Selasa, 08 Desember 2015
Tour Singapore Journalist Competition Astra Motor
Tour Singapore Journalist Competition Astra Motor (3)
TRAINING - Warga Singapore mendengarkan instruktur sebelum praktik mengemudi sepeda motor di pusat kursus mengemudi Singapore Safety Driving Centre, Woodlands. Untuk dapat izin mengemudi sepeda motor biayanya selangit, warga wajib bayar biaya 7000-8000 dolar singapura (Rp 70 juta-80 juta), mobil 80.000 dolar singapura (rp800juta).
No Police No Klakson
Sabtu (28/11) bisa menjadi hari yang paling ceria dan bisa menjadi kenangan terindah bagi rombongan peserta Journalist Competition Award 2015. Maklum bagi sebagian peserta perjalanan ini merupakan perjalanan pertama keluar negeri. Senyum kegembiraan terpancar di raut wajah.
S atu di antaranya Ahmad Jainuri, jurnalis dari Jayapura, Papua, kelahiran Banyuwangi, Jatim. "Hore akhirnya bisa Singapura,'' teriak Jainuri begitu menginjakkan kaki di Bandara Changi, Singapore, Sabtu pagi. Sebagian peserta tak bisa menyembunyikan kekagumannya atas interior dan eksterior bandara yang baru -baru ini dinobatkan sebagai yang terbaik di dunia.
Jarak antara pintu kedatangan dan ruang imigrasi bandara lumayan jauh, namun terasa dekat lantaran penumpang bisa menggunakan sky train yang tak henti-hentinya datang dan pergi di tiga terminal kedatangan dan ruang utama pemeriksaan paspor.
Setelah rombongan yang berjumlah 21 orang lepas dari pemeriksaan paspor, disambut oleh seorang perempuan tengah baya keturunan India, Harbans Kaur Shergill yang akan menjadi tour guide kami. "Selamat datang di Singapore," sapanya ramah.
Di Singapura selama tiga hari, Sabtu-Senin (28-30/11), selain berwisata ke beberapa obyek wisata favorit, kami juga mengunjungi Singapore Safety Driving Centre (SSDC), pusat sekolah mengemudi di kawasan industri Woodlands, yang lokasinya berseberangan dengan Johor Bahru, Malaysia.
SSDC mempunyai peran vital sebagai pusat kursus mengemudi yang wajib diikuti oleh seluruh warga Singapura yang ingin berkendara baik dengan sepeda motor maupun mobil. Karena itulah, Astra Motor yang mempunyai komitmen mengkampanyekan keselamatan berkendara (safety driving) mengajak rombongan ke SSDC sembari belajar keselamatan berlalu lintas di negara dengan icon singanya yang punya ketertiban lalu lintas tinggi.
Selama tiga hari, kami melihat sistem lalu lintas di Singapura berjalan dengan baik dan lancar. Tak ada kemacetan atau pelanggaran lalu lintas, dan kami tak sekalipun melihat polisi berjaga di jalan. Garis putih yang tergambar di jalan, kalau di Singapura artinya sangat jelas banget; yaitu untuk berhenti tepat dibelakangnya saat mereka di traffic light. Bahkan, kalau lampu merah sudah berganti jadi hijau, nggak ada bunyi klakson (maksudnya supaya kendaraan depannya segera jalan). "Anda saksikan sendiri, nggak ada kan bunyi klakson," ujar Harbans.
Kendaraan yang melintas lebih didominasi roda empat baik pribadi maupun bus umum bertingkat maupun bus, roda dua nyaris tak terlihat khususnya pada jam-jam berangkat kerja. Meski tak dipadati kendaraan, sejumlah perempatan ramai dipenuhi rambu-rambu lalu lintas baik untuk pengendara maupun pejalan kaki.
Maklum di negara yang yang terbilang makmur ini, penduduknya sangat patuh terhadap segala undang-undang yang diterapkan pemerintah terlebih berkaitan dengan aturan berkendara. Jika pengendara membawa kendaraan berat dan menyebabkan kerusakan jalan maka akan dikenakan sanksi penjara hingga 2 tahun dan denda sampai 5.000 dollar Singapore atau setara dengan Rp5 juta dengan kurs 1 dollar Singapore sekarang berkisar Rp10.000.
Demikian juga bagi pengendara yang membawa kendaraan dengan tinggi lebih dari 4,5 meter tanpa ada izin polisi akan dikenakan sanksi lebih tinggi lagi. Atas penerapan aturan tersebut, warga Singapore nyaris tak ditemukan berkendara yang menyalahi aturan. Apalagi, sejak Juli 1985 hadir SSDC yang memberikan pelatihan berkendara baik roda dua maupun roda empat ke warganya yang ingin memperoleh surat izin berkendara.
Biaya selangit
SSDC merupakan mitra pihak kepolisian Singapore yang menawarkan tiga kelas berkendara, yakni Class 2B untuk lisensi kendaraan roda dua hingga 200 CC, Class 2A motor antara 210 CC dan 400 CC serta Class 2 motor di atas 400 CC. Kemudian untuk roda empat SSDC menawarkan driving course Class 3 dan 3A untuk jenis kendaraan berat.
Seluruh warga Singapore berusia 18 tahun dan berkeinginan memiliki kendaraan wajib mengikuti training sebelum nantinya lisensi atau izin berkendaranya dikeluarkan dengan biaya untuk kursus saja untuk motor 500-800 dollar Singapore dan mobil 1000-1.500 dollar Singapore.
"Sebelum membeli kendaraan diwajibkan mengurus Certificate of Entitlement atau surat izin membeli kendaraan sebesar 7.000 dollar Singapore untuk motor dan 70.000 dollar Singapore untuk mobil," ujar Manager Training SSDC, Gerard Brian Pereira saat menerima puluhan peserta Journalist Writing Competition Astra Motor, Senin (1/12).
Mereka sebelum izin mengemudi dikeluarkan wajib mengikuti training di SSDC. Total ada 8 tahapan teori dan praktik untuk sampai ke tingkat akhir. Kendati telah mengikuti tes tidak ada jaminan untuk lulus. Jika tak lulus dia harus mengulang lagi sejak awal. Tahun ini saja menurut Gerard di SSDC, dari sekitar 3.000an peserta, hanya 57 persen yang tuntas
Tidak sedikit yang trauma untuk ikut sekolah mengemudi lagi. Satu di antaranya Harbans. "Saat saya masih pengantin baru dulu saya sudah beberapa kali tes, tapi tidak lulus. Habis itu saya nggak mau lagi kursus nyetir sampai sekarang. Jadi suami saya saja yang nyetir," ujarnya.
Gerard menuturkan, di Singapore sangat mengharamkan suap menyuap dalam pengurusan izin, jika ditemukan sanksinya tegas. Apalagi, izin mengemudi yang diberikan merupakan izin seumur hidup dan jika melanggar Izin mengemudi dicabut selama setahun.
"Per tahun SSDC melakukan tes mengemudi 10.000 orang untuk motor dan 5.000 untuk pengendara mobil serta 700 untuk kendaraan berat yang menandakan kesadaran warga kian meningkat," terangnya.
SSDC yang sahamnya 68% dikuasai Honda ini memang bersifat edukasi, sekaligus tempat kampanye berkendara. Mengingat, di negara ini sangat jarang ditemukan ada Polisi berada di jalan raya karena mereka mengandalkan kamera CCTV di setiap persimpangan jalan dan space publik.
Jika ada pengendara yang melanggar rambu lalu lintas, atau kecepatan melebihi batas maksimal 80 km per jam di ruas jalan tol, dan 60 km perjam di jalanan kota, memang tidak akan dihentikan oleh petugas. Tapi siap-siap menerima menerima surat denda yang akan dikirim ke rumahnya. Jika dalam dua minggu tidak membayar denda maka dendanya akan ditambah dua kali lipat.
Selain itu, pengendara sama sekali dilarang membunyi klakson jika bukan dalam kondisi darurat. Jika ditemukan melakukan hal tersebut dan menyalahi aturan maka bersiaplah akan didenda senilai 50 dollar Singapore.
Memiliki kendaraanpun di Singapore sangat dibatasi. Menurut Harbans Shergill, seluruh warga dibatasi untuk menyimpan kendaraannya. Jika sudah melebih 10 tahun kendaraan belum diganti, maka akan dikenakan denda pajak ganda dari biasanya.
Sebaliknya, kata Harbans, jika menganti kendaraan ke dealer sebelum usia 10 tahun penggunaan maka akan diberikan uang pengganti 10.000-12.000 dollar Singapore oleh pemerintah. Hal serupa juga diberlakukan ke warga yang menyeberang bukan pada zebra cross yang disiapkan maka akan dikenakan sanksi pula. (ahmad suroso)
Tour Singapore Journalist Competition Astra Motor (2)
RI Masih Pasar Motor Tersubur
Sebanyak 17 wartawan dari 10 region Astra Motor mendapat kesempatan mengunjungi Astra International Tbk dan Astra Motor Jakarta pada 27 November 2015, dilanjutkan tur ke Singapura 28-30 November. Kegiatan ini sebagai apresiasi kepada pemenang Journalist Competition 2015. Berikut catatan bagian kedua wartawan Tribun Pontianak yang mengikuti acara tersebut.
