AKSI kejahatan di kota berjuluk Batam Bandar Madani belakangan ini semakin memprihatinkan. Untuk melancarkan aksinya, penjahat tidak segan-segan menggunakan senjata tajam untuk melumpuhkan, bahkan sampai menghilangkan nyawa korbannya. Seperti kejadian perampokan yang terjadi di toko Berkat, Batu Aji, Minggu (14/12) tengah malam lalu.
Aksi perampokan sadis tersebut mengakibatkan dua korbannya tewas terkena tikaman senjata tajam saat berusaha melawan dua penjahat yang semula berpura-pura sebagai pembeli, yakni Ahui, pemilik toko sembako tersebut, dan pegawainya bernama Harris. Keduanya meninggal dunia beberapa jam setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Otorita Batam.
Peristiwa perampokan tersebut secara tidak langsung menjadi tamparan bagi aparat kepolisian. Termasuk dalam kategori berita buruk atau bad news bagi kepolisian. Karena terjadi pada saat hangat-hangatnya Tim Anti Bandit yang dibentuk Polda Provinsi Kepri berhasil membongkar jaringan perampok lintas negara. Ini sekaligus menjadi tantangan bagi aparat kepolisian, bagaimana bisa menciptakan rasa aman masyarakat Batam.
Karena, sudah pasti rasa aman masyarakat Batam kembali terusik. Apalagi peristiwa perampokan di Toko Berkat Batu Aji tersebut terjadi hanya selang sebulan setelah aksi perampokan menimpa tempat penukaran mata uang asing (money changer) Gemini Fasilindo di Kompleks Plaza Aviari, juga di wilayah Batu Aji, Batam, pada 9 November 2008 dengan melarikan uang tunai Rp 300 juta lebih.
Namun ada kabar yang menggembirakan atau good news. Seorang pelaku perampokan di Plaza Aviari Batam tersebut, Beny alias Aliong (25) berhasil dibekuk di Bandara Selaparang, Mataram, Senin siang kemarin (15/12) ketika hendak check in untuk penerbangan menuju Bandara Juanda Surabaya. Beny dibekuk petugas Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Mataram bekerja sama dengan aparat kepolisian Barelang yang dikabarkan sudah dua hari berada di Pulau Lombok untuk memburu perampok yang meresahkan masyarakat Batam.
Kita patut berterima kasih kepada aparat kepolisian Polda Kepri dan Poltabes Barelang yang sudah berhasil menangkap pelaku perampokan tersebut. Kesuksesan ini sedikit banyak memulihkan keraguan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja polisi.
Namun harus diingat, peristiwa perampokan yang mengakibatkan dua korbannya tewas di Batu Aji Minggu malam menjadi petunjuk bahwa aksi kriminalitas di Batam cenderung meningkat. Apalagi, di tengah-tengah tingkat pengangguran yang semakin tinggi di Batam sebagai kota urban. Tingkat pengangguran akan meningkat seiring kondisi perekonomian nasional termasuk Batam pada tahun 2009 mendatang yang diperkirakan akan semakin sulit.
Bila situasi ekonomi tidak membaik, bayang-bayang terjadinya PHK besar-besaran akibat krisis ekonomi global diperkirakan mengakibatkan order ke industri di Batam menurun. Dampaknya bila order sepi, minimal karyawan akan dirumahkan. Semoga saja ini tidak terjadi.
Semoga prestasi aparat kepolisian Poltabes menanggap buron perampokan di Plaza Aviari, Beny tersebut semakin memacu aparat meningkatkan kinerjanya. Namun lebih penting lagi adalah tindakan preventif untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya aksi-aksi perampokan dengan menggalakkan aksi razia atau patroli. Demikian banyak masyarakat yang berharap pada sosok yang namanya polisi. Tuntutan masyarakat terhadap profesionalime polisi pada dasarnya dapat dimengerti. Apalagi sekarang Polda sudah membentuk Tim Anti Bandit. (ahmad suroso)
Dimuat di Tribun Corner, 16 Desember 2008
Senin, 15 Desember 2008
BBM Turun, Elpiji Menghilang
TIDAK seperti biasanya, pada saat hari libur Minggu kemarin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin rapat terbatas dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan beberapa Menteri Kabinet Indonesia Bersatu. Keputusan penting yang dihasilkan dari rapat kabinet terbatas tersebut adalah pemerintah memutuskan menurunkan lagi harga BBM jenis premium.
Setelah 1 Desember 2008 lalu turun dari Rp 6.000 per liter menjadi Rp 5.500, kini premium diturunkan lagi Rp 500 menjadi Rp 5.000 perliter. Pemerintah juga memenuhi janjinya menurunkan harga solar yang dipandang sebagai sektor komersial (untuk kepentingan transportasi umum dan industri), turun Rp 700, dari Rp 5.500 perliter menjadi Rp 4.800 perliter.
Harga baru itu berlaku efektif mulai pukul 00.00 tadi malam, 15 Desember 2008.
Keputusan tersebut sedikit mengejutkan, karena dilakukan mendadak. Sebab, seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah pada 10 Desember lalu mengumumkan akan menurunkan lagi harga BBM pada Januari 2009 mendatang.
Keputusan tersebut patut disambut gembira dan diapresiasi. Ini menunjukkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono cukup responsif terhadap keluhan dan desakan yang disampaikan masyarakat, dunia usaha, para wakil rakyat di DPR.
Meskipun nilainya kecil, kita berharap semoga penurunan harga BBM jenis premium dan khususnya solar itu dapat memberikan kekuatan stimulus, yakni terkoreksinya tarif transportasi yang selama ini dirasakan cukup mahal oleh masyarakat. Selama ini sektor transportasilah yang paling banyak menyedot BBM jenis solar, begitu juga sektor industri.
Bila penurunan harga solar tersebut ternyata masih dinilai belum signifikan menjadi kekuatan stimulus oleh para pengusaha angkutan terutama yang tergabung dalam Organda (organisasi pengusaha angkutan darat), maka tak ada salahnya pemerintah memanggil atau melibatkan Organda untuk mencari titik temu dalam penentuan besaran penurunan harga solar. Dalam menentukan penurunan lagi harga BBM, seyogianya pemerintah dan pengusaha angkutan lebih mempertimbangkan dari sisi kepentingan masyarakat luas, bukan hanya dari perhitungan bisnis atau pemerintah.
Setelah menurunkan harga bensin premium dan solar tersebut, kini menjadi kewajiban pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan kelangkaan bahan bakar elpiji di berbagai daerah di Jawa maupun luar Jawa, baik elpiji konversi bersubsidi ukuran 3 Kg, maupun BBM ukuran 12 Kg.
Dari pemberitaan di media massa sepekan terakhir ini bisa kita lihat kepanikan masyarakat yang kesulitan mendapatkan elpiji. Masyarakat serba salah. Ketika sudah beralih ke elpiji, pasokan dan distribusi elpiji tersendat. Mau beralih ke minyak tanah lagi, sudah tidak ada di pasaran.
Pemerintah, khususnya PT Pertamina selaku produsen sekaligus pemasok elpiji jangan hanya berpolemik soal sebab-sebab kelangkaan elpiji yang kini menjadi bagian dari kebutuhan pokok masyarakat seperti halnya sembako. Tetapi bagaimana mencari solusi agar kelangkaan elpiji tersebut secepatnya bisa teratasi. Jangan sampai kasus yang terjadi selama ini muncul lagi di kemudian hari.
