Membelah Kalbu

Apresiasi untuk Polisi Batam

2010-09-06T09:57:00.000-07:00

Pembunuh Acai Ditangkap

KEPOLISIAN Barelang menepati janjinya untuk bisa menangkap pembunuh Acai alias Dedi, bos pengusaha sembako di SP Plaza Kecamatan Sagulung sebelum lebaran tiba. Pada H-4 lebaran, atau tepatnya Senin kemarin tim gabungan Densus 88 Antiteror dan Polresta Barelang berhasil meringkus dua orang yang diduga terlibat perampokan dan pembunuhan terhadap Acai, Selasa (31/8/2010) malam.

Seorang tersangka warga sipil bernama Kisro ditangkap di Jakarta. Yang mengejutkan, seorang tersangka lainnya berinisial Bar yang ditangkap di Barelang diduga anggota TNI. Pria terakhir ini kemarin masih menjalani pemeriksaan di markas Detasemen POM Angkatan Darat di Baloi, Batam. Bersama Bar diamankan sepeda motor Honda Tiger yang dipakai untuk memboncengkan Kisro mengeksekusi korban.
Seperti diberitakan koran ini, bapak dua anak itu dihabisi nyawanya dengan cara ditembak dari jarak dekat di depan toko miliknya di SP Plaza, saat hendak pulang ke rumahnya di Jodoh. Di tubuh korban terdapat empat buah lubang, dua di belakang dan dua lagi di perut depan. Dari keempat lubang itu, dua di antaranya yakni di bagian belakang merupakan lubang masuk peluru, sedangkan dua di bagian perut adalah lubang tembus.
Kita berikan apresiasi terhadap pihak kepolisian yang berhasil meringkus tersangka pelaku pembunuhan Acai, sepekan setelah perampokan bersenjata api tersebut. Tertangkapnya tersangka pembunuh Acai yang sudah empat kali dirampok itu cukup melegakan masyarakat Batam, khususnya keluarga korban.
Sebab seperti diketahui, tewasnya Acai di tangan perampok membuat pedagang SP Plaza ikut-ikutan geram sekaligus ketakutan. Para pedagang mengaku waswas. Mereka takut peristiwa itu bisa saja terjadi dan dialami pengusaha sembako lainnya. Sehingga sebagian toko lebih memilih cepat menutup tokonya dibanding dari hari-hari biasanya. Apalagi perampok bertindak sadis membunuh korbannya menggunakan senjata api.
Ditambah lagi dalam lima bulan terakhir ini aksi perampokan cukup meresahkan masyarakat Batam. Terlihat dari data yang dihimpun berikut: pencuri membobol Pegadaian UPC Dapur 12, kerugian Rp 1,3 miliar (17/5), pencuri menggasak Rp 60 juta dan 800 dolar Singapura di komplek pertokoan Aviari (21/6), pencoleng membobol rumah Perumahan Mukakuning Paradise
Kerugian 250 juta (24/7), perampokan pegadaian UPC Kurnia Djaya Batam Centre, kerugian Rp 200 juta (2/8).
Pascapenangkapan pembunuh Acai, Kapolda Kepri Brigjen Pudji Hartanto mengimbau masyarakat untuk tidak resah lagi. "Tersangka sudah berhasil kita tangkap dan warga tidak perlu khawatir lagi. Silahkan beraktifitas sebagaimana biasanya," kata Kapolda Brigjen Pudji Hartanto saat jumpa pers terkait penangkapan Kisro kemarin.
Sehubungan dengan adanya dugaan keterlibatan seorang tersangka yang diduga anggota TNI, kita berharap pihak aparat keamanan, khususnya Denpom mengusut tuntas kasus ini. Seberapa pun keterlibatan oknum TNI itu dalam tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat harus ditindak, dan diproses BAPnya untuk dilimpahkan ke Mahkamah Militer.
Siapa tahu dari penyidikan dua tersangka pelaku perampokan ini bisa terungkap kasus-kasus perampokan sebelumnya di Batam. Kedua tersangka pelaku perampokan Acai ini harus diberikan hukuman yang setimpal untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan lainnya. (*)
Corner, 7 September 2010

Ketika DPR Miskin Nurani

2010-09-05T09:23:00.000-07:00

ENTAH karena bingung dan sudah kehabisan kata-kata atau argumen untuk pembenaran rencana membangun gedung baru super mewah layaknya fasilitas hotel berbintang, alasan anggota DPR yang ngotot ingin punya gedung baru terus berubah-berubah. Namun tetap saja alasan yang dipakai sulit diterima akal publik, karena argumennya cenderung mencari-cari dan mengada-ada.
Misalnya tentang alasan keberadaan kolam renang yang rencananya dibangun di lantai 36 gedung barusenilai Rp 1,6 triliun itu. Seperti dikutip koran ini, anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR asal Fraksi Demokrat, Michael Watimena berdalih, pembangunan kolam renang itu untuk menyerasikan dengan taman yang berada di lantai paling atas.
Namun, belum sampai satu jam alasan itu dilontarkan di forum diskusi bertajuk "Gedung Baru dan Nurani yang Hilang" di Jakarta, Sabtu (4/9), Watimena memberikan alasan yang berbeda. Dengan kolam renang berada di lantai teratas, maka airnya bisa digunakan jika terjadi kebakaran. Alasan itu sontak membuat pengunjung terkesima. Ini semakin menunjukkan kedangkalan cara berpikir wakil rakyat tersebut.
Sejauh ini memang tidak semua anggota DPR setuju atas rencana pembangunan gedung baru DPR tersebut. Tetapi anggota DPR yang setuju, termasuk Ketua DPR Maruzuki Alie terus bersuara lantang bersuara melalui media untuk memuluskan rencana pembangunan gedung baru DPR. Beribu alasan mereka cari. Mereka seperti tak punya nurani ketika rakyat justru tengah menanggung banyak derita, dan seperti bisu dan tuli tak karena tak mau mendengar kritikan dan kecaman publik, yang menolak rencana itu karena masih banyak persoalan yang membelit bangsa ini yang lebih urgen.
Di tengah perekonomian nasional yang belum begitu membaik, disertai tingkat kemiskinan di tengah masyarakat yang masih relatif tinggi, anggota DPR yang sudah digaji tinggi. dengan seabrek fasilitas ternyata masih dirasa belum cukup. Mereka malah akan membangun gedung baru senilai Rp 1,6 triliun yang dilengkapi kolam renang, fasilitas spa, kebugaran/fitness centre, dan fasilitas rekreasi lainnya.
Setiap satu anggota DPR nantinya akan mempunyai ruang kerja sendiri seluas 120 meter.
Memang harus diakui manusia kini banyak yang mengaku diri pintar dan modern, namun alpa jika mereka sesungguhnya masih miskin dalam hal kesadaran dan kedewasaan. Tak ayal, carut-marut kehidupan berbangsa ini terjadi tak lepas dari ketidakpekaan terhadap sekitar (lingkungan dan masyarakat) dan ketidakmampuan menata diri sendiri secara proporsional, yakni menempatkan hak dan kewajiban.
Sebab, seringkali jika seseorang mengorek orang lain maka yang dikemukakan adalah "pendekatan kewajiban". Sementara, jika yang dibahas adalah kepentingan pribadi maka yang dipakai justru "pendekatan hak". Namun khusus rencana pembangunan gedung baru DPR, pendekatan hak yang dipakai sebagian anggota DPR itu sudah kebablasan. Kesempatan untuk introspeksi atau mengkritik diri sendiri hilang, namun kritik pada pihak lain tak henti-hentinya dilakukan.
Namun bagaimanapun kita masih berharap ada kesadaran baru DPR untuk mendengarkan kritikan yang bertubi-tubi dilancarkan oleh berbagai pihak atas rencana pembangunan gedung baru DPR. Hari raya Idul Fitri atau Lebaran yang tinggal beberapa hari lalu semoga Allah menggugah kesadaran para wakil rakyat untuk lebih menyejahterakan puluhan juta rakyat yang diwakilinya yang masih dalam keadaan miskin, papa, dan tunakarya, dengan membatalkan rencana membangun gedung baru tersebut. (*)

Tajuk Tribun Senin, 6 September 2010

Bahaya Status Mudik di FB

2010-09-05T09:22:00.002-07:00

RITUAL mudik atau tradisi pulang kampung sudah dimulai. Mudik telah menjadi moment yang bernilai untuk merajut solidaritas sosial, antara lain melalui saling memaafkan dan menyatu kembali dalam basis komunitas; saudara, kerabat, handai taulan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, khususnya jejaring sosial Facebook dan Twitter, masyarakat pun terbiasa untuk menuliskan statusnya di Facebook atau Twitter, apa yang difikirkannya, apa yang dikerjakannya atau pun keberadaannya, termasuk keberadannya sedang mudik.
Menuliskan status dalam jejaring sosial sah-sah saja. Karena itu bisa menjadi pemantik untuk memancing komentar kerabat atau teman sehingga terjadi komunikasi sosial yang akan semakin mempererat silaturahmi di dunia maya. Akan tetapi berhati-hatilah memposting status di Facebook atau Twitter ketika akan mudik, karena status Anda bisa mengundang pencuri menyatroni rumah.
Seperti dilansir koran ini kemarin mengutip imbauan dari Kapolrestabes Bandung, Jabar, Kombes Jaya Subriyanto, bahwa pelaku kejahatan terutama pencuri kini banyak yang memantau jejaring sosial untuk mengetahui situasi sasarannya. Di musim mudik seperti sekarang, sasaran mereka adalah rumah-rumah yang ditinggalkan para penghuninya untuk pulang kampung. Biasanya pelaku kejahatan pencuri, punya tugas masing-masing. Ada yang mencari calon korbannya via jejaring sosial dan ada yang bertugas di lapangan
Modusnya biasanya para pelaku apabila telah mengetahui jika sasarannya akan mudik, mereka akan mudah mencari lokasi keberadaan rumah. Sebab pada akun profil, biasanya dicantumkan data-data pribadi seperti alamat atau nomor telepon. Jika tidak ada alamat, bisa saja pelaku mencarinya dengan menghubungi nomor telepon atau berpura-pura menjadi teman.
Memang, memposting status tentang kegiatan dan kehidupan pribadi terkadang mengasyikkan, termasuk memberitahukan keberadaan Anda dengan fitur berbasis lokasi seperti Foursquare atau Facebook Places. Tapi sikap waspada tetaplah diperlukan karena jika lalai, status tersebut bisa mencelakakan Anda.
Sebab dengan mempublish keberadaan Anda kepada orang lain sama artinya dengan memberitahukan bahwa Anda sedang tidak berada di rumah. Apalagi jika Anda tetap menyalakan lampu rumah, ini semakin menegaskan kepergian Anda. Di Indonesia sendiri, seperti kita tahu pihak kepolisian rajin mewanti-wanti guna memastikan keamanan rumah setiap warga bila ditinggal mudik. Biasanya pesan tersebut diumumkan melalui spanduk atau selebaran.
Soal tradisi mudik ini ternyata bukan hanya monopoli masyarakat Indonesia. Di luar negeri pun ada. Contohnya kepolisian Texas, Amerika Serikat juga mengingatkan warga untuk tidak memasang status tentang bepergian di situs jejaring sosial. Karena orang akan dapat melacak dan tahu Anda tidak di rumah. "Sebaiknya tidak terus-menerus memberitahu orang lain tentang kepergian Anda," ujar Letnan Polisi James Garrett seperti dilansir detikinet dari Caller, Senin (30/8/2010).
Garrett mengaku dirinya memang belum pernah menangani kasus yang melibatkan akun jejaring sosial sebagai penyebab terjadinya perampokan. Namun dia mengingatkan, selalu ada orang-orang yang memanfaatkan kebebasan berbagi informasi di internet untuk hal buruk. Karena itulah, demi keselamatan, bagi Anda yang berencana mudik atau meninggalkan rumah dalam waktu cukup lama, ada baiknya mengikuti saran di atas.
Ingat pesan Bang Napi yang sering muncul di program sergap sebuah stasiun televisi swasta; Kejahatan terjadi bukan hanya dikarenakan adanya niat dari pelakunya, tetapi karena adanya kesempatan. Waspadalah...waspadalah!. Ya, kesempatan itu akan muncul kalau kita memposting status di jejaring sosial internet tentang keberadaan kita sedang mudik (*)