M eskipun pasar sepeda motor ASEAN semakin lesu mendekati akhir tahun 2015, Indonesia sampai masih menjadi pasar 'kuda besi' tersubur atau terbesar se ASEAN. Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) mencatat total penjualan kendaraan roda dua selama September 2014 hingga September 2015 turun minus (-) 14,2% dari 8.323.020 unit menjadi 7.142.646 unit. Itu sudah termasuk untuk distribusi di pasar domestik, pemerintah, dan ekspor.
"Pertumbuhan sampai September 2015 untuk Indonesia menorehkan angka penjualan 4.974.106 unit atau turun 18,2% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 6.079.915 unit," ujar Sigit Kumala, Kepala Bidang Komersial AISI saat gala dinner bersama Manajemen Astra Motor di kawasan bisnis Kuningan, Jakarta, Sabtu malam (27/11).
Menurut, Chief Executive Astra Motor itu, dari lima negara anggota Federasi Otomotif ASEAN, hanya Filipina yang pertumbuhannya positif meningkat, mencapai 4,2% dari 572.919 unit pada September 2014 menjadi 597.191 unit pada September 2015. Lainnya minus, seperti Thailand minus 3,7%, Malaysia minus 14,6%, Singapore minus 14,2%.
Untuk pertumbuhan pasar sepeda motor menurut area, lanjut orang nomor satu di Astra Motor itu, area pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar mencapai 64,3%, disusul Sumatera 25%, Sulawesi 7,52%, Kalimantan 5,7%, Bali dan Nusa Tenggara 4,5%, Papua 0,47%.
"Pertumbuhan penjualan sepeda motor domestik dari Oktober 2014 sampai Oktober 2015, dari total market 6.721.865 unit turun menjadi 5.420.810 unit atau minus 19,4 persen. Namun dari segi rasio penjualan sepeda motor dibanding merek lain, Honda naik dari 63,2 persen pada Oktober 2014 menjadi 68,6 persen pada Oktober 2015," katanya.
Sigit yang mengawali karir di PT Astra International Tbk, tepatnya di Honda Division (kini Astra Motor) tahun 1987 itu menuturkan, penurunan pertumbuhan pasar motor Indonesia sudah diprediksi sejak awal oleh AISI. Perkembangan harga komoditas yang tak kunjung membaik menjadi pemicu utama melemahnya permintaan kendaraan roda dua.
Mengikuti data AISI, penjualan tahun depan diprediksi tidak ada kenaikan alias flat, kurang lebih penjualan tahun depan akan sama dengan penjualan tahun ini. "Kami sudah pelajari, nggak ada faktor untuk pertumbuhan," ujarnya.
Khusus wilayah Kalimantan Barat selain faktor melemahnya harga komoditas minyak kelapa sawit (CPO) dan karet, penurunan penjualan juga disebabkan oleh faktor musibah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan pada Agustus hingga akhir Oktober 2015. "Saat ada kabut asap penjualan Honda di Kalbar tinggal 6000an unit perbulan. Sebelumnya rata-rata sekitar 9.000an sebulan.
Setelah asap hilang belum ada datanya. Untuk tahun 2016, kami mendapat informasi harga komoditi belum ada kemajuan, harga karet dan CPO (crude palm oil) kemungkinan masih sama dengan sekarang," kata Sigit.
Bigbike meningkat Menyinggung penjualan bigbike di wilayah Astra Motor menurut Sigit, akan terus berkembang. Karena di negara lain, penjualan bigbike dari tahun ke tahun terus naik. Contoh Thailand, kontribusinya 20% dari total penjualan sepeda motor. Namun untuk Indonesia, menurut dia, baru tahap penjajakan, belum bicara target, karena mengikuti trend.
"Tapi untuk segmen premium itu kalau orang sudah hobi, melupakan unsur itu (harga-red). Yang penting buat mereka ada komunitasnya. Pasar potensial bigbike rasanya Jawa dan Bali, karena disitu segmen yang paling besar. Saat ini di wilayah Jawa Bali penjualan Honda bigbike baru mencapai 100-an unit, karena kami baru launching bigbike Juli 2015 lalu. Segmen bigbike, yang paling diminati yang 500 cc dan 600 cc," katanya.
Untuk bursa motor Indonesia, dari segi kategori mesin (engine) menurut Sigit, motor bermesin 125-150 cc adalah produk paling diminati. Sepanjang Januari-Oktober 2015, motor di segmen tersebut terjual 2.724.699 unit atau 48,65 persen dari total penjualan 5.600.831 unit. Segmen tersebut mendominasi penjualan motor karena produknya sesuai dengan kebutuhan mayoritas masyarakat Indonesia. "Menurut kajian AISI, permintaan motor dengan mesin sebesar itu paling banyak diminta oleh konsumen komuter. Motor digunakan sebagai sarana transportasi ke tempat kerja atau beraktivitas jarak jauh," ujar Sigit.
Alasan lainnya adalah motor di segmen itu diminati karena memiliki akselerasi dan tenaga yang mumpuni namun dengan harga jual dan biaya operasional yang terjangkau. Selain itu motor juga dinilai lebih fleksibel ketimbang alat transportasi massal. "Karena perjalanan dari tempat tinggal ke tempat kerja jaraknya lumayan, orang butuh motor lumayan bertenaga dan akselerasi ringan. Ini ada di motor 125-150 cc. Dari sisi harga, motor ini ada di tengah-tengah, ongkosnya pun lebih murah," terangnya. Menurut Sigit, Astra Motor saat ini mempunyai 4.000 karyawan, 150 outlet di 117 Kota/Kabupaten se Indonesia. "Kami juga memberi pendidikan Safety Riding ke masyarakat. Karena kalau banyak kecelakaan di jalan, kami juga ikut tanggungjawab. Jadi kami tidak hanya menjual motor," ujarnya.
Di sela-sela gala dinner, diputar video Cerdas Melanggar 2, dan shoft launching lagu Berkendara dengan Hati yang dibintangi penyanyi rap Saykoji. "Kami diminta untuk mengkampanyekan bagaimana berkendara dengan hati, dengan membikin 3 video ride to save. Nanti bisa dilihat di Youtube, judulnya "Cerdas Melanggar," kata Djamilah, Corporate Communication & CRM Astra Motor.
""Videonya bagus untuk menanamkan pengertian tentang bahaya berkendara di jalan seenaknya. Kalau bisa videonya dishare ke kami biar bisa dishare khususnya ke komunitas motor Honda," celoteh Hendrico Kleden, jurnalis dari Bali.
Sekitar pukul 21.00 WIB, acara gala dinner selesai, selanjutnya kami kembali ke hotel. Karena keesokan harinya pukul 04.30 WIB kami harus sudah check out dari hotel menuju Bandara Soekarno Hatta untuk selanjutnya melanjutkan tur ke Singapore take off pukul 07.15 WIB, Sabtu (28/11). Di Singapura antara lain meninjau Singapore Safety Driving Center Ltd, dan beberapa obyek wisata di Negeri Merlion tersebut. (ahmad suroso)
Konsumen Melirik Honda Bigbike
Tour Jakarta-Singapore Journalist Competition 2015 Astra Motor (1)
Konsumen Melirik Honda Bigbike
Sebanyak 17 wartawan dari 10 region Astra Motor mendapat kesempatan mengunjungi Astra International Tbk dan Astra Motor Jakarta pada 26 November 2015, dilanjutkan tur ke Singapura 27-30 November. Kegiatan ini sebagai apresiasi kepada pemenang Journalist Competition 2015. Berikut catatan wartawan Tribun Pontianak yang mengikuti acara tersebut.
Kamis (26/11) malam, satu persatu rombongan jurnalis dari puluhan media tiba di Bandara Soekarno Hatta Jakarta, selanjutnya menginap disalah satu hotel kawasan dekat Bandara. Keesokan harinya, Jumat (27/11) perjalanan journalist competiton award pun dimulai. Rencana semula dijadwalkan meninjau pabrik Astra Honda Motor (AHM) di Cikarang, Bekasi.
Namun dibatalkan, sebagai gantinya diajak meninjau ke kantor PT Astra International dan kantor PT Astra International Tbk-Honda Sales Operation (HSO) atau Astra Motor (AM) yang berlokasi Sunter, Jakarta Utara. Dari kejauhan terlihat berdiri megah dua gedung besar. Gedung pertama adalah kantor pusat Astra International, sementara gedung satunya adalah PT International HSO.
Saat berada di PT Astra International, tepatnya di Museum William Soeryadjaya, rombongan memperoleh paparan dari Elyana Kulsum, petugas museum tentang sejarah pendirian Group Astra oleh Om William, sebutan akrab William Soeryadjaya, gurita bisnis Grup Astra, Catur Dharma Astra, jajaran direksi dan komisaris, serta produk perdana yang menjadi ikon grup ini, yakni sepeda motor Honda C90 (menggunakan kopling) yang tangki bensinya berbentuknya seperti biji nangka, dan Toyota Kijang Buaya.
Hal yang paling berkesan rasakan adalah prinsip hidupnya yang ditegaskan OM wiliam, yakni setiap utang, satu sen pun, mesti dibayar `'Bisa jadi teladan seperti ini yang menjadikan Grup Astra mampu melewati badai krisis ekonomi 1998 dan kini menjadi salah satu perusahan terbesar di Tanah Air,'' kata Elyana Kulsum.