Jangan menyederhanakan persoalan kelangkaan elpiji. Seperti ungkapan Wakil Presiden M Jusuf Kalla di Jakarta kemarin, yang menyatakan langkanya pasokan gas elpiji 3 kilogram sebagai dilema keberhasilan kebijakan pemerintah. Menurutnya, prosesnya distribusi gas elpiji 3 kilogram lebih panjang dibandingkan minyak tanah. Mulai produksi sampai ke kapal, ke kilang, ke kereta, dan ke stasiun pengisian membutuhkan langkan panjang.
Ini artinya pemerintah saat memutuskan kebijakan konversi gas elpiji ini masih diliputi keraguan apakah akan berhasil. Ketika ternyata berhasil, permintaan gas elpiji dari masyarakat semakin melonjak tinggi melampaui kemampuan distribusi, pemerintah tak siap. Maaf, logika Jusuf Kalla bila diikuti, kebijakan pemerintah itu seperti makan buah simalakama. Rakyat sendiri disuruh pindah dari minyak tanah ke gas. Tapi sekarang gasnya susah didapat. Pakai minyak tanah rakyat susah, konversi ke gas rakyat sengsara. (ahmad suroso)
Dimuat di Tribun Corner, 15 Desember 2008
Setelah 1 Desember 2008 lalu turun dari Rp 6.000 per liter menjadi Rp 5.500, kini premium diturunkan lagi Rp 500 menjadi Rp 5.000 perliter. Pemerintah juga memenuhi janjinya menurunkan harga solar yang dipandang sebagai sektor komersial (untuk kepentingan transportasi umum dan industri), turun Rp 700, dari Rp 5.500 perliter menjadi Rp 4.800 perliter.
Harga baru itu berlaku efektif mulai pukul 00.00 tadi malam, 15 Desember 2008.
Keputusan tersebut sedikit mengejutkan, karena dilakukan mendadak. Sebab, seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah pada 10 Desember lalu mengumumkan akan menurunkan lagi harga BBM pada Januari 2009 mendatang.
Keputusan tersebut patut disambut gembira dan diapresiasi. Ini menunjukkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono cukup responsif terhadap keluhan dan desakan yang disampaikan masyarakat, dunia usaha, para wakil rakyat di DPR.
Meskipun nilainya kecil, kita berharap semoga penurunan harga BBM jenis premium dan khususnya solar itu dapat memberikan kekuatan stimulus, yakni terkoreksinya tarif transportasi yang selama ini dirasakan cukup mahal oleh masyarakat. Selama ini sektor transportasilah yang paling banyak menyedot BBM jenis solar, begitu juga sektor industri.
Bila penurunan harga solar tersebut ternyata masih dinilai belum signifikan menjadi kekuatan stimulus oleh para pengusaha angkutan terutama yang tergabung dalam Organda (organisasi pengusaha angkutan darat), maka tak ada salahnya pemerintah memanggil atau melibatkan Organda untuk mencari titik temu dalam penentuan besaran penurunan harga solar. Dalam menentukan penurunan lagi harga BBM, seyogianya pemerintah dan pengusaha angkutan lebih mempertimbangkan dari sisi kepentingan masyarakat luas, bukan hanya dari perhitungan bisnis atau pemerintah.
Setelah menurunkan harga bensin premium dan solar tersebut, kini menjadi kewajiban pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan kelangkaan bahan bakar elpiji di berbagai daerah di Jawa maupun luar Jawa, baik elpiji konversi bersubsidi ukuran 3 Kg, maupun BBM ukuran 12 Kg.
Dari pemberitaan di media massa sepekan terakhir ini bisa kita lihat kepanikan masyarakat yang kesulitan mendapatkan elpiji. Masyarakat serba salah. Ketika sudah beralih ke elpiji, pasokan dan distribusi elpiji tersendat. Mau beralih ke minyak tanah lagi, sudah tidak ada di pasaran.
Pemerintah, khususnya PT Pertamina selaku produsen sekaligus pemasok elpiji jangan hanya berpolemik soal sebab-sebab kelangkaan elpiji yang kini menjadi bagian dari kebutuhan pokok masyarakat seperti halnya sembako. Tetapi bagaimana mencari solusi agar kelangkaan elpiji tersebut secepatnya bisa teratasi. Jangan sampai kasus yang terjadi selama ini muncul lagi di kemudian hari.
Jangan menyederhanakan persoalan kelangkaan elpiji. Seperti ungkapan Wakil Presiden M Jusuf Kalla di Jakarta kemarin, yang menyatakan langkanya pasokan gas elpiji 3 kilogram sebagai dilema keberhasilan kebijakan pemerintah. Menurutnya, prosesnya distribusi gas elpiji 3 kilogram lebih panjang dibandingkan minyak tanah. Mulai produksi sampai ke kapal, ke kilang, ke kereta, dan ke stasiun pengisian membutuhkan langkan panjang.
Ini artinya pemerintah saat memutuskan kebijakan konversi gas elpiji ini masih diliputi keraguan apakah akan berhasil. Ketika ternyata berhasil, permintaan gas elpiji dari masyarakat semakin melonjak tinggi melampaui kemampuan distribusi, pemerintah tak siap. Maaf, logika Jusuf Kalla bila diikuti, kebijakan pemerintah itu seperti makan buah simalakama. Rakyat sendiri disuruh pindah dari minyak tanah ke gas. Tapi sekarang gasnya susah didapat. Pakai minyak tanah rakyat susah, konversi ke gas rakyat sengsara. (ahmad suroso)
Dimuat di Tribun Corner, 15 Desember 2008
Jumat, 12 Desember 2008
Selamat Jalan Diplomat dan Negarawan Sejati
INDONESIA kembali kehilangan seorang putra terbaiknya. Mantan Menteri Luar Negeri yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Ali Alatas, meninggal dunia dalam usia 76 tahun di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura, sekitar pukul 07.30 waktu setempat (pukul 06.30 WIB), Kamis (11/12).
"Singa tua’ diplomasi itu kini tinggal dalam kenangan. Sejarah mencatat prestasi luar biasa dari sosok diplomat kawakan Ali Alatas yang sudah melanglang buana di dunia diplomasi Indonesia lebih dari 30 tahun. Almarhum dikenal sebagai diplomat ulung dan seorang negarawan yang dihormati masyarakat internasional
Kariernya mulai dikenal ketika ia dipercaya menjalankan misi diplomat sebagai Wakil Tetap RI di PBB, Jenewa pada 1976-1978 dan New York pada 1983-1987. Selepas itu, ia dipercaya menjabat Menteri Luar Negeri (1987-1999) dalam empat kabinet masa pemeritahan Soeharto dan Habibie.
Tonggak-tonggak prestasi diplomasinya yang patut dicatat, antara lain ketika bersama Perancis menyelesaikan konflik berdarah Kamboja, berjasa menyelesaikan perdamaian di Moro. Selama kepemimpinan Ali Alatas, Indonesia dipandang sebagai negara yang memainkan peran kepemimpinan di ASEAN.
Peran Indonesia di dunia juga berkembang sangat menonjol pada saat pria yang akrab disama Alex ini menjadi menlu, terutama di kancah gerakan Nonblok dan OKI, juga politik Utara-Selatan. Dalam kancah diplomasi Internasional Alex pernah dinominasikan menjadi Sekjen PBB oleh sejumlah negara Asia pada 1996. Juga pernah dinominasikan mendapat Nobel Perdamaian pada 1996, namun berbagai pelanggaran HAM di Timor Timur mengganjalnya.