Tajuk Tribun Batam, 4 September 2010

Mutualis Simbiosis Indonesia-Malaysia

2010-09-05T09:22:00.001-07:00

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya Rabu malam (1/9) memberikan statemen resmi sikap pemerintah atas memanasnya hubungan antara Indonesia dengan Malaysia dalam dua pekan terakhir. Inilah sikap resmi pemerintah yang ditunggu-tunggu oleh publik dan DPR yang selama ini tidak puas atas pernyataan dan diplomasi yang telah ditempuh oleh Menlu dan beberapa menteri terkait.
Dalam pidatonya di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Presiden SBY menegaskan akan lebih mengutamakan diplomasi dan menyatakan sikap serta harapannya agar pemerintah Malaysia juga dapat bersungguh-sungguh menyelesaikan krisis kedua negara serumpun ini. Karena SBY menyiratkan adanya hubungan mutualis simbiosis antara kedua negara dan rakyat negeri jiran serumpun tersebut. Hubungan Indonesia dan Malaysia memiliki cakupan yang luas, yang semuanya berkaitan dengan kepentingan nasional, kepentingan rakyat kita.
Misalnya, ada sekitar 2 juta tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia, di perusahaan, di pertanian, dan di berbagai lapangan pekerjaan. Ada sekitar 13 ribu pelajar dan mahasiswa Indonesia menuntut ilmu di Malaysia dan sekitar 6000 mahasiswa Malaysia di Indonesia. Wisatawan Malaysia yang berkunjung ke Indonesia adalah ketiga terbesar dengan jumlah 1,18 juta orang, dari total 6,3 juta wisatawan mancanegara.
Bahkan investasi Malaysia meningkat di Indonesia 5 tahun terakhir (tahun 2005-2009) adalah 285 proyek investasi, berjumlah US$ 1.2 miliar, dan investasi Indonesia di Malaysia berjumlah US$ 534 juta. Jumlah perdagangan kedua negara telah mencapai US$ 11,4 Miliar pada tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan ekonomi Indonesia - Malaysia sungguh kuat.
Memang harus diakui semakin memanasnya hubungan Indonesia dengan Malaysia, sempat memunculkan kekhawatiran akan berimbas pada hubungan ekonomi kedua negara.Para investor sempat waswas. Karena, selama ini, hubungan bisnis dan perdagangan antara Indonesia dengan Malaysia cukup bagus dan terus berkembang. Bahkan, diinformasikan bahwa dalam neraca perdagangan dengan Malaysia, terjadi surplus di pihak Indonesia.
Sehingga, dalam kaitan ketegangan hubungan politik antara Indonesia dengan Malaysia, masih dinuansakan untuk tak berimbas ke hubungan ekonomi. Untuk itulah, bisa dipahami kalau pemerintah kemudian cenderung hati-hati dalam menyikapi perkembangan tuntutan sebagian masyarakat Indonesia, yang diekspresikan dengan berbagai aksi unjuk-rasa di berbagai daerah. Bahkan, dalam hal memberikan pernyataan pun, pejabat pemerintah kita terkesan sangat hati-hati.
Dari sisi Malaysia, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak sempat menyinggung aspek ekonomi ini, dengan melontarkan pernyataan yang bernada ‘ancaman’ terkait dengan keberadaan TKI di Malaysia yang jumlahnya cukup besar. Namun kita sebenarnya juga tahu, di balik pernyataan itu, ada terbersit kekhawatiran dari pemerintah Malaysia kalau mereka secara ekstrem, harus hidup tanpa TKI. Karena, secara riil, banyak peran TKI dalam mengembangkan dan ikut menjalankan roda perekonomian di Malaysia. Belum lagi bicara investasi Malaysia di Indonesia.
Terlepas dari itu semua, kita memang berharap bahwa krisis politik Indonesia dengan Malaysia bisa segera berakhir semangat saling menghormati, dengan kerendahan hati untuk saling memahami kepentingan masing-masing negara. Apa pun, tak akan ada yang diuntungkan ketika dua negara berseteru, apalagi kalau sampai terjadi perang.
Bila kita cermati, perang demonstrasi, perang pernyataan, opini antara Indonesia-Malaysia, yang dipicu insiden penahanan tiga petugas patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, sebetulnya hanya menyangkut satu isu, yakni problem perbatasan. Karena itu kita percayakan saja penyelesaiannya melalui Government to Government , dan pelaku bisnis kedua negara tetap melakukan aktivitas bisnis dan perdagangan atas dasar prinsip saling menguntungkan. (*)

Tajuk Jumat, 3 September 2010

Waspadai Gratifikasi Menjelang Lebaran

2010-09-05T09:21:00.000-07:00

MENJELANG Idul Fitri atau lebaran, dan juga hari besar keagamaan lainnya seperti Natal, sebagian masyarakat khususnya kalangan pengusaha mempunyai kebiasaan untuk mengirim parsel kepada relasi atau pejabat instansi pemerintah. Sehubungan dengan perayaan lebaran tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengimbau para penyelenggara negara dan pegawai negeri sipil (PNS) menghindari gratifikasi dalam bentuk apa pun, termasuk pemberian parsel.
Lembaga antikorupsi itu memperingatkan, pemberian hadiah atau uang yang terkait dengan jabatan maupun kewenangan penyelenggara negara dan PNS dikategorikan sebagai suap atau rasuah. Karena, penyelenggara negara atau PNS penerima hadiah tersebut bisa dipidanakan. Menurut Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Mochammad Jasin seperti dilansir dalam website KPK Senin (30/8) lalu gratifikasi bisa berbentuk apa saja. Di antaranya, uang, barang, diskon pembelian secara tidak wajar, Sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 B Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 juncto Nomor 20 Tahun 2001, gratifikasi kepada penyelenggara negara atau PNS dianggap suap jika berhubungan dengan jabatan. Juga, yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai penyelenggara negara. Karena itu, pejabat negara atau PNS diwajibkan untuk melaporkan gratifikasi tersebut kepada KPK. Pelaporan itu selambat-lambatnya dilakukan 30 hari setelah yang bersangkutan menerima gratifikasi.
Selanjutnya KPK akan menetapkan status gratifikasi itu, menjadi milik penerima atau negara. Sesuai dengan ketentuan UU tersebut, semua parsel yang diterima pejabat negara harus dilaporkan. Namun, parsel yang bernilai di bawah Rp 500 ribu bisa ditentukan sebagai milik penerima. Yang di atas itu akan dipertimbangkan oleh KPK, apakah menjadi milik negara atau penerima.
Imbauan atau lebih tepatnya peringatan untuk tidak menerima grafitifikasi itu sebenarnya bukanlah hal yang baru. Artinya, instansi pemerintah maupun swasta sudah lama paham dengan hal tersebut. Persoalannya sebagian masyarakat masih belum bisa menghentikan budaya memberikan bingkisan berupa parsel kepada para penyelenggara negara.
Karena itulah beberapa instansi pemerintah sudah mengumumkan soal larangan ini melalui media massa. Misalnya, Pertamina memasang iklan setengah halaman di harian Kompas beberapa waktu lalu berisi pengumuman larangan bagi pejabat Pertamina dari semua eselon baik di hulu maupun hilir untuk menerima pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatannya.
Kita juga memberikan apresiasi kepada Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan seperti diberitakan koran ini kemarin (1/9) yang telah menginstruksikan jajaran pejabat dibawahnya untuk tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun, termasuk parsel menjelang Idul Fitri 1431 Hijriah.
Kabag Humas Pemko Batam Yusfa Hendri menuturkan, bila sudah terlanjur diterima, kemudian merasa tidak enak untuk dikembalikan, maka hendaknya disalurkan kepada yang berhak menerima, misalnya ke panti asuhan atau orang yang tidak mampu. Sesuai ketentuan dari KPK, bila nilainya lebih dari Rp 500 ribu harus dilaporkan ke KPK.
Koran ini sependapat dengan lembaga superbodi itu yang menegaskan daripada memberi pejabat negara, lebih baik dana itu disalurkan kepada pihak-pihak yang lebih membutuhkan bantuan.Bertepatan dengan momen Lebaran, tentu akan lebih mulia dan tepat sasaran bila para pejabat negara yang seharusnya memberikan parsel kepada bawahan. Harga parsel paling tinggi pun sebaiknya Rp 500 ribu. (*)

Tajuk Tribun Batam, 2 September 2010

DPR Gagal Penuhi Harapan Publik

2010-09-05T09:20:00.002-07:00

DEWAN Perwakilan Rakyat berulang tahun ke-65 pada Senin (30/8). Memasuki usia ke 65 tahun DPR belum bisa memenuhi harapan masyarakat yang diwakilinya. Di usia yang tak lagi muda ini, kinerja DPR justru semakin tak memuaskan rakyat. Awalnya, ketika hasil pemilu 2009 menunjukkan 80 persen anggotanya wajah baru, ada perubahan kinerja DPR menjadi baik. Namun kenyataannya secara individu maupun kelembagaan tidak tampak, justru kinerjanya menurun drastis.
Perilaku malas sebagian besar anggota DPR sejak awal menjabat turut memicu berkurangnya kepercayaan publik. Banyak anggota DPR yang kerap absen mengikuti rapat, baik rapat komisi maupun rapat paripurna. Bahkan, tepat di hari ulang tahunnya, hanya 337 dari 560 anggota Dewan yang menghadiri Sidang Paripurna.
Kondisi ini diperparah dengan buruknya produktivitas DPR dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Seperti diakui sendiri oleh Ketua DPR Marzuki Alie dalam rapat paripurna memperingati HUT ke-65 DPR bahwa fungsi legislasi dan pengawasan DPR masih mengecewakan. Hingga saat ini dari 70 rancangan undang-undang prioritas 2010 yang diajukan pemerintah, baru enam yang disahkan menjadi undang-undang. Ini belum termasuk kinerja komisi yang mengecewakan.
Kita merasakan, DPR secara umum gagal meraih kepercayaan dan dukungan masyarakat. Ada beberapa indikator yang menyebabkan DPR gagal memenuhi harapan publik. Misalnya, wakil rakyat yang semestinya ikut dalam perlawanan korupsi, ketika membahas RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang justru mengusulkan memangkas kewenangan KPK menyelidiki laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Beberapa fraksi meminta kewenangan menyelidiki atas laporan PPATK hanya kepada kepolisian dan kejaksaan. PPATK juga tidak diperbolehkan melakukan penyelidikkan. Padahal siapapun tahu, KPK dibentuk justru karena kepolisian dan kejaksaan dianggap gagal memberantas korupsi.
Sikap lainnya dari DPR yang dinilai tidak responsif terhadap aspirasi publik adalah ketika panitia seleksi calon ketua KPK berhasil memilih Busyro Muqoddas dan Bambang Wijayanto sebagai calon Ketua KPK dan mengajukannya ke Presiden. Untuk dapat terpilih sebagai ketua definitif KPK, keduanya harus menghadapi ujian terakhir melalui uji kepatutan dan kelayakan di depan Komisi III DPR.
Namun, meskipun publik mengapresiasi terpilihnya kedua praktisi hukum nasional yang tidak perlu diragukan kredibilitasnya itu, sejumlah anggota DPR justru berkata sebaliknya. Mereka cenderung bersikap diametral dengan akseptasi publik. Yakni muncul keinginan menolak kandidat yang disodorkan Presiden/ pansel tersebut, kedua memberikan batasan setahun untuk komisioner KPK yang akan terpilih. Padahal dalam Pasal 30 UU KPK, secara jelas disebutkan, DPR wajib memilin calon yang disodorkan DPR.
Dalam menjalankan fungsi penganggaran lebih parah lagi. DPR cenderung hanya memperjuangkan kepentingan sendiri. Para wakil rakyat yang terhormat di Senayan kurang menunjukkan rasa empati kepada rakyat yang diwakilinya dengan mengusulkan dana aspirasi, dana pembangunan daerah pemilihan, rumah aspirasi, dan terakhir dana pembangunan infrastruktur yang disesuaikan dengan daerah pemilihan anggota DPR RI.
Terbaru, DPR ngotot membangun gedung baru. Berbagai kritik dan kecaman yang dilontarkan berbagai elemen masyarakat tidak menyurutkan niat DPR untuk membangun gedung baru DPR berlantai 36 senilai Rp 1,6 triliun. Kepastian pembangunan gedung baru itu disampaikan oleh Ketua DPR di komplek DPR, Senin (30/8) lalu. Mereka seperti tak peduli dengan kondisi masyarakat yang sekarang sedang mengalami berbagai tekanan hidup yang semakin berat dan kompleks. (*)

