gerakan supaya orang tidak memilih, maka itu termasuk tindakan destruktif.
Pendapat Ketua PB NU ini sedikit berbeda dengan rekomendasi sejumlah kyai dan ulama NU yang berkumpul di Pesantren Edi Mancoro Salatiga, Jateng belum lama ini. Pertemuan tersebut merekomendasikan umat Islam, khususnya warga NU diimbau menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2009 sambil tetap memegang teguh etika berpolitik dan tidak meninggalkan tugas kemaslahatan dakwah dan sosial kemasyarakatan.
Sementara kalangan nasionalis, seperti diungkapkan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Aria Bima, justru berpendapat fatwa mengharamkan golput semakin menambah masalah. Fatwa itu tak sesuai dengan nafas kebhinnekaan yang dibangun Indonesia sejak 1945. Fatwa itu tidak sesuai dengan nafas pluralitas yang sedang dibangun di Indonesia. Ada juga yang mengusulkan MUI lebih tepat mengeluarkan imbauan daripada fatwa soal golput. Karena banyak juga yang golput karena alasan teknis seperti tidak bisa meninggalkan pekerjaan atau tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).
Memang tidak bisa dipungkiri, realitas di lapangan menunjukkan banyak masyarakat tidak memilih atau golput karena merasa aspirasinya tidak terwakili. Memang dalam konteks UU, memilih dalam pemilu adalah hak bukan kewajiban. Namanya juga hak, terserang orang yang punya hak itu, apakah mau menggunakan haknya atau tidak.
Tetapi dalam konteks kemaslahatan, wajar saja jika ada fatwa MUI tersebut keluar. Penting menyadarkan umat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi untuk menggunakan hak pilihnya. Terserah mau memilih partai mana saja, atau capres/caleg mana saja, tapi yang jelas umat memilih sesuai dengan hati nuraninya. Satu hal yang perlu disadari, apapun pilihan kita, memilih atau tidak, itu ada konsekuensinya. (ahmad suroso)
Tajuk Tribun Batam, Selasa, 27 Jan 2009
Senin, 26 Januari 2009
Gong Xi Fat Cai
MASYARAKAT Tionghoa di seluruh belahan dunia hari ini, Senin, 26 Januari 2009 merayakan Tahun Baru Imlek 2560, tak terkecuali di Indonesia. Apalagi setelah Presiden Abdurahman Wahid pada tahun 2002 mencabut Inpres no.14 tahun 1967 tentang larangan segala bentuk kegiatan ritual budaya Cina, kemudian mengeluarkan Keppres No 19 tahun 2002, yang menetapkan tahun baru Imlek menjadi Hari Nasional. Perayaan memperingati Tahun Baru Imlek semakin semarak di tanah air.
Perayaan ini dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat Cina. Agama Tridharma, gabungan tiga agama besar di Cina yaitu Kong Hu Cu, Taoisme, Buddha yang biasanya secara ritual dilakukan bersamaan dengan sembahyang di kelenteng, diwarnai dengan berbagai pernik–pernik perayaan Imlek. Makna Imlek atau Sin Tjia bagi masyarakat Tionghoa khususnya adalah sebagai Fajar Pertama Musim yang artinya Kehidupan Baru. Imlek juga dapat diartikan sebagai 'reuni' dengan leluhur mereka.
Puncak perayaan Imlek bagi warga keturunan Tionghoa akan berlangsung Minggu (25/1) malam hingga Senin (26/1) dini hari ini dalam bentuk prosesi persembahyangan tutup tahun dan awal tahun. Imlek dirayakan selama 15 hari. Hari terakhir itu dirayakan sebagai Cap Go Meh. Sesuai tradisi, saat Imlek hampir semua orang Tionghoa mudik, pulang ke keluarga masing-masing. Setiap Imlek juga diramaikan dengan pertunjukan Barongsai yang dipercaya mampu mendatangkan kesejahteraan. Dalam perayaan Imlek juga dibagikan angpau, amplop berwarna merah berisi uang.
Namun mengingat situasi dan kondisi aktual kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia yang masih diliputi berbagai kesulitan hidup akibat dampak krisis ekonomi global, di dalam menyambut Tahun Baru Imlek 2560 hendaknya tidak dengan berhura-hura. Imlek sekarang menjadi momentum yang tepat bagi umat Tri Dharma untuk mengembangkan dan lebih meningkatkan kepekaan sosial, merajut semangat kebersamaan, menyucikan batin, dan membangun toleransi dengan sesama, sehingga kemajemukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi indah dan penuh makna.
Kita hadapi krisis yang berat ini dengan semakin menguatkan persatuan, saling mendoakan dan toleransi. Hidup berdampingan antara warga keturunan dan lingkungannya diharapkan tetap terpelihara. Apalagi saat ini, warga keturunan Tionghoa mempunyai kesempatan yang sama di semua bidang, termasuk politik. Ajaran berbakti kepada orangtua dan leluhur yang sarat dengan nilai pengabdian bisa ditumbuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Imlek 2560 atau 2009 Masehi sekarang memasuki shio tahun kerbau tanah. Dalam perhitungan Tionghoa, kerbau dan tanah merupakan unsur terberat dalam perhitungan shio. Kerbau melambangkan kerja keras sehingga tahun ini dipercaya sebagai tahun yang berat. Karena itu membutuhkan kerja keras untuk bisa melampaui tahun ini dengan baik.
Dalam menghadapi berbagai himpitan di tahun ini, barangkali sifat kerbau yang tangguh, gigih, dan bersemangat patut ditiru. Sifat tersebut diharapkan mampu menjadi modal menghadapi berbagai ujian di tahun kerbau. Ada baiknya tahun shio dijadikan sebagai pengingat yang membuat setiap orang tetap berusaha. Krisis ekonomi yang terjadi tahun 2009 perlu disikapi dengan positif. Sehingga setiap kerja atau usaha akan memberi hasil. Karena itu yang terpenting bagaimana setiap orang menjalani tahun ini dengan semangat dan kerja keras. Niscaya semua kesulitan akan menemukan jalan keluar.
Sekali lagi Imlek menjadi momentum yang tepat untuk merefleksi terhadap situasi yang sedang terjadi dan berintrospeksi diri. Apa saja yang sudah kita lakukan kemarin, apa saja yang membutuhkan perbaikan dan peningkatan di tahun depan ke arah yang lebih baik.
Semoga Tahun Baru Imlek 2560 ini memberi arti dan makna kehidupan yang lebih baik dibanding Tahun Baru Imlek sebelumnya. Akhirnya selamat Tahun Baru Imlek 2560 untuk yang merayakannya. Gong Xi Fa Cai, semoga mendapatkan rezeki. (ahmad suroso)
Tajuk (corner) Tribun Batam, 26 Januari 2009
Perayaan ini dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat Cina. Agama Tridharma, gabungan tiga agama besar di Cina yaitu Kong Hu Cu, Taoisme, Buddha yang biasanya secara ritual dilakukan bersamaan dengan sembahyang di kelenteng, diwarnai dengan berbagai pernik–pernik perayaan Imlek. Makna Imlek atau Sin Tjia bagi masyarakat Tionghoa khususnya adalah sebagai Fajar Pertama Musim yang artinya Kehidupan Baru. Imlek juga dapat diartikan sebagai 'reuni' dengan leluhur mereka.
Puncak perayaan Imlek bagi warga keturunan Tionghoa akan berlangsung Minggu (25/1) malam hingga Senin (26/1) dini hari ini dalam bentuk prosesi persembahyangan tutup tahun dan awal tahun. Imlek dirayakan selama 15 hari. Hari terakhir itu dirayakan sebagai Cap Go Meh. Sesuai tradisi, saat Imlek hampir semua orang Tionghoa mudik, pulang ke keluarga masing-masing. Setiap Imlek juga diramaikan dengan pertunjukan Barongsai yang dipercaya mampu mendatangkan kesejahteraan. Dalam perayaan Imlek juga dibagikan angpau, amplop berwarna merah berisi uang.
Namun mengingat situasi dan kondisi aktual kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia yang masih diliputi berbagai kesulitan hidup akibat dampak krisis ekonomi global, di dalam menyambut Tahun Baru Imlek 2560 hendaknya tidak dengan berhura-hura. Imlek sekarang menjadi momentum yang tepat bagi umat Tri Dharma untuk mengembangkan dan lebih meningkatkan kepekaan sosial, merajut semangat kebersamaan, menyucikan batin, dan membangun toleransi dengan sesama, sehingga kemajemukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi indah dan penuh makna.
Kita hadapi krisis yang berat ini dengan semakin menguatkan persatuan, saling mendoakan dan toleransi. Hidup berdampingan antara warga keturunan dan lingkungannya diharapkan tetap terpelihara. Apalagi saat ini, warga keturunan Tionghoa mempunyai kesempatan yang sama di semua bidang, termasuk politik. Ajaran berbakti kepada orangtua dan leluhur yang sarat dengan nilai pengabdian bisa ditumbuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Imlek 2560 atau 2009 Masehi sekarang memasuki shio tahun kerbau tanah. Dalam perhitungan Tionghoa, kerbau dan tanah merupakan unsur terberat dalam perhitungan shio. Kerbau melambangkan kerja keras sehingga tahun ini dipercaya sebagai tahun yang berat. Karena itu membutuhkan kerja keras untuk bisa melampaui tahun ini dengan baik.
Dalam menghadapi berbagai himpitan di tahun ini, barangkali sifat kerbau yang tangguh, gigih, dan bersemangat patut ditiru. Sifat tersebut diharapkan mampu menjadi modal menghadapi berbagai ujian di tahun kerbau. Ada baiknya tahun shio dijadikan sebagai pengingat yang membuat setiap orang tetap berusaha. Krisis ekonomi yang terjadi tahun 2009 perlu disikapi dengan positif. Sehingga setiap kerja atau usaha akan memberi hasil. Karena itu yang terpenting bagaimana setiap orang menjalani tahun ini dengan semangat dan kerja keras. Niscaya semua kesulitan akan menemukan jalan keluar.
Sekali lagi Imlek menjadi momentum yang tepat untuk merefleksi terhadap situasi yang sedang terjadi dan berintrospeksi diri. Apa saja yang sudah kita lakukan kemarin, apa saja yang membutuhkan perbaikan dan peningkatan di tahun depan ke arah yang lebih baik.
Semoga Tahun Baru Imlek 2560 ini memberi arti dan makna kehidupan yang lebih baik dibanding Tahun Baru Imlek sebelumnya. Akhirnya selamat Tahun Baru Imlek 2560 untuk yang merayakannya. Gong Xi Fa Cai, semoga mendapatkan rezeki. (ahmad suroso)
Tajuk (corner) Tribun Batam, 26 Januari 2009
Rabu, 21 Januari 2009
Menyoal Tabiat Wakil Rakyat
MENGHERANKAN sekaligus menggelikan. Itulah kesan yang muncul saat mendengar alasan yang disampaikan 24 anggota DPRD Tanjungpinang, dalam sidang kasus dugaan korupsi dana APBD 2005 sebesar Rp 1,3 Miliar, dengan terdakwa bendahara dewan, Ady Purwanto di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Rabu (21/1).
Ke-24 anggota DPRD tersebut kemarin diperiksa untuk memberikan kesaksian terhadap uang yang mereka pinjam dari Bendahara DPRD Ady Purwanto. Mereka meminjam uang APBD total berjumlah Rp 727 juta. Besarnya bervariasi, mulai dari Rp 9 juta hingga Rp 102,5 juta. Saat ditanya majelis hakim mengapa mereka meminjam uang APBD yang seharusnya dikembalikan ke kas daerah, para wakil rakyat terhormat tersebut walaupun sudah menjabat anggota DPRD minimal empat tahun, tetapi mereka mengaku masih miskin, sehingga meminjam uang tersebut.
Alasan yang disampaikan anggota DPRD Tanjungpinang mengaku miskin sehingga terpaksa meminjam dana APBD ke bendahara dewan itu patut disayangkan, sekaligus menggelikan. Karena tidak mungkin anggota dewan tidak mengetahui kalau itu dana APBD yang tidak dibenarkan dipinjam untuk keperluan pribadi.