Ali Alatas mengakhiri tugas sebagai menteri luar negeri pada Oktober 1999 dengan catatan buram; Timor Timur lepas dari pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, kekalahan Indonesia di Timor Timur tak pernah sedikit pun menutupi kegemilangan karir diplomatik sang "Singa Tua" selama empat kabinet.
Setelah melepas jabatan Menteri Luar Negeri pun, Alex, tetap dipercaya membantu perjuangan diplomasi Indonesia. Pada zaman pemerintahan Abdurrahman Wahid, Ali Alatas didaulat menjadi penasihat utama Menteri Luar Negeri Alwi Shihab.
Pada pemerintahan Megawati Soekarnoputri, ia menjadi Penasihat Presiden untuk Urusan Luar Negeri dan kerap kali menjadi utusan khusus untuk berdiplomasi mewakili pemerintah. Presiden SBY pun mendaulat Alex sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden hingga penghujung hayatnya.
Kecemerlangan diplomasi Ali Alatas juga tidak saja diakui para diplomat Tanah Air, tapi juga di kawasan Asia Tenggara bahkan Dunia. Rakyat Palestina juga tak akan pernah mengecilkan perjuangan Ali Alatas yang sangat gigih memperjuangkan perdamaian di Timur Tengah, khususnya Palestina. Ali Alatas memiliki peran penting dalam perjuangan Palestina Merdeka, dengan tetap tidak membuka hubungan diplomatik dengan negara Zionis Israel.
Tidak hanya itu, selama menjadi Watimpres SBY, seperti disampaikan jubir kepresidenan, Dino Pati Jalal kemarin, Ali Alatas sering memberikan pandangan dan penilaian penting atas peran Indonesia di dunia. Sampai akhir hayat beliau selalu semangat menjalankan tugasnya, selalu memberi masukan-masukan secara jujur dan selalu berbobot, apa adanya, serta utamakan kepentingan nasional.
Sosok Alex adalah tipe orang yang mau mendengar pendapat orang lain. Kesan arogan dan menang sendiri dengan kapasitas yang ia miliki, sama sekali tidak dijumpai.
Tak heran bila banyak tokoh menilai nama Ali Alatas layak menjadi legenda dipomatik Indonesia, seperti halnya Muchtar Kusuma Atmaja, Ruslan Abdul Gani, Adam Malik, Sutan Sjahrir, Haji Agus Salim, Muhammad Roem dan Muhammad Hatta. Diplomat-diplomat muda juga sangat menaruh hormat padanya.
Bahkan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Adnan Buyung Nasution, mengusulkan almarhum Ali Alatas sebagai Pahlawan Nasional. Alasannya, mantan Menteri Luar Negeri itu, menurut dia memiliki kejujuran, keberanian, dan punya andil besar dalam urusan hubungan luar negeri Republik Indonesia.
Sekali lagi, negara telah kehilangan salah satu putra bangsa yang pandai berdiplomatis. Ali Alatas merupakan sosok negarawan besar yang telah dikenal di dunia internasional atas usaha tak hentinya dalam mewujudkan perdamaian. Jadi, bukan saja rakyat Indonesia yang kehilangan sosok Alatas, namun juga dunia internasional. Kita mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya diplomat tiada banding di Indonesia dan ASEAN setelah almarhum Adam Malik itu. Selamat jalan sang diplomat ulung dan negarawan sejati. (ahmad suroso)
"Singa tua’ diplomasi itu kini tinggal dalam kenangan. Sejarah mencatat prestasi luar biasa dari sosok diplomat kawakan Ali Alatas yang sudah melanglang buana di dunia diplomasi Indonesia lebih dari 30 tahun. Almarhum dikenal sebagai diplomat ulung dan seorang negarawan yang dihormati masyarakat internasional
Kariernya mulai dikenal ketika ia dipercaya menjalankan misi diplomat sebagai Wakil Tetap RI di PBB, Jenewa pada 1976-1978 dan New York pada 1983-1987. Selepas itu, ia dipercaya menjabat Menteri Luar Negeri (1987-1999) dalam empat kabinet masa pemeritahan Soeharto dan Habibie.
Tonggak-tonggak prestasi diplomasinya yang patut dicatat, antara lain ketika bersama Perancis menyelesaikan konflik berdarah Kamboja, berjasa menyelesaikan perdamaian di Moro. Selama kepemimpinan Ali Alatas, Indonesia dipandang sebagai negara yang memainkan peran kepemimpinan di ASEAN.
Peran Indonesia di dunia juga berkembang sangat menonjol pada saat pria yang akrab disama Alex ini menjadi menlu, terutama di kancah gerakan Nonblok dan OKI, juga politik Utara-Selatan. Dalam kancah diplomasi Internasional Alex pernah dinominasikan menjadi Sekjen PBB oleh sejumlah negara Asia pada 1996. Juga pernah dinominasikan mendapat Nobel Perdamaian pada 1996, namun berbagai pelanggaran HAM di Timor Timur mengganjalnya.
Ali Alatas mengakhiri tugas sebagai menteri luar negeri pada Oktober 1999 dengan catatan buram; Timor Timur lepas dari pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, kekalahan Indonesia di Timor Timur tak pernah sedikit pun menutupi kegemilangan karir diplomatik sang "Singa Tua" selama empat kabinet.
Setelah melepas jabatan Menteri Luar Negeri pun, Alex, tetap dipercaya membantu perjuangan diplomasi Indonesia. Pada zaman pemerintahan Abdurrahman Wahid, Ali Alatas didaulat menjadi penasihat utama Menteri Luar Negeri Alwi Shihab.
Pada pemerintahan Megawati Soekarnoputri, ia menjadi Penasihat Presiden untuk Urusan Luar Negeri dan kerap kali menjadi utusan khusus untuk berdiplomasi mewakili pemerintah. Presiden SBY pun mendaulat Alex sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden hingga penghujung hayatnya.
Kecemerlangan diplomasi Ali Alatas juga tidak saja diakui para diplomat Tanah Air, tapi juga di kawasan Asia Tenggara bahkan Dunia. Rakyat Palestina juga tak akan pernah mengecilkan perjuangan Ali Alatas yang sangat gigih memperjuangkan perdamaian di Timur Tengah, khususnya Palestina. Ali Alatas memiliki peran penting dalam perjuangan Palestina Merdeka, dengan tetap tidak membuka hubungan diplomatik dengan negara Zionis Israel.
Tidak hanya itu, selama menjadi Watimpres SBY, seperti disampaikan jubir kepresidenan, Dino Pati Jalal kemarin, Ali Alatas sering memberikan pandangan dan penilaian penting atas peran Indonesia di dunia. Sampai akhir hayat beliau selalu semangat menjalankan tugasnya, selalu memberi masukan-masukan secara jujur dan selalu berbobot, apa adanya, serta utamakan kepentingan nasional.
Sosok Alex adalah tipe orang yang mau mendengar pendapat orang lain. Kesan arogan dan menang sendiri dengan kapasitas yang ia miliki, sama sekali tidak dijumpai.
Tak heran bila banyak tokoh menilai nama Ali Alatas layak menjadi legenda dipomatik Indonesia, seperti halnya Muchtar Kusuma Atmaja, Ruslan Abdul Gani, Adam Malik, Sutan Sjahrir, Haji Agus Salim, Muhammad Roem dan Muhammad Hatta. Diplomat-diplomat muda juga sangat menaruh hormat padanya.