Selanjutnya, ronbongan diajak ke Gedung Astra International Tbk HSO (Astra Motor). Selama berada di gedung yang sebelumnya bernama Honda Division, kami mendapat penjelasan tentang Astra Motor dari, Djamilah, Corcorm & CRM Astra International Tbk HSO. Penj4elasan mulai dari posisi Astra Motor (main dealer, maupun sales Office,) nilai-nilai perusahan seperti budaya FIRE ( Friendly dan Reliable) berupa keunikan konsep pelayanan Astra Motor , hingga program CSR.
"Dalam menjalankan bisnis Astra Motor tidak hanya berfokus pada keuntungan , tetapi juga sangat peduli pada sesama dan dituangkan melalui program Coorporate Social Responsilibity (CSR)," kata Mila, panggilan akrab Djamilah.
Mila mengatakan, Astra Motor dalam waktu 10 tahun penjualan terus meningkat. Tahun 2014 Astra Motor berhasil menjual kurang lebih 1,4 unit motor dengan nilai omzet bisnis mencapai Rp 18,7 triliun. Meskipun demikian sebagian omzet yang didapat itu dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk program CSR.
Program tersebut terdiri atas Income Generating Activities ( memberikan bantuan dana bergulir kepada masyarakat pelaku usaha sektor informal) , Educational ( memberikan pelatihan teknis perawatan sepeda motor kepada siswa SMK dan setingkatnya, donasi beasiswa kepada masyarakat), safety riding (Astra Motor terus melakukan kegiatan edukasi untuk menularkan budaya aman berlalu lintas). Selain itu juga program Health (Astra Motor memberikan kesadaran akan pentingnya kesehatan guna menciptakan masyarakat yang produktif),Enviromental ( menciptkan lingkungan masyarakat yang lestari)
Acara kunjungan ini berlangsung hingga siang. Usai santap siang bersama perjalanan berlanjut ke Astra Motor Jakarta-Tangerang (AHASS 0001), di Jalan Dewi Sartika, Cawang, Jakarta Timur. Disini kami memperoleh informasi meskipun hanya berstatus dealer (main dealer Honda Motor wilayah Jakarta adalah PT Wahana Makmur Sejati) angka penjualan motor di dealer ini setara bahkan melebihi penjualan di wilayah regional.
"AM Jakarta ini membawahi ada 29 main dealer. Tapi karena hanya di sini yang melayani costumer company, dan instansi yang membeli dalam jumlah banyak, angka penjualan di sini, sebulan bisa mencapai 3.500 sampai 4.000 unit sepeda motor, " kata Husin Rodhy, Kepala wilayah Jakarta Tangerang Astra Motor pada Tribun.
Di AM Jakarta kami juga diperlihatkan produk-produk terbaru sepeda motor Honda ber CC besar (BigBike) generasi terbaru, antara lain seri NM2 Vultus 750 cc. Kendaraan beyond futuristik yang layaknya motor Batman in dibanderol harga Rp 435 juta. Selain itu juga ada Honda CBR1000RR seharga Rp575.000.000, CBR650F (Rp240 juta) , CB650F (, CB500X(Rp235 juta), dan CB500F (Rp125 juta).
"Bigbike seri NM4 Vultus ini seperti motor Batman. Di Indonesia sangat bagus, bisa untuk touring atau city touring. Kemarin ada seorang pemilik NM4 di Jakarta yang memakai untuk ikut touring di Pacitan, Jatim. Selesai pakai dibawa ke sini untuk diservis lagi. Ini sudah selesai service dan mau diantar ke rumah pemiliknya," kata Rodhy seraya menjelaskan penjualan motor Bigbike sudah berjalan sejak Agustus 2015 silam dan menurutnya peminatnya mulai naik..
Rangkain tur Journalist Competition Award dihari pertama diakhir dengan galla dinner di sebuah restoran kawasan Kuningan, Jakarta bersama petinggi Chief Executive Astra International Tbk HSO (Astra Motor) Sigit Prabowo Kumala, dan Deputy Head of Corporate Communication Ahmad Muhibbuddin.
Sembari menikmati santapan bersama dalam suasana rombongan juga mendapatkan penjelasan singkat tentang perkembangan pasar sepeda motor oleh Sigit Kumala yang juga merupakan Head Of Commercial Affairs Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) .Dari lokasi ini kami pun kembali menuju hotel tempat menginap. (ahmad suroso/bersambung)
Jumat, 30 Oktober 2015
27 Tahun Merajut Rumah Tangga Samara
Kamis, 17 September 2015
Pundi-pundi DPR
Pundi-pundi DPR
S ensibilitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam menghadapi kondisi perekonomian Indonesia dan global yang kian memburuk, dan masyarakat kecil sangat merasakan dampaknya, patut dipertanyakan. Mereka justru meminta kenaikan berbagai tunjangan, dan itu sudah disetujui pemerintah. Nilai tunjangan yang jumlahnya bervariasi untuk ketua alat kelengkapan dewan, wakil, dan anggota bakal diterimakan mulai September ini.
Persetujuan kenaikan tunjangan anggota DPR itu tercantum dalam Surat Menteri Keuangan No S-520/MK.02/2015 dengan hal Persetujuan prinsip tentang kenaikan indeks tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, serta bantuan langganan listrik dan telepon bagi anggota DPR RI (total 10 item), meskipun angkanya dibawah usulan DPR.
Ini untuk kesekian kalinya, DPR mengusulkan penambahan pundi-pundi mereka. Dalihnya, karena inflasi yang terjadi setiap tahun, tapi tunjangan anggota DPR tak pernah naik selama 10 tahun terakhir. Ironisnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah masih mengeluhkan jumlah kenaikan yang disetujui pemerintah masih sangat kurang. DPR menuntut tunjangan-tunjangan untuk mereka dinaikkan hingga rata-rata Rp 4,5 juta per item tunjangan.
Anehnya, politisi PKS itu masih memprotes besaran tunjangannya yang ditentukan oleh pemerintah sebagai eksekutif, bukan oleh DPR sendiri. DPR, kata Fahri, dipilih langsung oleh rakyat, harusnya diberikan kebebasan sektor, kebebasan finansial dalam rangka mengawasi pemerintah supaya lebih efektif.
Kita sepakat, fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah harus ditingkatkan. Tapi kita tak habis pikir dengan para anggota DPR yang meminta kenaikan tunjangan di tengah kondisi ekonomi yang kian memburuk. Aneh rasanya di tengah kondisi bangsa sedang lesu dan susah mereka enak saja meminta-minta tambahan tunjangan.
Setuju dengan Pengamat Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio seperti dilansir harian Terbit, Rabu (16/9), seharusnya DPR berkaca diri serta berpikir bagaimana caranya menghemat anggaran negara bukan sebaliknya. Kenaikan tunjangan itu sesungguhnya sudah melukai hati rakyat banyak. Sebagai wakil rakyat harusnya mereka malu, sudah dapat banyak fasilitas yang ada justru meminta-minta tambahan tunjangan.
Memang tidak semua anggota DPR setuju dengan kenaikan tunjangan itu. Antara lain politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul menyesalkan langkah pemerintah menyetujui kenaikan tunjangan wakil rakyat. Menurutnya, daripada menaikkan tunjangan untuk anggota DPR, lebih baik dana di APBN 2016 dialihkan kepada hal-hal lain yang lebih penting. Masih banyak masyarakat di tempat lain yang membutuhkan dana itu.
Otokritik juga disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa. Dia malah menyarankan publik mengkritik Dewan kalau menilai tidak layak mendapat kenaikan tunjangan. "Kalau menurut masyarakat tidak (pantas), kritik saja. Supaya jangan akal-akalan," ujar politisi Partai Gerindra itu.
Sebelumnya, kita ingat, DPR berkeras menuntut dana yang mereka sebut sebagai dana aspirasi Rp 20 miliar/anggota DPR/tahun. DPR juga berkeras menuntut anggaran Rp 2,3 triliun untuk proyek pembangunan kompleks gedung baru DPR, menuntut dana Rp 12 miliar untuk pembelian kasur baru para anggota DPR. Dan semua itu, minimal, tanpa didasari uraian yang terbuka, mantik, dan mudah dicerna rakyat dari berbagai lapisan.
Dan hebatnya, untuk setiap langkah yang diambilnya untuk menambah pundi-pundi, DPR selalu saja mengatasnamakan rakyat. Langkah mereka itu selalu disebut dari dan untuk rakyat. Padahal, yang utama bukanlah melangkah atas nama rakyat, melainkan memungkinkan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan segenap rakyat dari hari ke hari. Untuk inilah UUD 1945 menggariskan tiga fungsi DPR, yakni fungsi legislasi, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan.
Dari berbagai alasan saat mengajukan anggaran untuk mereka (DPR), bisa dipersingkat, dalihnya untuk meningkatkan kinerja. Inilah dalih yang ditiupkan tiap kali DPR mendesakkan tuntutannya yang selalu pula digembar-gemporkan atau diberitahukan identik dengan kepentingan rakyat. Padahal, dari periode ke periode kinerja DPR jauh dari sewajibnya. Tanpa kecuali DPR 2014-2019. (*)
tajuk edisi 18 september 2015
Sabtu, 11 April 2015
Mendahulukan Cinta Tanah Air
Oleh: Said Aqil Siroj
JAKARTA, KOMPAS - Ribut-ribut soal WNI eksodus ke Suriah untuk bergabung dengan Negara Islam di Irak dan Suriah serta pemblokiran situs-situs radikal tampaknya ada hal yang perlu ditarik tegas. Ketegasan kebijakan dan penegasan cara pandang.