Kasus yang terjadi di DPRD Tanjungpinang itu hanyalah contoh kecil dari tabiat wakil rakyat di tanah air yang memprihatinkan. Karena cukup banyak kasus-kasus korupsi baik di pusat maupun daerah yang melibatkan anggota dewan yang terhormat, antara lain Al Amin Nasution, Hamka Yandhu. Ada yang menerima aliran dana Bank Indonesia sebesar Rp31,5 miliar dan ada yang terjerat kasus suap alih fungsi hutan lindung Bintan, dan Bagan Siapi-api Palembang.
Masyarakat juga kecewa dengan perilaku anggota dewan yang sering membolos dari sidang. Seperti diberitakan media, sidang paripurna DPR RI, Senin (19/1) lalu hanya dihadiri 199 anggota DPR dari 550 total anggota DPR. Kritik pedas yang sering dialamatkan ke DPR seakan tidak pernah didengar. Begitu juga imbauan pimpinan DPR yang berulang kali disampaikan ke anggotanya untuk menghadiri persidangan, tidak diindahkan. Sebagian terbesar tetap membolos. Mangkirnya anggota dewan dari rapat-rapat DPR itu termasuk korupsi politik yang harus segera dihentikan.
Kritik bukan hanya datang dari media, tapi juga sampaikan oleh orang dalam DPR sendiri, yakni Idrus Marham. Anggota DPR dari Partai Golkar itu dalam disertasi doktor berjudul Demokrasi Setengah Hati, Studi Kasus Elit Politik di DPR RI 1999-2004, yang dipertahankannya di depan Senat Guru Besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada Sabtu (17/1) lalu, mengkritik bahwa proses legislasi di DPR RI tidak disertai perdebatan konseptual.
Hal itu terjadi karena lebih dari 60% anggota DPR tidak berkualitas. Artinya, anggota DPR hanya menjalankan tugas konstitusional tanpa kontribusi pemikiran yang orientasinya pada perdebatan konseptual. Tidak lebih dari 40% anggota DPR RI berkualitas dan memiliki kontribusi pemikiran yang orientasinya perdebatan konseptual.
Dari sini, kita menjadi lebih paham bahwa perdebatan di DPR selama ini bukan perdebatan konseptual, melainkan perdebatan tentang sikap politik sehingga hasilnya hanya untuk mencari pembenaran atas sikap politik dari tiap-tiap parpol. Elite politik di DPR bekerja tidak optimal dalam memenuhi aspirasi demokrasi. Yang terjadi adalah negosiasi dan barter politik yang diwarnai intrik dalam mencari titik temu kepentingan antarkelompok politik sehingga rapat-rapat di DPR lebih merupakan formalitas.
Kondisi ini tidak boleh dibiarkan. Karena itu, moment pemilu 2009 mendatang harus bisa dijadikan sebagai titik tolak untuk memperbaiki kualitas para calon anggota dewan di masa mendatang. Partai politik adalah pihak yang paling bertanggung jawab memperbaiki kualitas DPR dengan menempatkan kader yang benar-benar bermutu, baik dalam wawasan maupun dalam tabiat dan perilaku.
Namun mengingat, terpilihnya caleg sekarang bukan didasarkan pada nomor urut, tetapi suara terbanyak, maka harapan dialamatkan kepada masyarakat supaya betul-betul lebih selektif memilih caleg. Pilih caleg bukan berdasar popularitas, tetapi yang berkualitas, dari kedalaman wawasannya, kematangan pribadinya, dan rekam jejaknya. (ahmad suroso)
Tajuk (corner) Tribun Batam, Kamis (22/1/2009)
Ke-24 anggota DPRD tersebut kemarin diperiksa untuk memberikan kesaksian terhadap uang yang mereka pinjam dari Bendahara DPRD Ady Purwanto. Mereka meminjam uang APBD total berjumlah Rp 727 juta. Besarnya bervariasi, mulai dari Rp 9 juta hingga Rp 102,5 juta. Saat ditanya majelis hakim mengapa mereka meminjam uang APBD yang seharusnya dikembalikan ke kas daerah, para wakil rakyat terhormat tersebut walaupun sudah menjabat anggota DPRD minimal empat tahun, tetapi mereka mengaku masih miskin, sehingga meminjam uang tersebut.
Alasan yang disampaikan anggota DPRD Tanjungpinang mengaku miskin sehingga terpaksa meminjam dana APBD ke bendahara dewan itu patut disayangkan, sekaligus menggelikan. Karena tidak mungkin anggota dewan tidak mengetahui kalau itu dana APBD yang tidak dibenarkan dipinjam untuk keperluan pribadi.
Kasus yang terjadi di DPRD Tanjungpinang itu hanyalah contoh kecil dari tabiat wakil rakyat di tanah air yang memprihatinkan. Karena cukup banyak kasus-kasus korupsi baik di pusat maupun daerah yang melibatkan anggota dewan yang terhormat, antara lain Al Amin Nasution, Hamka Yandhu. Ada yang menerima aliran dana Bank Indonesia sebesar Rp31,5 miliar dan ada yang terjerat kasus suap alih fungsi hutan lindung Bintan, dan Bagan Siapi-api Palembang.
Masyarakat juga kecewa dengan perilaku anggota dewan yang sering membolos dari sidang. Seperti diberitakan media, sidang paripurna DPR RI, Senin (19/1) lalu hanya dihadiri 199 anggota DPR dari 550 total anggota DPR. Kritik pedas yang sering dialamatkan ke DPR seakan tidak pernah didengar. Begitu juga imbauan pimpinan DPR yang berulang kali disampaikan ke anggotanya untuk menghadiri persidangan, tidak diindahkan. Sebagian terbesar tetap membolos. Mangkirnya anggota dewan dari rapat-rapat DPR itu termasuk korupsi politik yang harus segera dihentikan.
Kritik bukan hanya datang dari media, tapi juga sampaikan oleh orang dalam DPR sendiri, yakni Idrus Marham. Anggota DPR dari Partai Golkar itu dalam disertasi doktor berjudul Demokrasi Setengah Hati, Studi Kasus Elit Politik di DPR RI 1999-2004, yang dipertahankannya di depan Senat Guru Besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada Sabtu (17/1) lalu, mengkritik bahwa proses legislasi di DPR RI tidak disertai perdebatan konseptual.
Hal itu terjadi karena lebih dari 60% anggota DPR tidak berkualitas. Artinya, anggota DPR hanya menjalankan tugas konstitusional tanpa kontribusi pemikiran yang orientasinya pada perdebatan konseptual. Tidak lebih dari 40% anggota DPR RI berkualitas dan memiliki kontribusi pemikiran yang orientasinya perdebatan konseptual.
Dari sini, kita menjadi lebih paham bahwa perdebatan di DPR selama ini bukan perdebatan konseptual, melainkan perdebatan tentang sikap politik sehingga hasilnya hanya untuk mencari pembenaran atas sikap politik dari tiap-tiap parpol. Elite politik di DPR bekerja tidak optimal dalam memenuhi aspirasi demokrasi. Yang terjadi adalah negosiasi dan barter politik yang diwarnai intrik dalam mencari titik temu kepentingan antarkelompok politik sehingga rapat-rapat di DPR lebih merupakan formalitas.
Kondisi ini tidak boleh dibiarkan. Karena itu, moment pemilu 2009 mendatang harus bisa dijadikan sebagai titik tolak untuk memperbaiki kualitas para calon anggota dewan di masa mendatang. Partai politik adalah pihak yang paling bertanggung jawab memperbaiki kualitas DPR dengan menempatkan kader yang benar-benar bermutu, baik dalam wawasan maupun dalam tabiat dan perilaku.
Namun mengingat, terpilihnya caleg sekarang bukan didasarkan pada nomor urut, tetapi suara terbanyak, maka harapan dialamatkan kepada masyarakat supaya betul-betul lebih selektif memilih caleg. Pilih caleg bukan berdasar popularitas, tetapi yang berkualitas, dari kedalaman wawasannya, kematangan pribadinya, dan rekam jejaknya. (ahmad suroso)
Tajuk (corner) Tribun Batam, Kamis (22/1/2009)
Kebijakan Populis untuk Kampanye
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di penghujung kekuasaannya rajin mengeluarkan kebijakan yang bersifat populis untuk menyenangkan hati banyak orang. Setelah dua kali mengumumkan penurunan harga BBM, untuk yang ketiga kalinya SBY menurunkan kembali harga remium dan solar pertengahan bulan ini menjadi Rp 4.500 per liter. Pemerintahan SBY juga mendorong perusahaan negara menekan harga berbagai komoditas dan jasa, mulai dari listrik, kereta, dan angkutan lain, berencana membebaskan bea masuk komponen angkutan umum.
Sehari setelah pengumuman penurunan ketiga kalinya itu, Partai Demokrat langsung menjadikan momentum itu sebagai 'amunisi baru' untuk bahan kampanye, untuk mendongkrak citra partai buat menghadapi pemilu 2009 dengan membuat iklan di radio bahwa "Dalam sejarah, baru kali ini pemerintah tiga kali menurunkan harga BBM". Partai pengusung SBY ini juga membuat iklan di koran, "Partai Demokrat terus mendukung kebijakan Pemerintah Presiden SBY yang menurunkan harga BBM hingga tiga kali". Demikian juga dengan iklan di televisi.
Klaim partai ini tak pelak lagi mengundang protes partai lain. Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, Priyo Budi Santoso meminta agar keberhasilan itu jangan diklaim satu partai saja. Partai-partai yang berhak mengklaim keberhasilan pemerintah adalah Partai Demokrat, Golkar, dan partai pendukung pemerintah. Tidak bisa diklaim satu parpol saja. Sementara, Drajad H Wibowo, anggota DPR dari Partai Amanat Nasional menilai, penampilan populis Yudhoyono yang dilakukan setelah penurunan harga besin terkesan mencari kredit politik. Padahal menurutnya, penurunan harga itu lebih kecil daripada kenaikannya. Dari sisi ekonomi, signifikansi penurunan harga itu lebih rendah.
Keberatan juga disampaikan PDIP. Melalui Sekjennya, Pramono Anung, PDIP curiga pemerintah sengaja mencicil penurunan harga bensin buat kepentingan politik Yudhoyono. Bahkan ia mengungkapkan keyakinannya, menjelang pemilu legislatif maupun pemilihan presiden, harga bensin akan diturunkan lagi. Calon legislatif dari PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko mengatakan, jika keberhasilan tersebut hanya diklaim satu parpol saja akan menyinggung perasaan partai lain pendukung pemerintah. Katanya, silahkan saja beriklan. Tetapi apakah keberhasilan hanya bisa diklaim satu partai saja. Perlu diperhatikan etika politiknya, itu menyinggung partai-partai lain yang mendukung pemerintah.
Klaim yang dilakukan Partai Demokrat bahwa pemerintah menurunkan BBM ini untuk kepentingan rakyat, agar daya beli masyarakat meningkat dan intinya untuk meningkatkan ekonomi agar bisa bergerak lagi, memang itu benar adanya. Tetapi yang perlu diluruskan bahwa penurunan harga bensin sampai 25 persen itu merupakan konsekuensi logis dari merosotnya harga minyak dunia. Jadi bukan karena prestasi atau kinerja pemerintah, misalnya pemerintah berhasil membuka ladang minyak baru sehingga produksi minyak bertambah. Apalagi, meski harga premium telah tiga kali diturunkan dalam 45 hari, kenyatannya harga kebutuhan pokok dan jasa masih belum turun juga sampai sekarang.
Tidak bisa dipungkiri, semakin mendekati pemilu legislatif dan pemilu presiden, perang klaim masih akan terus berlangsung. Presiden SBY dan Wapres Jusuf Kalla sebagaimana kita saksikan, semakin sering membuat sebanyak mungkin kebijakan yang menyenangkan hati rakyat. Tak mau kalah dengan Partai Demokrat, Partai Golkar mengklaim Jusuf Kalla sebagai tokoh pemersatu bangsa.
Tinggal bagaimana kita sebagai masyarakat pemilih menyikapinya. Sikap yang dibutuhkan adalah mengkritisi apakah setiap kebijakan yang dikeluarkan dapat memberikan efek yang bisa kita rasakan manfaatnya secara konkret. Selain itu menumbuhkan sikap kritis di dalam menentukan pilihan para caleg yang akan duduk di DPR, dan memantau jejak rekam para kandidat yang telah duduk di parlemen hasil pemilu sebelumnya yang akan berlaga lagi menjadi wakil rakyat.