Bahkan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Adnan Buyung Nasution, mengusulkan almarhum Ali Alatas sebagai Pahlawan Nasional. Alasannya, mantan Menteri Luar Negeri itu, menurut dia memiliki kejujuran, keberanian, dan punya andil besar dalam urusan hubungan luar negeri Republik Indonesia.
Sekali lagi, negara telah kehilangan salah satu putra bangsa yang pandai berdiplomatis. Ali Alatas merupakan sosok negarawan besar yang telah dikenal di dunia internasional atas usaha tak hentinya dalam mewujudkan perdamaian. Jadi, bukan saja rakyat Indonesia yang kehilangan sosok Alatas, namun juga dunia internasional. Kita mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya diplomat tiada banding di Indonesia dan ASEAN setelah almarhum Adam Malik itu. Selamat jalan sang diplomat ulung dan negarawan sejati. (ahmad suroso)
Kamis, 11 Desember 2008
Ekstradisi Koruptor BLBI dan Dananya
TERTANGKAPNYA satu dari puluhan pengemplang dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Adrian Kiki Ariawan, yang selama enam tahun lebih buron dan berhasil ditangkap aparat keamanan Australia pada Jumat 28 November lalu cukup melegakan. Apalagi pemerintah Australia berjanji bakal segera mengektradisi Adrian ke Indonesia, tentu sangat menggembirakan.
Tidak berlebihan bila Presiden SBY mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Australia Kevin Rudd di sela-sela acara Bali Democracy Forum di Hotel Grand Hyatt, Nusa Dua, Rabu (10/12). Presiden SBY berharap, Adrian segera dapat diekstradisi agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya mengemplang dana BLBI yang tidak kecil, Rp 1,9 triliun.
Seperti diketahui, kasus Adrian berawal pada 1989 hingga 1998. Di kantor PT Bank Surya, terpidana Adrian Kiki Ariawan, Bambang Sutrisno dan kawan-kawannya melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara Rp1,9 triliun dengan menyalurkan kredit kepada 166 perusahaan/debitor kelompok yang dibentuk terpidana yang tidak melakukan kegiatan operasional.
Pada persidangan 8 Juli 2002, para terpidana tidak hadir sehingga majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan sidang dilanjutkan secara in absentia. Amar putusan PN Jakarta Pusat No. 899/Pid.B/2002/PN Jkt.Pst, tertanggal 13 November 2002, menyatakan terdakwa Bambang Sutrisno dan Adrian Kiki Ariawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
Selain Adrian, sejumlah terpidana kasus korupsi kakap yang kabur antara lain; Sudjiono Timan (kasus PT BPUI) dan Eko Adi Putranto (kasus Bank Harapan Santosa). Para koruptor lainnya yang masih buron, Eddy Tansil (pemilik PT Golden Key). Kasus Bapindo, kerugian negara Rp 1,3 triliun. Bambang Sutrisno (Direktur Utama Bank Surya) Kasus BLBI Bank Surya, kerugian negara Rp 1,5 triliun.
Kemudian, Sherny Konjongiang (Direktur Bank BHS). Kasus BLBI Bank BHS, kerugian Rp 2,659 triliun, Samadikun Hartono (pemilik Bank Modern). Kasus BLBI Bank Modern, kerugian Rp 169 miliar, Agus Anwar (pemilik Bank Pelita). Kasus BLBI Bank Pelita, kerugian Rp 1,989 triliun serta Irawan Salim (Pemilik Bank Global). Kasus Reksa dana, kerugian sekitar Rp 600 miliar dan Maria Pauline Lumowa (PT Gramarindo). Kasus Kredit fiktif Bank BNI, kerugian Rp 1,3 triliun.
Mereka itulah antara lain yang telah menjarah duit negara yang datang melalui BLBI sekitar Rp 144 triliun dan Obligasi Rekap sekitar Rp 430 triliun beserta kewajiban pembayaran bunga yang
minimum Rp 600 triliun, saat Indonesia dilanda krisis ekonomi tahun 1997/1998. Mereka yang kebagian hasil hujan duit BLBI itu ada yang sial, namun tak sedikit pula yang dan mujur. Mereka yang buntung, saat ini ada yang telah meringkuk di balik jeruji penjara, ada pula yang masih kabur tak diketahui rimbanya. Namun ada pula yang sudah tertangkap dan diekstradisi, seperti koruptor BLBI David Nusa Wijaya, yang menilep uang negara Rp 1,29 triliun itu diekstradisi oleh pemerintah Amerika Serikat tahun 2006.
Mengingat besarnya dana BLBI yang dikemplang oleh para koruptor kakap tersebut, maka yang menjadi tantangan buat pemerintah, selain harus terus berusaha keras menangkap para koruptor BLBI tersebut lewat kerjasama dengan negara-negara yang menjadi tempat bersembunyi para koruptor tersebut, juga berapa uang yang dapat ditarik kembali untuk kas Negara. Masuknya kembali ke kas negara ini kiranya lebih penting daripada perbuatan kriminalnya. Toh kita mengenal adanya release and discharge (R & D) yang tercantum dalam perjanjian perdata dengan nama Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA).
Koruptor BLBI lainnya yang sudah tertangkap atau menyerahkan diri mendapat apa yang tercantum dalam MSAA karena mereka kooperatif dan bersedia membayar kembali dengan aset yang mereka serahkan, walaupun nilainya hanya sekitar 15 persen dari utangnya. Intinya MSAA ialah bila bankir nakal mau disidik dan mau berunding dengan pemerintah tentang berapa yang sanggup dibayarnya, pemerintah memberikan pernyataan pelunasan dan pembebasan yang istilahnya dalam MSAA R and D itu tadi.
Di sisi lain, pengungkapan kembali kasus dana BLBI tersebut hendaknya menjadi pelajaran berharga bagi para bankir sekarang untuk lebih hati-hati dalam menjaga likuiditas bank dan rasio kecukupan modal. Demikian juga dengan pemerintah cq Bank Indonesia jangan royal mengucurkan bantuan likuiditas kepada bank yang bermasalah.
Artikel Tribun Corner, 11 Desember 2008
Tidak berlebihan bila Presiden SBY mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Australia Kevin Rudd di sela-sela acara Bali Democracy Forum di Hotel Grand Hyatt, Nusa Dua, Rabu (10/12). Presiden SBY berharap, Adrian segera dapat diekstradisi agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya mengemplang dana BLBI yang tidak kecil, Rp 1,9 triliun.
Seperti diketahui, kasus Adrian berawal pada 1989 hingga 1998. Di kantor PT Bank Surya, terpidana Adrian Kiki Ariawan, Bambang Sutrisno dan kawan-kawannya melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara Rp1,9 triliun dengan menyalurkan kredit kepada 166 perusahaan/debitor kelompok yang dibentuk terpidana yang tidak melakukan kegiatan operasional.
Pada persidangan 8 Juli 2002, para terpidana tidak hadir sehingga majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan sidang dilanjutkan secara in absentia. Amar putusan PN Jakarta Pusat No. 899/Pid.B/2002/PN Jkt.Pst, tertanggal 13 November 2002, menyatakan terdakwa Bambang Sutrisno dan Adrian Kiki Ariawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
Selain Adrian, sejumlah terpidana kasus korupsi kakap yang kabur antara lain; Sudjiono Timan (kasus PT BPUI) dan Eko Adi Putranto (kasus Bank Harapan Santosa). Para koruptor lainnya yang masih buron, Eddy Tansil (pemilik PT Golden Key). Kasus Bapindo, kerugian negara Rp 1,3 triliun. Bambang Sutrisno (Direktur Utama Bank Surya) Kasus BLBI Bank Surya, kerugian negara Rp 1,5 triliun.