1 September 2010

Hati-hati Produk Bermasalah

2010-09-05T09:20:00.001-07:00

MERAYAKAN Lebaran terasa belum lengkap tanpa dilengkapi hidangan makanan dan minuman di rumah. setiap rumah tangga akan menyediakan aneka hidangan makanan dan minuman untuk menyambut sanak saudara handai taulan yang bersilaturahmi di bulan Syawal. Moment ini pun dimanfaatkan oleh para pedagang di Batam, Tanjungpinang, Karimun dan sekitarnya untuk menangguk untung dari bisnis makanan dan minuman, baik yang berasal dari produk dalam negeri maupun impor dari Singapura dan Malaysia.
Sebagian memasarkan produk makanan dan minuman tersebut dalam bentuk parcel. Parcel menjadi salah satu komoditi yang banyak diminati masyarakat sebagai salah satu bentuk perhatian terhadap saudara, kolega dan sanak saudara. Hanya saja parcel yang beredar di pasaran perlu mendapat perhatian calon pembeli. Pasalnya isi parcel, khususnya yang berisi makanan, dikhawatirkan sebagian sudah kedaluarsa, dalam kondisi rusak atau mengandung bahan yang berbahaya bagi kesehatan, atau produk yang tidak disertai izin edar.
Disinilah diperlukan kewaspadaan dari konsumen sebelum membeli makanan dan minuman. Jangan sampai produk makanan minuman yang kita beli ternyata sudah kadaluarsa (expired) atau tidak berlabel. Para konsumen harus teliti dan kritis saat membeli . Mulai dari bentuk, warna, label dan kerusakan harus benar-benar diperiksa. Kewaspadaan penting mengingat parcel biasanya dibungkus dengan bahan khusus seperti plastik, sehingga konsumen tidak dapat mengeceknya lebih teliti. Apalagi ada oknum pedagang yang coba-coba bermain dalam kesempatan ini.
Untuk itulah, selain diperlukan kewaspadaan dari konsumen juga dibutuhkan pengawasan yang ketat dari pemerintah. Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu saat melakukan sidak di pasar mandiri Kelapa Gading Jakarta, Senin (30/8) berjanji akan melakukan pengawasan pada pelaku usaha yang tidak mematuhi kewajiban melindungi konsumen.
Pemerintah akan memperketat peredaran barang khususnya makanan dan miuman menjelang lebaran., serta menindak tegas pelaku usaha yang mengedarkan makanan yang kadaluarsa maupun makanan yang tidak memiliki label berbahasa Indonesia.
Peningkatan pengawasan juga dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pusat maupun BPOM di daerah bersama pemerintah daerah setempat. Menurut Kepala BPOM pusat, Kustantinah untuk mencegah beredarnya produk yang membahayakan konsumen, BPOM setiap hari akan turun dari pasar ke pasar.
Selama ini, BPOM telah melakukan pemeriksaan atas 1.482 kasus yang melibatkan rantai distribusi produk pangan dan obat-obatan. Setelah dilakukan pemeriksaan, 64,98 persen sarana distribusi tersebut memenuhi ketentuan, sisanya tidak memenuhi ketentuan. Kasus tersebut telah menyalahi prosedur dan berjumlah 519 kasus serta melibatkan rantai distribusi yang tidak sesuai prosedur
Saat ini kasus kadaluarsa menjadi kasus yang tertinggi. Ditemukan sekitar 846 produk yang kadaluarsa. Tertinggi kedua, berasal dari kasus pelanggaran terhadap izin edar 473 kasus. 364 item produk ditemukan dalam keadaan rusak serta 152 item tidak sesuai dengan ketentuan label yang diatur pemerintah sebagai kasus terbanyak berikutnya.
Pelaku usaha yang terlibat dalam kasus tersebut akan dikenakan sanksi administratif dan pidana. Dari tahun 2009 hingga Juli 2010, Tim Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM sudah melakukan proses justitia terhadap 65 kasus pelanggaran pidana dibidang pangan.
Nah apabila para pedagang eceran makanan dan minuman tidak ingin berurusan dengan petugas BPOM yang hari-hari ini gencar melakukan razia, jangan coba-coba memasarkan produk makanan dan minuman ringan yang sudah kadaluarsa, rusak produknya atau barang tanpa label. Sebab bisa-bisa akan terjaring razia. Selain barangnya akan disita, juga tidak menutup kemungkinan dikenai sanksi administrasi dan pidana. (*)

Corner, 31 Agustus 2010

Selesaikan Dulu Akar Persoalan

2010-09-05T09:19:00.000-07:00

HUBUNGAN Indonesia-Malaysia di tingkat publik, pasca penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia yang sedang bertugas mengamankan teritori laut Indonesia oleh polisi Malaysia, kian panas. Insiden tersebut telah menyulut emosi sebagian publik di Indonesia, dengan menggelar demo di berbagai daerah mengecam Malaysia, menginjak-injak dan membakar bendera Malaysia, bahkan sampai aksi anarkistis yang sangat kita disesalkan, yakni melempar tinja ke gedung Kedubes Malaysia di Jakarta.
Pada awalnya, publik di Malaysia tak peduli dengan insiden di perairan Tanjuingberakit, Bintan, Kepri, karena menganggap itu masalah negara. Mereka baru ikut tersulut emosinya sehingga gantian mendemo Indonesia di negaranya, dan menlu Malaysia Datuk Seri Anifah mengeluarkan travel advisory, yakni imbauan kepada warga Malaysia untuk tidak berkunjung ke Indonesia, setelah gedung Kedubes mereka di Jakarta dilempar dengan kotoran manusia.
Meminjam istilah Rektor UI Gumilar R Soemantri, yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia saat ini layaknya perselisihan kakak dan adik. Sedikit ada perselisihan itu biasa, tapi kita harus bisa berpikir jernih (Koran Tempo, 29/8). Karena itu, pemimpin kedua negara itu harus segera meredakan ketegangan yang terjadi di antara dua negara. Sebab jika dibiarkan, hal ini akan menambah rumit hubungan kedua negara serumpun.
Selanjutnya menempuh diplomasi dan menekan Malaysia untuk merundingkan akar persoalan yang selama ini sering memicu ketegangan hubungan di antara kedua negara, yakni belum adanya kesepakatan soal tapal batas teritori laut. Termasuk perairan tempat insiden penangkapan nelayan Malaysia dan tiga petugas KKP Indonesia di Tanjungberakit, Bintan yang sama-sama diklaim oleh Indonesia dan Malaysia masuk perairan mereka. Dalam hal ini, kedua negara sudah sepakat membahas tapal batas termasuk insiden Tanjungberakit pada 6 September 2010 dalam bentuk Joint Ministrial Committe.
Terkait perbatasan laut, tiap negara kepulauan memang berhak atas wilayah teritorial 12 mil laut dari batas pantai saat pasang terendah, lalu berhak atas zona ekonomi eksklusif (ZEE) 200 mil lagi dari dalam pulau terdekat. Ini diatur hukum internasional melalui konvensi Perserikatan-Bangsa-Bangsa tentang hukum laut yang ketiga (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) tahun 1982, sesuai dengan Deklarasi Djuanda (1958), sehingga wilayah laut Indonesia membungkus seluruh kepulauan. Masalahnya, ketika wilayah laut teritorial 12 mil itu bersinggungan dengan batas negara lain, seperti halnya dengan Malaysia.
Malaysia sebetulnya mengakui dan menjadi anggota UNCLOS. Namun sejak kemenangan atas klaim mereka atas Pulau Sipadan dan Ligitan di perairan utara Kaltim beberapa tahun lalu, Malaysia semakin percaya diri dan berkeras tetap berpatokan pada peta wilayah yang dibuatnya sendiri tahun 1977 (klaim unilateral/sepihak). Peta itu memasukkan sejumlah wilayah kita, sesuai UNCLOS, kedalam wilayah mereka. Tak heran bila kemudian muncul sengketa akibat klaim sepihak tadi, seperti di Ambalat dan kemarin di sekitar Pulau Bintan.
Masalah-masalah seperti ini lah yang perlu dirundingkan kedua negara yang bertetangga. Indonesia harus menurunkan diplomatnya yang ulung dilengkapi alat bukti aturan hukum yang kuat serta peta (kadaster) laut, untuk beradu klaim batas wilayah laut dengan negara tetangga. Bila mentok, bisa minta bantuan arbitrase ICJ (Int'l Court of Justice).
Selain masalah diplomasi, langkah yang perlu Indonesia lakukan untuk mempertegas klaimnya adalah penguasaan secara de facto yang bisa ditunjukkan dengan patroli rutin dan ekstensif di perairan itu oleh angkatan laut dan kegiatan perikanan dari nelayan setempat. Bukan hanya di perairan Batam-Bintan dengan Malaysia, tapi juga di perairan utara Provinsi Kaltim. (*)

corner, 30 Agustus 2010

Jangan Lebay Pilih Ketua KPK

2010-09-05T09:18:00.002-07:00

PANITIA Seleksi (Pansel) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menetapkan dua orang calon pimpinan KPK. Keduanya resmi diajukan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (27/8). Dua nama yang diajukan adalah Ketua Komisi Yudisial Dr Busyro Muqodas SH, Mhum serta mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Dr Bambang Widjojanto SH yang akhir-akhir ini namanya melambung setelah tergabung dalam Tim Pembela Bibit dan Chandra.
Keputusan Pansel KPK terhadap dua nama calon pimpinan KPK ditetapkan dalam rapat tertutup Kamis (26/8) malam berdasar akumulasi dari seluruh proses seleksi. Baik administrasi, makalah, profile assessment, rekam jejak dan terakhir wawancara. Dua nama ini mengerucut dari tahap sebelumnya, sebanyak 287 calon yang melengkapi berkas administrasi.
Setelah dilakukan seleksi administrasi, kemudian terpilih 147 calon. Dari 147 calon yang lulus seleksi administrasi, mengundurkan diri dua orang sehingga yang mengikuti tahap seleksi makalah berjumlah 145 calon. 145 calon yang lulus seleksi tahap dua (makalah) yang dinyatakan lulus 12 calon. Kemudian pada seleksi berikutnya, tahap III atau profile assessment terpilih 7 calon.
Busyro Muqodas dan Bambang Widjojanto lolos seleksi wawancara setelah menyisihkan lima calon lainnya. Yakni, Irjen Pol (Purn) Chaerul Rasjid, jaksa Fahmi, anggota DPD I Wayan Sudirta, mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Jimly Asshiddiqie, advokat Meli Darsa.
Setelah dilaporkan kepada Presiden, dua orang yang diajukan itu akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di DPR. Setelah itu, DPR akan menetapkan satu di antara kedua orang itu sebagai pimpinan KPK.
Kita berikan apresiasi kepada pansel yang telah bekerja keras selama berbulan-bulan untuk menseleksi calon Ketua KPK. Dengan terpilihnya kedua orang tersebut, tinggal selangkah lagi kekosongan jabatan ketua KPK sepeninggal Antasari Azhar yang terjerat kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnaen akan terisi. Memang, salah satu dari kedua calon terpilih yang nantinya akan diajukan ke DPR untuk menjalani fit and proper test itu tidak secara otomatis akan terpilih menjadi ketua KPK.
Seperti diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso kemarin yang menegaskan DPR berhak tidak memilih salah satunya dan juga berhak tidak memilih keduanya. Di mata Priyo, Busyro dan Bambang belumlah keputusan terbaik untuk menduduki posisi pimpinan KPK, tetapi baru terbaik menurut pansel.
Bila dari hasil fit and proper test, DPR menganggap keduanya belum layak, maka gagal lah keduanya.
Namun mengingat KPK sebagai garda terdepan upaya pemberantaran korupsi di Indonesia yang kini menghadapi tekanan dan upaya mengerdilkan dari berbagai penjuru, sehingga mendesak untuk segera diisi kekosongan jabatan ketua KPK agar kinerja lembaga antikorupsi bisa kembali solid, maka kita berharap DPR untuk tidak bersikap lberlebihan atau lebay.
Pertimbangan hukum harus lebih diutamakan ketimbang sentimen politis. Sebab, tak ada manusia yang sempurna, begitu juga dengan calon ketua KPK. Kita meyakini, pansel pimpinan KPK telah bekerja dengan teliti sehingga menentukan pilihan dengan tepat. Keduanya selama ini sudah teruji memiliki Integritas kuat untuk memberantas mafia peradilan dan tidak memiliki masalah besar. (*)