Bila dalam hukum jual beli terdapat istilah, 'teliti sebelum membeli', pada pada pemilu nanti sebagai pemilih bersikaplah, 'teliti sebelum mencontreng'. Karena ini akan sangat menentukan perjalanan bangsa ini lima tahun ke depan. (ahmad suroso)
.
Tajuk (Corner), Rabu, 21 Januari 2009
Sehari setelah pengumuman penurunan ketiga kalinya itu, Partai Demokrat langsung menjadikan momentum itu sebagai 'amunisi baru' untuk bahan kampanye, untuk mendongkrak citra partai buat menghadapi pemilu 2009 dengan membuat iklan di radio bahwa "Dalam sejarah, baru kali ini pemerintah tiga kali menurunkan harga BBM". Partai pengusung SBY ini juga membuat iklan di koran, "Partai Demokrat terus mendukung kebijakan Pemerintah Presiden SBY yang menurunkan harga BBM hingga tiga kali". Demikian juga dengan iklan di televisi.
Klaim partai ini tak pelak lagi mengundang protes partai lain. Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, Priyo Budi Santoso meminta agar keberhasilan itu jangan diklaim satu partai saja. Partai-partai yang berhak mengklaim keberhasilan pemerintah adalah Partai Demokrat, Golkar, dan partai pendukung pemerintah. Tidak bisa diklaim satu parpol saja. Sementara, Drajad H Wibowo, anggota DPR dari Partai Amanat Nasional menilai, penampilan populis Yudhoyono yang dilakukan setelah penurunan harga besin terkesan mencari kredit politik. Padahal menurutnya, penurunan harga itu lebih kecil daripada kenaikannya. Dari sisi ekonomi, signifikansi penurunan harga itu lebih rendah.
Keberatan juga disampaikan PDIP. Melalui Sekjennya, Pramono Anung, PDIP curiga pemerintah sengaja mencicil penurunan harga bensin buat kepentingan politik Yudhoyono. Bahkan ia mengungkapkan keyakinannya, menjelang pemilu legislatif maupun pemilihan presiden, harga bensin akan diturunkan lagi. Calon legislatif dari PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko mengatakan, jika keberhasilan tersebut hanya diklaim satu parpol saja akan menyinggung perasaan partai lain pendukung pemerintah. Katanya, silahkan saja beriklan. Tetapi apakah keberhasilan hanya bisa diklaim satu partai saja. Perlu diperhatikan etika politiknya, itu menyinggung partai-partai lain yang mendukung pemerintah.
Klaim yang dilakukan Partai Demokrat bahwa pemerintah menurunkan BBM ini untuk kepentingan rakyat, agar daya beli masyarakat meningkat dan intinya untuk meningkatkan ekonomi agar bisa bergerak lagi, memang itu benar adanya. Tetapi yang perlu diluruskan bahwa penurunan harga bensin sampai 25 persen itu merupakan konsekuensi logis dari merosotnya harga minyak dunia. Jadi bukan karena prestasi atau kinerja pemerintah, misalnya pemerintah berhasil membuka ladang minyak baru sehingga produksi minyak bertambah. Apalagi, meski harga premium telah tiga kali diturunkan dalam 45 hari, kenyatannya harga kebutuhan pokok dan jasa masih belum turun juga sampai sekarang.
Tidak bisa dipungkiri, semakin mendekati pemilu legislatif dan pemilu presiden, perang klaim masih akan terus berlangsung. Presiden SBY dan Wapres Jusuf Kalla sebagaimana kita saksikan, semakin sering membuat sebanyak mungkin kebijakan yang menyenangkan hati rakyat. Tak mau kalah dengan Partai Demokrat, Partai Golkar mengklaim Jusuf Kalla sebagai tokoh pemersatu bangsa.
Tinggal bagaimana kita sebagai masyarakat pemilih menyikapinya. Sikap yang dibutuhkan adalah mengkritisi apakah setiap kebijakan yang dikeluarkan dapat memberikan efek yang bisa kita rasakan manfaatnya secara konkret. Selain itu menumbuhkan sikap kritis di dalam menentukan pilihan para caleg yang akan duduk di DPR, dan memantau jejak rekam para kandidat yang telah duduk di parlemen hasil pemilu sebelumnya yang akan berlaga lagi menjadi wakil rakyat.
Bila dalam hukum jual beli terdapat istilah, 'teliti sebelum membeli', pada pada pemilu nanti sebagai pemilih bersikaplah, 'teliti sebelum mencontreng'. Karena ini akan sangat menentukan perjalanan bangsa ini lima tahun ke depan. (ahmad suroso)
.
Tajuk (Corner), Rabu, 21 Januari 2009
Selasa, 20 Januari 2009
Lokomotif FTZ BBK Mulai Bergerak
SETELAH bertahun-tahun menunggu, akhirnya pelaksanaan dimulainya Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan dan Karimun diresmikan secara langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin (19/1) di kawasan mega wisata Ocarina, Batam Centre, Batam. Di tempat yang sama Presiden yang didampingi beberapa menteri, Gubernur Kepri merangkap Ketua Dewan Kawasan FTZ BBK Ismeth Abdullah juga meresmikan belasan proyek di Provinsi Kepulauan Riau.
Seremoni launching pemberlakuan kawasan perdagangan bebas BBK oleh Presiden SBY tersebut bisa diibaratkan bahwa lokomotif FTZ BBK mulai bergerak, sesuatu yang sudah lama dinanti-nanti khususnya oleh kalangan pengusaha, investor dan masyarakat dan pemerintah daerah BBK termasuk Pemda Tanjungpinang. Sesuatu yang melegakan, karena progres dari pemberlakuan FTZ menjadi jelas, sehingga diharapkan akan bisa mendongkrak investasi di Provinsi Kepri.
Seperti disampaikan Ismeth Abdullah, pada tahun 2009 diprediksi investasi di Kepri akan mampu meraih pendapatan mencapai 11,3 juta dolar US. Karena konsep FTZ di Provinsi Kepri memiliki keunggulan bila dibandingkan dengan konsep FTZ di negara lainnya. Bahkan menurutnya, empat tahun ke depan tepatnya di tahun 2013, Kepri akan memperoleh pendapatan investasi sebesar 15,5 juta dolar US.
Optimisme akan meraih pendapatan investasi tersebut dilandasi sudah adanya kerjasama dengan beberapa negara investor yang akan segera menanamkan investasinya di Kepri setelah adanya pengesahan dan pelaksanaan FTZ. Negara tersebut, yaitu Jepang, Korea dan Timur Tengah. Peresmian belasan proyek di Kepulauan Riau dan penandatanganan prasasti proyek beberapa perusahaan shipyard oleh Presiden kemarin juga merupakan signal kepada dunia internasional bahwa FTZ Batam Bintan dan Karimun adalah kawasan yang kompetitif dan mampu bersaing dengan kawasan-kawasan sejenis di Asia Pacific.
Presiden SBY dalam sambutannya menekankan pentingnya pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas di Pulau Batam, Bintan, dan Karimun pada awal 2009 ini. Selain merupakan amanah undang-undang, juga untuk mewujudkan komitmen bersama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, investasi, industri, dan pariwisata di kawasan ini yang memiliki letak geografis sangat strategis dalam jalur lalu lintas perdagangan internasional, dan dapat dijadikan pintu gerbang bagi arus masuknya investasi barang dan jasa dari luar negeri.
Ketiga lokasi tersebut juga diharapkan dapat berfungsi menjadi sentral pengembangan industri sarat teknologi sebagai tempat pengumpulan dan penyaluran hasil produksi dari dan ke seluruh wilayah Indonesia serta negara lain, dan menjadi pusat pelayanan lalu lintas kapal internasional. Untuk meningkatkan investasi di Batam, Bintan, dan Karimun sendiri, sejak tahun 2006 pemerintah telah bekerjasama dengan Singapura, dan dalam pelaksanaannya dikoordinasikan Joint Working Group dan Joint Steering Commitee.
Sementara Gubernur Kepulauan Riau, Ismeth Abdullah selaku penanggung jawab pelaksanaan FTZ BBK melaporkan bahwa seluruh anggota Dewan Kawasan yang telah ditetapkan melalui keputusan Presiden telah bertekad untuk menjalankan FTZ dengan sebaik-baiknya. Semua telah bertekad untuk bekerja keras mengutamakan pelayanan yang prima kepada masing-masing investor maupun calon-calon investor.
Masing-masing instansi vertikal yang masuk ke Dewan Kawasan termasuk pemerintah daerah setempat, sudah sepakat untuk mengedepankan dan mengutamakan kepentingan bersama untuk memajukan negeri ini, memajukan FTZ. Caranya, dengan memberikan pelayanan prima, cepat dan akurat dengan biaya yang seringan-ringannya serta pelayanan yang tanpa pungli dan tanpa perilaku koruptif.
Sekali lagi, lokomotif pelaksanaan FTZ BBK sudah bergerak. Menjadi kewajiban kita semua, mulai dari para operator FTZ BBK, pengusaha, investor, pemerintah daerah setempat dan masyarakat pada umumnya, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk ikut mengawal dan mengamankan jalannya lokomotif dan gerbong FTZ BBK agar sampai ke tujuan dengan lancar, yakni secara umum dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional, dan secara khusus dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat di Kepulauan Riau. Semoga (ahmad suroso)
Corner, Tribun Batam, Selasa (20-1-2009)
Seremoni launching pemberlakuan kawasan perdagangan bebas BBK oleh Presiden SBY tersebut bisa diibaratkan bahwa lokomotif FTZ BBK mulai bergerak, sesuatu yang sudah lama dinanti-nanti khususnya oleh kalangan pengusaha, investor dan masyarakat dan pemerintah daerah BBK termasuk Pemda Tanjungpinang. Sesuatu yang melegakan, karena progres dari pemberlakuan FTZ menjadi jelas, sehingga diharapkan akan bisa mendongkrak investasi di Provinsi Kepri.
Seperti disampaikan Ismeth Abdullah, pada tahun 2009 diprediksi investasi di Kepri akan mampu meraih pendapatan mencapai 11,3 juta dolar US. Karena konsep FTZ di Provinsi Kepri memiliki keunggulan bila dibandingkan dengan konsep FTZ di negara lainnya. Bahkan menurutnya, empat tahun ke depan tepatnya di tahun 2013, Kepri akan memperoleh pendapatan investasi sebesar 15,5 juta dolar US.
Optimisme akan meraih pendapatan investasi tersebut dilandasi sudah adanya kerjasama dengan beberapa negara investor yang akan segera menanamkan investasinya di Kepri setelah adanya pengesahan dan pelaksanaan FTZ. Negara tersebut, yaitu Jepang, Korea dan Timur Tengah. Peresmian belasan proyek di Kepulauan Riau dan penandatanganan prasasti proyek beberapa perusahaan shipyard oleh Presiden kemarin juga merupakan signal kepada dunia internasional bahwa FTZ Batam Bintan dan Karimun adalah kawasan yang kompetitif dan mampu bersaing dengan kawasan-kawasan sejenis di Asia Pacific.
Presiden SBY dalam sambutannya menekankan pentingnya pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas di Pulau Batam, Bintan, dan Karimun pada awal 2009 ini. Selain merupakan amanah undang-undang, juga untuk mewujudkan komitmen bersama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, investasi, industri, dan pariwisata di kawasan ini yang memiliki letak geografis sangat strategis dalam jalur lalu lintas perdagangan internasional, dan dapat dijadikan pintu gerbang bagi arus masuknya investasi barang dan jasa dari luar negeri.
Ketiga lokasi tersebut juga diharapkan dapat berfungsi menjadi sentral pengembangan industri sarat teknologi sebagai tempat pengumpulan dan penyaluran hasil produksi dari dan ke seluruh wilayah Indonesia serta negara lain, dan menjadi pusat pelayanan lalu lintas kapal internasional. Untuk meningkatkan investasi di Batam, Bintan, dan Karimun sendiri, sejak tahun 2006 pemerintah telah bekerjasama dengan Singapura, dan dalam pelaksanaannya dikoordinasikan Joint Working Group dan Joint Steering Commitee.
Sementara Gubernur Kepulauan Riau, Ismeth Abdullah selaku penanggung jawab pelaksanaan FTZ BBK melaporkan bahwa seluruh anggota Dewan Kawasan yang telah ditetapkan melalui keputusan Presiden telah bertekad untuk menjalankan FTZ dengan sebaik-baiknya. Semua telah bertekad untuk bekerja keras mengutamakan pelayanan yang prima kepada masing-masing investor maupun calon-calon investor.