Kemudian, Sherny Konjongiang (Direktur Bank BHS). Kasus BLBI Bank BHS, kerugian Rp 2,659 triliun, Samadikun Hartono (pemilik Bank Modern). Kasus BLBI Bank Modern, kerugian Rp 169 miliar, Agus Anwar (pemilik Bank Pelita). Kasus BLBI Bank Pelita, kerugian Rp 1,989 triliun serta Irawan Salim (Pemilik Bank Global). Kasus Reksa dana, kerugian sekitar Rp 600 miliar dan Maria Pauline Lumowa (PT Gramarindo). Kasus Kredit fiktif Bank BNI, kerugian Rp 1,3 triliun.
Mereka itulah antara lain yang telah menjarah duit negara yang datang melalui BLBI sekitar Rp 144 triliun dan Obligasi Rekap sekitar Rp 430 triliun beserta kewajiban pembayaran bunga yang
minimum Rp 600 triliun, saat Indonesia dilanda krisis ekonomi tahun 1997/1998. Mereka yang kebagian hasil hujan duit BLBI itu ada yang sial, namun tak sedikit pula yang dan mujur. Mereka yang buntung, saat ini ada yang telah meringkuk di balik jeruji penjara, ada pula yang masih kabur tak diketahui rimbanya. Namun ada pula yang sudah tertangkap dan diekstradisi, seperti koruptor BLBI David Nusa Wijaya, yang menilep uang negara Rp 1,29 triliun itu diekstradisi oleh pemerintah Amerika Serikat tahun 2006.
Mengingat besarnya dana BLBI yang dikemplang oleh para koruptor kakap tersebut, maka yang menjadi tantangan buat pemerintah, selain harus terus berusaha keras menangkap para koruptor BLBI tersebut lewat kerjasama dengan negara-negara yang menjadi tempat bersembunyi para koruptor tersebut, juga berapa uang yang dapat ditarik kembali untuk kas Negara. Masuknya kembali ke kas negara ini kiranya lebih penting daripada perbuatan kriminalnya. Toh kita mengenal adanya release and discharge (R & D) yang tercantum dalam perjanjian perdata dengan nama Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA).
Koruptor BLBI lainnya yang sudah tertangkap atau menyerahkan diri mendapat apa yang tercantum dalam MSAA karena mereka kooperatif dan bersedia membayar kembali dengan aset yang mereka serahkan, walaupun nilainya hanya sekitar 15 persen dari utangnya. Intinya MSAA ialah bila bankir nakal mau disidik dan mau berunding dengan pemerintah tentang berapa yang sanggup dibayarnya, pemerintah memberikan pernyataan pelunasan dan pembebasan yang istilahnya dalam MSAA R and D itu tadi.
Di sisi lain, pengungkapan kembali kasus dana BLBI tersebut hendaknya menjadi pelajaran berharga bagi para bankir sekarang untuk lebih hati-hati dalam menjaga likuiditas bank dan rasio kecukupan modal. Demikian juga dengan pemerintah cq Bank Indonesia jangan royal mengucurkan bantuan likuiditas kepada bank yang bermasalah.
Artikel Tribun Corner, 11 Desember 2008
Rabu, 10 Desember 2008
Kekuatan Stimulus Penurunan BBM
SETELAH menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium per 1 Desember 2008 Rp 500 perliter, dari Rp 6.000 menjadi Rp 5.500 perliter, kini pemerintah kembali menjadwalkan akan menurunkan lagi harga BBM bersubsidi jenis premium dan solar mulai Januari 2009. Namun berapa besar penurunan harganya belum ditentukan.
Rencana penurunan itu menyusul harga minyak mentah dunia yang terjun bebas ke angka terendah dalam empat tahun terakhir. Harga minyak mentah dunia yang diperdagangkan Jumat (5/12), turun menjadi 40,81 dolar AS per barrel (1 barel 159 liter), atau level yang terakhir kali terlihat pada Desember 2004.
Kalangan pengusaha pun menyambut baik rencana penurunan BBM tersebut, seperti disampaikan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bambang Soesatyo. Tetapi yang terpenting dari penurunan harga BBM tersebut adalah skala muatan dari rencana penurunan harga yang mempunyai kekuatan stimulus jika tarif transportasi otomatis terkoreksi (diturunkan).
Selama ini sektor transportasi yang paling banyak menggunakan BBM jenis solar, begitu juga dengan sektor industri. Sektor komersial inilah yang paling banyak menyedot solar. Karena itu pemerintah akan mengalihkan subsidi BBM ke jenis solar. Merespon rencana pemerintah tersebut, menurut Bambang, Selasa (9/12), DPR maupun para ahli secara tak langsung merekomendasikan penurunan BBM bersubsidi antara Rp 1.000 sampai Rp 1.500 per liter.
Menurut Pengamat perminyakan DR Kurtubi dengan harga minyak dunia yang saat ini di bawah 50 dolar AS per barel, sesungguhnya harga premium saat ini sebesar Rp 5.500 per liter, sudah tidak disubsidi lagi oleh pemerintah. Sebaliknya pemerintah justru untung Rp 1.000 per liter. Sehingga menurut Kurtubi, seharusnya harga premium menjadi Rp 4.500 per liter.
Usulan dari DPR dan para ahli yang dikutip Bambang tersebut kiranya tidaklah berlebihan, bila kita mau membandingkannya dengan harga bensin di negara-negara lain yang lebih maju. Pemerintah selama ini sering mengatakan bahwa bensin kita paling murah. Benarkah harga bensin kita paling murah? Bandingkan dengan harga ketika pemerintah menaikkan harga BBM akhir Mei 2008 lalu, bensin dari Rp 4.500 per liter naik jadi Rp 6.000, solar dari Rp 4.300 menjadi Rp 5.500 perliter.
Kemudian bandingan dengan harga bensin di beberapa negara anggota OPEC saat itu. Di Venezuela harganya hanya Rp 460/liter, di Saudi Arabia Rp 1.104/liter, di Nigeria Rp 920/liter, di Iran Rp 828/liter, di Mesir Rp 2.300/liter, dan di Malaysia Rp 4.876/liter. Rata-rata pendapatan per kapita di negara-negara tersebut lebih tinggi dari kita. Sebagai contoh Malaysia sekitar 4 kali lipat dari negara kita.
Jelas sekali bedanya. Negara-negara tersebut lebih mementingkan kepentingan rakyat. Kita tidak bermaksud menuding bahwa pemerintah Indonesia tidak mementingkan rakyat atau hanya pro pada spekulan pasar yang hanya mengikuti harga minyak Internasional. Tetapi faktanya harga BBM di Indonesia lebih tinggi dari negara-negara tersebut.
Contoh, Amerika Serikat dan Cina adalah importer minyak terbesar dan ketiga di dunia. Tapi harga minyak di AS cuma Rp 8.464/liter sementara Cina Rp 5.888/liter. Padahal penduduk kedua negara lebih besar dari Indonesia (Cina penduduknya 1,3 miliar).
Indonesia meski premium pada akhir Mei 2008 Rp 6.000/liter namun harga Pertamax mencapai Rp 8.700/liter. Lebih tinggi dari harga di AS. Padahal UMR di Indonesia cuma US$ 95/bulan, sementara di AS US$ 980/bulan. Indonesia cenderung mengikuti kemauan spekulan pasar.
