Mbolosisasi DPR

PRILAKU anggota DPR yang rajin membolos kembali menjadi sorotan. Kali ini sifatnya otokritik datang dari pimpinan DPR yang jengah atas sikap anggota suka mangkir dari tanggung jawabnya menghadiri sidang-sidang yang menjadi tugas utama mereka di Senayan itu. Prilaku sebagian besar anggota dewan yang memakan gaji buta di atas 40 juta, dan menikmati bermacam fasilitas mewah itu membuat pimpinan mereka gerah.
Seperti dikeluhkan oleh Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso kepada pers di Gedung DPR, dan dikutip koran ini Sabtu (24/7). "Terus terang, kami pimpinan dewan sudah jengah dan getir dengan prilaku membolos teman-teman. Kami sudah susah payah membangun citra dewan. Namun, tetap saja banyak rapat yang tidak kuorum. Akibat prilaku mbolosisasi ini, hancur semua!"
Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDIP, Pramono Anung juga mengakui tingkat kehadiran anggota DPR sekarang sangat memprihatinkan. Bila dulu biasanya anggota DPR mulai malas di kala kampanye pemilu dimulai, kini baru tujuh bulan mereka dilantik sudah menunjukkan sikap malas. "Dulu sepinya kalau sudah enam bulan sebelum pemilu, sekarang baru sisa empat tahun sudah sepi," keluh Pramono.
Kita pun ikut prihatin dan sangat menyesalkan atas seringnya anggota dewan membolos. Sebab ini merupakan cermin buruknya mentalitas terhadap pelaksanaan kinerja dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat. Mereka cenderung hanya rajin datang kalau ada maunya saja yaitu saat terima uang dan tunjangan.
Ketika ada rapat-rapat penting, seperti rapat komisi dan paripurna yang menyangkut tugas-tugas legislasi mereka mangkir, tak sedikit anggota DPR yang hanya titip absen kepada sesama anggota DPR. Sehingga tak jarang meskipun dari daftar absensi, sidang sudah bisa dimulai karena sudah memenuhi kuorum, tetapi secara fisik sebenarnya tidak kuorum.
Karena itu demi tegaknya keadilan dan demi nama baik anggota DPR yang nota bene menjadi wakil dari rakyat, bila mangkir dalam acara sidang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan wajib diberikan skorsing. Hal ini merupakan wujud kedisiplinan. Bukankah perjuangan mereka selalu mengatasnamakan kepentingan rakyat dan dibayar oleh uang rakyat.
Disadari atau tidak, sikap dan perilaku anggota Dewan yang terhormat ini sebagai cermin bagi generasi penerus dan calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Jangan didik generasi muda hanya untuk mencari yang enak-enak saja tanpa kerja keras dan rasa tanggung jawab pada diri, negara, Tuhan dan masa depan generasinya.
Entah apa yang terlintas di benak anggota DPR yang suka bolos itu ketika melihat sindiran pada karikatur di Kompas kemarin (25/7), malu lalu mau introspeksi, atau menganggapnya hiburan semata. "Ayo sekolah, Terong jangan mangkir lagi", "Baru jadi Anak TK kok suka mangkir", cetus bapaknya. "Maju jadi apa kamu nanti, sayang," sela ibunya. Dengan entengnya sambil cengengesan Terong bilang, "Jadi Anggota DPR Dong!!!!"
Karena ini menunjukkan kredibilitas parlemen, maka pimpinan dewan harus berani memberikan sanksi terhadap anggota dewan yang indisipliner dan jarang masuk, apapun alasannya. Karena hal ini termasuk bagian dari pelanggaran etika. Partai dan juga fraksi harus berani memberikan peringatan keras. Bila perlu menarik atau mencopot kadernya yang duduk sebagai anggota dewan yang tingkat kehadirannya rendah.
Gagasan menggunakan mesin sidik jari (finger print) agar tidak ada lagi anggota yang hanya menitip absen juga harus diwujudkan, termasuk wacana pemotongan renumerasi anggota dewan yang tidak hadir dalam setiap agenda rapat DPR.
Di sisi lain, publik agar jeli melihat dan mencatat sikap wakilnya di DPR yang hobi pembolos, maupun yang kinerjanya buruk. Pastikan, jangan memilih anggota dewan yang suka makan gaji buta pada pemilu berikutnya. (*)
corner tribun, 26 Juli 2010