Kita tengah menghadapi orang-orang yang sudah hilang rasa memiliki terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mereka ini adalah orang-orang yang "kost" di negeri ini. Bagi mereka, yang penting adalah "cinta agama"dan buang jauh-jauh "cinta tanah air".
Pentingnya tanah air
Ada tiga konsep tentang ukhuwah (persaudaraan), yaitu ukhuwah Islamiyah (persaudaraan umat Islam), ukhuwah wathaniyah (persaudaraan bangsa), dan ukhuwah basyariyah (persaudaraan umat manusia). Di sini, saya tekankan pada pentingnya ukhuwah wathaniyah. Ukhuwah wathaniyah ini harus didahulukan ketimbang ukhuwah Islamiyah.Sebab, tanpa negara, bagaimana umat Islam bisa melakukan kegiatan keagamaannya?
Pentingnya tanah air dapat kita lihat dari perjalanan hijrah Nabi Muhammad dari Mekkah ke Madinah. Nabi ingin mempunyai tanah air (negara) sehingga dakwah Islam bisa berkembang dengan baik. Ini pula mengapa Al Quran masih menyebut-nyebut tentang kisah Fir’aun serta kisah para nabi lainnya. Sebab, kisah-kisah tersebut menyingkapkan adanya sejarah tentang tanah air atau daerah yang pernah dihuni oleh raja-raja terdahulu dan para nabi dalam menjalankan roda pemerintahan dan misi kenabiannya.
Dalam pepatah Arab dikatakan, "Barang siapa yang tidak memiliki tanah air, ia tidak memiliki sejarah. Dan, barang siapa yang tidak memiliki sejarah, akan terlupakan. Contoh nyata adalah bangsa Kurdi yang tidak memiliki tanah air sehingga tercerai-berai hidup berdiaspora di Turki, Irak, dan Suriah.
Anehnya, di lingkungan keagamaan muncul pandangan yang memperlawankan antara nasionalisme dan agama. Bahkan, banyak kelompok keagamaan yang menolak nasionalisme dan malah menyebutnya sebagai "kafir" atau thoghut.
Jangan heran jika di negeri-negeri di mana mayoritasnya umat Islam sering kali terjadi pertumpahan darah. Lihatlah Afganistan, Somalia, Irak, Yaman, atau Suriah. Konflik di negeri-negeri Muslim ini tampak sudah berada di ambang batas kemanusiaan. Apalagi, dengan kemunculan NIIS.
Kejadian di Timur Tengah tersebut menunjukkan, ternyata kesamaan dalam agama belum atau tak mampu menyatukan masyarakatnya. Islam di Timur Tengah ternyata berpotensi menimbulkan konflik akibat salah tafsir yang kebablasan. Somalia atau Afganistan, misalnya, 100 persen rakyatnya memeluk Islam. Namun, yang terjadi perang saudara, saling rebut kekuasaan dan penindasan oleh rezim berkuasa.
Ini berbalik fakta dengan apa yang terjadi di Indonesia. Semenjak dahulu kala, Islam di Nusantara sudah memperlihatkan wajah yang arif dan damai. Pertikaian memang terjadi, tetapi hanya lokal dan regional yang tak menimbulkan tragedi nasional, sepertidi Irak atau Suriah dewasa ini. Dan, konflik-konflik yang pernah terjadi di Nusantara tersebut justru menumbuhkan sikap dewasa dan matang, seperti secara khusus kita lihat dalam perjalanan dakwah keislaman di bumi Nusantara ini.
Para pendakwah Islam sejak dulu tidak serta-merta melakukan "pembumihangusan" terhadap kearifan-kearifan lokal yang sudah lama berserakan di bumi Nusantara. Artinya, mereka tidak menganggap bahwa "warisan nasional" yang ada di bumi Nusantara ini perlu dihancurkan lantas diganti secara frontal dengan simbol-simbol keislaman yang literalis. Ini jelas jauh berbeda dengan apa yang dilakukan ISIS, Boko Haram, atau Al-Shabab saat menguasai suatu daerah, lalu melakukan penghancuran terhadap warisan-warisan sejarah yang ada, bahkan kuburan pun jadi sasaran penghancuran.
Dari perjalanan pendakwah Islam di bumi Nusantara ini membuktikan tidak adanya pertentangan antara nasionalisme dan ajaran Islam. Mereka menyadari betul bahwa untuk bisa berdakwah, dibutuhkan tanah air yang kondusif.
Para ulama Nusantara dikenal sebagai cendekiawan berwawasan luas, penulis yang kreatif dan produktif, serta terlibat dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, budaya, dan spiritualitas. Mereka adalah agen-agen perubahan. Contohnya Hamzah Fansuri, Bukhari Al-Jauha, Syamsudin Al-Sumatrani, Nuruddin Ar-Raniri, dan Abdul Rauf Al-Singkili. Mereka tiadk hanya telah meletakkan fondasi dakwah yang moderat, tetapi juga mampu memberi bukti nyata bagi perjalanan historiografi dakwah Islam di Nusantara yang menampakkan wajah Islam yang jauh dari sikap dan tindakan radikal.
Hasilnya, bisa kita lihat hingga sekarang. Misalnya, nama-nama pesantrenyang justru dikenal karena nama desa atau daerahnya, seperti Pesantren Tebuireng, Pesantren Krapyak, Pesantren Termas, Pesantren Langitan, Pesantren Buntet, Pesantren Suralaya, dan Pesantren Cipasung. Ini jelas berbeda dengan munculnya pesantren-pesantren dadakan yang dibangun oleh kelompok-kelompok radikal-puritan yang menonjolkan nama kearaban. Bahkan, sama sekali tidak menghiraukan nama desa atau daerahnya karena anggapan yang terpenting buat mereka adalah nama-nama yang dipandang "Islami". Daerah tempat berpijak tidaklah penting. Yang terlihat di kalangan kelompok radikal seperti iniadalah penonjolan ukhuwan Islamiyah semata dan meniadakan ukhuwan wathaniyah.
Jelaslah, Islam di Indonesia tidak punya akar radikal. Munculnya radikalisme dan terorisme merupakan hasil adopsi kultur keagamaan yang datang dari luar. Katakanlah, Islam yang radikal lebih merupakan "produk impor", layaknya sebuah produk yang diimpor dari luar negeri dan kemudian dijajakan di dalam negeri. Arus komunikasi global dewasa ini yang memungkinkan orang begitu mudahnya menyerap paham-paham luaran menjadi fakta adanya pergulatan "model baru" dalam memaknai dan menindaki ajaran Islam. Kasus pemblokiran situs radikal menjadi potret ketegasan untuk mempertahankan tanah air dari serbuan informasi yang merusak.
Peneguhan peran
Sikap moderatala Islam Indonesia ini sudah saatnya pula diekspor ke mancanegara, khususnya ke Timur Tengah. Kita lihat di Timur Tengah menunjukkan ketidakberimbangan peranan ulama antara ilmu yang dimiliki dan peranannya kepada kemaslahatan orang banyak. Akibatnya, ulama tidak bisa memberikan kontribusinya pada saat terjadi konflik di tengah masyarakat. Ulama di Timur Tengah hebat-hebat. Namun, kiprah mereka biasa-biasa saja, bahkan terlihat ibarat "macan kertas’ karena hanya lihai berkhotbah atau menulis berjilid-jilid kitab, tetapi lembek di lapangan.
Ulamakita lebih baik. Itu yang ingin kita tularkan. Ulama-ulama di negeri kita mampu meredam konflik yang terjadi di daerahnya, seperti kasus Sampang dan kasus Jember. Kiai-kiai di negeri ini punya modal semangat pengabdian yang tinggi. Biarpun ilmu pas-pasan, mereka tergerak untuk mendirikan pesantren yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dan negara.
Walhasil, Islam Indonesia adalah harapan bagi kehidupan masyarakat dunia pada masa yang akan datang.Potensi itu sangat besar karena posisi Muslim Indonesia yang moderat.Karena itu, saatnya kembali meneguhkan Islam Nusantara untuk peradaban Indonesia dan dunia.
Said Aqil Siroj
Ketua Umum PBNU
* Artikel ini sebelumnya tayang di Harian Kompas edisi Sabtu (11/4/2015).
Senin, 26 Januari 2015
Komitmen Kapolda Kalbar Berantas Kejahatan
Tajuk, 27 Jan 2015
A presiasi patut kita berikan kepada Kapolda Kalimantan Barat Brigjen Pol Arief Sulistyanto, yang meskipun baru 8.5 bulan bertugas di Kalbar sudah banyak prestasinya. Terbukti, ketika awal Arief menjabat Kapolda Kalbar Mei 2014, posisi Polda Kalbar masih berada nomor urut 3 dari bawah dalam penanganan kasus. Tetapi di penghujung tahun 2014 peringkatnya naik ke nomor urut 2 teratas dari 32 Polda se Indonesia dalam keberhasilan dalam penanganan kasus.