Kita tunggu langkah-langkah konkret dari pemerintah untuk bisa menurunkan harga BBM yang signifikan seperti diharapkan oleh para wakil rakyat dan para ahli tersebut. Yakni penurunan yang bisa memberikan stimulus sektor transportasi menurunkan biaya angkutan transportasi umum, sehingga sektor riil bisa bergairah kembali di tengah keterpurukan ekonomi dunia. Begitu juga sektor industri bisa tumbuh kembali sehingga kekhawatiran terjadinya PHK besar- besaran di tahun 2009 tidak terjadi. Semoga.
Artikel Tribun Corner, 10 Desember 2008
Rencana penurunan itu menyusul harga minyak mentah dunia yang terjun bebas ke angka terendah dalam empat tahun terakhir. Harga minyak mentah dunia yang diperdagangkan Jumat (5/12), turun menjadi 40,81 dolar AS per barrel (1 barel 159 liter), atau level yang terakhir kali terlihat pada Desember 2004.
Kalangan pengusaha pun menyambut baik rencana penurunan BBM tersebut, seperti disampaikan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bambang Soesatyo. Tetapi yang terpenting dari penurunan harga BBM tersebut adalah skala muatan dari rencana penurunan harga yang mempunyai kekuatan stimulus jika tarif transportasi otomatis terkoreksi (diturunkan).
Selama ini sektor transportasi yang paling banyak menggunakan BBM jenis solar, begitu juga dengan sektor industri. Sektor komersial inilah yang paling banyak menyedot solar. Karena itu pemerintah akan mengalihkan subsidi BBM ke jenis solar. Merespon rencana pemerintah tersebut, menurut Bambang, Selasa (9/12), DPR maupun para ahli secara tak langsung merekomendasikan penurunan BBM bersubsidi antara Rp 1.000 sampai Rp 1.500 per liter.
Menurut Pengamat perminyakan DR Kurtubi dengan harga minyak dunia yang saat ini di bawah 50 dolar AS per barel, sesungguhnya harga premium saat ini sebesar Rp 5.500 per liter, sudah tidak disubsidi lagi oleh pemerintah. Sebaliknya pemerintah justru untung Rp 1.000 per liter. Sehingga menurut Kurtubi, seharusnya harga premium menjadi Rp 4.500 per liter.
Usulan dari DPR dan para ahli yang dikutip Bambang tersebut kiranya tidaklah berlebihan, bila kita mau membandingkannya dengan harga bensin di negara-negara lain yang lebih maju. Pemerintah selama ini sering mengatakan bahwa bensin kita paling murah. Benarkah harga bensin kita paling murah? Bandingkan dengan harga ketika pemerintah menaikkan harga BBM akhir Mei 2008 lalu, bensin dari Rp 4.500 per liter naik jadi Rp 6.000, solar dari Rp 4.300 menjadi Rp 5.500 perliter.
Kemudian bandingan dengan harga bensin di beberapa negara anggota OPEC saat itu. Di Venezuela harganya hanya Rp 460/liter, di Saudi Arabia Rp 1.104/liter, di Nigeria Rp 920/liter, di Iran Rp 828/liter, di Mesir Rp 2.300/liter, dan di Malaysia Rp 4.876/liter. Rata-rata pendapatan per kapita di negara-negara tersebut lebih tinggi dari kita. Sebagai contoh Malaysia sekitar 4 kali lipat dari negara kita.
Jelas sekali bedanya. Negara-negara tersebut lebih mementingkan kepentingan rakyat. Kita tidak bermaksud menuding bahwa pemerintah Indonesia tidak mementingkan rakyat atau hanya pro pada spekulan pasar yang hanya mengikuti harga minyak Internasional. Tetapi faktanya harga BBM di Indonesia lebih tinggi dari negara-negara tersebut.
Contoh, Amerika Serikat dan Cina adalah importer minyak terbesar dan ketiga di dunia. Tapi harga minyak di AS cuma Rp 8.464/liter sementara Cina Rp 5.888/liter. Padahal penduduk kedua negara lebih besar dari Indonesia (Cina penduduknya 1,3 miliar).
Indonesia meski premium pada akhir Mei 2008 Rp 6.000/liter namun harga Pertamax mencapai Rp 8.700/liter. Lebih tinggi dari harga di AS. Padahal UMR di Indonesia cuma US$ 95/bulan, sementara di AS US$ 980/bulan. Indonesia cenderung mengikuti kemauan spekulan pasar.
Kita tunggu langkah-langkah konkret dari pemerintah untuk bisa menurunkan harga BBM yang signifikan seperti diharapkan oleh para wakil rakyat dan para ahli tersebut. Yakni penurunan yang bisa memberikan stimulus sektor transportasi menurunkan biaya angkutan transportasi umum, sehingga sektor riil bisa bergairah kembali di tengah keterpurukan ekonomi dunia. Begitu juga sektor industri bisa tumbuh kembali sehingga kekhawatiran terjadinya PHK besar- besaran di tahun 2009 tidak terjadi. Semoga.
Artikel Tribun Corner, 10 Desember 2008
Senin, 01 Desember 2008
Memerangi Aksi Terorisme
AKSI sekelompok pria bersenjata api, granat, dan bom yang membombardir Mumbai, India Rabu malam lalu mencengangkan kita semua. Aksi teroris tersebut selain membunuh 125 orang, melukai tak kurang dari 300 orang sampai Jumat malam masih menyandera puluhan tamu dua hotel mewah di pusat keuangan dan ekonomi negeri multi ras yang sering dilanda pertikaian tersebut.
Masyarakat internasional pun tercengang dan tersentak oleh aksi brutal gerombongan teroris yang memberondong kerumuman orang tujuh titik, yakni hotel mewah Taj Mahal, hotel Oberoi Trident, bandar udara di Santa Cruz, restoran, stasiun kereta api, bahkan rumah sakit dan markas kepolisian. Kita juga ikut tersentak, karena terdapat lima perempuan Indonesia asal Bali yang terperangkap di hotel Oberoi.
Aksi brutal teroris tersebut mengingatkan kita, khususnya masyarakat Bali pada peristiwa ledakan dahsyat bom Bali 1 dan bom Bali II. Karena skala kerusakan dan korban yang ditimbulkan tak berbeda jauh.
Ledakan dahsyat bom pada 12 Oktober 2002 telah meluluhlantakkan Paddy's Cafe dan Sari Club di Denpasar dan menewaskan 202 orang dan 209 di antaranya luka itu dengan sebutan Bom Bali I. Bom Bali II terjadi pada 2005 di Pantai Jimbaran Bali. Mirip dengan aksi teroris di Mumbai yang menargetkan orang-orang Amerika Serikat dan Inggris sebagai sasaran, aksi di Bali juga memilih sasaran orang-orang Barat, khususnya Amerika Serikat, dan Australia.
Meski sudah berlangsung enam tahun dan tiga tahun lalu, trauma masih membekas di benak masyarakat Bali akibat ledakan dahsyat bom Bali I dan II. Trauma tersebut mungkin baru mulai menghilang setelah trio bomber bom Bali I, Amrozi, Imam Samudra dan Ali Gufron (Muklas) sudah menemui nasib akhir di depan regu tembak, Minggu (9/11) di Nusakambangan, Cilacap.