Masing-masing instansi vertikal yang masuk ke Dewan Kawasan termasuk pemerintah daerah setempat, sudah sepakat untuk mengedepankan dan mengutamakan kepentingan bersama untuk memajukan negeri ini, memajukan FTZ. Caranya, dengan memberikan pelayanan prima, cepat dan akurat dengan biaya yang seringan-ringannya serta pelayanan yang tanpa pungli dan tanpa perilaku koruptif.
Sekali lagi, lokomotif pelaksanaan FTZ BBK sudah bergerak. Menjadi kewajiban kita semua, mulai dari para operator FTZ BBK, pengusaha, investor, pemerintah daerah setempat dan masyarakat pada umumnya, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk ikut mengawal dan mengamankan jalannya lokomotif dan gerbong FTZ BBK agar sampai ke tujuan dengan lancar, yakni secara umum dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional, dan secara khusus dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat di Kepulauan Riau. Semoga (ahmad suroso)
Corner, Tribun Batam, Selasa (20-1-2009)
Hindari Sengketa Gas Blok Natuna
BENANG kusut pengelolaan Blok Natuna memasuki babak baru, setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro menegaskan kontrak ExxonMobil Oil Indonesia (EMOI) di Blok Natuna D-Alpha sudah berakhir. Selain itu Pemerintah RI juga mengancam akan memidanakan kontraktor migas EMOI bila tidak bersedia menyerahkan data lengkap hasil eksplorasi ladang gas alam Blok Natuna D Alpha.
ExxonMobil balik merencanakan mengajukan gugatan arbritase atas penolakan tersebut. Seperti disampaikan Wakil Direktur EMOI Maman Budiman, pihaknya tetap berketetapan kontrak Exxon di Natuna masih berlaku. Exxon juga tetap berkomitmen mengembangkan Natuna secara efisien bersama Pertamina seperti yang tercantum dalam kontrak tertulis. Pihaknya akan membawa kemampuan teknologi dan pengalaman mengelola proyek gas skala besar dan sulit seperti Natuna.
Alasan pemerintah menghentikan kontrak, menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, karena tenggat waktu (penyerahan data hasil pengembangan) sudah berakhir sejak 2005 sebagaimana diatur dalam kontrak. Pemerintah yang berhak menentukan segalanya. Tidak boleh orang merasa punya republik ini, padahal dia (EMOI) tidak melaksanakan kewajiban dalam kontrak sejak 30 tahun lalu.
Sesuai ketentuan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, data hasil eksplorasi dan eksploitasi adalah milik dan dikuasai negara. Pelanggaran diancam hukuman denda Rp 10 miliar dan kurungan satu tahun. Pemerintah melalui rapat kabinet terbatas, sudah memberi tugas kepada Pertamina untuk menyusun rencana pengelolaannya. Jadi, bila ada kontraktor termasuk Exxon yang tidak mengembalikan data, maka bisa dipidanakan.
Keputusan pemerintah untuk menyerahkan pengelolaan Blok Natuna kepada Pertamina memang merupakan langkah tepat. Tetapi mengingat Exxon Mobil sudah puluhan tahun mengelola blok Natuna dan pengalaman mengelola Migas-nya bagus, seyogianya lebih jernih di dalam memetakan persoalan, dan menyelesaikan masalah itu.
Pengalaman aplikasi dan teknologi Exxon Mobile di dalam mengelola Migas seharusnya menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk bisa mendorong kedua belah pihak, antara PT Pertamina dan Exxon Mobil melakukan negosiasi bisnis secara all out dalam pengelolaan lahan Blok Natuna, sehingga diharapkan ada solusi terbaik untuk pengembangan Blok Natuna tersebut. Di sisi lain, kita juga menuntut EMOI segera memberikan penawaran yang serius. Kalau tidak, seperti ditegaskan Wapres Jusuf Kalla, silakan hengkang!
Seperti diketahui, kandungan gas di Natuna diperkirakan mencapai hingga 222 TCF (triliun kubik kaki), tiga kali dari kandungan gas Arun, Aceh. Kandungan gas di blok yang dikenal dengan istilah Natuna D Alpha itu hanya 46,2 TCF yang bisa digunakan, karena 75%-nya adalah CO2 (karbon dioksida). Delapan perusahaan sudah menyatakan minatnya terhadap Blok Natuna. Antara lain, ExxonMobil (AS), Total Indonesie (Perancis), Chevron (AS), StatOil (Orwegia), Shell (Inggris-Belanda), ENI (Italia), Petronas ( Malaysia ), dan China National Petroleum Corporation (Tiongkok).
Pertamina seperti dikatakan Pengamat Migas Kurtubi bisa menggandeng tujuh perusahaan lain yang ada dalam daftar. Masalahnya, pilihan ini akan menghadapkan Pertamina pada kemungkinan arbitrase maupun tertundanya jadwal eksplorasi. Karena tujuh perusahaan tersebut tidak punya data. Cuma Exxon Mobil yang punya data. Ini berarti prosesnya mulai dari nol lagi. Karena itu sekali lagi, pilihan yang paling rasional adalah Pertamina dan EMOI segera melakukan negosiasi all out agar blok mempercepat proses transaksi dan segera bisa berproduksi. (ahmad suroso)
Corner, Tribun Batam, Senin, 19 Januari 2009
ExxonMobil balik merencanakan mengajukan gugatan arbritase atas penolakan tersebut. Seperti disampaikan Wakil Direktur EMOI Maman Budiman, pihaknya tetap berketetapan kontrak Exxon di Natuna masih berlaku. Exxon juga tetap berkomitmen mengembangkan Natuna secara efisien bersama Pertamina seperti yang tercantum dalam kontrak tertulis. Pihaknya akan membawa kemampuan teknologi dan pengalaman mengelola proyek gas skala besar dan sulit seperti Natuna.
Alasan pemerintah menghentikan kontrak, menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, karena tenggat waktu (penyerahan data hasil pengembangan) sudah berakhir sejak 2005 sebagaimana diatur dalam kontrak. Pemerintah yang berhak menentukan segalanya. Tidak boleh orang merasa punya republik ini, padahal dia (EMOI) tidak melaksanakan kewajiban dalam kontrak sejak 30 tahun lalu.
Sesuai ketentuan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, data hasil eksplorasi dan eksploitasi adalah milik dan dikuasai negara. Pelanggaran diancam hukuman denda Rp 10 miliar dan kurungan satu tahun. Pemerintah melalui rapat kabinet terbatas, sudah memberi tugas kepada Pertamina untuk menyusun rencana pengelolaannya. Jadi, bila ada kontraktor termasuk Exxon yang tidak mengembalikan data, maka bisa dipidanakan.
Keputusan pemerintah untuk menyerahkan pengelolaan Blok Natuna kepada Pertamina memang merupakan langkah tepat. Tetapi mengingat Exxon Mobil sudah puluhan tahun mengelola blok Natuna dan pengalaman mengelola Migas-nya bagus, seyogianya lebih jernih di dalam memetakan persoalan, dan menyelesaikan masalah itu.
Pengalaman aplikasi dan teknologi Exxon Mobile di dalam mengelola Migas seharusnya menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk bisa mendorong kedua belah pihak, antara PT Pertamina dan Exxon Mobil melakukan negosiasi bisnis secara all out dalam pengelolaan lahan Blok Natuna, sehingga diharapkan ada solusi terbaik untuk pengembangan Blok Natuna tersebut. Di sisi lain, kita juga menuntut EMOI segera memberikan penawaran yang serius. Kalau tidak, seperti ditegaskan Wapres Jusuf Kalla, silakan hengkang!
Seperti diketahui, kandungan gas di Natuna diperkirakan mencapai hingga 222 TCF (triliun kubik kaki), tiga kali dari kandungan gas Arun, Aceh. Kandungan gas di blok yang dikenal dengan istilah Natuna D Alpha itu hanya 46,2 TCF yang bisa digunakan, karena 75%-nya adalah CO2 (karbon dioksida). Delapan perusahaan sudah menyatakan minatnya terhadap Blok Natuna. Antara lain, ExxonMobil (AS), Total Indonesie (Perancis), Chevron (AS), StatOil (Orwegia), Shell (Inggris-Belanda), ENI (Italia), Petronas ( Malaysia ), dan China National Petroleum Corporation (Tiongkok).
Pertamina seperti dikatakan Pengamat Migas Kurtubi bisa menggandeng tujuh perusahaan lain yang ada dalam daftar. Masalahnya, pilihan ini akan menghadapkan Pertamina pada kemungkinan arbitrase maupun tertundanya jadwal eksplorasi. Karena tujuh perusahaan tersebut tidak punya data. Cuma Exxon Mobil yang punya data. Ini berarti prosesnya mulai dari nol lagi. Karena itu sekali lagi, pilihan yang paling rasional adalah Pertamina dan EMOI segera melakukan negosiasi all out agar blok mempercepat proses transaksi dan segera bisa berproduksi. (ahmad suroso)
Corner, Tribun Batam, Senin, 19 Januari 2009
Minggu, 18 Januari 2009
Sabtu, 17 Januari 2009
Jumat, 16 Januari 2009
Penerbangan Dicancel setelah Delay tiga kali
Pengalaman Naik Pesawat Batavia Batam-Yogya
JARUM jam menunjukkan tepat pukul 14.00 WIB, Selasa, 6 Januari 2009 ketika aku sampai di meja check in maskapai Batavia Air Bandara Hang Hadim, Batam. Setelah aku menyodorkan tiket untuk ditukar dengan selembar kertas boarding pass, petugas check in bilang, "Maaf Pak, pesawat delay (terlambat) jam 5 sore".
Berarti pesawat mengalami keterlambatan dua seperempat jam dari jadwal take off yang seharusnya pukul 14.45 WIB. Aku ya memang sudah biasa mengalami delay saat pulang menengok keluarga di Yogya sebulan sekali hanya tersenyum kecut. Karena masih ada waktu tiga jam, aku memutuskan istirahat tidur di Mushola Bandara seusai salat dzuhur.
Jam 4 sore aku masuk ke ruang tunggu di gate 2A. Memasuki jam 5 sore saat pengeras suara berbunyi aku berharap ada pengumuman agar para penumpang segera boarding masuk pesawat, tetapi yang keluar justru pengumuman bahwa pesawat di delay lagi jam 7 malam. Mulailah sebagian penumpang menumpahkan kekesalannya kepada petugas di konter Batavia Air.
"Mas, jangan hanya bilang delay2 saja, kapan kami bisa diberangkatkan. Kalau memang kerusakan pesawat cari donk pesawat pengganti," protes seorang penumpang. "Iya, saya ini mau menengok ibu saya yang sakit keras di Yogya. Kalau pesawat gak jadi berangkat, trus ibu saya meninggal, apa Batavia mau ikut bertanggung jawab," timpal penumpang lainnya. "Iya ini Batavia tidak tanggungjawab," seorang ibu nyerocos sambil mengumpat dengan kata-kata kasar, (maaf) "dasar Pukimai, pantek".
"Lalu tanggungjawab Batavia mana, sudah menelantarkan penumpang begini," aku ikut nimbrung memprotes. "Kami sudah sediakan makan pak, silakan bapak ambil pe petugas di ruang tunggu," kata petugas.
Sampai jam 7 malam ternyata pesawat Batavia dari Medan yang akan meneruskan perjalanan ke Yogya belum datang. Ketika pesawat Batavia akhirnya datang pukul 19.30 aku merasa lega. Tetapi setelah ditunggu sampai pukul 20.15 tetap belum ada tanda-tanda boarding, para penumpang mulai gelisah.
Aku lalu tanya ke petugas groundeling yang mengurusi boarding mengapa pesawat tidak juga diberangkatkan. Dia menjawab, katanya masih ada kelebihan bagasidari Medan sehingga harus dikurangi dulu, dan ada sedikit masalah dengan AC pesawat. "Iya tadi waktu dari Medan, ACnya tidak dingin, dan pesawatnya beberapa kali bunyi grek-grek," tukas Ny Ami, seorang penumpang dari Medan tujuan Yogya yang turun transit di Batam.