Senin (26/1/2015) siang kemarin, saat bersilaturahmi ke kantor redaksi Tribun Pontianak bersama jajaran pimpinan Polda, Jendral bintang satu ini kembali menegaskan komitmennya menjaga kondisi ketertiban dan keamanan dalam masyarakat serta mengantisipasi terjadinya berbagai tindak kriminal, dengan membentuk lima satuan tugas (Satgas).
Lima satuan tugas ini sudah kami konsolidasikan. Ini menjadi lima sasaran yang jadi prioritas, jelas Arief Sulistyanto sembari menyebutkan lima satgas tersebut. Yakni Satgas Anti Korupsi, Satgas Mafia Tanah, Satgas Anti Narkoba, Satgas Anti Premanisme dan Kejahatan Konvensional, dan Satgas Penanggulangan Hutan dan Kebakaran Lahan.
Pembentukan unit kerja Satgas pemberantasan tindak kriminal itu menurut alumnus Akpol tahun 1987 ini, sesuai dengan arahan dan menindaklanjuti kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Kalbar pekan lalu. Arief berharap dengan pembentukan tim satgas itu, kondisi keamanan dan ketertiban di Kalbar dapat terjaga dengan baik. Masyarakat juga diminta ikut mendukung pengamanan sehingga suasana tetap kondusif.
Ketika disinggung alasan membentuk satgas kebakaran hutan, padahal sekarang tidak ada kebakaran hutan atau lahan, Arief mengingatkan bahwa untuk mencegah terjadi kebakaran hutan, dari awal harus sudah dilakukan rekayasa lahan. Lahan-lahan perkebunan sawit dari tanah gambut harus dibuat kanal-kanal, sehingga bila muncul kebakaran bisa dimanfaatkan airnya untuk memadamkan.
Polda Kalbar juga akan fokus untuk pencegahan dan pemberantasan narkoba, dengan membentuk satgas anti narkoba. Sejak menjadi orang nomor satu di Polda Kalbar, Arief memang tidak pandang bulu dalam penindakan kasus-kasus narkoba, termasuk kepada anak buahnya sendiri. Bila ada anggotanya yang dari hasil tes urin positif memakai narkoba akan dipecat. Ia tidak mau melindungi anggotanya yang bermasalah. Terbukti ia sudah memecat 27 anggotanya.
Nama Polda Kalbar mencuat secara nasional bahkan internasional, saat dua anggotanya, yakni AKPB Idha Endri Prastiono dan Bripka MP Harahap pada September 2014 ditangkap Polisi Diraja Malaysia di Kuching, karena diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkoba internasional. Bahkan Arief tidak segan-segan membeberkan secara detail kesalahan Idha.
Nama Polda Kalbar dan Brigjen Arief Sulistyanto kembali menjadi pembicaraan nasional setelah berhasil menangkap Budiono Tan, bigbos PT BIG yang menjadi buronan Polda sejak 2010 dalam kasus dugaan penggelapan sertifikat tanah milik ratusan petani sawit di Ketapang dan penipuan senilai puluhan miliar. Arief sendiri kepada Tribun mengaku kaget ketika namanya berhari-hari menghiasi media massa nasional.
Penangkapan ini sangat melegakan ratusan petani sawit Ketapang yang selama lima tahun putus asa (hopeless) karena sudah sejak 2010 mengadukan kasusnya ke Polda tidak ada tindak lanjutnya. Kasus mantan anggota MPR ini sulit ditangani karena Polda Kalbar karena kerap mendapat intervensi dari pihak-pihak tertentu termasuk DPR RI.
Sejak awal menjabat Kapolda Kalbar 5 Mei 2014, Arief memang langsung tancap gas memberantas semua kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Hasilnya Kalbar terbebas dari penyelundupan semua komoditi, gula, beras, maupun, narkoba, onderdil kendaraan, BBM. Para pelakunya diproses hukum, termasuk oknum petugas yang terlibat ditindak tegas sampai pemecatan.
Keberhasilan Arief menjadi Kapolda itu, baik di eksternal maupun internal telah mampu mengangkat citra positif Polda Kalbar, di saat Polri di Jakarta sedang menjadi sorotan tajam publik, dan menurun citranya akibat perseteruannya dengan KPK. Ini merupakan momentum yang harus dipelihara seluruh aparat kepolisian di Polda Kalbar untuk tetap fokus pada tugas dan tanggungjawabnya sesuai arahan Kapolda Kalbar. (*)
Komitmen Kapolda Kalbar Berantas Kejahatan
A presiasi patut kita berikan kepada Kapolda Kalimantan Barat Brigjen Pol Arief Sulistyanto, yang meskipun baru 8.5 bulan bertugas di Kalbar sudah banyak prestasinya. Terbukti, ketika awal Arief menjabat Kapolda Kalbar Mei 2014, posisi Polda Kalbar masih berada nomor urut 3 dari bawah dalam penanganan kasus. Tetapi di penghujung tahun 2014 peringkatnya naik ke nomor urut 2 teratas dari 32 Polda se Indonesia dalam keberhasilan dalam penanganan kasus.
Senin (26/1/2015) siang kemarin, saat bersilaturahmi ke kantor redaksi Tribun Pontianak bersama jajaran pimpinan Polda, Jendral bintang satu ini kembali menegaskan komitmennya menjaga kondisi ketertiban dan keamanan dalam masyarakat serta mengantisipasi terjadinya berbagai tindak kriminal, dengan membentuk lima satuan tugas (Satgas).
Lima satuan tugas ini sudah kami konsolidasikan. Ini menjadi lima sasaran yang jadi prioritas, jelas Arief Sulistyanto sembari menyebutkan lima satgas tersebut. Yakni Satgas Anti Korupsi, Satgas Mafia Tanah, Satgas Anti Narkoba, Satgas Anti Premanisme dan Kejahatan Konvensional, dan Satgas Penanggulangan Hutan dan Kebakaran Lahan.
Pembentukan unit kerja Satgas pemberantasan tindak kriminal itu menurut alumnus Akpol tahun 1987 ini, sesuai dengan arahan dan menindaklanjuti kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Kalbar pekan lalu. Arief berharap dengan pembentukan tim satgas itu, kondisi keamanan dan ketertiban di Kalbar dapat terjaga dengan baik. Masyarakat juga diminta ikut mendukung pengamanan sehingga suasana tetap kondusif.
Ketika disinggung alasan membentuk satgas kebakaran hutan, padahal sekarang tidak ada kebakaran hutan atau lahan, Arief mengingatkan bahwa untuk mencegah terjadi kebakaran hutan, dari awal harus sudah dilakukan rekayasa lahan. Lahan-lahan perkebunan sawit dari tanah gambut harus dibuat kanal-kanal, sehingga bila muncul kebakaran bisa dimanfaatkan airnya untuk memadamkan.
Polda Kalbar juga akan fokus untuk pencegahan dan pemberantasan narkoba, dengan membentuk satgas anti narkoba. Sejak menjadi orang nomor satu di Polda Kalbar, Arief memang tidak pandang bulu dalam penindakan kasus-kasus narkoba, termasuk kepada anak buahnya sendiri. Bila ada anggotanya yang dari hasil tes urin positif memakai narkoba akan dipecat. Ia tidak mau melindungi anggotanya yang bermasalah. Terbukti ia sudah memecat 27 anggotanya.
Nama Polda Kalbar mencuat secara nasional bahkan internasional, saat dua anggotanya, yakni AKPB Idha Endri Prastiono dan Bripka MP Harahap pada September 2014 ditangkap Polisi Diraja Malaysia di Kuching, karena diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkoba internasional. Bahkan Arief tidak segan-segan membeberkan secara detail kesalahan Idha.
Nama Polda Kalbar dan Brigjen Arief Sulistyanto kembali menjadi pembicaraan nasional setelah berhasil menangkap Budiono Tan, bigbos PT BIG yang menjadi buronan Polda sejak 2010 dalam kasus dugaan penggelapan sertifikat tanah milik ratusan petani sawit di Ketapang dan penipuan senilai puluhan miliar. Arief sendiri kepada Tribun mengaku kaget ketika namanya berhari-hari menghiasi media massa nasional.
Penangkapan ini sangat melegakan ratusan petani sawit Ketapang yang selama lima tahun putus asa (hopeless) karena sudah sejak 2010 mengadukan kasusnya ke Polda tidak ada tindak lanjutnya. Kasus mantan anggota MPR ini sulit ditangani karena Polda Kalbar karena kerap mendapat intervensi dari pihak-pihak tertentu termasuk DPR RI.
Sejak awal menjabat Kapolda Kalbar 5 Mei 2014, Arief memang langsung tancap gas memberantas semua kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Hasilnya Kalbar terbebas dari penyelundupan semua komoditi, gula, beras, maupun, narkoba, onderdil kendaraan, BBM. Para pelakunya diproses hukum, termasuk oknum petugas yang terlibat ditindak tegas sampai pemecatan.