Trauma keganasan aksi teroris itu kembali mengusik masyarakat Pulau Dewata, menyusul aksi pemboman dan penembakan dan penyanderaan di Mumbai. Karena lima orang WNI juga menjadi korban penyanderaan, yang belakangan diketahui semuanya berasal dari Bali. Mereka adalah Nyi Kadek Edi Dharmayanti dan 4 temannya yang bekerja di sebuah spa di Hotel Oberoi. Mereka berangkat ke India pada Januari 2008 dan akan pulang akhir Desember 2008.
Namun kita patut bersyukur. Informasi terakhir yang diterima wartawan dari orangtua Darmayanti, Wayan Sadat, puterinya itu bersama empat temannya telah dibebaskan dalam keadaan selamat. Kabar menggembirakan itu disampaikan langsung oleh anaknya pada pukul 14.00 Wita, Jumat (28/11). Kini mereka tinggal di KBRI di India. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk dapat membantu pemulangan Nyi Kadek ke Bali dengan segera.
Apapun alasannya, siapapun kelompoknya, aksi terorisme tersebut patut dikutuk. Kita tidak habis pikir dan geram, bagaimana pun mungkin sekelompok teroris bersenjata lengkap itu tega-teganya memberondong orang-orang yang sedang dirawat di rumah sakit.
Aksi terorisme di Mumbai ini bisa menjadi warning bagi Indonesia, ternyata aksi-aksi terorisme yang terencana itu masih ada. Karena itu kita berharap aparat keamanan di Indonesia, baik itu pihak kepolisian maupun TNI, serta masyarakat untuk tetap mewaspadai tindakan-tindakan terorisme.
Dunia harus bersatu untuk melawan terorisme. Kerjasama lintas negara dibutuhkan untuk membasmi terorisme. Semoga tekad yang dicetuskan oleh 200 anggota parlemen dunia yang mengadakan pertemuan di Jakarta Kamis (27/11) lalu untuk memerangi bersama-sama aksi terorisme, khususnya di Asia tidak sekadar gertakan saja. Namun ada langkah-langkah konkret untuk memeranginya. (ahmad suroso)
Masyarakat internasional pun tercengang dan tersentak oleh aksi brutal gerombongan teroris yang memberondong kerumuman orang tujuh titik, yakni hotel mewah Taj Mahal, hotel Oberoi Trident, bandar udara di Santa Cruz, restoran, stasiun kereta api, bahkan rumah sakit dan markas kepolisian. Kita juga ikut tersentak, karena terdapat lima perempuan Indonesia asal Bali yang terperangkap di hotel Oberoi.
Aksi brutal teroris tersebut mengingatkan kita, khususnya masyarakat Bali pada peristiwa ledakan dahsyat bom Bali 1 dan bom Bali II. Karena skala kerusakan dan korban yang ditimbulkan tak berbeda jauh.
Ledakan dahsyat bom pada 12 Oktober 2002 telah meluluhlantakkan Paddy's Cafe dan Sari Club di Denpasar dan menewaskan 202 orang dan 209 di antaranya luka itu dengan sebutan Bom Bali I. Bom Bali II terjadi pada 2005 di Pantai Jimbaran Bali. Mirip dengan aksi teroris di Mumbai yang menargetkan orang-orang Amerika Serikat dan Inggris sebagai sasaran, aksi di Bali juga memilih sasaran orang-orang Barat, khususnya Amerika Serikat, dan Australia.
Meski sudah berlangsung enam tahun dan tiga tahun lalu, trauma masih membekas di benak masyarakat Bali akibat ledakan dahsyat bom Bali I dan II. Trauma tersebut mungkin baru mulai menghilang setelah trio bomber bom Bali I, Amrozi, Imam Samudra dan Ali Gufron (Muklas) sudah menemui nasib akhir di depan regu tembak, Minggu (9/11) di Nusakambangan, Cilacap.
Trauma keganasan aksi teroris itu kembali mengusik masyarakat Pulau Dewata, menyusul aksi pemboman dan penembakan dan penyanderaan di Mumbai. Karena lima orang WNI juga menjadi korban penyanderaan, yang belakangan diketahui semuanya berasal dari Bali. Mereka adalah Nyi Kadek Edi Dharmayanti dan 4 temannya yang bekerja di sebuah spa di Hotel Oberoi. Mereka berangkat ke India pada Januari 2008 dan akan pulang akhir Desember 2008.
Namun kita patut bersyukur. Informasi terakhir yang diterima wartawan dari orangtua Darmayanti, Wayan Sadat, puterinya itu bersama empat temannya telah dibebaskan dalam keadaan selamat. Kabar menggembirakan itu disampaikan langsung oleh anaknya pada pukul 14.00 Wita, Jumat (28/11). Kini mereka tinggal di KBRI di India. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk dapat membantu pemulangan Nyi Kadek ke Bali dengan segera.
Apapun alasannya, siapapun kelompoknya, aksi terorisme tersebut patut dikutuk. Kita tidak habis pikir dan geram, bagaimana pun mungkin sekelompok teroris bersenjata lengkap itu tega-teganya memberondong orang-orang yang sedang dirawat di rumah sakit.
Aksi terorisme di Mumbai ini bisa menjadi warning bagi Indonesia, ternyata aksi-aksi terorisme yang terencana itu masih ada. Karena itu kita berharap aparat keamanan di Indonesia, baik itu pihak kepolisian maupun TNI, serta masyarakat untuk tetap mewaspadai tindakan-tindakan terorisme.
Dunia harus bersatu untuk melawan terorisme. Kerjasama lintas negara dibutuhkan untuk membasmi terorisme. Semoga tekad yang dicetuskan oleh 200 anggota parlemen dunia yang mengadakan pertemuan di Jakarta Kamis (27/11) lalu untuk memerangi bersama-sama aksi terorisme, khususnya di Asia tidak sekadar gertakan saja. Namun ada langkah-langkah konkret untuk memeranginya. (ahmad suroso)
Ribuan Pulau Terancam Hilang
SEDIKITNYA 2000 pulau kecil terancam hilang akibat produksi penambangan berlebihan dan kegiatan lain yang tidak ramah terhadap lingkungan laut dan daratan. Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi mengingatkan hal itu usai memberikan pidato ilmiah di hadapan ratusan wisudawan Universitas Muhammadiyah Malang, Sabtu (29/11).
Bukan kali ini saja Menteri Kelautan dan Perikanan, serta para pemerhati lingkungan memberikan warning terancamnya pulau-pulau kecil di Indonesia tenggelam atau hilang. Sebagai negara bahari, Indonesia telah menginventarisir sampai saat ini masih memiliki sebanyak 17.504 pulau besar dan kecil.
Tetapi jika tidak ada langkah konkret untuk menghentikan penambangan pasir besar-besaran maupun kegiatan lain yang merugikan, maka 2000 pulau terancam hilang menyusul 24 pulau kecil yang hilang lebih dulu termasuk delapan pulau yang berada di kawasan Kepulauan Seribu. Rata-rata pulau yang hilang itu adalah pulau tidak berpenghuni.
Masalahnya, menurut Freddy Numberi, mengapa sepertinya semua pada diam termasuk perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang jumlahnya ratusan tidak melakukan apa-apa untuk menghentikan kegiatan yang bisa menghilangkan pulau-pulau kecil itu.
Bagi kita yang tinggal Provinsi Kepulauan Riau, statemen menteri kelautan tersebut patut direnungkan, mengingat provinsi ini memiliki ribuan pulau kecil. Apalagi menurut keterangan, 1.050 buah dari 2.400 total jumlah pulau di Provinsi Kepri tidak memiliki nama, sisanya sebanyak 1.350 pulau sudah mempunyai nama.