Corner, 28 Agustus 2010

Nestapa Kapolri

2010-09-05T09:18:00.001-07:00

MENJELANG purna tugas masa jabatannya yang akan berakhir Oktober 2010 mendatang, Kepala Kepolisian RI Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri dirundung berbagai persoalan pelik. Mulai dari kontroversi rekening jumbo perwira tinggi Polri, isu perang bintang menjadi Kapolri, sampai pada kecaman kepadanya karena tak bisa menunjukkan bukti rekaman percakapan antara Deputi Penindakan KPK Ade Raharja dengan Ary Muladi, pengusaha yang diduga makelar kasus. Tekanan psikologis yang bertubi-tubi itu mengakibatkan Jenderal BHD pun tumbang, terserang vertigo sehingga oleh dokter diharuskan istirahat total minimal seminggu.
Jenderal BHD November tahun lalu di depan Komisi Hukum DPR menegaskan bahwa kepolisian mempunyai rekaman tersebut yang diyakini akan menjadi kartu truf adanya hubungan Ary dan KPK. Logika Polri, dengan huibungan terlarang itu dua pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah telah melakukan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang dalam dugaan menerima suap. Namun ketika hakim Pengadilan Tipikor meminta rekaman itu untuk didengarkan dalam sidang kasus krimininalisasi pimpinan KPK dengan terdakewa Anggodo Widjojo, Polri tak kunjung menyerahkan dan belakangan berdalih rekaman itu tak ada. Polri meralat bahwa rekaman yang dimaksud hanyalah data catatan kontak call data record (CDR) antara Ary Muladi dan Ade Raharja. Soal CDR inipun dimentahkan oleh KPK yang menguji CDR dari polisi tersebut ternyata bukan data rekaman CDR Ary Muladi dan Ade Raharja, tapi Ary dengan orang lain.
Kecerobohan fatal Kapolri yang mengeluarkan pernyataan salah dengan data yang berasal dari anak buah yang tidak akurat itu pun memicu kecaman dari berbagai kalangan kepada institusi Polri pada umumnya dan Kapolri pada khususnya. Bahkan, Kapolri Jenderal BHD bersama Jaksa Agung Hendarman Supanji kini digugat oleh Tim Pembela Rakyat Anti Kriminalisasi .
Koordinator Tim Pembela Rakyat Anti Kriminalisasi, Sugeng Teguh Santoso kepada wartawan Selasa (24/8) lalu mengatakan, timnya akan menggandeng dua aktor yang diduga terlibat dalam rekaman kriminalisasi dua pimpinan KPK, yakni Ary Muladi dan Ade Rahardja. Dengan menghadirkan keduanya sebagai saksi, mereka yakin dapat memenangkan gugatan kepada Kapolri.
Sugeng juga akan menghadirkan saksi-saksi kunci lainnya seperti anggota Komisi III DPR yang telah dibohongi oleh Kapolri BHD, dan mantan anggota Tim 8 dalam sidang gugatan pra peradilan tersebut. Bahkan dua pimpinan KPK Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto juga akan dihadirkan sebagai saksi.
Dalam kasus rekaman ini, Kapolri dianggap telah melakukan pembohongan publik. Jenderal bintang empat ini dinilai telah melakukan contempt of parliament, karena telah berbohong kepada Komisi III DPR, dan contempt of court, yakni penghinaan terhadap pengadilan karena tidak menyerahkan bukti rekaman itu. Ttidak dihadirkannya rekaman tersebut yang sudah diminta dalam tiga kali persidangan, menunjukkan semakin kuat adanya dugaan kasus pimpinan KPK, Bibit-Chandra, adalah rekayasa.
Karena itu, Tim Pembela Rakyat Antikriminalisasi selain menggugat Kapolri juga menuntut Kapolri dan Jaksa Agung menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat melalui media massa. Dengan cara ini, menurut Sugeng yang merupakan pengacaranya tersangka suap Ary Muladi akan memperingan 'kesalahan' keduanya di mata masyarakat
Beban berat kini beradadi pundak Kapolri, yakni perlu segera memberikan keterangan yang sesungguhnya agar Kapolri termasuk juga Jaksa Agung Hendarman Supanji tidak diduga melakukan pembohongan publik dan turut dalam dugaan rekayasa kasus Bibit-Chandra. Sebab tanpa penjelasan yang memadai, akan semakin memperburuk citra Polri dan Kejaksaan di mata publik. (*)

Corner, 27 Agustus 2010

TKI Yang Malang

2010-09-05T09:17:00.001-07:00

SEBANYAK 345 Warga Negara Indonesia (WNI) terancam jiwanya dengan ancaman hukuman mati di Malaysia. Bahkan informasi teranyar didapat, dari 345 WNI yang terkena hukuman mati tersebut, sebanyak tujuh orang sudah dieksekusi. Data mengejutkan tersebut dirilis pekan lalu oleh Migrant Care (Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat) bersama Komisi untuk orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) serta Infid mengenai 345 WNI. Mereka terancam hukuman mati dengan tuduhan penyelundupan narkoba dan pembunuhan. Ini belum termasuk nasib 14 TKI di Arab Saudi yang juga dikabarkan terancam hukuman mati.
Namun data yang dirilis organisasi nonpemerintah tersebut dibantah oleh pemerintah. Pemerintah mengeluarkan data resmi terkait Warga Negara Indonesia (WNI) yang terancam hukuman mati di Malaysia. Menurut pemerintah, sebagaimana disampaikan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (24/8), WNI yang terancam hukuman mati sebanyak 177 orang, yang terdiri atas 142 orang dengan kasus narkoba dan 35 orang kasus nonnarkoba.
Meskipun jumlah yang dilansir versi pemerintah hanya separonya dari tiga LSM tersebut, angka tersebut tetap mengejutkan bagi kita. Menurut hemat kita, bila benar data tersebut berarti pemerintah dinilai tidak tanggap dan melanggar perundangan yang berlaku. Sebab sebagai WNI mereka berhak mendapatkan perlindungan dari negaranya sebagaimana termaktub dalam UUD-45 agar tidak diperlakukan semena-mena di negara asing. Tidak hanya untuk TKI illegal di Malaysia tapi juga TKI legal di negara-negara lain, termasuk negara-negara Arab.
Kabar buruk tersebut direspon pemerintah dengan berencana membentuk tim terpadu untuk bisa menyelamatkan 177 WNI yang saat ini sedang menjalani proses hukum di Malaysia. Menurut Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Ruang Komisi I DPR RI Rabu (25/8), Presiden SBY pada sidang kabinet beberapa hari lalu sudah memberi arahan, agar ada suatu tim secara terpadu membahas masalah ini terutama memfokuskan diri terhadap upaya pengampunan bagi kasus-kasus yang sudah di penghujung proses hukum.
Kita berharap Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur bersama-sama dengan Departemen Tenaga kerja, Kementerian Hukum dan HAM benar-benar memberi perhatian serius dan melakukan upaya hukum untuk membela nasib WNI yang terancam hukuman mati. Negara harus tegas melakukan pembelaan agar WNI tidak dizalimi secara fisik dan psikis. Tim terpadu harus segera turun ke TKP melihat sembari mendata semuanya.
Selanjutnya Pemerintah Indonesia segera membuat perjanjian bilateral dengan Pemerintah Malaysia dan jikalau memungkinkan negara negara penerima TKI lainnya, dengan substansi mengadopsi dari Konvensi Pekerja Migran. Perjanjian bilateral ini wajib mengakomodasi lebih banyak tentang perlindungan terhadap TKI. Isi perjanjian bilateral adalah pengaturan hak-hak dasar TKI yang harus dihormati baik oleh warga Malaysia maupun aparat penegak hukum. Demikian pula harus dimuat ketentuan tentang kesamaan kedudukan para TKI di depan hukum, layaknya warga setempat.
Adalah menjadi hak TKI untuk dihormati martabatnya sebagai manusia dan kehidupan pribadinya. Juga hak untuk berhubungan dengan dan dihubungi oleh perwakilan Indonesia. Kedua hal ini perlu dimasukkan dalam perjanjian. Tak kalah pentingnya, diatur juga tentang hak TKI untuk mendapatkan putusan dari otoritas yang mempunyai kewenangan memeriksa sengketa kontrak kerja.
Dengan perjanjian bilateral ini, akan membuat status hukum TKI dapat menjadi instrumen hukum yang mengikat negara-negara pengirim dan penerima. Dengan demikian, diharapkan tak akan ada lagi anggapan bahwa hanya orang Indonesia yang butuh Malaysia untuk mencari pekerjaan di sana. Tetapi bagaimana membuat Malaysia merasa membutuhkan Indonesia untuk menjadi tenaga kerja. Karena faktanya saat ini jumlah TKI yang mengais Ringgit di Malaysia diperkirakan mencapai 2,5 juta orang. Adanya perjanjian bilateral ini selain akan menguatkan prinsip simbiosis mutualisme, maka hubungan ini akan mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. (*)

Corner, 26 Agustus 2010

Perampokan Meresahkan

2010-09-05T09:16:00.000-07:00

MEMASUKI bulan Ramadan atau menjelang lebaran, saat aktivitas perbankan dan pegadaian serta pusat perdagangan semakin sibuk, aksi perampokan juga semakin mengganas, baik secara kuantitas maupun kualitas, dan dilakukan pada siang hari. Dalam bulan Agustus 2010 saja setidaknya terjadi 10 kali perampokan di berbagai tempat, dengan sasaran umumnya kantor perbankan, pegadaian, toko emas, dengan kerugian total lebih dari Rp 1 miliar. Aksi kejahatan ini membuat kita semakin ngeri, karena para begundal itu tak segan-segan melukai dan menembak mati orang yang menghalangi niatnya.
Seperti aksi perampokan Bank CIMB Medan 18 Agustus lalu oleh 16 orang bersenjata api laras panjang dan pistol yang berhasil membawa kabur satu karung uang senilai Rp 400 juta setelah menewaskan 1 anggota Brimob, 2 satpam kritis tertembak. Bahkan Senin (23/8) kemarin dalam sehari terjadi lima perampokan besar bersenjata api dan tajam, di antaranya menimpa pengusaha SBPU di Cirebon, Jabar dengan kerugian 366 juta, dan Koperasi PT Telkom Tanjungpriok, Jakarta, kerugian Rp 744 juta.
Pemicu maraknya perampokan akhir-akhir ini, bisa dua kemungkinan. Pertama, didorong oleh meningkatnya kebutuhan uang tunai menjelang lebaran, para pencoleng memilih jalan yang mudah untuk mendapatkan duit banyak dengan cara merampok, ketimbang mencuri. Perampok, juga mempertimbangkan faktor kesempatan dalam melancarkan aksinya, terutama melihat dari sisi kelemahan pengamanan target yang akan disasar.
Apalagi, sekarang banyak masyarakat yang mahir menggunakan senjata api, terbiasa menembak, baik untuk tujuan baik, maupun tujuan jahat. Ditambah lagi, peredaran senjata api di masyarakat juga marak, yang kemungkinan besar berasal senjata api yang dipakai di daerah-daerah konflik.
Seperti gerombolan perampok bank CIMB di Medan. Mereka terlihat sudah terlatih dan terorganisir. Dan itu terbukti dari pengakuan seorang tersangka perampok bank CIMB, Mr (25) yang berhasil ditangkap Senin (23/8), tersangka merupakan buronan Polda Nangroe Aceh Darussalam dalam kasus perampokan bersenjata di Aceh Timur, dan biasa menyewakan senjata api untuk merampok.
Kedua, kemungkinan dilakukan kelompok jaringan teroris. Mereka terlatih, bersenjata berat,dan sangat dingin melumpuhkan petugas. Kecil kemungkinan perampokan tersebut dilakukan oleh perampok-perampok biasa. Ini perampokan luar biasa, yang meraup jumlah sangat besar dibanding untuk sekadar kebutuhan lebaran. Pelakunya terlihat profesional dan terorganisir. Punya skill tertentu. Pelaku sudah memperhitungkan keuntungan dan kerugian aksi yang dilakukan, mempelajari target, pola pengamanan, kelemahan target, serta rutinitas target.
Mengutip analisis Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala di koran ini kemarin, aparat kepolisian jangan menganggap perampokan di Medan sebagai kejahatan biasa. Sebab jika melihat cara kerjanya, diperkirakan kelompok tersebut merupakan kelompok teroris militan dari Aceh yang lolos dari penyergapan polisi beberapa waktu lalu. Kemungkinan besar, para perampok tersebut bergerak dari Aceh ke Medan untuk mengumpulkan dana setelah tergencet operasi terorisme.
Lepas dari motif perampokan, yang pasti maraknya aksi-aksi perampokan telah membuat masyarakat waswas dan ngeri, terutama perbankan, pegadaian, toko-toko perhiasan, pusat perdagangan. Sehingga sudah seharusnya dijadikan pelajaran oleh penyelenggara bank atau toko untuk lebih waspada. Sisi preventif atau pencegahan dengan melengkapi alat-alat pengaman harus menjadi perhatian penyelenggara bank atau lokasi lain yang rentan menjadi target.
Kita berikan apresiasi kepada Kapolri yang telah memerintahkan aparatnya di seluruh Indonesia untuk turun ke lapangan melakukan pengamanan secara intensif ke bank, mal, pegadaian, pusat keramaian. Memang sudah seharusnya aparat keamanan segera menggerakkan personelnya untuk menutup ruang gerak kelompok tersebut. Sebab mereka sangat berbahaya dan tentu akan mengancam rasa aman masyarakat. (*)

