Risiko Berat Penundaan Pemilu

TENDANGAN bola liar dari mantan Kepala Polda Jawa Timur, Inspektur Jenderal Herman Suryadi Sumawiredja di tengah-tengah kesibukan pemerintah mempersiapkan moment pemilu semakin memanaskan suhu politik pesta demokrasi 2009. Seperti dilansir media, Herman beberapa hari lalu membuat statemen mundur dari Polri, karena merasa diintervensi oleh Mabes Polri dalam kasus dugaan manipulasi data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Bangkalan dan Sampang, Madura dalam Pilkada Jatim.

Herman menemukan lebih dari 27 persen nama di DPT tersebut fiktif. Namun hanya selang sehari setelah Polda Jatim menetapkan Ketua KPU Jatim Wahyudi Purnomo sebagai tersangka, Irjen Herman dicopot dari jabatannya sebagai Kapolda digantikan Brigjen Pol Anton Bahrul Alam 19 Februari lalu. Karena kecewa Herman mengundurkan diri, apalagi setelah mengetahui status Wahyudi diturunkan sebagai saksi.

Terkuaknya kasus dugaan manipulasi DPT KPU Jatim itu akhirnya memicu kekhawatiran di kalangan petinggi parpol bahwa manipulasi atau penggelembungan DPT di Pilkada Jatim itu juga terjadi pemilu 2009. Bukan tidak mungkin juga terjadi di daerah-daerah lain. Akhirnya memunculkan wacana pemilu 2009 ditunda. Wacana tersebut antara lain keluar dari Capres Gerindra Prabowo Subianto, Capres Sutiyoso, Capres Rizal Ramli, PDIP, PPP, dan beberapa partai lain.

Tidak bisa dipungkiri, dugaan data DPT yang dimanipulasi atau diragukan keakuratannya tersebut membuat kita semua prihatin. Pihak yang meminta penundaan pemilu khawatir, dengan tidak validnya data DPT maka siapa yang akan menang di Pilpres nanti, hanya akan menjadi cemoohan rakyat atas adanya indikasi kecurangan atas manipulasi DPT. Selain itu akan muncul banyak gugatan dari partai atau caleg yang merasa dirugikan.

Meskipun begitu kita perlu mempertimbangkan manfaat dan mudharatnya penundaan pemilu dengan hati dan pemikiran yang jernih dan bijaksana. Apakah lebih banyak manfaatnya atau mudharatnya bagi bangsa dan negeri ini. Sejumlah partai seperti Partai Demokrat, PAN, dan PKB yang menolak mengatakan, penundaan pemilu hanya akan membuat krisis baru yang akan merugikan rakyat. Dampaknya bisa terjadi chaos. Kekurangan KPU memang ada, tetapi tidak signifikan untuk menunda pemilu. Lebih baik minta KPU segera menyelesaikan masalah DPT ganda.

Dari pihak KPU juga menegaskan tidak cukup bukti dan alasan yang bisa dijadikan dasar untuk menunda pelaksanaan pemilu 9 April 2009. Apalagi dasar penundaan itu hanya dugaan penggelembungan DPT di beberapa kabupaten di Jatim. Anggota KPU I Gusti Putu Artha menegaskan, keberadaan DPT untuk pemilu 2009 tidak berbeda jauh dengan DPT pemilu 2008, karena asal jumlah pemilih tersebut berasal dari sistem yang sama.

Risiko lebih berat dari penundaan pemilu 2009 disampaikan Wakil Presiden Yusuf Kalla. Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu kepada koran ini Kamis (19/3) lalu mengingatkan penundaan akan berimplikasi banyak. Selain menabrak konstitusi juga akan mengganggu jalannya pemerintahan. Pemerintahan SBY-JK hanya mempunyai batas waktu sampai 20 Oktober 2009.

Bila pemilu ditunda, maka akan terjadi kekosongan pemerintahan di Indonesia. Karena bila pemilu legislatif ditunda, otomatis semua rangkaian pemilu bisa tertunda, termasuk pilpres yang dijadwalkan awal Juli 2009. Dan bila pilpres sampai tertunda setelah batas akhir pemerintahan SBY-JK 20 Oktober 2009, maka akan terjadi kekosongan pemerintahan. Tentu ini sangat berbahaya, bisa terjadi chaos.

Kita semua berharap, supaya pemilu tetap bisa berlangsung sesuai jadwal dan untuk mengikis angka kecurangan yang bakal terjadi pada pemilu legislatif 2009, KPU dari pusat sampai daerah harus membuka draft DPT secara terbuka yang bisa diakses semua parpol. (ahmad suroso)

tajuk Tribun Batam, Sabtu, 21 Maret 2009