Seperti diketahui, ancaman hilangnya pulau-pulau kecil selain bisa disebabkan oleh aktifitas eksploitasi penambangan pasir darat dan laut juga bisa disebabkan oleh klaim negara jiran. Seperti kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan yang jatuh ke Malaysia.
Aktifitas penambangan pasir darat dan laut sudah lama marak terjadi di Kepri, khususnya di Bintan dan Karimun. Lahan digali menggunakan loader lalu diangkut menggunakan truk menuju tempat pencucian guna dipisahkan pasir dan tanah liat. Setelah itu, pasir tersebut diangkut menuju pelabuhan darurat (jeti) di tepi laut untuk dinaikkan ke tongkang dan selanjutnya diekspor ke Singapura.
Berdasarkan data Departemen Kelautan dan Perikanan, sebanyak 385 kuasa penambangan yang beroperasi di Provinsi Kepri. Sekitar 85 persen di antaranya melakukan penambangan pasir. Luas areal penambangan pasir di setiap lokasi sangat variatif, berkisar 15 hektar sampai 50 hektar.
Lebih memprihatinkan lagi, penambangan pasir nyaris menghilangkan sejumlah pulau di wilayah Kepri. Seperti Pulau Sebaik di Karimun seluas 80 hektare yang nyaris lenyap akibat penambangan pasir darat. Demikian pula beberapa pulau kecil di sekitarnya, kini sudah banyak yang tenggelam pada waktu air pasang akibat perbuatan yang sama.
Bahkan, selama tahun 1978-2002, sebanyak 10 pulau, termasuk Pulau Nipah, sempat hilang sebelum direklamasi lagi yang konon telah menghabiskan dana Rp 321 miliar dan dibutuhkan lagi Rp 124 miliar guna menuntaskan proyek tersebut. Pulau Nipah merupakan titik pangkal dalam penentuan batas negara RI-Singapura dan RI-Malaysia. Bermodalkan pasir asal Indonesia itu, dilakukan reklamasi pantai di Singapura dengan hasil signifikan. Luas wilayah negara tersebut bertambah 117,5 kilometer persegi.
Melihat ironi tersebut, masihkah kita tetap akan mengorbankan lingkungan demi menikmati dollar atau dengan dalih untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan risiko akan kehilangan pulau-pulaunya akibat aktivitas penambangan pasir. Semua berpulang pada kesadaran dan keseriusan kita.
Kita harus senantiasa menumbuhkan kesadaran bahwa pulau-pulau kecil seharusnya tak boleh ditambang atau dieksploitasi karena menyalahi daya dukung lingkungan. Sebelum pulau kecil dilakukan kegiatan pun seharusnya perlu dilihat beberapa indikator daya dukung lingkungan. Antara lain, potensi erosi, potensi air, sungai, sedimentasi, topografi, kualitas tanah, oceanogragi, kondisi daerah pesisir, tipe dan kondisi pantai. (ahmad suroso)
Dimuat di corner Tribun Batam, 01 Desember 2008
Bukan kali ini saja Menteri Kelautan dan Perikanan, serta para pemerhati lingkungan memberikan warning terancamnya pulau-pulau kecil di Indonesia tenggelam atau hilang. Sebagai negara bahari, Indonesia telah menginventarisir sampai saat ini masih memiliki sebanyak 17.504 pulau besar dan kecil.
Tetapi jika tidak ada langkah konkret untuk menghentikan penambangan pasir besar-besaran maupun kegiatan lain yang merugikan, maka 2000 pulau terancam hilang menyusul 24 pulau kecil yang hilang lebih dulu termasuk delapan pulau yang berada di kawasan Kepulauan Seribu. Rata-rata pulau yang hilang itu adalah pulau tidak berpenghuni.
Masalahnya, menurut Freddy Numberi, mengapa sepertinya semua pada diam termasuk perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang jumlahnya ratusan tidak melakukan apa-apa untuk menghentikan kegiatan yang bisa menghilangkan pulau-pulau kecil itu.
Bagi kita yang tinggal Provinsi Kepulauan Riau, statemen menteri kelautan tersebut patut direnungkan, mengingat provinsi ini memiliki ribuan pulau kecil. Apalagi menurut keterangan, 1.050 buah dari 2.400 total jumlah pulau di Provinsi Kepri tidak memiliki nama, sisanya sebanyak 1.350 pulau sudah mempunyai nama.
Seperti diketahui, ancaman hilangnya pulau-pulau kecil selain bisa disebabkan oleh aktifitas eksploitasi penambangan pasir darat dan laut juga bisa disebabkan oleh klaim negara jiran. Seperti kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan yang jatuh ke Malaysia.
Aktifitas penambangan pasir darat dan laut sudah lama marak terjadi di Kepri, khususnya di Bintan dan Karimun. Lahan digali menggunakan loader lalu diangkut menggunakan truk menuju tempat pencucian guna dipisahkan pasir dan tanah liat. Setelah itu, pasir tersebut diangkut menuju pelabuhan darurat (jeti) di tepi laut untuk dinaikkan ke tongkang dan selanjutnya diekspor ke Singapura.
Berdasarkan data Departemen Kelautan dan Perikanan, sebanyak 385 kuasa penambangan yang beroperasi di Provinsi Kepri. Sekitar 85 persen di antaranya melakukan penambangan pasir. Luas areal penambangan pasir di setiap lokasi sangat variatif, berkisar 15 hektar sampai 50 hektar.
Lebih memprihatinkan lagi, penambangan pasir nyaris menghilangkan sejumlah pulau di wilayah Kepri. Seperti Pulau Sebaik di Karimun seluas 80 hektare yang nyaris lenyap akibat penambangan pasir darat. Demikian pula beberapa pulau kecil di sekitarnya, kini sudah banyak yang tenggelam pada waktu air pasang akibat perbuatan yang sama.
Bahkan, selama tahun 1978-2002, sebanyak 10 pulau, termasuk Pulau Nipah, sempat hilang sebelum direklamasi lagi yang konon telah menghabiskan dana Rp 321 miliar dan dibutuhkan lagi Rp 124 miliar guna menuntaskan proyek tersebut. Pulau Nipah merupakan titik pangkal dalam penentuan batas negara RI-Singapura dan RI-Malaysia. Bermodalkan pasir asal Indonesia itu, dilakukan reklamasi pantai di Singapura dengan hasil signifikan. Luas wilayah negara tersebut bertambah 117,5 kilometer persegi.
Melihat ironi tersebut, masihkah kita tetap akan mengorbankan lingkungan demi menikmati dollar atau dengan dalih untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan risiko akan kehilangan pulau-pulaunya akibat aktivitas penambangan pasir. Semua berpulang pada kesadaran dan keseriusan kita.
Kita harus senantiasa menumbuhkan kesadaran bahwa pulau-pulau kecil seharusnya tak boleh ditambang atau dieksploitasi karena menyalahi daya dukung lingkungan. Sebelum pulau kecil dilakukan kegiatan pun seharusnya perlu dilihat beberapa indikator daya dukung lingkungan. Antara lain, potensi erosi, potensi air, sungai, sedimentasi, topografi, kualitas tanah, oceanogragi, kondisi daerah pesisir, tipe dan kondisi pantai. (ahmad suroso)
Dimuat di corner Tribun Batam, 01 Desember 2008
Langganan:
Postingan (Atom)