Mendapat penjelasan itu aku berpikir tak mungkin pesawat bisa diberangkatkan malam itu, karena Bandara Adisucipto Yogya hanya beroperasi sampai jam 10 malam. Sedangkan dari Batam ke Yogya dibutuhkan waktu 2 jam. Padahal saat itu sudah menunjukkan pukul 20.30. Aku langsung memutuskan tiketku dicancel untuk keberangkatan besok, meskipun berkali-kali petugas Batavia bilang pesawat tetap akan berangkat malam itu, karena petugas sedang negosiasi dengan otoritas Bandara Yogyakarta.
Dan ternyata betul, belum ada 5 menit aku cancel tiketku, petugas mengumumkan bahwa pesawat terpaksa dicancel atau dibatalkan, karena otoritas Bandara Yogya tidak bersedia menambah waktu kerjanya lebih dari jam 10 malam, dan pesawat tersebut baru akan diberangkatkan keesokan harinya pukul 05.30.
Selanjutnya para penumpang yang berjumlah 100 orang diinapkan oleh Batavia ke Hotel bintang 3 Golden View Batam. Jadilah malam itu kami semua menginap di hotel milik pengusaha Singapura itu. Malam itu aku tidur satu kamar dengan Nadar Usman, seorang ekspatriat asal Singapura yang menjadi konsultan di PLTU di Pacitan, Jatim yang hampir seminggu sekali selalu pulang ke Singapura.
"Ini bukan pertama kalinya, Batavia delay. Sebulan ini saya sudah tiga naik Batavia dari Yogya-Batam, Batam-Batam selalu delay. Mungkin karena rutenya baru," kata Nadar yang sejak awal nampak lebih pasrah dan menerima keadaan di delay sampai tiga kali dalam sehari.
Pesawat Batavia Air rute Batam langsung Yogya tersebut memang bisa dibilang merupakan rute perintis penerbangan langsung Batam-Yogya PP tanpa transit Jakarta yang beroperasi mulai 5 Desember 2008 lalu. Karena selama ini memang belum ada maskapai yang menyediakan penerbangan direct Batam-Yogya, Yogya-Batam.
Sampai di Hotel sudah jam 11 malam. Setelah tidur sekitar 2 jam, jam 03.30 aku bangun lalu siap2 untuk sarapan yang sudah disiapkan oleh pihak hotel. Sebab pukul 04.15 kami semua sudah harus berangkat lagi ke Bandara untuk check in. Selanjutnya pukul 06.00 pesawat bisa take off .
Karena kecapekan dan kurang tidur, semua penumpang, termasuk aku selama menempuh perjalanan dua jam ke Yogya tertidur nyenyak, dan aku bangun-bangun saat pesawat sudah hampir landing di bandara Adisucipto Yogyakarta pukul 08.30 WIB. Heaaaahhhh....akhirnya sampai juga di kota Yogya dengan selamat. (ahmad suroso)
JARUM jam menunjukkan tepat pukul 14.00 WIB, Selasa, 6 Januari 2009 ketika aku sampai di meja check in maskapai Batavia Air Bandara Hang Hadim, Batam. Setelah aku menyodorkan tiket untuk ditukar dengan selembar kertas boarding pass, petugas check in bilang, "Maaf Pak, pesawat delay (terlambat) jam 5 sore".
Berarti pesawat mengalami keterlambatan dua seperempat jam dari jadwal take off yang seharusnya pukul 14.45 WIB. Aku ya memang sudah biasa mengalami delay saat pulang menengok keluarga di Yogya sebulan sekali hanya tersenyum kecut. Karena masih ada waktu tiga jam, aku memutuskan istirahat tidur di Mushola Bandara seusai salat dzuhur.
Jam 4 sore aku masuk ke ruang tunggu di gate 2A. Memasuki jam 5 sore saat pengeras suara berbunyi aku berharap ada pengumuman agar para penumpang segera boarding masuk pesawat, tetapi yang keluar justru pengumuman bahwa pesawat di delay lagi jam 7 malam. Mulailah sebagian penumpang menumpahkan kekesalannya kepada petugas di konter Batavia Air.
"Mas, jangan hanya bilang delay2 saja, kapan kami bisa diberangkatkan. Kalau memang kerusakan pesawat cari donk pesawat pengganti," protes seorang penumpang. "Iya, saya ini mau menengok ibu saya yang sakit keras di Yogya. Kalau pesawat gak jadi berangkat, trus ibu saya meninggal, apa Batavia mau ikut bertanggung jawab," timpal penumpang lainnya. "Iya ini Batavia tidak tanggungjawab," seorang ibu nyerocos sambil mengumpat dengan kata-kata kasar, (maaf) "dasar Pukimai, pantek".
"Lalu tanggungjawab Batavia mana, sudah menelantarkan penumpang begini," aku ikut nimbrung memprotes. "Kami sudah sediakan makan pak, silakan bapak ambil pe petugas di ruang tunggu," kata petugas.
Sampai jam 7 malam ternyata pesawat Batavia dari Medan yang akan meneruskan perjalanan ke Yogya belum datang. Ketika pesawat Batavia akhirnya datang pukul 19.30 aku merasa lega. Tetapi setelah ditunggu sampai pukul 20.15 tetap belum ada tanda-tanda boarding, para penumpang mulai gelisah.
Aku lalu tanya ke petugas groundeling yang mengurusi boarding mengapa pesawat tidak juga diberangkatkan. Dia menjawab, katanya masih ada kelebihan bagasidari Medan sehingga harus dikurangi dulu, dan ada sedikit masalah dengan AC pesawat. "Iya tadi waktu dari Medan, ACnya tidak dingin, dan pesawatnya beberapa kali bunyi grek-grek," tukas Ny Ami, seorang penumpang dari Medan tujuan Yogya yang turun transit di Batam.
Mendapat penjelasan itu aku berpikir tak mungkin pesawat bisa diberangkatkan malam itu, karena Bandara Adisucipto Yogya hanya beroperasi sampai jam 10 malam. Sedangkan dari Batam ke Yogya dibutuhkan waktu 2 jam. Padahal saat itu sudah menunjukkan pukul 20.30. Aku langsung memutuskan tiketku dicancel untuk keberangkatan besok, meskipun berkali-kali petugas Batavia bilang pesawat tetap akan berangkat malam itu, karena petugas sedang negosiasi dengan otoritas Bandara Yogyakarta.
Dan ternyata betul, belum ada 5 menit aku cancel tiketku, petugas mengumumkan bahwa pesawat terpaksa dicancel atau dibatalkan, karena otoritas Bandara Yogya tidak bersedia menambah waktu kerjanya lebih dari jam 10 malam, dan pesawat tersebut baru akan diberangkatkan keesokan harinya pukul 05.30.
Selanjutnya para penumpang yang berjumlah 100 orang diinapkan oleh Batavia ke Hotel bintang 3 Golden View Batam. Jadilah malam itu kami semua menginap di hotel milik pengusaha Singapura itu. Malam itu aku tidur satu kamar dengan Nadar Usman, seorang ekspatriat asal Singapura yang menjadi konsultan di PLTU di Pacitan, Jatim yang hampir seminggu sekali selalu pulang ke Singapura.
"Ini bukan pertama kalinya, Batavia delay. Sebulan ini saya sudah tiga naik Batavia dari Yogya-Batam, Batam-Batam selalu delay. Mungkin karena rutenya baru," kata Nadar yang sejak awal nampak lebih pasrah dan menerima keadaan di delay sampai tiga kali dalam sehari.
Pesawat Batavia Air rute Batam langsung Yogya tersebut memang bisa dibilang merupakan rute perintis penerbangan langsung Batam-Yogya PP tanpa transit Jakarta yang beroperasi mulai 5 Desember 2008 lalu. Karena selama ini memang belum ada maskapai yang menyediakan penerbangan direct Batam-Yogya, Yogya-Batam.
Sampai di Hotel sudah jam 11 malam. Setelah tidur sekitar 2 jam, jam 03.30 aku bangun lalu siap2 untuk sarapan yang sudah disiapkan oleh pihak hotel. Sebab pukul 04.15 kami semua sudah harus berangkat lagi ke Bandara untuk check in. Selanjutnya pukul 06.00 pesawat bisa take off .
Karena kecapekan dan kurang tidur, semua penumpang, termasuk aku selama menempuh perjalanan dua jam ke Yogya tertidur nyenyak, dan aku bangun-bangun saat pesawat sudah hampir landing di bandara Adisucipto Yogyakarta pukul 08.30 WIB. Heaaaahhhh....akhirnya sampai juga di kota Yogya dengan selamat. (ahmad suroso)
Kamis, 15 Januari 2009
Genosida di Gaza Terus Berlanjut
Aksi-aksi gempuran Israel terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza terus berlanjut, menggunakan semua kekuatan pembunuhan dan penghancur. Memasuki hari ke-20 (Kamis, 15/1/2009) agresi brutal Israel itu lebih tepat disebut aksi Genosida atau pembersihan etnis secara massal.itu mengingat jumlah korban sampai kemarin sudah mencapai lebih dari 1035 Palestina tewas dan 5000 lainnya terluka, dimana 333 di antaranya anak-anak dan 95 wanita. Selebihnya sebagian besar adalah warga sipil.
Pesawat-pesawat tempur dan artileri darat Israel melancarkan serangan ke rumah-rumah warga dan wilayah-wilayah pada penduduk. Angkatan Darat Israel kemarin juga menjadikan warga sipil Palestina sebagai tameng atau benteng hidup untuk menghadapi pejuang-pejuang militan Hamas. Akibatnya ribuan warga sipil justru yang menjadi korban kebiadan serangan Israel, khususnya anak-anak, perempuan, dan orangtua. Bukan, pejuang Hamas, yang selama ini menjadi tujuan dari agresi militer Zionis-Israel ke Gaza.
Dalam situasi kemanusiaan yang demikian genting di Gaza; sudah tidak ada lagi tempat yang aman untuk berlindung, persediaan makanan berkurang, aliran listrik putus, infrastruktur hancur, rumah sakit dan tim medis kekurangan obat-obatan dan sarana kedokteran untuk menangani ribuan korban yang terluka atau gugur, eskalasi serangan militer Zionis-Israel justru semakin membabi buta ditambah lagi kengototannya untuk tetap memblokade Gaza dari dunia luar. Akibatnya bantuan kemanusiaan dari berbagai penjuru dunia sulit masuk ke wilayah Gaza.
Seperti terlihat Kamis (15/1) kemarin, Angkatan Laut Israel mengusir kapal Siprus pembawa bantuan kemanusiaan dan obat-obatan untuk korban perang di Jalur Gaza. Sehari sebelumnya Angkatan Laut Israel juga menghentikan kapal Iran yang membawa obat-obatan, makanan dan pakaian dengan tujuan Gaza memaksa untuk mengubah rute ke Pelabuhan Mesir, dengan mengatakan bahwa Gaza merupakan wilayah tertutup.
Agaknya yang perlu mendapatkan perhatian masyarakat dunia, adalah tindakan Israel yang secara sengaja membunuhi anak-anak. Karena Zionis mempunyai pandangan bahwa anak-anak itu, kelak akan menjadi teroris. Anak-anak muda Palestina itu, menurut persepsi kalangan militer Israel, bukan hanya menjadi ancaman keamanan, tapi akan mengakhiri segala eksistensi zionis Israel.
Pertumbuhan populasi anak-anak Palestina yang mencapai 3% setiap tahunnya itu, menyebabkan rejim zionis Israel mengidap paranoid. Setidaknya, setiap keluarga Palestina, mereka mempunyai anak rata-rata lima. Ini berbeda dengan populasi penduduk Yahudi di Israel yang rata-rata satu keluarga hanya mempunyai 1-2 anak. Sehingga, pertumbuhan populasi rakyat Palestina, terus meningkat dengan tajam. Inilah yang tak dapat dibendung dengan senjata.
Perlu diingat, target Israel melakukan agresi ke Gaza, dan menggunakan kekuatan militer dan mesin perang, dan melakukan penghancuran yang sangat luas, serta membunuhi anak-anak Palestina, tak akan pernah bisa mengakhiri cita-cita yang dimiliki rakyat Palestina, yang akan terus tumbuh, dan menjadi dorongan yang sangat hebat, bagi mereka yang sekarang menghadapi agresi. Cita-cita ingin menegakkan negara, seperti sebuah magma yang terus berproses dalam diri dan dada setiap warga Palestina, yang tidak pernah pupus hanya oleh agresi militer.