Keberhasilan Arief menjadi Kapolda itu, baik di eksternal maupun internal telah mampu mengangkat citra positif Polda Kalbar, di saat Polri di Jakarta sedang menjadi sorotan tajam publik, dan menurun citranya akibat perseteruannya dengan KPK. Ini merupakan momentum yang harus dipelihara seluruh aparat kepolisian di Polda Kalbar untuk tetap fokus pada tugas dan tanggungjawabnya sesuai arahan Kapolda Kalbar. (*)
Tajuk 24 Jan 2015
Prahara KPK-Polri
KABAR yang menggemparkan publik muncul Jumat pagi (23/1) kemarin. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto ditangkap oleh Badan Reserse Kriminal Polri saat sedang mengantar anaknya ke sekolah. Bambang ditangkap setelah dilaporkan oleh politisi PDI Perjuangan Sugianto Sabran ke Bareskrim Polri pada 19 Januari 2015.
Menurut Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Ronny F Sompie, penangkapan Bambang dalam rangka pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan menyuruh memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada 2010. Dia membantah penangkapan ini terkait calon kepala Polri Komjen Budi Gunawan yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Kabar penangkapan tersebut tentu saja mengejutkan. Apalagi Ketua KPK Abraham Samad juga sedang menjadi sorotan tajam setelah politisi PDIP lainnya, yakni Plt Sekjen PDP Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (22/1), mengungkap dugaan manuver-manuver politik yang dilakukan Abraham jelang pemilihan presiden dan wakil presiden tahun lalu.
Kita sangat prihatin atas dua kasus yang sedang menimpa dua pimpinan KPK tersebut. Karena ini akan menjadi pertaruhan yang teramat mahal bagi institusi yang selama ini menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi, bila sangkaan yang dituduhkan oleh dua politisi partai berlambang banteng moncong putih itu benar. Abraham melalui Deputi Pencegahan KPK Johan Budi telah membantah keras tudingan Hasto dan menyebut tuduhan itu fitnah belaka.
Sementara penangkapan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto oleh Bareskrim yang diikuti dengan penetapan sebagai tersangka kasus pemalsuan keterangan saksi pada kasus sengketa Pilkada di Kota Waringin Barat (Kobar), Kalteng juga terkesan mendadak. Ditemui di Bareskrim, Sugianto membantah, bahwa dirinya memanfaatkan momentum perseteruan KPK-Polri untuk melaporkan kasus yang ia alami.
Untuk diketahui, saat Pilkada Kota Waringin Barat 2010, pasangan Ujang dan Bambang menggugat kemenangan pasangan Sugianto Sabran (kini anggota DPR fraksi PDIP) dan Eko Soemarno di MK. Dalam sidang yang dipimpin Akil Mochtar, saksi dari pasangan Ujang dan Bambang, Ratna Ratna menyatakan bahwa pasangan Sugianto dan Eko menang setelah membagikan uang kepada rakyat.
Atas keterangan yang diberikan Ratna tersebut, MK akhirnya mendiskualifikasi kemenangan Sugianto-Eko. Buntut dari sengketa Pilkada Kobar, saksi Ratna Mutiara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dijatuhi hukuman 5 bulan penjara atas kesaksian palsu. Ratna merupakan saksi yang dihadirkan Bambang Widjojanto (BW) yang merupakan kuasa hukum Ujang dalam sidang sengketa Pilkada di MK tahun 2010.
Kembali ke penangkapan Bambang Widjojanto, apapun alasan Polri, sulit untuk disebut sebagai kasus hukum murni. Dalam perspektif politik, penangkapan BW memiliki korelasi kuat dengan penetapan status tersangka terhadap calon Kapolri Budi Gunawan. Yang terjadi antara KPK dan Polri sudah bisa disebut sebagai "perang" dua institusi penegak hukum.
Dalam perspektif publik, penangkapan Bambang Widjojanto adalah 'balas dendam' karena calon Kapolri ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Karena itu, Presiden Jokowi harus bertanggung jawab karena Jokowi yang menunjuk Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri.
Presiden Jokowi harus segera mengambil sikap tegas atas penangkapan BW dan membuktikan bahwa dia adalah presiden seluruh masyarakat, bukan pejabat partai atapun petugas partai. Jokowi harus bisa berdiri tegak dan berpihak kepada kepentingan rakyat, terutama pada pemberantasan korupsi.
Jokowi tak perlu takut kehilangan dukungan dari partai yang justru terusik oleh KPK.Sebaliknya, Jokowi akan mendapat dukungan dari rakyat karena bersikap tegas. Selama ini KPK berada di garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Komitmen KPK telah mengusik kepentingan beberapa elite. Beberapa elite saat ini sedang menyandera Presiden lewat ancaman akan menarik dukungan.
Sekali lagi, kunci penyelesaian ada di tangan Jokowi selaku kepala negara dan kepala pemerintahan untuk bisa menyelamatkan KPK sekaligus Polri. Bila tidak, negara akan berada dalam keadaan yang mengkhawatirkan. (*)
Selebritas dalam Jeratan Narkoba
Tajuk 23 Jan 2015
S etelah mengamankan musisi kondang Fariz Rustam Munaf awal Januari silam, Polres Metro Jakarta Selatan kembali mengamankan selebritis yang kedapatan menggunakan narkoba. Kali ini pihak kepolisian mengamankan seorang personel grup band Padi yang bernama Ari Tri Sosianto alias Ari (40), Kamis (22/1) pukul 03.00 WIB di studio musik miliknya di Jalan Matahari Raya Blok L1, Pisangan, Ciputat, Tangerang Selatan, .
Dari pemeriksaan hasil tes urin, gitaris grup band Padi itu dinyatakan positif mengonsumsi narkoba jenis metafetamin, afetamin, ekstasi, dan sabu. Barang bukti yang turut disita adalah satu paket sabu, satu alat bong, alumunium foil, serta korek api. Dengan demikian sudah dua orang personel band Padi terjerat Narkoba. Sebelumnya, drumer Padi, Yoyo, juga terjerat narkoba dan ditangkap 27 Febuari 2011.
Sejauh ini, pihak kepolisian masih mendalami kemungkinan Ari mendapatkan pasokan narkoba dari bandar yang sama dengan Fariz RM, karena ada kemiripan. Kita prihatin atas tertangkapnya kembali personel grup band papan atas tanah air tersebut yang kedapatan mengonsumsi narkoba. Karena ini menambah panjang daftar selebritas Tanah Air yang terjerat kasus narkotika dan psikotropika & bahan adiktif lainnya.
Dalam 10 tahun terakhir, berdasar catatan Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat), terdapat sedikitnya 35 selebritas Tanah Air terjerat kasus narkoba. Antara lain seperti diberitakan koran ini, Fariz RM, ditangkap 6 Januari 2015, Kabul Basuki alias Tessy , Oktober 2014, Roger Danuarta , Februari 2014, Raffi Ahmad, 27 Januari 2013, Andika, eks Kangen Band, 11 Maret 2011.
Selanjutnya, aktor Ibra Azhari, ditangkap 23 Agustus 2010, Fachriah Muntas (Ade Ivay), 1 Juni 2010, Imam S Arifin, 24 Maret 2014, Penyanyi Sammy, Febuari 2010, artis cantik Jennifer Dunn, Oktober 2009, Sheila Marcia, Agustus 2008, Roy Marten, 13 November 2007, Gary Iskak, 21 September 2017, Pelawak Gogon, 22 Agustus 2007, Revaldo, 10 April 2006 dan masih banyak lagi.
Muncul pertanyaan, mengapa lagi-lagi artis kita bisa terjerat narkoba? Alasannya bisa beragam. Tetapi umumnya adalah pengaruh pergaulan atau lifestyle. Artis yang mentalnya tidak kuat dan ada modal biasanya mengikuti gaya hidup seperti itu. Terkadang artis-artis yang tidak bisa mengungkapkan masalah mereka, kebanyakan lari ke narkoba untuk mengatasi masalah. Tetapi banyak pula dari pengguna narkoba yang awalnya hanya coba-coba, lama-lama ketagihan.
Ini mesti menjadi perhatian kita bersama. Karena narkoba memiliki komposisi yang sama dengan obat-obatan dan mengandung banyak bahan kimia yang mem-boosting pribadi. Namun masalahnya, dosis narkoba berlebihan sehingga mengakibatkan kecanduan karena sugesti yang terus-menerus.
Pada dasarnya semua profesi sebenarnya rentan terjerat narkoba. Bahkan aparat hukum sekalipun. Mengutip Fardin Hermia, Koordinator Wisma Sirih Pontianak, tempat rehabilitasi penderita narkoba, kini trennya narkoba masuk kepada kalangan pekerja yang motivasi awalnya mulai dari pertemanan, pergaulan, bekerja di luar batas seperti lembur yang salah memilih, dengan memilih narkoba sebagai pemacu dia agar tambah giat bekerja.
Belajar dari kasus banyak artis terjerat karena coba-coba, masyarakat hendaknya jangan sekali-kali mencoba yang namanya narkoba. Karena sekali saja mencoba sudah terbuka lebar untuk menjadi pecandu. Bila sudah terjerumus menjadi pecandu, dampak kerusakan sangat parah bagi kesehatan penggunanya, bahkan bisa mengakibatkan penggunanya menjadi gila seumur hidup, membawa kematian, dan hingga bisa terinfeksi penyakit HIV/AIDS.