25 Agustus 2010

Menanti THR

2010-09-05T09:15:00.002-07:00

SEMAKIN mendekati Hari Raya Idul Fitri, para buruh dan karyawan perusahaan berharap-harap cemas. Lebih-lebih bagi karyawan berstatus outsourcing atau kontrak ada yang masih ragu apakah akan mendapatkan tunjangan hari raya (THR), sebagian lagi berfikir seberapa besar THR yang diberikan, akan mendapatkan satu bulan gaji/upah penuh atau hanya setengahnya.
Sebenarnya apabila kita kembalikan pada ketentuan yang mengatur soal pemberian THR keagamaan, kekhawatiran itu tidak perlu ada. Sebab THR keagamaan merupakan hak normatif para buruh/pekerja yang harus dibayarkan pengusaha kepada para pekerjanya yang telah bekerja minimal 3 bulan. Hal ini diatur dalam UU Ketenagakerjaan No 13/2003 dan juga Permenakertrans No. 4/1994 tentang THR bagi pekerja.
Secara khusus, Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar juga telah mengeluarkan Surat Edaran No.190/MEN/PHIJSK-PJSK/VIII/2010 yang mengatur ketentuan pembayaran THR keagamaan. Antara lain disebutkan THR keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan atau lebih secara terus menerus.
Besarnya THR keagamaan sebagaimana dimaksud diatur sbb: Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, sebesar 1 bulan upah. Bagi pekerja/upah yang masa kerjanya 3 bulan secara terus menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional dengan perhitungan jumlah bulan masa kerja x satu bulan upah lalu dibagi 12.
THR keagamaan bagi pekerja/upah ini diberikan satu kali dalam setahun oleh pengusaha dan pembayarannya disesuaikan dengan Hari Raya Keamanaan masing-masing selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan.
Namun tentu akan lebih baik bila bisa diberikan dua minggu atau paling tidak 10 hari sebelum hari raya lebaran Tujuannya agar memberi keleluasaan bagi pekerja menikmatinya bersama keluarga. Sebab menjelang hari raya keagamaan pekerja dihadapkan pada tuntutan pengeluaran tambahan, sehingga mereka mengharapkan adanya THR sebagai sumber pendapatan di luar upah.
Apapun kondisinya, perusahaan tetap wajib memberikan THR, karena itu merupakan hak karyawan/buruh tentunya harus sudah disiapkan sejak lama. Jika THR tidak dibayar, sama halnya pengusaha tidak melakukan kewajibannya kepada karyawan dan itu tentu ada sanksinya.
Untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembayaran THR, Menaker Muhaimin Iskandar meminta pemerintah daerah membentuk satuan tugas (satgas) ketenagakerjaan Peduli Lebaran 2010 sebagai pusat pengaduan problem THR dan berbagai masalah ketenagakerjaan terkait dengan hari raya tersebut.
Jika ada yang melanggar, seperti perusahaan belum membayar THR, tunjangan diberikan di luar batas waktu ditentukan, atau besaran tunjangan tak sesuai dengan ketentuan, maka petugas dari posko berhak melakukan penindakan. Khusus untuk Batam, menurut Kepala Disnaker Batam, Rudi, pengaduan tersebut bisa diantar langsung ke Disnaker bagian pengawasan supaya bisa ditindaklanjuti.
Barangkali yang perlu lebih dicermati oleh Posko pengaduan atau disnaker adalah pembayaran THR terhadap para pekerja kontrak yang di Batam jumlahnnya jauh lebih besar dibanding pekerja tetap. Mereka inilah yang rawan. Karena mengutip Ketua SPSI Tanjung Uncang, AK Tarmizi. yang dilansir Tribun pekan lalu, pada 2008 ada sekitar 27 perusahaan yang tidak membayarkan THR pada karyawannya, meskipun akhirnya masalah ini selalu selesai menjelang lebaran.
Bila urusan pemberian THR sudah selesai, maka pekerja dan karyawan ada baiknya memperhitungkan pengeluaran sebelum dan ketika Idul Fitri dan sesudahnya. THR diberikan karena sebenarnya ada lonjakan konsumsi yang sangat besar. Hingga hari ketiga dan keempat lebaran otomatis masih bisa ditalangi. Padahal yang perlu difikirkan adalah menjaga agar THR jangan sampai habis karena setelah lebaran biasanya semua mengeluh kesulitan keuangan. (*)

corner, 24 Agustus 2010

Remisi Koruptor Lukai Hati Rakyat

2010-09-05T09:15:00.001-07:00

HARI Ulang Tahun (HUT) Ke-65 Kemerdekaan RI, 17 Agustus kemarin menjadi hari yang tak akan pernah dilupakan oleh 341 narapidana (napi) kasus korupsi. Para koruptor itu mendapatkan keringanan hukuman berupa remisi dan grasi, bahkan 11 di antaranya langsung menghirup udara bebas karena mendapat Remisi Umum (RU) II. Sisanya, sebanyak 330 napi mendapat RU I atau bebas bersyarat, di antaranya terpidana korupsi dana Yayasan Pengembangan dan Perbankan Indonesia (YPPI) Rp 100 miliar, Aulia Tantowi Pohan, dan Artalyta Suryani yang menjadi terpidana penyuapan jaksa kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar berdalih, pemberian remisi bebas bersyarat kepada Aulia Pohan yang tak lain besan Presiden SBY itu sudah sesuai prosedur. Jika ada pihak yang tidak setuju atas pemberian bebas bersyarat kepada Aulia pohan dan kawan-kawan, maka sebaiknya undang-undang yang mengatur pemberian remisi maupun bebas bersyarat kepada napi diubah. Menurut Patrialis, itu hak mereka. Kalau kami tidak berikan hak itu (remisi dan bebas bersyarat), kata Patrialis, kami bisa dituntut. Pernah ada kejadian itu dan kami kalah. UU tidak boleh diskriminatif,.
Pemberian remisi untuk para koruptor yang terkesan diobral pemerintah itu mengundang kecaman, serta disesalkan, di antaranya oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena dianggap tidak sesuai dengan semangat pemerintah memberantas korupsi yang selama ini selalu disampaikan oleh Presiden SBY dalam berbagai kesempatan. Selain itu juga melukai rasa keadilan publik.
Wakil Ketua KPK M Jasin, menilai pemberian remisi terhadap para koruptor itu kontraproduktif dengan sifat pidana korupsi yang termasuk kategori kejahatan luar biasa. Sebuah kejahatan luar biasa harus diselesaikan secara luar biasa dan hal itu sudah ditunjukkan dengan lahirnya UU No 30/2002 tentang KPK yang memberi kewenangan penuh lembaga itu memberantas korupsi.
Terhadap para koruptor, seharusnya tidak ada toleransi. Karena korupsi juga merupakan kejahatan kemanusiaan yang telah merusak sistem demokrasi, ekonomi, dan program ekonomi yang digerakkan pemerintah. Sehingga, semangat yang dibangun pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kemenkumham juga seharusnya adalah semangat untuk memberangus korupsi dengan semua cara. Termasuk dengan tidak memberikan potongan masa tahanan kepada para terpidana korupsi.
Untuk itu, ke depan Presiden SBY diminta tidak mengabulkan setiap grasi. yang diajukan oleh terpidana korupsi atau remisi/pengurangan hukuman bagi para koruptor. Kareena sekarang kita sedang menghadapi situasi darurat korupsi. Kalau tidak, suatu hari SBY akan kewalahan sendiri menghadapi para koruptor yang berharap dibebaskan seperti mantan Bupati Kutai Kertanegara, HM Syaukani HR, terpidana korupsi Rp 93 miliar yang baru saja dibebaskan dengan grasi. Mereka akan menuntut, "Kalau Syaukani bisa, mengapa kami tidak"
Presiden harusnya tidak begitu drastis dalam pemberian grasi supaya menimbulkan efek jera bagi para koruptor. Presiden harusnya tidak semata-mata melihat aspek kemanusiaan, tapi juga aspek psikopolitik masyarakat yang sudah diyakinkan dengan pidato Presiden tentang pemberantasan korupsi sebagai program nomor wahid.
Sejumlah kalangan mengusulkan adanya moratorium atau penghentian rermisi bersifat sementara, sampai terjadi penguatan perlawanan terhadap koruptor. Bila nantinya situasi pemberantasan korupsi sudah membaik, pemberian remisi bisa dibuka kembali. Namun sebelum dibuka kembali, ketentuan- ketentuan yang mengatur soal remisi atau grasi perlu direvisi, dengan memperberat persyaratan bagi pemberian grasi atau remisi. Sebab penegakan hukum terletak pada pemidanaannya, sehingga pemidanaannya yang diperberat agar betul-betul bisa memberikan efek jera. (*)

corner, 23 Agustus 2010

Selamat untuk Sani-Soerya

2010-09-05T09:14:00.000-07:00

PASANGAN H Muhammad Sani dan HM Soerya Respationo akhirnya resmi dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepri untuk periode 2010-2015 Kamis (19/8). Keduanya dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi atas nama Presiden Republik Indonesia di dalam rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Kepri di halaman Gedung Daerah, Tanjungpinang.
Pelantikan sekaligus pengambilan sumpah jabatan Gubernur dan Wagub Kepri ini sekaligus memungkasi pesta demokrasi Pemilukada Kepri yang berlangsung tertib dan aman, transparan dan demokratis sehingga mendapat apresiasi tinggi dari Mendagri Gamawan Fauzi. Dari tujuh pilkada Gubernur tahun ini, tutur Gamawan, satu-satunya provinsi yang saya turun langsung kelapangan adalah Kepri. Dan terbukti Pilkada di Kepri cukup sukses.
Apresiasi tinggi juga disampaikan kepada para pasangan calon gubernur dan wagub yang telah menunjukkan sikap yang sangat sportif dalam berkompetisi. Hal ini menunjukkan masih dijunjungnya nilai-nilai luhur adat Melayu. Meski gugatan-gugatan juga dilayangkan pasangan yang kalah melalui Mahkamah Konstitusi Gamawan menilai merupakan hal yang wajar di alam demokrasi kali ini.
Pasca pelantikan Gubernur Kepri Drs HM Sani yang sebelumnya adalah Wakil Wubernur Kepri dan Wakil Gubernur Kepri DR HM Soerya Respationo, maka kinilah saatnya bagi keduanya untuk membuktikan kemampuan terbaiknya dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan negara. Sebagai pasangan pemenang pemilukada, mereka adalah pilihan rakyat. Dan kehendak rakyat harus didukung oleh seluruh masyarakat.
Dalam kaitan ini, menarik untuk digarisbawahi sentilan yang disampaikan oleh Mendagri Gamawan Fauzi. Diakui, terpilihnya HM Sani dan Soerya sebagai orang nomor 1 dan 2 Kepri yang baru tak lepas dari kerja keras Tim Sukses, sehingga wajar jika tim sukses juga mengharapkan balas jasa dari pasangan calon tersebut.
Namun sikap berharap balas jasa ini diminta dapat dihilangkan. Karena dengan dilantiknya Sani-Soerya, maka secara otomatis, keduanya adalah menjadi milik masyarakat Kepri dan bukan lagi milik tim sukses. Untuk itu, tim sukses diharapkan tidak meminta hal-hal yang berlebihan kepada keduanya selama memerintah nanti. Sebab, bila tim sukses selalu berharap balas jasa, maka yang akan dirugikan adalah masyarakat Kepri sendiri. Hal ini cukup penting mengingat saat ini pemerintah berupaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih
"Setelah mengantar mereka berdua hingga ke pelaminan (pelantikan), saya minta agar cukup sampai disitu sajalah. Sebab kalau tim sukses tidak berhenti (meminta dan berharap jasa), maka rakyat juga yang repot nantinya. Kita lebih baik terbuka disin. Kadang-kadang, ada juga tim sukses yang berpikir selama lima tahun (akan mendapatkan bantuan dari kandidat yang didukungnya-red)," tutur Gamawan menceriterakan pengalamannya Gubernur Sumatera Barat.
Acara pelaminan sudah selesai, dengan demikian selesai pula pengkotak-kotakan masyarakat yang selama pemilukada kemarin terbelah dalam partai pendukung dan tim sukses tiga pasangan kandidat gubernur wakil gubernur Kepri, yakni HM Sani-Soerya Respationo, Nyat Kadir-Zulbahri, dan Aida Ismeth-Eddy Wijaya. Kini saatnya segenap komponan masyarakat bersama gubernur dan wakil gubernur kita yang baru mulai berpikir lurus menatap ke depan, membangun negeri. Tugas berat kini menanti dua figur pemimpin Kepri ini untuk mensejahterakan masyarakat Kepri.
Akhirnya, harian ini mengucapkan selamat bekerja memakmurkan masyarakat Kepri kepada pasangan HM Sani dan HM Soerya Respationo yang telah dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri periode 2010-2015. (*)