Tak heran bila perang yang sudah memasuki minggu ketiga ini, tak juga berhasil memaksa Hamas, mengibarkan `bendera putih' sebagai tanda menyerah. Hamas, sebagai gerakan, yang sekarang menjadi fenomena, tak akan mudah menggadaikan cita-citanya, sekumpulan orang yang menegaskan tentang jati dirinya serta karakternya, yang tak berkompromi dengan zionis Yahudi, yang telah mencap Hamas sebagai gerombolan teroris. Melihat sikap keras Hamas dan Israel tampaknya perang tersebut masih akan berlangsung lama.
Namun demi mencegah berlarutnya aksi genosida tersebut, kiranya dunia internasional, mulai dari PBB, dunia Arab, OKI, dan negara-negara barat harus melakukan segala upaya untuk memaksa Israel menghentikan agresinya ke Israel, dan tentu saja Hamas juga menghentikan serangannya roketnya ke wilayah Israel. Jangan sampai aksi genosida massal di luar batas-batas kemanusiaan seperti terjadi di Bosnia terulang kembali. Tidak ada kata lain yang lebih tepat selain menghentikan serangan, baik oleh tentara Israel maupun Hamas, meskipun harus diakui ini tidaklah mudah. (ahmad suroso)
Dimuat di Corner, Tribun Batam, 16 Januari 2009
Pesawat-pesawat tempur dan artileri darat Israel melancarkan serangan ke rumah-rumah warga dan wilayah-wilayah pada penduduk. Angkatan Darat Israel kemarin juga menjadikan warga sipil Palestina sebagai tameng atau benteng hidup untuk menghadapi pejuang-pejuang militan Hamas. Akibatnya ribuan warga sipil justru yang menjadi korban kebiadan serangan Israel, khususnya anak-anak, perempuan, dan orangtua. Bukan, pejuang Hamas, yang selama ini menjadi tujuan dari agresi militer Zionis-Israel ke Gaza.
Dalam situasi kemanusiaan yang demikian genting di Gaza; sudah tidak ada lagi tempat yang aman untuk berlindung, persediaan makanan berkurang, aliran listrik putus, infrastruktur hancur, rumah sakit dan tim medis kekurangan obat-obatan dan sarana kedokteran untuk menangani ribuan korban yang terluka atau gugur, eskalasi serangan militer Zionis-Israel justru semakin membabi buta ditambah lagi kengototannya untuk tetap memblokade Gaza dari dunia luar. Akibatnya bantuan kemanusiaan dari berbagai penjuru dunia sulit masuk ke wilayah Gaza.
Seperti terlihat Kamis (15/1) kemarin, Angkatan Laut Israel mengusir kapal Siprus pembawa bantuan kemanusiaan dan obat-obatan untuk korban perang di Jalur Gaza. Sehari sebelumnya Angkatan Laut Israel juga menghentikan kapal Iran yang membawa obat-obatan, makanan dan pakaian dengan tujuan Gaza memaksa untuk mengubah rute ke Pelabuhan Mesir, dengan mengatakan bahwa Gaza merupakan wilayah tertutup.
Agaknya yang perlu mendapatkan perhatian masyarakat dunia, adalah tindakan Israel yang secara sengaja membunuhi anak-anak. Karena Zionis mempunyai pandangan bahwa anak-anak itu, kelak akan menjadi teroris. Anak-anak muda Palestina itu, menurut persepsi kalangan militer Israel, bukan hanya menjadi ancaman keamanan, tapi akan mengakhiri segala eksistensi zionis Israel.
Pertumbuhan populasi anak-anak Palestina yang mencapai 3% setiap tahunnya itu, menyebabkan rejim zionis Israel mengidap paranoid. Setidaknya, setiap keluarga Palestina, mereka mempunyai anak rata-rata lima. Ini berbeda dengan populasi penduduk Yahudi di Israel yang rata-rata satu keluarga hanya mempunyai 1-2 anak. Sehingga, pertumbuhan populasi rakyat Palestina, terus meningkat dengan tajam. Inilah yang tak dapat dibendung dengan senjata.
Perlu diingat, target Israel melakukan agresi ke Gaza, dan menggunakan kekuatan militer dan mesin perang, dan melakukan penghancuran yang sangat luas, serta membunuhi anak-anak Palestina, tak akan pernah bisa mengakhiri cita-cita yang dimiliki rakyat Palestina, yang akan terus tumbuh, dan menjadi dorongan yang sangat hebat, bagi mereka yang sekarang menghadapi agresi. Cita-cita ingin menegakkan negara, seperti sebuah magma yang terus berproses dalam diri dan dada setiap warga Palestina, yang tidak pernah pupus hanya oleh agresi militer.
Tak heran bila perang yang sudah memasuki minggu ketiga ini, tak juga berhasil memaksa Hamas, mengibarkan `bendera putih' sebagai tanda menyerah. Hamas, sebagai gerakan, yang sekarang menjadi fenomena, tak akan mudah menggadaikan cita-citanya, sekumpulan orang yang menegaskan tentang jati dirinya serta karakternya, yang tak berkompromi dengan zionis Yahudi, yang telah mencap Hamas sebagai gerombolan teroris. Melihat sikap keras Hamas dan Israel tampaknya perang tersebut masih akan berlangsung lama.
Namun demi mencegah berlarutnya aksi genosida tersebut, kiranya dunia internasional, mulai dari PBB, dunia Arab, OKI, dan negara-negara barat harus melakukan segala upaya untuk memaksa Israel menghentikan agresinya ke Israel, dan tentu saja Hamas juga menghentikan serangannya roketnya ke wilayah Israel. Jangan sampai aksi genosida massal di luar batas-batas kemanusiaan seperti terjadi di Bosnia terulang kembali. Tidak ada kata lain yang lebih tepat selain menghentikan serangan, baik oleh tentara Israel maupun Hamas, meskipun harus diakui ini tidaklah mudah. (ahmad suroso)
Dimuat di Corner, Tribun Batam, 16 Januari 2009
Senin, 05 Januari 2009
Mimpi Buruk Warga Gaza
Sudah lebih dari sepekan ini, tepatnya mulai Sabtu, 27 Desember 2008, seluruh dunia disuguhi sebuah serangan udara masif yang dilancarkan jet-jet tempur Israel ke wilayah tanah Palestina di Jalur Gaza. Mulai Sabtu (3/1) malam waktu setempat seribuan personel pasukan darat Israel dari 10.000 pasukan yang disiapkan giliran menyerbu wilayah Gaza, menggunakan sejumlah tank dan dikawal helikopter-helikopter tempur. Sebaliknya para pejuang Palestina menembakkan roket-roketnya terhadap wilayah Israel.
Inilah babak baru peperangan antara zionis Israel yang didukung perangkat-perangkat tercanggih dengan tentara pejuang Hamas yang bersenjata roket. Israel tak hanya membidik pejuang Hamas sebagai target serangan tapi juga penduduk sipil Hamas di kota berpenduduk total 1,5 juta itu. Laporan-laporan kantor berita internasional menunjukkan, jumlah korban serangan Israel yang dimulai sejak sepekan terakhir ini mencapai 414 orang warga Gaza, dan lebih dari 2250 orang menderita luka-luka.
Israel kini menurunkan ribuan pasukan darat masuk ke Gaza karena kecil kemungkinan mencegah serangan roket Qassam pejuang Hamas hanya dari serangan udara. Tapi di darat mereka mesti ingat petaka saat melawan Hizbullah di Lebanon pada 2006. Hasil pertempuran di Lebanon boleh disebut seri. Tapi hasil perang boleh disebut dimenangkan Hizbullah. Gengsi Hizbullah naik, organisasinya makin kuat, dukungan makin besar, persenjataan sekarang makin lengkap, dan semangat makin tinggi.
Jika pasukan Hamas bisa menahan pasukan Israel, seperti Hizbullah menahan Israel di Lebanon, maka posisi Hamas yang berkekuatan 10-15 ribu orang makin kuat. Apalagi jika serangan ini diakhiri dengan gencatan senjata karena, mungkin sekali, dalam kesepakatan gencatan Hamas akan menuntut blokade ekonomi Gaza dibuka. Ini tidak diinginkan Israel karena mereka menghitung kemakmuran Gaza sama dengan memperkuat Hamas yang akan mengancam Israel, mengingat organisasi sayap militer Palestina ini terang-terangan tidak mengakui eksistensi negara Israel.
Tetapi satu hal yang harus menjadi keprihatinan dunia sekarang, warga Gaza kini benar-benar sedang mengalami mimpi buruk. Bukan hanya dibayangi rasa putus asa, tertekan, ketakutan menjadi sasaran serangan tentara Israel, tetapi juga banyak kebutuhan dasar tak bisa terpenuhi, mulai dari kekurangan pangan, kesehatan yang parah, bahan bakar untuk memasak, listrik, obat- obatan. Situasinya lebih layak disebut sebagai pembantaian massal.
Harapan masyarakat internasional agar segera tercapainya gencatan senjata, untuk menghentikan serangan-serangan di luar batas kemanusiaan itu, juga tak terwujud karena para petinggi Tel Aviv justru terus melemparkan ancaman-ancaman serangan. Apalagi Israel nyata-nyata didukung oleh Amerika Serikat yang sudah tiga kali ini sejak serangan dimulai Sabtu lalu (27/12) memveto resolusi PBB tentang seruan penghentian serangan Israel ke Gaza.
Sementara pemimpin negara-negara liga Arab seperti sedang menderita sakit gigi, tidak melakukan upaya-upaya yang siginifikan untuk menekan Israel menghentikan agresinya, melalui tekanan politik ataupun ekonomi. Mereka hanya sekadar mengecam, sehingga rakyat di negara-negara Teluk itu menggelar demo selain mengutuk kebiadaban Israel juga mengecam pemerintahnya yang membiarkan aksi brutal tentara Israel.
Bukan pertama kalinya bangsa Palestina dikhianati para pemimpin Arab. Peristiwa di Gaza ini mengingatkan pembantaian massal yang terjadi di Sabra dan Shatila, yang mengakibatkan ribuan orang Palestina di kedua kamp itu dibantai Israel, dan tidak ada pembelaan sedikitpun dari para pemimpin Arab.
Jadi hal yang patut disayangkan, mengapa pemimpin negara-negara Arab dan Dewan Keamanan PBB tak berdaya menghentikan terjadinya aksi 'pembantaian' massal terhadap rakyat Palestina di Gaza oleh zionis Israel. (ahmad suroso)
Cornet Tribun Batam, 5 Januari 2009
Inilah babak baru peperangan antara zionis Israel yang didukung perangkat-perangkat tercanggih dengan tentara pejuang Hamas yang bersenjata roket. Israel tak hanya membidik pejuang Hamas sebagai target serangan tapi juga penduduk sipil Hamas di kota berpenduduk total 1,5 juta itu. Laporan-laporan kantor berita internasional menunjukkan, jumlah korban serangan Israel yang dimulai sejak sepekan terakhir ini mencapai 414 orang warga Gaza, dan lebih dari 2250 orang menderita luka-luka.
Israel kini menurunkan ribuan pasukan darat masuk ke Gaza karena kecil kemungkinan mencegah serangan roket Qassam pejuang Hamas hanya dari serangan udara. Tapi di darat mereka mesti ingat petaka saat melawan Hizbullah di Lebanon pada 2006. Hasil pertempuran di Lebanon boleh disebut seri. Tapi hasil perang boleh disebut dimenangkan Hizbullah. Gengsi Hizbullah naik, organisasinya makin kuat, dukungan makin besar, persenjataan sekarang makin lengkap, dan semangat makin tinggi.
Jika pasukan Hamas bisa menahan pasukan Israel, seperti Hizbullah menahan Israel di Lebanon, maka posisi Hamas yang berkekuatan 10-15 ribu orang makin kuat. Apalagi jika serangan ini diakhiri dengan gencatan senjata karena, mungkin sekali, dalam kesepakatan gencatan Hamas akan menuntut blokade ekonomi Gaza dibuka. Ini tidak diinginkan Israel karena mereka menghitung kemakmuran Gaza sama dengan memperkuat Hamas yang akan mengancam Israel, mengingat organisasi sayap militer Palestina ini terang-terangan tidak mengakui eksistensi negara Israel.
