Hikmah Kasus Syekh Puji

KONTROVERSI pernikahan dini secara siri antara gadis cilik Lutviana Ulfa (12) dengan pengusaha kaya raya yang juga pemilik pondok.pesantren di Ambarawa, Jawa Tengah, Pujiono Cahyo Widianto alias Syeh Puji nampaknya akan semakin menyedot perhatian publik. Apalagi Senin (16/3) lalu Polwiltabes Semarang telah menetapkan Syeh Puji sebagai tersangka atas perbuatannya melakukan pernikahan dengan gadis dibawah umur. Perbuatan tersangka dianggap melanggar pasal 82 dan 88 UU No 23/2002 tentang perlindungan anak dan terbukti tidak mempunyai izin menikahi Ulfa.

Penetapan tersangka atas Syeh Puji dilakukan setelah pengusaha kerajinan kuningan tersebut menjalani pemeriksaan kedua dan menjawab 110 pertanyaan. Dalam pemeriksaan, Syeh Puji mengaku menikahi Ulfa atas saran kiai dan pemahaman dari buku. Namun dia tak bisa membuktikan kedua hal itu. Karena itu sesuai UU, jika menikahi anak di bawah usia 16 tahun, orang tersebut harus mempunyai izin dari orangtua sang anak. Dalam kasus ini, menurut penyidik Polwiltabes Semarang izin tersangka ditolak Pengadilan Agama.

Mertua Syeh Puji, Suroso (36) juga kena getahnya. Selasa malam kemarin giliran ia dijemput paksa di rumahnya, Desa Randugunting, Bergas, Kabupaten Semarang, karena dianggap terlibat dalam kasus pernikahan di bawah umur (dini). Ayah tiga anak itu langsung ditetapkan sebagai tersangka menyusul Syek Puji yang telah mempunyai dua istri.

Pangkal tolak kasus Syeh Puji sebenarnya karena adanya perkawinan dibawah umur yang dilarang Undang-undang Perlindungan Anak, dan pernikahan secara siri. Keduanya. merupakan bagian dari problem sosial yang selama ini sering mendapat sorotan masyarakat, selain kasus perkawinan paksa, poligami, dan talak sewenang-wenang. Kasus-kasus tersebut sebenarnya tidak akan terjadi bila kita mau memperhatikan ketentuan yang sudah diatur dalam Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sejarah lahirnya UU tersebut merupakan perjuangan panjang untuk mengatasi munculnya problem sosial tersebut. Mengutip pendapat Prof Dr Khoiruddin Nasution, Guru Besar Fak Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dilansir di sebuah harian terkemuka di Yogyakarta beberapa hari lalu, tujuan tokok lahirnya UU Perkawinan tersebut adalah sebagai alat rekayasan sosial untuk menekankan tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Yakni, di samping agar perkawinan mempunyai kekuatan hukum adalah sebagai media untuk meneliti apakah seluruh persyaratan yang berkaitan dengan perkawinan sudah terpenuhi atau belum.

Kaitannya dengan otoritas undang-undang sebagai salah satu produk pemikiran hukum Islam, semestinya para hakim dan corong masyarakat; ustaz, kiai, muballig, meletakkan undang-undang perkawinan sebagai hukum (fikih) Islam Indonesia. Sehingga undang-undang inilah sebagai fikih Islam yang diberlakukan di Indonesia, sama status dan otoritasnya dengan hukum (fikih) Islam konvensional yang dikonsepkan para imam mazhab di zamannya. Sehingga tidak ada lagi istilah sah menurut agama (siri) tetapi belum menurut negara. Dengan ungkapan lain, undang-undang itulah hukum Islam (agama) sekaligus hukum negara.

Pengusutan perkara Syeh Puji sampai ke ke meja pengadilan adalah di antara usaha untuk menempatkan UU Perkawinan sebagai hukum Islam sekaligus hukum agama. Usaha semacam ini harus terus ditingkatkan agar pada waktunya memberikan efek jera kepada para pelaku dan calon pelaku. Dengan semakin banyaknya perkara perlakuan semena-mena dibawa ke meja hijau, diharapkan akan semakin mempercepat proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik dan lebih bermartabat.

Jadi hikmah yang nantinya bisa diambil dari perkara Syeh Puji manakala para hakim memberikan putusan yang tegas mematuhi undang-undang adalah efek jera kepada para pelaku dan calon pelaku. Dengan begitu diharapkan orang tidak sewenang-wenang melakukan nikah siri. Semoga (ahmad suroso)

tajuk Tribun Batam, Kamis, 19 Maret 2009