Corner, 20 Agustus 2010

Malaysia-Indonesia Skore Telak 7:3

2010-09-05T09:13:00.002-07:00

SEORANG temen di Tanjungpinang menulis di status facebooknya dengan kalimat yang menggelitik sekaligus membuat kita mengelus dada, karena meskipun pahit kenyataannnya realitas ekonomi politik dan keamanan Indonesia memang kalah pamor dan diplomasi dibanding negeri jiran terdekat kita, Malaysia. Inilah tulisan status temen facebooker, "Salam Olahraga!!! Ibarat pertandingan sepakbola, Malaysia baru saja membantai tim Indonesia dengan skor telak 7-3. Hebatnya lagi, gol-gol tersebut dihasilkan oleh tujuh nelayan Malaysia...."
Ya, itulah gambaran antiklimak insiden di perbatasan dua negeri serumpun, Indonesia-Malaysia yang kini menjadi isu nasional, menggetarkan relung-relung batin sebagian warga bumi pertiwi Indonesia yang terusik jiwa nasionalismenya. Ini menambah daftar panjang kenakalan ini Malaysia dimata publik Indonesia. Mulai dari urusan batas wilayah, pemulangan paksa TKI, klaim lagu dan budaya, hingga pencurian ikan di daerah perbatasan yang nyaris setiap tahun menjadi berita di media Indonesia.
Ketika kita membaca, tiga petugas patroli dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Kepri ditahan Marine Police Malaysia (MPM) karena menangkap tujuh nelayan tradisional negeri jiran yang menangkap ikan secara ilegal (illegal fishing) di perairan Tanjung Berakit, Bintan, Kepri, kita pun tersinggung dan marah.
Karena jelas-jelas tindakan tujuh nelayan Malaysia mencuri ikan di perairan Indonesia dan aksi polisi air Malaysia mengeluarkan tembakan ke petugas KKP untuk membebaskan tujuh nelayan yang ditangkap merupakan pelanggaran teritorial alias kedaulatan negara. Karena terjadi di wilayah perairan Indonesia.
Ulah nakal aparat keamanan negeri jiran itu semakin publik meradang, karena memperlakukan 3 petugas KKP layaknya tahanan kriminal, dipaksa pakai seragam tahanan, tidak diberi makan untuk sahur, dan salah seorang petugas KKP itu sempat dipukul pakai popor senapan menolak ketika dipaksa untuk mengarahkan perahu nelayan yang ditangkapnya ke perairan Malaysia.
Saat tim negosiator dari Indonesia bernegosiasi untuk membebaskan tiga petugas KKP yang ditahan di Johor, pihak Polisi Di Raja Malaysia (PDRM) meminta 7 nelayan yang mencuri ikan itu harus dibebaskan lebih dulu. Bahkan mereka sempat tidak mau melepas tiga petugas KKP. Ini berbeda jauh dengan perlakuan yang diberikan petugas kita kepada 7 nelayan saat ditahan maupun dipulangkan melalui bak tamu kehormatan melalui ruang VIP pelabuhan Batam Centre.
Pembebasan petugas patroli itu dan 7 nelayan Malaysia lebih tepat disebut sebagai 'tugar guling' atau barter, meski pemerintah membantah. Logikanya, wajar kita minta kepada Malaysia membebaskan 3 petugas patroli KKP itu, mereka ditangkap saat sedang melaksanakan tugas negara, menangkap pelanggar tapal batas negara.
Penangkapan ini sama saja melecehkan Indonesia. Sebaliknya, pelepasan tujuh nelayan pencuri ikan asal Malaysia telah mempertaruhkan masa depan penegakan hukum laut terotorial Indonesia. Ini bisa menjadi preseden buruk, ketidaktegasan dan kelemahan pemerintah Indonesia ini akan membuka peluang Malaysia untuk mengklaim wilayah kita di masa mendatang.
Persoalan perbatasan ini adalah sumber masalah utama yang bersifat jangka panjang. Apalagi wilayah perbatasan laut Indonesia memiliki posisi strategis karena dekat dengan Lautan Pasifik dan Lautan Hindia yang merupakan stok ikan yang nyaris tak terbatas. Anugerah Tuhan ini membuat iri bukan kepalang para nelayan Malaysia, dan negeri jiran lainnya sehingga mereka sangat senang mencuri ikan dil autan Nusantara. Konflik-konflik perbatasan dengan Malaysia tak bisa lagi hanya diselesaikan di tingkat para diplomat kelas bawah. Diperlukan diplomat-diplomat yang canggih untuk merundingkan kembali masalah tapal batas kelautan kedua negara, agar kejadian memalukan, dengan skore 7:3 untuk Malaysia tidak terjadi lagi. (*)

corner, 19 Agustus 2010

Harga Meroket sebelum Gaji Naik

2010-09-05T09:13:00.001-07:00

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidato kenegaraan di depan Dewan Perwakilan Rakyat, di Jakarta, Senin 16 Agustus kemarin menyebutkan rencana pemerintah menaikkan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Polisi dan pensiunan rata-rata 10 persen. Pemerintah juga tetap akan memberikan gaji bulan ke-13 bagi PNS/TNI/Polri dan pensiunan mulai tahun anggaran 2011.
Melalui kebijakan ini, penghasilan PNS dengan pangkat terendah, meningkat dari Rp1,89 juta menjadi sekitar Rp2 juta. Bagi anggota TNI/Polri dengan pangkat terendah, penghasilannya meningkat dari Rp2,5 juta menjadi Rp2,62 juta. Khusus bagi guru dengan pangkat terendah pendapatannya meningkat dari Rp2,5 juta menjadi Rp2,65 juta.
Pidato presiden terkait kenaikan gaji PNS/anggota TNI/Polri itu mendapat kritik pedas dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Menurut Megawati usai menghadiri upacara pengibaran bendera HUT ke-65 RI di Kantor Pusat PDI Perjuangan, Jakarta Selatan, Selasa (17/8), disebutkannya kenaikan gaji itu justru akan memancing problem masalah perekonomian.
Problem tersebut yakni kenaikan harga-harga kebutuhan pokok di pasaran yang sekarang saja sudah sangat tidak bisa dihentikan. Putri sulung proklamator kemerdekaan RI Bung Karno itu khawatir, pernyataan SBY dalam pidato soal kenaikan gaji itu justru bisa memicu inflasi dan keuangan negara defisit yang semakin membengkak. Karena itu pemerintah diminta menghitung efek ini secara matang.
Pernyataan mantan Presiden RI kelima itu ada benarnya. Kritik itu bisa dimaknai sebagai keprihatinan atas ekses negatif yang selalu muncul yang dirasakan masyarakat banyak setiap pemerintah mengumumkan rencana kenaikan gaji PNS. Yakni kenaikan harga-harga barang atau kebutuhan pokok di pasar. Ironisnya, meroketnya harga-harga hampir selalu berlaku lebih dulu, jauh sebelum kenaikan gaji PNS diterapkan.
Bagi pemerintah, pengumuman rencana kenaikan gaji kepada publik sedini mungkin bisa dianggap sebagai cara efektif untuk menunjukkan perhatian yang tinggi dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri, TNI/Polri, dan para pensiunan, serta guru. Perbaikan pendapatan itu diharapkan agar para pegawai negeri/guru dapat melaksanakan tanggungjawabnya sebagai pelayanan masyarakat/pendidik generasi mendatang bangsa.
Sementara bagi setiap pegawai negeri sipil yang saat ini jumlahnya mencapai 4 juta sampai 5 juta orang, Polri atau TNI, kenaikan gaji sangat ditunggu-tunggu. Belum lagi turunnya gaji ke-13 tiap tahun bagi PNS/TNI/Polri dan pensiunan. Entah didasari atau tidak, pemerintah tampaknya hanya ingin merebut hati 4 juta-5 juta PNS saja. Kenaikan gaji ini hanya memberi tambahan rejeki bagi empat juta orang di Indonesia.
Bagaimana dengan pegawai non PNS yang jumlahnnya diperkirakan mencapai 100 juta lebih dari total jumlah penduduk Indonesia yang menurut hasil Sensus Penduduk terakhir Juni 2010 lalu sudah mencapai 237 juta jiwa? Pastinya mereka hanya 'ngedumel' mendengar pengumuman rencana kenaikan gaji PNS. Sebab, meskipun kenaikan gaji PNS itu baru diberlakukan tahun 2011, tetapi diyakini dalam waktu cepat para pedagang mulai menghitung-hitung angka besaran untuk menaikkan harga barang di pasaran.
Untuk itu, karena lebih banyak mudharatnya bagi ratusan juta penduduk, ke depan apabila pemerintah berencana menaikkan gaji PNS, TNI/Polri sebaiknya tidak usah disebutkan atau diumumkan lebih dulu. Cukuplah pembahasan perhitungan kenaikan gaji PNS dan rencana kapan akan diberlakukan menjadi rahasia negara yang cukup diketahui presiden dan menteri terkait. Cukuplah diumumkan pada bulan ketika gaji sudah mulai naik. (*)

corner, 18 agustus 2010

Misteri Kapolri

2010-09-05T09:12:00.001-07:00

SETELAH menghilang sejak Jumat pekan lalu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri (BHD) Senin kemarin hadir di Mabes Polri dan dalam sidang bersama DPR dan DPD di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Kemunculan kapolri di DPR kemarin, hanya sedikit menjawab 'misteri' keberadaannya. Sebab, Jenderal BHD sedikitpun tidak menjelaskan mengapa dia 'menghilang'. Tentu saja ini masih menyisakan misteri kapolri di tengah-tengah skandal rekaman pembicaraan antara Ade Raharja dan Ary Muladi, dan di tengah klaim-klaim sukses kepolisian membasmi dan menggagalkan terorisme.
Seperti diketahui, Kapolri Jenderal BHD pernah mengatakan di depan Komisi III DPR, bahwa Polri memiliki rekaman percakapan Deputi Direktur Penindakan KPK Ade Raharja dengan Ary Muladi. Begitu juga Jaksa Agung Hendarman Supandji dalam raker di DPR November 2009 juga mengaku memiliki bukti rekaman itu. Rekaman itu penting karena menjadi bukti menguak dugaan penyuapan pada pimpinan KPK.
Namun hingga tiga kali Pengadilan Tipikor yang menyidangkan perkara Anggodo Widjojo meminta kepada Polri, Polri tidak juga memberikan. Terbaru, Polri menyebutkan bahwa rekaman itu tidak ada, yang ada hanya call data record (CDR) Ade Raharja dan Ary Muladi. Lagi-lagi klaim pihak Polri itu dimentahkan oleh KPK. Sebab dari hasil pemeriksaan bagian pengawasan internal KPK terhadap CDR tersebut tidak ditemukan pembicaraan antara Ade dan Ari. Begitu juga dari pemeriksaan CDR Ari Muladi juga menunjukkan tidak ada kontak ke ponsel Ade.
Tak heran DPR pun merasa dilecehkan oleh Kapolri. Bahkan berbagai pihak, antara lain Ray Rangkuti dari Lingkar Madani Indonesia berpendapat tidak adanya rekaman antara Ade dan Ary membuat kapolri dapat dituding terlibat dalam kriminalisasi pimpinan KPK, khususnya ikut dugaan merekayasa kasus Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Tak adanya rekaman itu semakin menguatkan dugaan adanya rekayasa kasus Bibit-Chandra.
Belum lagi kapolri bisa memberikan penjelasan langsung seputar tidak adanya rekaman Ade-Ary yang pernah diklaimnya ada itu, Jenderal BHD kembali membuat misteri dengan menghilang pada Jumat (13/8) lalu. Hari itu seharusnya kapolri hadir melantik empat perwira tinggi di lingkungan kepolisian. Namun ditunggu-tunggu sampai siang Dia tak datang dan acara pun batal.
Dari sinilah kesimpangsiuaran tentang keberadaan Kapolri dimulai. Semula Wakadiv Humas Mabes Polri Kombes Pol I Ketut Untung Yoga mengatakan Kapolri dipanggil ke Istana. Tapi, Jubir Istana dan Menko Polkam membantah. Menurut penasihat ahli kapolri, Kastorius Sinaga, kapolri Jumat beristirahat seharian di rumah dinasnya, karena sakit muntah-muntah dan kelelahan. Kesimpangsiuran isu memaksa Edward Aritonang angkat suara. Dia membantah seluruh informasi yang berkembang terkait kapolri. "Nggak. Nggak. kapolri baik-baik saja. Beliau sehat," jelas jenderal bintang dua itu.
Pertanyaannya, ada apa dengan Kapolri Jenderal BHD? Untuk mencegah rumor liar terkait menghilangnya kapolri, maka Kapolri BHD harus bicara langsung dan terbuka kepada publik, apa yang sebenarnya terjadi sejak Jumat lalu. Sebab tidak ada seorang pun yang tahu selain Kapolri Bambang Hendarso Danuri dan Tuhan YME. Mengapa dia menghilang, sempat dikatakan sakit tapi dibantah. Pasti ada sesuatu. Bila tidak Kapolri BHD tetap membisu, dia bisa dianggap sembunyi dari publik dan karenanya bisa dicap pengecut.
Mungkinkah, Kepala Polri mengalami tekanan psikis akibat kontroversi rekaman percakapan Ade Raharja dengan Ary Muladi dalam kasus Wakil Ketua KPK Bibit-Chandra, sehingga jatuh sakit, wallahu a'lam. Hanya Kapolri yang bisa memberi penjelasan, bukan anak buahnya yang jawabannya simpang siur, sehingga malah membingungkan publik. (*)