Tetapi satu hal yang harus menjadi keprihatinan dunia sekarang, warga Gaza kini benar-benar sedang mengalami mimpi buruk. Bukan hanya dibayangi rasa putus asa, tertekan, ketakutan menjadi sasaran serangan tentara Israel, tetapi juga banyak kebutuhan dasar tak bisa terpenuhi, mulai dari kekurangan pangan, kesehatan yang parah, bahan bakar untuk memasak, listrik, obat- obatan. Situasinya lebih layak disebut sebagai pembantaian massal.
Harapan masyarakat internasional agar segera tercapainya gencatan senjata, untuk menghentikan serangan-serangan di luar batas kemanusiaan itu, juga tak terwujud karena para petinggi Tel Aviv justru terus melemparkan ancaman-ancaman serangan. Apalagi Israel nyata-nyata didukung oleh Amerika Serikat yang sudah tiga kali ini sejak serangan dimulai Sabtu lalu (27/12) memveto resolusi PBB tentang seruan penghentian serangan Israel ke Gaza.
Sementara pemimpin negara-negara liga Arab seperti sedang menderita sakit gigi, tidak melakukan upaya-upaya yang siginifikan untuk menekan Israel menghentikan agresinya, melalui tekanan politik ataupun ekonomi. Mereka hanya sekadar mengecam, sehingga rakyat di negara-negara Teluk itu menggelar demo selain mengutuk kebiadaban Israel juga mengecam pemerintahnya yang membiarkan aksi brutal tentara Israel.
Bukan pertama kalinya bangsa Palestina dikhianati para pemimpin Arab. Peristiwa di Gaza ini mengingatkan pembantaian massal yang terjadi di Sabra dan Shatila, yang mengakibatkan ribuan orang Palestina di kedua kamp itu dibantai Israel, dan tidak ada pembelaan sedikitpun dari para pemimpin Arab.
Jadi hal yang patut disayangkan, mengapa pemimpin negara-negara Arab dan Dewan Keamanan PBB tak berdaya menghentikan terjadinya aksi 'pembantaian' massal terhadap rakyat Palestina di Gaza oleh zionis Israel. (ahmad suroso)
Cornet Tribun Batam, 5 Januari 2009
Menyayangkan Sikap Pertamina
KELANGKAAN Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di berbagai daerah di tanah air belakangan ini telah membuat masyarakat luas dan kalangan industri menderita dan kebingungan, sekaligus geram. Betapa tidak, dalam jarak waktu yang berdekatan, Pertamina telah memicu keresahan beruntun. Pertama elpiji yang mengalami kelangkaan, kalaupun ada harganya mahal. Belum lagi itu teratasi, kini giliran BBM langka. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di berbagai daerah kehabisan stok.
Pertamina sebagai pemegang hak monopoli pengadaan dan pemasaran BBM dengan entengnya melontarkan berbagai dalih penyebab terganggunya persediaan BBM di dalam negeri. Bila saat terjadi kelangkaan gas elpiji beberapa pekan lalu, Pertamina berdalih sedang melakukan perbaikan kilangnya, dan sebab cuaca yang tidak bersahabat, kini, saat berlangsung kelangkaan BBM jenis premium dan pertamax sepekan terakhir ini, perusahaan itu mengemukakan alasan yang terkesan mengada-ada.
Selain beralasan kelangkaan dikarenakan kerusakan sistem on line pemesanan dan penebusan BBM, koneksi ke beberapa bank belum semua dapat beroperasi sehingga sebagian besar pemilik SPBU delivery order (DO) belum bisa dilayani, juga dalihnya yang menggelikan, yakni karena adanya libur panjang, sehingga terjadi keterlambatan distribusi.
Sampai-sampai alasan yang disampaikan pejabat pertamina tersebut membuat Presiden Bambang Susilo Yudhoyono mengaku tidak nyaman, sehingga merasa perlu menegur Pertamina melalui media massa. Kelangkaan itu seharusnya itu tidak terjadi. Apalagi hanya karena alasan tengah libur panjang. Seperti diketahui, pekan lalu terdapat libur bersama nasional yang cukup panjang mulai dari 25 Desember s/d 29 Desember.
"Ada yang membuat saya tidak happy, seperti yang ditulis di media atas keterlambatan pasokan bahan bakar. Ada excuse dari jajaran Pertamina, itu karena hari libur atau karena sistem baru. Menurut saya, tidak ada hari libur kalau untuk melayani masyarakat, keliru itu," sentil Presiden SBY seusai membuka perdagangan pasar saham perdana tahun 2009 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (5/12).
Presiden menegaskan pelayanan terhadap masyarakat dapat dilakukan dari mana saja. Yang dibutuhkan dari pejabat pemerintah adalah concern terhadap tanggung jawab yang diembanya. Pelayanan masyarakat tidak pernah libur, negara tidak boleh libur. The state is never sleep.
BBM, sebagaimana halnya gas elpiji merupakan bagian dari 9 kebutuhan pokok masyarakat luas, sehingga pengadaan dan distribusinya tidak boleh terganggu.
Terganggunya pasokan dan distribusi menunjukkan Pertamina terkesan tidak profesional.
Apalagi dengan entengnya beralasan karena adanya hari libur semakin menunjukkan lepas tanggungjawab, menyederhanakan masalah yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Pertamina tidak mengantisipasi dan memprediksi dampak yang bakal menimpa masyarakat luas. Alasan itu tidak sepantasnya diucapkan seorang pejabat. (ahmad suroso)
Corner Tribun Batam, 6 Januari 2009
Pertamina sebagai pemegang hak monopoli pengadaan dan pemasaran BBM dengan entengnya melontarkan berbagai dalih penyebab terganggunya persediaan BBM di dalam negeri. Bila saat terjadi kelangkaan gas elpiji beberapa pekan lalu, Pertamina berdalih sedang melakukan perbaikan kilangnya, dan sebab cuaca yang tidak bersahabat, kini, saat berlangsung kelangkaan BBM jenis premium dan pertamax sepekan terakhir ini, perusahaan itu mengemukakan alasan yang terkesan mengada-ada.
Selain beralasan kelangkaan dikarenakan kerusakan sistem on line pemesanan dan penebusan BBM, koneksi ke beberapa bank belum semua dapat beroperasi sehingga sebagian besar pemilik SPBU delivery order (DO) belum bisa dilayani, juga dalihnya yang menggelikan, yakni karena adanya libur panjang, sehingga terjadi keterlambatan distribusi.
Sampai-sampai alasan yang disampaikan pejabat pertamina tersebut membuat Presiden Bambang Susilo Yudhoyono mengaku tidak nyaman, sehingga merasa perlu menegur Pertamina melalui media massa. Kelangkaan itu seharusnya itu tidak terjadi. Apalagi hanya karena alasan tengah libur panjang. Seperti diketahui, pekan lalu terdapat libur bersama nasional yang cukup panjang mulai dari 25 Desember s/d 29 Desember.
"Ada yang membuat saya tidak happy, seperti yang ditulis di media atas keterlambatan pasokan bahan bakar. Ada excuse dari jajaran Pertamina, itu karena hari libur atau karena sistem baru. Menurut saya, tidak ada hari libur kalau untuk melayani masyarakat, keliru itu," sentil Presiden SBY seusai membuka perdagangan pasar saham perdana tahun 2009 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (5/12).
Presiden menegaskan pelayanan terhadap masyarakat dapat dilakukan dari mana saja. Yang dibutuhkan dari pejabat pemerintah adalah concern terhadap tanggung jawab yang diembanya. Pelayanan masyarakat tidak pernah libur, negara tidak boleh libur. The state is never sleep.
BBM, sebagaimana halnya gas elpiji merupakan bagian dari 9 kebutuhan pokok masyarakat luas, sehingga pengadaan dan distribusinya tidak boleh terganggu.
Terganggunya pasokan dan distribusi menunjukkan Pertamina terkesan tidak profesional.
Apalagi dengan entengnya beralasan karena adanya hari libur semakin menunjukkan lepas tanggungjawab, menyederhanakan masalah yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Pertamina tidak mengantisipasi dan memprediksi dampak yang bakal menimpa masyarakat luas. Alasan itu tidak sepantasnya diucapkan seorang pejabat. (ahmad suroso)
Corner Tribun Batam, 6 Januari 2009
Sabtu, 03 Januari 2009
Hidup Kami (Warga Gaza) seperti Binatang
Foto:AFP
DEMO DI ISRAEL - Seorang bocah perempuan ikut demo bersama sekitar 100 ribu warga Arab yang tinggal di Israel pada unjuk rasa menentang serangan udara Israel dan roket Hamas, di Kota Kasthin, Israel, Sabtu (3/12).
==Kesaksian Penduduk Jalur Gaza --
Hidup Kami seperti Binatang
PEMBOMAN Israel ke wilayah Jalur Gaza memasuki hari ke delapan Sabtu kemarin (3/1/09). Penduduk Gaza yang tewas terus bertambah menjadi 525 tewas dan 2.250 luka-luka. Untuk mengetahui situasi di Gaza dan bagaimana serangan brutal Israel mempengaruhi kehidupan penduduk Jalur Gaza yang berjumlah 1.5 juta, kantor berita Al Jazeera mewawancarai sejumlah warga Gaza. Berikut ini kesaksian mereka.
Majed Badra, 23, mahasiswa di Universitas Islam Gaza.
Situasi kota Gaza sangat buruk dan tidak menguntungkan. Karena serangan Israel semakin banyak mengenai sasaran rumah-rumah penduduk, masjid, dan universitas. Mereka lebih fokus pada warga sipil.
Tidak ada lagi penduduk yang bekerja di Gaza, dan tidak ada yang kami kerjakan. Kami hanya tinggal di dalam rumah bersama keluarga. Setiap keluarga di Gaza melakukan hal yang sama.
Kami gunakan untuk mendengar serangan udara, dan kami tidak mempunyai cara untuk melindungi diri. Kami hanya tinggal di dalam rumah, mendengar berita di mana Israel melakukan serangan, mendengar suara jet F16 dan helikopter Apache Israel menembak sasaran sambil menunggu apa akan terjadi. Kami tidak siap untuk berperang. Mereka menyerang warga sipil dan anak-anak dan tidak peduli kita bersenjata atau tidak.
Majed, Kota Gaza
Kemarin, rumah adik saya jadi korban serangan Israel. Semua kamar hancur kecuali dapur, tempat dia dan anak-anaknya sembunyi. Allah melindungi mereka.
Dunia melihat orang-orang tak bersenjata Palestina seolah-olah mereka adalah bangsa dengan tentara, seolah-olah kita sama dengan Israel. Mereka berpikir kami mempunyai roket yang menyebabkan banyak kerusakan atau memiliki pengaruh besar. Padahal hal itu tidak benar. Kami yang tidak memiliki apa-apa itu telah menjadi korban serangan Israel di Gaza.
Mengapa tentara Israel menyerang saya universitas dan rumah-rumah dan masjid? Saya tidak tahu jawabannya. Anda harus menanyakan ke mereka (Israel-red). Hari-hari mendatang akan sangat buruk. Akan ada lebih banyak kematian. "
Nida 'Aniss Abu al-Atta, 26, Gaza City, petugas proyek
Semula anak-anak berfikir sedang ada perpecahan baru antara pendukung Hamas dan Fatah. Mereka takut dan mulai menangis dan berlari ke ibu-ibu mereka. Saya merasa marah dengan pemandangan di internal Palestina. Mereka tidak dapat bersatu bahkan sebelum tragedi ini.
Saya benci dengan jalan pikiran pemimpin Hamas yang mencoba mengklaim bahwa kami dapat menghadapi mesin-mesin perang militer yang mengerikan. Orang-orang Palestina sedang berdarah- darah dan berteriak "cukup". Bahkan Presiden kami (Mahmoud Abbas) tidak berdaya yang membuat kami sakit, dan kehilangan kepercayaan pada siapapun.
Saya tidak terlalu berharap pada masyarakat internasional, dunia Arab dan Islam. Bagaimanapun juga mereka tidak akan mampu menolong kami, kalau hanya berteriak dan membakar bendera.
Hamoudi, Tal el Hawa
"Lebih dari tiga gedung telah rata tanah di daerah tempat saya. Dua tetangga saya terbunuh saat mereka berjalan kembali dari sekolah - Yasmeen (16) dan saudara perempuan, Haneen (15). Mereka gadis-gadis tak berdosa.