Mengingat jumlah pecandu narkoba di Tanah Air tiap tahun terus meningkat, pemerintah perlu memperbanyak pembuatan tempat rehabilitasi. Sebab bila pengguna ini dipidana lalu dimasukkan ke lembaga pemasyaratan campur dengan pengedar atau gembor narkoba, maka besar kemungkinan bukannya mereka sembuh dari ketergantungan narkoba, tapi naik kelas jadi pengedar narkoba. (*)
Tajuk 21 Jan 2015
Menagih Jokowi Benahi Perbatasan
Presiden Joko Widodo memulai lawatannya ke Provinsi Kalimantan Barat Selasa (20/1). Kunjungan kerja mantan Gubernur DKI Jakarta yang direncanakan berlangsung sampai hari ini membuat warga Bumi Khatulistiwa patut bangga sekaligus bersyukur. Karena inilah kali pertama Jokowi selaku Presiden ke-7 RI menginjakkan kakinya ke Kalbar.
Terakhir Jokowi berkunjung ke Pontianak dan sekitarnya selaku calon presiden berpasangan dengan Jusuf Kalla saat masa kampanye pilpres Juni 2014 silam, termasuk di antaranya menyempatkan diri berkunjung ke kantor Tribun Pontianak. Saat itu dalam kampanyenya, Jokowi antara lain memang berjanji akan membangun wilayah perbatasan.
Seperti persoalan di kebanyakan wilayah perbatasan, pembangunan ekonomi di daerah terluar dari Kalimantan Barat juga jauh tertinggal dibanding negara tetangga. Karenanya, saat itu Jokowi menjanjikan pemeratan pembangunan di wilayah perbatasan Kalimantan Barat bekerja sama dengan gubernur untuk membangun perbatasan agar tidak kalah dengan Malaysia.
Kini janji itu kembali disampaikan Jokowi selaku kepala pemerintahan dengan menjanjikan akan mengganggarkan dana Rp 1 triliun untuk perbatasan. Presiden juga akan melakukan pelebaran jalan di perbatasan. "Di perbatasan juga akan dibangun Dry Port atau pelabuhan darat. Selanjutnya akan ada pembangunan rel ketera api dimulai tahun ini," kata Presiden
kepada wartawan usai meresmikan Masjid Raya Mujahidin, Pontianak, kemarin.
Pembenahan wilayah perbatasan itu akan dimulai dari pintu perbatasan Entikong tahun ini. Mengapa dimulai dari Entikong, kata Jokowi yang dijawabnya sendiri, karena tahun ini kita ingin merubah total yang namanya kawasan perbatasan. Selain pembangunan pelabuhan perbatasan, semua jalan akan diperbesar, untuk memberikan sebuah etalase bahwa negara kita mampu melakukan itu.
Komitmen Presiden Jokowi itulah yang ditunggu-tunggu masyarakat Kalbar, terutama bagi masyarakat yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia Timur. Sebab selama ini, masyarakat perbatasan merasa kurang diperhatikan, terutama dari segi infrastuktur dan kesehatan. Padahal, sudah banyak pejabat negara Indonesia, mulai dari anggota DPR/DPD, para menteri yang berkunjung ke perbatasan.
Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun pernah mengunjungi masyarakat perbatasan Entikong tahun 2006. Menurut catatan Tribun, penanaman batu pertama rencana pembangunan dry port sudah empat kali dilakukan. Toh realisasinya sampai sekarang masih nol. Kunjungan para pejabat pusat itu belum ada membawa perubahan bagi kesejahteraan mereka.
Sampai kemudian muncul sindiran di kalangan masyarakat perbatasan, 'hanya malaikat yang belum berkunjung ke perbatasan'. "Yang belum mengunjungi kami hanya malaikat," cetus Ketua Dewan Adat Dayak masyarakat perbatasan Entikong, Dameanus Asia Sidot Dameanus saat diskusi dengan delegasi MPR di Gedung UP3LB dekat Pos Pemeriksaan Lintas Batas, Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat, Kamis (27/11/2014).
Karena itu kita menunggu langkah kongkret pemerintahan Jokowi untuk merealisasikan komitmennya tersebut, termasuk membenahi infrastruktur jalan negara yang sudah bertahun-tahun rusak berat di Sanggau, maupun di wilayah perbatasan Sambas, jembatan yang rusak, perbaikan sekolah. Jangan sampai anak-anak kita di perbatsan khususnya Entikong justru merasa lebih nyaman di negeri tetangga sebelah.
Dengan melihat langsung ke wilayah perbatasan di Entikong dan meninjau areal yang akan diperuntukkan pembangunan dry port atau pelabuhan darat yang dijadwalkan hari Rabu ini, semoga Presiden Jokowi segera tergerak hatinya untuk segera mengucurkan dana Rp 1 triliun yang dijanjikan tersebut.
Dengan dibangunnya wilayah perbatasan seperti layaknya beranda depan atau etalase negara, tentu perekonomian di sana akan menggeliat, sehingga kesejahteraan masyarakat di sana meningkat Semoga. (*)
Tajuk 19 Jan 2015
Genderang Perang terhadap Narkoba
S ikap tegas pemerintahan Jokowi-JK mengeksekusi mati enam terpidana gembong narkoba Minggu dinihari kemarin mendapat apresiasi banyak kalangan. Penolakan pemberian grasi yang diikuti eksekusi mati menunjukkan kuatnya komitmen pemerintah dalam mengatasi peredaran narkoba yang telah meresahkan dan sangat membahayakan masyarakat.
Melalui eksekusi mati 5 WNA dan 1 WNI terpidana narkotika itu, pertama ingin memberikan sinyal kepada semua pihak bahwa pemerintah Indonesia tidak main-main dengan para pengedar dan produsen narkotika. Kedua, memberikan pesan kepada masyarakat betapa bahaya yang ditimbulkan dari peredaran narkotika.
Ketua Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Henry Yosodiningrat menilai hukuman mati ini manusiawi. Ia membandingkan dengan berapa banyak korban yang akan jatuh bila gembong narkoba dibiarkan bebas. Narkoba yang mereka sebarkan itu menyebabkan kematian.
Mengutip laporan yang diterima Presiden Joko Widodo, sedikitnya 4,5 juta masyarakat Indonesia telah menjadi pemakai narkoba. Jumlah tersebut sama dengan jumlah total penduduk Singapura. Dari jumlah itu, 1,2 juta sudah tidak bisa direhabilitasi karena sudah sangat parah dan antara 30 sampai 40 orang setiap harinya meninggal dunia karena narkoba.
Apresiasi juga disampaikan Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia Cabang Jakarta Raya (Papdi Jaya) dr Ari Fahrial Syam di Jakarta, seperti dikutip Antara. Sebagai seorang praktisi kesehatan, Ari setiap waktu melihat ada saja korban yang datang ke rumah sakit akibat narkoba. Diharapkan, eksekusi mati ini dapat membuat jera para bandar bahwa saat ini Indonesia bukan lagi surga buat penyebaran narkoba.
Meskipun eksekusi mati tersebut mendapat sorotan internasional, khususnya dari Belanda dan Brasil yang langsung menarik Duta Besarnya setelah pemerintah Indonesia mengabaikan permohonan kedua negara tersebut untuk mengampuni warganya yang dieksekusi di Nusakambangan, Pemerintah Indonesia tidak boleh kendur.
Indonesia bisa memahami sikap dua negara yang tidak suka dengan pelaksanaan hukman mati. Tapi, mengutip Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, mereka harus juga paham bahwa ini masalah kedaulatan, penegakan hukum dan kejahatan narkoba yang Indonesia harus derita. Kalaupun ada dampak terhadap hubungan bilateral, menurutnya, hanya sesaat.
Dukungan juga disampaikan DPR. Menurut Anggota DPR RI dari fraksi Golkar, Firman Subagyo, baik Brasil dan Belanda harus menjunjung tinggi proses hukum yang ada di negara masing-masing. Karena narkoba adalah musuh bersama dan akan merusak generasi bangsa. Apakah Brasil dan Belanda akan rela kalau bangsanya dihancurkan karena narkoba?
Karena itulah, kita mendukung penuh kebijakan 'Gedung Bundar' sebutan kantor pusat Kejaksaan Agung yang kian kencang menabuh genderang perang terhadap narkotika. Dari markas Jaksa Agung itu, Jaksa Agung Prasetyo kemarin menyatakan segera menyiapkan gelombang berikutnya untuk mengeksekusi mati para gembong narkoba. "Semua akan kita laksanakan setelah masalah hukumnya tuntas. Pasti dieksekusi terpidana mati juga yang belum?" cetus Prasetyo di kantornya, Minggu (18/1). Sejauh ini, Presiden Jokowi sudah menolak permohonan grasi 64 terpidana mati kasus narkoba.
Sebagai "racun" yang bersifat adiksi (ketagihan) sehingga merusak bangsa ini, komitmen pemerintah memang harus tinggi terhadap pemberantasan narkoba. Hal itu mesti dilakukan, tidak saja dengan menolak grasi bagi terpidana mati, tetapi secara terus-menerus melakukan razia untuk mencegah beredarnya narkoba.