corner, 17 Agustus 2010

2010-09-05T09:11:00.002-07:00

Insinden Perbatasan

UNTUK kesekian kalinya terjadi insiden di perbatasan antara dua negeri serumpun; Indonesia dan Malaysia. Kali ini sekitar 10 petugas pengawas perikanan dari Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Kepulauan Riau (Kepri) terlibat insiden kontak bersenjata dengan Petugas Marine Police Malaysia di wilayah Perairan Tanjung Berakit Pulau Bintan, Kepri, Jumat (13/8) malam.
Polisi Malaysia sempat menembaki kapal patroli DKKP yang hendak mengamankan tujuh nelayan asal Malaysia setelah kedapatan melakukan illegal fishing di Perairan Bintan. Buntut dari insiden tersebut, tiga petugas pengawas perikanan Dinas KKP kini ditahan di Malaysia. Sebaliknya, tujuh nelayan Malaysia yang mengaku terbawa ombak dan tidak tahu posisinya di mana saat berada di perairan Berakit kini ditahan di Mapolda Kepri.
Insiden berawal ketika aparat KKP yang sedang berpatroli di wilayah perairan utara Pulau Bintan sekitar pukul 21.00 WIB, mendapati lima buah kapal nelayan asal Malaysia. Saat itu pula petugas yang menggunakan kapal patroli Dolphin 015 berusaha menangkap nelayan-nelayan tersebut. Setelah dikejar, kapal Dolphin pun berhasil merapat. Malam itu juga tujuh nelayan bersama lima kapal miliknya akan dibawa ke Batam untuk diproses secara hukum.
Sementara tiga petugas KKP berpindah ke kapal milik nelayan untuk membawanya ke Batam sebagai barang bukti dalam tindak kejahatan illegal fishing. Namun berselang sekitar 45 menit perjalanan menuju Pulau Batam, tiba-tiba mereka disergap sebuah kapal patroli dari Police Marine Malaysia (PMM) yang masuk wilayah Indonesia untuk pembebasan tujuh nelayan yang telah diamankan kapal KKP. Karena pihak KKP tak mau menyerahkan, pihak PPM langsung melepaskan tembakan ke udara sebelum menangkap tiga petugas KKP dan membawanya ke Johor Malaysia beserta lima kapal nelayan yang gagal dibawa ke Batam.
Jajaran Ditpolair Polda Kepri langsung melakukan negosiasi untuk melepaskan para tahanan tersebut dengan menghubungi Polisi Diraja Malaysia. Namun mereka menjawab bahwa urusan pembebasan bukan lagi menjadi tanggung jawab antara polisi dua negara. Namun proses hukumnya sudah mengarah pada hubungan bilateral kedua negara, melalui Departemen Luar Negeri.
Insiden di perbatasan negeri jiran yang diwarnai dengan aksi kekerasan berupa penembakan terhadap aparat KKP Kepri oleh Polisi Diraja Malaysia di wilayah perairan Indonesia tersebut menunjukkan adanya arogansi negeri jiran tersebut. Sebab meskipun maksudnya untuk membebaskan nelayan warga negaranya yang ditangkap aparat Kepri karena melakukan illegal fishing, tetapi dengan mereka nekat memasuki wilayah perairan Indonesia dan menangkap tiga petugas KKP menunjukkan watak asli rezim negeri jiran tersebut.
Seperti diketahui, insiden-insiden yang terjadi di perbatasan kedua negara serumpun ini, antara lain di perairan Ambalat Kalimantan Timur selalu didahului dengan provokasi dari kapal- kapal Malaysia yang memasuki perairan Indonesia. Karena itu sudah sepantasnya pemerintah RI mengirim nota protes kepada pemerintah Malaysia, karena telah melanggar aturan perbatasan.
Kita mengapresiasi sikap Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa yang bertindak cepat dengan memerintahkan anak buahnya di Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur dan Konsulat Jenderal RI di Johor Baru untuk menangani kasus penangkapan sekaligus mengupayakan pembebasan tiga petugas KKP Kepri yang ditangkap PMM saat patroli di wilayah perairan Indonesia. Kita harus bersikap tegas terhadap Malaysia, agar mereka tidak memandang remeh Indonesia.
Insiden perbatasan ini menjadi momentum untuk merundingkan kembali permasalahan perbatasan yang tak kunjung tuntas antara kedua negara yang berbatasan laut dan daratan itu. Proses perundingan didalamnya harus didukung oleh bargaining position yang kuat yaitu pertahanan. Artinya pertahanan sebagai alat diplomasi yang tidak hanya dimaknai sebagai tujuan perang tetapi juga sebagai sarana perdamaian untuk tercapainya kesejahteraan. (*)

corner, 15 Agustus 2010

2010-09-05T09:11:00.001-07:00

Mewaspadai Daging Oplosan

MENYAMBUT bulan puasa Ramadan dan lebaran tahun ini, warga Batam dan sekitarnya dipusingkan oleh kenaikan harga kebutuhan pokok, terutama daging sapi dan daging ayam yang mengalami kenaikan tinggi, rata-rata Rp 10 ribu dalam dua hari belakangan. Harga daging sapi segar dibandrol pedagang kisaran Rp 75 ribu hingga Rp 80 ribu per kilogram (kg), dari sebelumnya di kisaran Rp 60 ribu hingga Rp 65 ribuan. Daging ayam potong pada kisaran Rp 33 ribu dari sebelumnya Rp 25 ribu.
Kekhawatiran semakin bertambah, menyusul minimnya pasokan daging tersebut yang menyusut hingga 80 persen. Minimnya pasokan daging ini akibat dari kebijakan pemerintah yang menerapkan kuota impor terhitung awal September 2010 mendatang. Para importir di Batam memperkirakan harga daging sapi bakal naik mencapai ratusan ribu rupiah per kilogram. Aturan ini berlaku di seluruh Indonesia, kecuali bagi Batam dimana diatur dalam bentuk jumlah atau kuota impor daging yang diperbolehkan pada kisaran 120 ton per enam bulan untuk seluruh importir.
Kuota yang hanya 120 ton ini masih akan dibagi lagi untuk delapan perusahaan importir daging di Batam. Setelah di bagi, maka kami satu importir hanya mendapatkan 20 ton untuk 6 bulan. Padahal sebelumnya rata-rata satu importir memasok 300 ton daging untuk 6 bulan. Ini jelas akan berdampak pada pasokan daging sapi menjelang Idul Fitri mendatang. Karena itu mereka langsung mengajukan permohonan penambahan kuota impor daging ke Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian.
Namun dampak dari kenaikan atau berkurang daging sapi impor dan segar di Batam ini diperkirakan akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum nakal, baik oknum aparat atau perorangan untuk memasukkan daging impor secara ilegal, sehingga diperkirakan penyelundupan daging bakal marak.
Maraknya penyelundupan daging sapi ilegal inilah yang perlu diwaspadai. Sebab, tidak menutup kemungkinan daging impor ilegal itu, khususnya daging merek Allana yang datang dari negara seperti Malaysia, India, dan Brazil yang belum bebas dari penyakit kuku dan mulut (PKM). Apalagi beberapa pedagang daging sapi yang dihubungi koran ini mengakui mencampur atau mengoplos daging tersebut dengan daging segar atau daging lokal sehingga pembeli sulit membedakan.
Di samping itu dikhawatirkan, di satu sisi pasokan dan kuota daging sapi berkurang, di sisi lain permintaan masyarakat yang daging tinggi akan dimanfaatkan para pedagang untuk menggunakan formalin, bahan yang biasa digunakan untuk mengawetkan mayat, untuk mengawetkan dagangannya atau menjual daging gelonggongan. Memang sejauh ini belum ditemukan kasus penjualan daging berformalin atau daging gelonggongan (daging diisi air agar beratnya bertambah), namun apa salahnya kita waspada.
Untuk itulah Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan (KP2K) Kota Batam segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pedagang di setiap pasar, dan tempat penyimpanan daging milik importir. Warga juga perlu berhati- hati dengan daging oplosan ini. Biasakan memilih dengan cermat dan ekstra hati-hati saat membeli daging agar tidak salah beli daging yang dilarang beredar, dan jangan hanya menurut pada pilihan pedagang. Jika warna daging sapi yang akan dibeli lebih pekat merahnya, maka diimbau untuk tidak membelinya.
Pilihlah daging sapi dengan warna merah muda yang merupakan daging segar. Selain itu konsistennya kenyal dan aromatisnya masih segar jika dicium. Kemudian masbling atau lemaknya lebih sedikit, dan jika digantung maka cairannya lebih sedikit yang jatuh jika dibandingkan dengan daging ilegal. (*)

corner, 13 Agustus 2010

Efek Domino Pemanasan Global

2010-09-05T09:10:00.000-07:00

BELAKANGAN ini telah terjadi beberapa bencana yang oleh para ilmuwan dikaitkan dengan pemanasan global, berupa perubahan ekstrem cuaca yang antara lain menimbulkan gelombang panas dan kebakaran hutan di Rusia serta bencana banjir dahsyat di beberapa negara Asia. Bencana banjir bandang di Pakistan telah memakan korban tewas lebih dari 1.500 orang, di Cina 2000 orang kehilangan tempat tinggal, 130 orang tewas.
Sebuah penelitian terbaru dari Universitas Colorado (UC) Boulder menunjukkan iklim yang makin panas yang memicu naiknya permukaan laut secara regional adalah ancaman bagi para penduduk di daerah pesisir. Permukaan laut di wilayah Samudera Hindia mengalami kenaikan signifikan -- sebagai akibat dari makin banyaknya gas rumah kaca -- sebagai hasil dari aktivitas manusia -- yang dilepaskan ke atmosfer.
Hasil studi tim peneliti dari UC itu menunjukkan efek pemanasan antropogenik di kolam hangat Indo-Pasifik bisa mengakibatkan pulau-pulau seperti Kepulauan Mascarenhas, pantai Indonesia, Sumatera dan Samudera Hindia bagian utara berpotensi mengalami kenaikan permukaan laut secara signifikan, dari rata-rata global.
Kabar terbaru yang dilansir Associated Press dan dikutip vivanews Rabu (11/8), sebuah bongkahan es berukuran hampir setengahnya Jakarta mengapung di Laut Arktik di Kutub Utara setelah memisahkan diri dari sebuah gletser di Greenland. Dua fasilitas yang kemungkinan berada di jalur yang akan dilewati bongkahan es raksasa ini adalah kilang minyak dan jalur pelayaran.
Kerusakan yang bisa ditimbulkan belum bisa diperkirakan. Dalam skenario terburuk, bongkahan es ini akan mencapai kawasan perairan padat lalu lintas di mana bongkahan es lain dari Greenland pernah menenggelamkan kapal Titanic pada 1912. Beberapa gambar menampilkan bongkahan es berukuran 260 kilometer persegi tersebut. Bongkahan itu terlepas dari dataran es Greenland, sumber air segar yang apabila mencair akan menaikkan level permukaan air laut global sebesar enam meter.
Pemanasan global yang menimbulkan gelombang panas di Rusia utara sampai ibukota negara Rusia, Moskow mencapai sekitar 40 derajat celcius telah menimbulkan kebakaran hebat hutan dan ladang gandum. Wilayah Rusia utara yang selama ini lebih dikenal sebagai daerah dingin dan lebih banyak tertutup oleh salju itu pun tiba-tiba kini berubah menjadi daerah panas.
Dampak dari gelombang panas itu bukan hanya dirasakan oleh rakyat Rusia, tetapi penduduk belahan dunia lainnya, termasuk Indonesia. Sebab buruknya cuaca tersebut telah mengakibatkan gagal panen gandum di Rusia yang merupakan produsen gandum terbesar ketiga dunia setelah Amerika Serikat dan Kanada. Sehingga Rusia mengambil sikap melarang ekspor gandum mulai 15 Agustus sampai akhir 2010.
Krisis gandum di Rusia melahirkan efek domino bagi kenaikan harga pangan. Di Indonesia, harga terigu diprediksi naik sekitar 10 persen Kenaikan harga gandum ini pantas diwaspadai. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, Adi Lukman memprediksi kenaikan harga gandum juga akan memicu naiknya harga komoditas subsitusinya, seperti jagung dan kedelai (Kontan, 11/8).
Jika ini terjadi maka bukan hanya produk makanan berbagai bahan terigu, seperti mie instan dan biskuit yang akan naik, tapi juga harga daging dan telur. Sebab industri pakan ternak juga pakai gandum sebagai bahan baku. Karena itu bersiap-siaplah menghadapi melonjaknya harga berbagai bahan pangan, serta perubahan cuaca yang tak menentu. (*)