Di rumah saya, dimana saya tinggal bersama saudara-saudara saya, kakak dan adik perempuan yang masih berumur delapan bulan, kami tidur dalam kegelapan karena tiadanya aliran listrik. Biarkan mereka tahu yang yang terjadi pada abad ke-21 ini, sementara seluruh dunia hanya menonton, dan diam saja. Saya terkejut, betapa murahnya darah orang-orang Palestina.
Amin Asfour, Gaza City, dokter di rumah sakit umum
Situasi di sini sangat sulit. Mereka membidik kita dari mana-mana, semua menjadi target, militer atau bukan. Mereka menggunakan segala jenis bom. Beratnya sampai 500 kg dan dapat menghancurkan bangunan 15 lantai, seperti gempa bumi. Semua orang hidup dalam ketakutan. Anda tidak akan pernah tahu sasaran serangan mereka (Israel).
Kami hanya bisa menunggu bom-bom berikutnya jatuh dan apakah akan mengenai kita atau tetangga. Ini perang. Di rumah sakit, persedian obat-obatan kian menipis, namun kami harus bekerja dengan apa yang kami miliki. Kami kehilangan banyak peralatan dan perlengkapan kerja kami yang sudah kuno Namun para dokter tetap bekerja keras, tidak terpengaruh oleh situasi yang mencekam.
Ghada Snunu, 30, Gaza City, pekerja hak asasi manusia
Apa yang terjadi di sini sungguh luar biasa, benar-benar malapetaka. Kami seperti hidup dalam mimpi. Kami takut dengan nasib diri sendiri, keluarga dan orang-orang yang kami sayangi. Sepanjang hidup saya, belum pernah merasakan perasaan yang seburuk ini.
Anak-anak, dan keponakan perempuan keponakan saya sangat ketakutan. Mereka bersembunyi di bawah tempat tidur, dan dalam situasi seperti sekarang, saya sama sekali tidak dapat menolong mereka, kecuali menghibur dengan nyanyian yang menyejukkan mereka.
Dunia harus mengambil sikap tegas dan konkret untuk untuk mengakhiri kekerasan terhadap orang-orang kami. Saya sangat marah dengan dunia - kami hanya mendengar kata-kata dan tidak ada tindakan, tidak ada perubahan nyata. Cukup, kita sakit hanya mendengar kata-kata bahkan dari negara-negara Arab.
Hidup kami di Gaza sudah seperti binatang - walaupun mungkin binatang yang kondisinya yang lebih baik. Kami tidak memiliki obat-obatan, makanan, memasak gas, bahan bakar, dan kekuatan. Kami tidak menikmati listrik selama seminggu terakhir ini.
Kondisi psikologis setiap orang di Gaza sangat buruk, apa yang terjadi di sini mendorong kami putus asa. Saya merasa tertekan, sakit dan bosan dengan segala yang terjadi di sekitar kami, di samping karena perseteruan internal orang-orang Palestina antara Hamas dan Fatah.
Meskipun kami berada di bawah kepungan dan serangan yang sedang berlangsung, Hamas dan Fatah masih berjuang. Ini adalah waktu bagi mereka untuk kembali bersatu dan bekerja bersama-sama dan mengakhiri keadaan yang telah memburuk ini.
Pada mulanya saya berpikir bahwa Israel menargetkan Hamas, tetapi kemudian saya melihat rumah-rumah dan gedung dan jalan juga hancur, dan orang-orang tak berdosa tewas dan terluka. Sekarang saya pikir Israel menargetkan Gaza dan bukan Hamas. Ini adalah pembantaian massal. (ahmad suroso)
Dimuat di Tribun Batam, 4 Januari 2009
Jumat, 02 Januari 2009
Transparansi Aturan NPWP
MEMASUKI tahun baru 2009 ini muncul kesibukan baru di konter-konter unit pelaksana fiskal luar negeri (UPFLN) di pelabuhan-pelabuhan dan bandar udara di Indonesia yang melayani rute internasional. Ini seiring dengan mulai diberlakukannya persyaratan harus memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) mulai 1 Januari 2009, bila tidak ingin terkena denda Rp 1 juta untuk penumpang kapal laut, dan Rp 2,5 juta untuk penumpang pesawat tujuan luar negeri.
Di satu sisi, keharusan pembayaran fiskal luar negeri (FLN) mulai 1 Januari 2009 bagi mereka yang tidak memiliki NPWP itu secara umum disambut gembira oleh masyarakat. Sebab selama ini setiap akan ke luar negeri, mereka harus bayar FLN Rp 1 juta. Dengan adanya peraturan baru ini, masyarakat tak perlu lagi bayar FLN Rp 1juta asal bisa menunjukkan NPWP.
Seperti disampaikan sejumlah penumpang tujuan luar negeri dari Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Tangerang pada Kamis (1/2) yang ditemui wartawan. Menurut Yacobus, seorang penumpang yang mengaku sudah 10 tahun lebih mempunyai NPWP, dia tidak pernah merasakan manfaat dari kepemilikan atas NPWP itu. Baru kali ini dia merasakan manfaatnya.
Sekarang dengan NPWP,Yakobus yang kerap mengunjungi anaknya sekolah di luar negeri itu bebas keluar negeri tanpa perlu bayar fiskal. "Tidak ada kendala dalam mengurus bebas fiskal, prosesnya cepat," ujar Yacobus. Meskipun ada juga penumpang yang kaget ketika diminta membayar fiskal Rp 2,5 juta, karena mengaku sama sekali tidak tahu kenaikan dan peraturan baru tersebut.
Namun situasi berbeda terjadi di pelabuhan-pelabuhan internasional di wilayah Kepri, khususnya di Batam, Tanjungpinang dan Karimun. Banyak masyarakat yang hendak ke luar negeri kebingungan dan kaget. Maklum, selama ini masyarakat di Kepri, begitu juga Riau, Padang yang akan pergi ke negeri jiran tidak perlu membayar fiskal asal mempunyai paspor wilayah tersebut. Tetapi aturan bebas fiskal tersebut mulai 1 Januari 2009 tidak berlaku, bila penumpang tidak memiliki NPWP (kecuali untuk anak yang berumur dibawah 21 tahun kebawah).
Akibatnya tak sedikit masyarakat yang mengurungkan niatnya pergi keluar negeri, pada hari pertama dan kedua penerapan FLN, karena belum punya NPWP dan keberatan diminta denda Rp 1 juta. Padahal KPP Batam telah membuat terobosan bahwa tiap wajib pajak yang belum punya NPWP diberi surat pernyataan bersedia membuat NPWP paling lambat tanggal 15 Januari, mereka (sementara) tidak dikenai fiskal saat pergi keluar negeri. Namun karena aturan ini tidak disosialisasikan, beberapa penumpang di Tanjungpinang Jumat kemarin mengaku tetap bayar denda fiskal Rp 1 juta.
Ada juga ketentuan penumpang tidak dikenai fiskal asal bisa menunjukkan surat dispensasi yang dikeluarkan dari Kantor Pajak, berisi informasi bahwa yang bersangkutan sedang mengurus NPWP. Seperti diakui seorang warga Batam yang hampir setiap pekan ke Singapura untuk urusan bisnis. Setelah membeli tiket ferry tujuan Batam-Singapura Kamis (1/1) lalu, oleh petugas UPFLN di terminal ferry Batam Centre ia tidak diminta bayar fiskal karena menunjukkan surat dispensasi dari KPP Batam yang isinya pemberitahuan NPWP masih dalam proses pengurusan.
Persoalannya, banyak masyarakat yang tidak tahu dengan ketentuan dispensasi tersebut. Sementara petugas kantor pajak dan UPFLN juga tidak pro aktif mensosialisasikan ketentuan tersebut. Atau jangan-jangan ada kesengajaan. Soal transparansi aturan-aturan terkait NPWP itulah yang kita harapkan dilakukan petugas KPP Batam ataupun UPFLN.
Sudah menjadi kewajiban petugas untuk memberitahukan ke wajib pajak yang mengurus NPWP, supaya masyarakat tidak merasa dirugikan atau dijebak. Sosialisasi ini penting sekali, khususnya bagi masyarakat Batam, pulau Bintan dan Karimun yang memang selama ini sering bepergian ke negeri jiran untuk urusan bisnis atau keluarga. (ahmad suroso)
Kolom Rubrik Corner Tribun Batam, Sabtu, 3 Januari 2009
Di satu sisi, keharusan pembayaran fiskal luar negeri (FLN) mulai 1 Januari 2009 bagi mereka yang tidak memiliki NPWP itu secara umum disambut gembira oleh masyarakat. Sebab selama ini setiap akan ke luar negeri, mereka harus bayar FLN Rp 1 juta. Dengan adanya peraturan baru ini, masyarakat tak perlu lagi bayar FLN Rp 1juta asal bisa menunjukkan NPWP.
Seperti disampaikan sejumlah penumpang tujuan luar negeri dari Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Tangerang pada Kamis (1/2) yang ditemui wartawan. Menurut Yacobus, seorang penumpang yang mengaku sudah 10 tahun lebih mempunyai NPWP, dia tidak pernah merasakan manfaat dari kepemilikan atas NPWP itu. Baru kali ini dia merasakan manfaatnya.
Sekarang dengan NPWP,Yakobus yang kerap mengunjungi anaknya sekolah di luar negeri itu bebas keluar negeri tanpa perlu bayar fiskal. "Tidak ada kendala dalam mengurus bebas fiskal, prosesnya cepat," ujar Yacobus. Meskipun ada juga penumpang yang kaget ketika diminta membayar fiskal Rp 2,5 juta, karena mengaku sama sekali tidak tahu kenaikan dan peraturan baru tersebut.
Namun situasi berbeda terjadi di pelabuhan-pelabuhan internasional di wilayah Kepri, khususnya di Batam, Tanjungpinang dan Karimun. Banyak masyarakat yang hendak ke luar negeri kebingungan dan kaget. Maklum, selama ini masyarakat di Kepri, begitu juga Riau, Padang yang akan pergi ke negeri jiran tidak perlu membayar fiskal asal mempunyai paspor wilayah tersebut. Tetapi aturan bebas fiskal tersebut mulai 1 Januari 2009 tidak berlaku, bila penumpang tidak memiliki NPWP (kecuali untuk anak yang berumur dibawah 21 tahun kebawah).
Akibatnya tak sedikit masyarakat yang mengurungkan niatnya pergi keluar negeri, pada hari pertama dan kedua penerapan FLN, karena belum punya NPWP dan keberatan diminta denda Rp 1 juta. Padahal KPP Batam telah membuat terobosan bahwa tiap wajib pajak yang belum punya NPWP diberi surat pernyataan bersedia membuat NPWP paling lambat tanggal 15 Januari, mereka (sementara) tidak dikenai fiskal saat pergi keluar negeri. Namun karena aturan ini tidak disosialisasikan, beberapa penumpang di Tanjungpinang Jumat kemarin mengaku tetap bayar denda fiskal Rp 1 juta.
Ada juga ketentuan penumpang tidak dikenai fiskal asal bisa menunjukkan surat dispensasi yang dikeluarkan dari Kantor Pajak, berisi informasi bahwa yang bersangkutan sedang mengurus NPWP. Seperti diakui seorang warga Batam yang hampir setiap pekan ke Singapura untuk urusan bisnis. Setelah membeli tiket ferry tujuan Batam-Singapura Kamis (1/1) lalu, oleh petugas UPFLN di terminal ferry Batam Centre ia tidak diminta bayar fiskal karena menunjukkan surat dispensasi dari KPP Batam yang isinya pemberitahuan NPWP masih dalam proses pengurusan.
Persoalannya, banyak masyarakat yang tidak tahu dengan ketentuan dispensasi tersebut. Sementara petugas kantor pajak dan UPFLN juga tidak pro aktif mensosialisasikan ketentuan tersebut. Atau jangan-jangan ada kesengajaan. Soal transparansi aturan-aturan terkait NPWP itulah yang kita harapkan dilakukan petugas KPP Batam ataupun UPFLN.
Sudah menjadi kewajiban petugas untuk memberitahukan ke wajib pajak yang mengurus NPWP, supaya masyarakat tidak merasa dirugikan atau dijebak. Sosialisasi ini penting sekali, khususnya bagi masyarakat Batam, pulau Bintan dan Karimun yang memang selama ini sering bepergian ke negeri jiran untuk urusan bisnis atau keluarga. (ahmad suroso)
Kolom Rubrik Corner Tribun Batam, Sabtu, 3 Januari 2009
Langganan:
Postingan (Atom)