Badan Narkotika Nasional juga harus lebih aktif memberantas penyebaran narkoba di masyarakat. Misalnya, seperti diusulkan rohaniawan Romo Benny Susetyo, BNN bekerja sama dengan para pembuat film membuat karya film yang memperlihatkan kengerian penggunaan narkoba. Sebab publik akan cepat ingat dengan adanya media film. Hal itu bisa menjadi salah satu kampanye masif untuk mengatasi masalah narkotika. (*)
Tajuk 17 Jan 2015
Harga BBM Turun Ekonomi Membaik
P emerintah kembali mengumumkan harga bahan bakar minyak (BBM) premium dan solar turun. Kali ini harga harga BBM premium turun menjadi Rp 6.600 per liter dan solar Rp 6.400 per liter. Penurunan ini merupakan kali kedua selama Januari 2015. Sebelumnya, mulai 1 Januari 2015 harga BBM Premium turun dari Rp 8.500/liter menjadi Rp 7.600/liter. Sementara Solar turun dari Rp 7.500/liter menjadi Rp 7.250/liter.
Kendati diumumkan Presiden Jokowi Jumat (16/1), harga tersebut baru mulai berlaku pukul 00.00, Senin (19/1/2015). Jeda waktu waktu dua hari diberikan agar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) bisa menghabiskan stok BBM bersubsidi yang sekarang ada. Dengan begitu, maka Pertamina akan terhindar dari kerugian dari penurunan harga BBM bersubsidi ini.
Harga Premium dan Solar kini memang naik-turun setelah pemerintah merombak kebijakan subsidi BBM. Premium sudah tidak lagi disubsidi sehingga harganya mengikuti mekanisme pasar. Sedangkan Solar masih diberi subsidi tetap Rp 1.000/liter. Penurunan harga ini dilakukan berdasarkan review yang dilakukan pemerintah terhadap perkembangan harga minyak dunia.
Harga minyak dunia memang terus mengalami penurunan hingga menyentuh US$ 45 per barel. Padahal, dalam asumsi yang diajukan dalam RAPBN-P 2015, harga minyak diasumsikan US$ 70 per barel. Karena itulah pemerintah kembali menurunkan harga BBM. Sebab harga minyak dunia menjadi salah satu indikator perhitungan harga jual BBM, selain rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Banyak yang bertanya, kenapa harga BBM naik turun dengan cepat? Mengapa pemerintah terburu-buru menaikkan harga BBM premium dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 per liter pada 18 November 2014? Bukankah kenaikan harga tersebut telanjur menyebabkan "kerusakan" ekonomi berupa harga-harga sembako dan angkutan naik, inflasi 2014 mencapai 8,36 persen? Inflasi tahun 2013 sebesar 8,38 persen ketika pemerintah juga menaikkan harga BBM.
Setidaknya ada dua alasan, pemerintahan Jokowi mengambil kebijakan tersebut. Pertama seperti disampaikan Tony Prasetiantono Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM, "Sesudah Harga BBM Diturunkan" (Kompas, 5/1), pemerintah harus menghentikan "kegilaan" subsidi BBM pada 2014 yang jika dibiarkan, angkanya sudah tidak masuk akal: sekitar Rp 250 triliun.
Angka ini sulit ditoleransi sehingga menimbulkan persepsi negatif oleh pasar, yang terekspresikan melalui pelemahan rupiah. Jika pemerintah membiarkan kondisi ini berlarut-larut, kepercayaan pasar terhadap kondisi fiskal dan kredibilitas pemerintah bakal runyam. Dampaknya bisa berupa pelarian modal, terutama ke Amerika Serikat yang perekonomiannya sedang bagus.
Kedua, meski harga minyak dunia sudah meluncur jatuh dari 105 dollar AS per barrel (Juni 2014) ke 80 dollar AS per barrel (Oktober 2014), sulit membayangkan penurunan harga masih terus berlanjut. Bahkan, sekarang pada level yang tak terbayangkan, 45 dollar AS per barrel. Saat pemerintah menaikkan harga BBM pada 18 November 2014, masih ada keyakinan kuat harga minyak dunia bakal kembali ke level "normal", yakni 80 dollar AS per barrel.
Penyebab harga minyak dunia terus anjlok, karena dunia kelebihan pasokan minyak 2 juta barrel per hari. Apalagi, ditemukan cadangan minyak nonkonvensional di AS berupa shale oil, yakni minyak yang diperoleh dari memanaskan bebatuan di tiga negara bagian AS, Colorado-Utah-Wyoming, sebanyak 1 triliun barrel, atau empat kali lipat cadangan minyak Arab Saudi.
Datangnya revolusi energi tersebut diyakini akan memberikan angin segar terhadap perekonomian Indonesia, yang pada masa sebelumnya amat terbebani oleh tingginya harga minyak dunia. Satu masalah besar ini ternyata justru dapat diatasi secara tidak terduga. Dengan harga minyak bakal rendah, perekonomian dunia akan tumbuh, dan akhirnya kesejahteraan umat manusia akan meningkat. Selagi mendapat momentum harga minyak dunia rendah, serta prospek ke depan juga tampaknya bakal rendah, pemerintah memang sebaiknya melepas subsidi BBM. (*)
tajuk 12 Jan 2015
Politik Aklamasi
D alam waktu dekat, beberapa partai akan menggelar kongres untuk memilih ketua umum periode 2015-2020. Antara lain Partai Demokrasi Indonesia - Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat. Megawati Soekarnoputri yang dipercaya menjadi Ketua Umum PDI P sejak era Orde Baru (1993) telah diminta kembali oleh para kader untuk maju sebagai Ketua Umum PDIP periode mendatang.
Di depan kader-kader PDIP dan sejumlah tokoh nasional termasuk Presiden Jokowi Widodo yang juga kader PDIP dan Wapres Jusuf Kalla yang menghadiri HUT ke-42 PDIP di Jakarta, Sabtu (10/1), Mega menegaskan menerima dengan baik keinginan dari para kader partai yang meminta dirinya untuk melanjutkan kepemimpinan di PDI Perjuangan pada periode 2015-2020.
"Ketika Rapat Kerja Nasional Partai ke IV, para peserta Rakernas meminta saya, untuk kembali memimpin PDI Perjuangan pada periode 2015-2020 yang akan datang, dengan penuh haru, saya menerima tugas tersebut," kata putri sulung Bung Karno itu seperti diberitakan koran ini kemarin.
Meski banyak pihak yang mengkritik praktik politik aklamasi dalam setiap suksesi kepemimpinan partai, majunya kembali Megawati sebagai calon ketua umum diyakini para kader muda PDIP tidak akan merusak proses regenerasi di tubuh partai itu.
Seperti disampaikan kader muda PDIP, Maruarar Sirait. Putra politikus senior PDIP, Sabam Sirait itu menuturkan regenerasi tidak hanya bisa dilihat dari posisi ketua umum partai, tetapi juga dalam mendorong regenerasi di tiga tempat, yakni pemerintah, kepengurusan partai, dan legislatif.
Hal tersebut telah dibuktikan dengan baik oleh Megawati, dengan penunjukan Joko Widodo sebagai calon presiden kala pemilihan presiden. Lalu di DPR ada Rieke Dyah Pitaloka, pemerintahan ada Ganjar Pranowo, Tri Rismaharini, di kepengurusan ada Hasto Kristiyanto. Itu semua, kata Maruarar, anak muda.
Merebaknya politik aklamasi bukan hanya terjadi pada parpol peninggalan Orba, seperti PDIP dan Partai Golkar versi Munas IX di Bali yang menetapkan Aburizal Bakrie secara aklamasi,tapi sudah menjalar pula pada partai modern. Antara lain Muktamar PKB di Surabaya pada 1 September 2014, yang telah menetapkan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB, Partai Gerindra yang telah menetapkan secara aklamasi Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum.
Terlepas dari sahih tidaknya pendapat kader muda PDIP, politik aklamasi mengutip Bambang Arianto, mahasiswa S2 Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM (Bpost, 9/1/2014), merebaknya praktik aklamasi menunjukkan jika partai kerap menampilkan suksesi kepemimpinan semu. Fenomena politik aklamasi menandai minimnya proses institusionalisasi (pelembagaan) demokrasi internal kepartaian.
Ada beberapa penyebab munculnya politik aklamasi di antaranya: Pertama, masih terlembaganya budaya patronase dan kuatnya cengkeraman figur-figur tua pada pucuk kepemimpinan partai. Sebut saja, di PDI-Perjuangan ada sosok Megawati, Aburizal Bakrie di Partai Golkar, Prabowo Subianto di Partai Gerindra, Surya Paloh di Partai Nasdem, Wiranto di Partai Hanura, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Partai Demokrat.
Artinya, parpol saat ini tidak lebih dari sekadar institusi pemuja para figur ketimbang ideologi. Eksesnya, fenomena ini dapat memunculkan jejaring pragmatisme politik. Sebab, elektabilitas parpol akhirnya kalah jauh ketimbang figur politiknya. Sosok figur akhirnya dianggap lebih penting ketimbang platform apalagi ideologi parpol.
Kedua, fenomena politik aklamasi akan membuat partai semakin mandul dalam melahirkan sosok kepemimpinan muda organik yang berasal dari akar rumput. Kepemimpinan organik yakni kepemimpinan yang berasal dari kader muda yang telah merangkak dari bawah sebagai sosok aktivis, ideolog partai, dan kerap berjuang untuk kepentingan rakyat. Karena itu, partai hendaknya dapat menghindari praktik-praktik aklamasi dan beralih kepada model meritokrasi kepemimpinan. (*)
Langganan:
Postingan (Atom)