corner, 12 Agustus 2010

Ramadan dan Sadar Zakat

2010-09-05T09:09:00.001-07:00

IBADAH puasa Ramadan 1431 H yang insyaallah akan diawali pada Rabu, 11 Agustus selain bisa menjadi sarana untuk pematangan emosi, intelektual, dan spiritual, juga mendorong kita matang berkomunikasi secara sosial. Puasa memotivasi kita untuk melakukan kesalehan sosial, mengajarkan kebajikan, berperilaku produktif, berlatih sabar, dan memberi maaf.
Dan setiap Ramadan tiba, maka yang menjadi bahan perbincangan tentu saja perubahan perilaku manusianya. Umat Islam diminta untuk hijrah, dari kesalehan individu meningkat menjadi kesalehan sosial. Antara lain dengan membantu kaum lemah/dhuafa dan mendorong bagi terciptanya lingkungan yang sehat secara lahir maupun batiniahnya.
Karena itu umat Islam yang telah memenuhi syarat diwajibkan untuk melaksanakan zakat. Sayangnya, pemahaman dan kesadaran umat tentang kewajiban menunaikan zakat, dan pemahaman para pengelola dana zakat untuk menggalang dan memanfaatkan dana zakat sejauh ini masih rendah. Umat Islam baru memperbincangkan zakat ketika Ramadan tiba.
Tak heran bila hingga saat ini, peran zakat dalam membangun kesejahteraan masyarakat masih sangat kurang. Padahal, potensi zakat ini sangat besar. Contoh, potensi zakat di kota Batam diperkirakan mencapai sekitar 35 miliar per tahun, tetapi yang sudah terkumpul baru sekitar 17 miliar pertahunnya.
Maraknya lembaga amil zakat akhir-akhir ini yang bahkan ada yang mengiklankan lembaganya melalui televisi belumlah menjadikan pemahaman umat Islam terhadap zakat meningkat. Salah satu indikasinya, umat Islam umumnya baru membayarkan zakatnya pada bulan Ramadan.
Padahal zakat harta (maal) yang diperuntukkan bagi delapan asnaf, yakni fakir, miskin, amil, muaallaf, ghorim (penghutang), sabilillah, ibnu sabil, dan hamba sahaya harus dikeluarkan pada masa tertentu dan tidak mesti pas di bulan Ramadan.
Berbeda halnya dengan zakat fitrah yang wajib dikeluarkan pada bulan Ramadan dan utamanya pada malam Idul Fitri. Zakat fitrah, entah berupa bahan makanan pokok atau uang, harus disalurkan pada saat itu juga dan tidak boleh ditunda. Dan penerima zakat fitrah ini tertentu pada fakir miskin saja.
Bila zakat fitrah hanya membutuhkan panitia saja yang bertugas menghimpun dan menyalurkan untuk lingkup masyarakat yang kecil seperti kelurahan, untuk zakat maal inilah yang membutuhkan amil. Selanjutnya amil yang menentukan pola penyalurannya
Pertanyaannya, mengapa pemahaman dan kesadaran tentang kewajiban zakat ini umumnya baru muncul saat Ramadan, sehingga potensi zakat yang demikian besar menjadi tidak tergarap?
Bisa jadi lembaga-lembaga zakatnya hanya buka jika memasuki bulan Ramadan, kecuali untuk lembaga amil zakat yang sudah mempunyai jaringan nasional. sehingga umat kesulitan juga untuk menyalurkan zakatnya. Contoh, ketika musim panen tiba. Tidak ada yang nama lembaga zakat terdekat atau di lingkungan petani. Akhirnya, petani yang ingat akan kewajibannya, membagikan zakat kepada siapa saja yang menurutnya layak menerima.
Selanjutnya jika ada yang hendak menunaikan zakat perniagaan atau zakat harta, kemana mereka mau menyalurkan? Karena kurang sosialisasi tentang zakat dan cara penyalurannya serta minimnya lembaga atau katakanlah konter-konter zakat di daerah, wajar bila giliran pada mau zakat bingung.
Kini untuk menarik masyarakat agar mau mengeluarkan zakat tidaklah cukup dengan ceramah saja, tapi harus kreatif memanfaatkan media. Sebab banyak orang yang mau berzakat tapi tidak tahu harus melalui badan apa. Momentum bulan Ramadan ini bisa dimanfaatkan oleh ormas-ormas Islam semacam NU atau Muhammadiyah dan lainnya untuk membangun kembali kesadaran umat Islam untuk berzakat, dan bertindak konkret dengan membentuk konter-konter zakat, yang online tiap hari. Baik di mal-mal, super market atau tempat-tempat yang dianggap strategis sampai ke pelosok-pelosok desa. Akhirnya selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan, dan menghitung-hitung kembali kewajiban zakat yang harus dibayarkan. (*)

corner, 10 Agustus 2010

Preseden Buruk Pemilukada

2010-09-05T09:08:00.000-07:00

PERKEMBANGAN demokrasi kita terkait perilaku korupsi, khususnya dalam penyelenggaraan pemilukada (pemilihan umum kepala daerah) langsung kian mengkhawatirkan. Praktik politik uang terjadi di hampir dalam semua pemilukada. Biasanya para kandidat melakukan politik uang, baik menjelang kampanye, saat kampanye maupun menjelang pemilihan. Indikasinya, setidaknya terlihat dari perkara pemilukada yang masuk di Mahkamah Konstitusi, semua mengandung kecurangan terkait pemberian uang atau natura.
Selain itu butuh biaya yang besar, dan besarnya biaya kampanye seringkali tak wajar, yang bila dihitung tidak sebanding dengan penghasilan sebagai kepala daerah. Hakim konstitusi Hamdan Zoelva menyebutkan pemilukada yang berlangsung saat ini merupakan wujud demokrasi yang minus aturan. Demokrasi tanpa aturan sama dengan tirani (Kompas, 7/8/2010).
Bahkan, kini muncul satu fenomena yang memprihatinkan, yakni partisipasi incumbent (kepala daerah yang ikut dalam pemilihan) yang terjerat kasus korupsi membuktikan bahwa pemilukada masih memberi ruang bagi koruptor. Ironisnya, meskipun sudah ditetapkan oleh kepolisian sebagai tersangka, mereka tetap terpilih sebagai pemenang pemilukada.
Indonesia Corruption Watch mencatat, setidaknya terdapat lima incumbent yang menjadi tersangka korupsi dan memenangi pemilukada periode 2010-2015. Mereka adalah Bupati Rembang Mochamad Salim, Bupati Kepulauan Aru Theddy Tengko, Bupati Lampung Timur Satono, Wakil Bupati Bangka Selatan Jamro H Jalil, dan Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamudin. Sebagian dari tersangka kasus korupsi yang menang dalam Pemilukada 2010 itu sudah dilantik oleh Mendagri Gamawan Fauzi.
Tentu saja ini merupakan preseden buruk demokrasi di tingkat lokal karena Pemilukada masih memberikan ruang untuk koruptor dan gagal menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pemilukada belum berhasil melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik, bersih, dan jujur. Bahkan, banyak sekali kepala daerah hasil Pemilukada yang menjadi tersangka atau terdakwa saat masih menjabat.
Masalahnya, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menjadi acuan pelaksanaan Pemilukada juga memberi ruang bagi para koruptor untuk tampil kembali sebagai calon kepala daerah. Bagaimana mungkin pemimpin yang mempunyai cacat integritas dapat memimpin pemerintah yang bersih dan sejahtera.
Wajar bila publik khawatir kepala daerah tersebut akan mengulangi tindak korupsi karena merasa dilegalkan dan dilindungi oleh Negara. Dengan kekuasaan yang mereka pegang kembali, para tersangka bukan tidak mungkin akan berupaya mengangkangi hukum hingga bebas dari segala sangkaan dan tuduhan.
Untuk itu ke depan diperlukan regulasi yang lebih ketat untuk menentukan seseorang bisa memenuhi syarat sebagai calon yang akan bertarung dalam pemilukada. Para legislator perlu didorong untuk mengambil inisiatif merevisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menjadi acuan pelaksanaan Pemilukada agar tidak memberi ruang bagi seseorang yang sudah dinyatakan sebagai tersangka untuk maju dalam pemilukada.
Selanjutnya rambu-rambu disertai sanksi yang tegas untuk mencegah terjadinya praktik korupsi pada saat acara demokrasi lima tahunan di tingkat lokal itu perlu dipertegas di dalam regulasi yang baru. Seperti penggunaan anggaran negara, manipulasi dana kampanye, dan politik uang. Kebiasaan buruk yang dipelihara dalam roda demokrasi di tingkat lokal ini harus dikikis. Sehingga sistem pemilukada langsung yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang demokratis dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat bisa diwujudkan. Semoga. (*)

corner, 9 Agustus 2010

Penyederhanaan Rupiah

2010-09-05T08:49:00.000-07:00

HARI-hari ini publik di tanah air dikejutkan oleh wacana redenominasi rupiah yang dilontarkan oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution saat rapat dengar pendapat dengan DPR akhir Juli lalu. Gagasan redenominasi atau penyederhanaan mata uang rupiah itu dilakukan Bank Indonesia dengan meniadakan tiga angka nol terakhir sehingga menjadi seperseribu dari nilai semula. Jika gagasan BI itu disetujui, mulai 2013 redenominasi siap digulirkan.
Alasannya adalah demi menyederhanakan perhitungan sehingga nilai rupiah menjadi sejalan dengan kehidupan, tetapi bukan sanering atau pemotongan nilai uang. BI mengingatkan nilai pecahan mata uang Indonesia sebesar Rp 100.000 merupakan angka pecahan terbesar di dunia. Pecahan mata uang Indonesia itu hanya kalah dari dong Vietnam yang memiliki pecahan 500.000 dong. Dengan pecahan yang amat besar itu, rupiah menjadi tidak efisien, tidak bergengsi, dan terkesan lemah di mata internasional.
Nantinya pecahan mata uang disederhanakan tanpa mengurangi nilai dari uang. Nilai mata uang tetap sama meski angka nolnya berkurang. Misalnya Rp 1.000 menjadi Rp 1, sedangkan Rp 1 juta menjadi Rp 1.000. BI akan membuat pecahan koin sen seperti zaman dulu dan kembali diedarkan. BI memberikan contoh dengan mata uang lama, membeli barang dengan harga Rp 300.000 sama dengan Rp 300 dengan mata uang baru. Jumlah barang yang diperoleh juga sama.
Menurut BI, kebijakan seperti itu mengikuti kebijakan Turki pada Januari 2005 yang menggantikan 1.000.000 lira dengan 1 lira baru. Berikutnya pada Juli 2005 Romania menggantikan 10.000 leu lama dengan 1 leu baru.
Meski gagasan ini nawaitunya bagus, namun karena wacana penyederhanaan rupiah ini terkesan tiba-tiba, tak pelak memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Apalagi
pemerintah sendiri seperti disampaikan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, tidak pernah diajak BI untuk membahas persoalan itu dan Pemerintah tidak punya agenda itu.
Namun karena wacana telanjur bergulir di masyarakat, maka munculnya polemik dan keresahan pun tak terhindarkan. Banyak yang terkejut. Karena tidak mengerti, banyak yang menolak, karena masyarakat sudah berpikir salah bahwa itu sanering atau pemotongan uang rupiah. Hal ini bisa dimaklumi, karena pemerintah Indonesia pernah melakukan pemotongan uang tahun 1950-an maupun sanering tahun 1965 di saat ekonomi Indonesia dilanda inflansi yang sangat tinggi, 650 persen.
Padahal, dari aspek pengawasan dari pemerintah, pemberlakuan redenominasi nilai rupiah akan menguntungkan, karena akan meringankan. Dengan redenominasi, maka pengawasan menjadi lebih praktis, karena jumlahnya lebih kecil.
Hanya saja agar redenominasi rupiah ini berhasil, maka sebelum diterapkan, BI dan pemerintah harus mengatasi masalah pokok ekonomi Indonesia. Mengutip mantan Deputir Gubernur BI, Anwar Nasution, antara lain menyehatkan industri perbankan sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian. Meningkatkan pengawasan bank agar dapat memenuhi ketentuan nasional, mengendalikan kurs riil devisa agar bisa merangsang daya saing perekonomian nasional agar dapat menciptakan lapangan kerja, terutama industri manufaktur yang berada di pulau Jawa.
Sekali lagi kita mengapresiasi rencana menyederhanakan mata uang rupiah. Hanya saja soal timingnya sekarang belum tepat. Sebab masih masih banyak persoalan yang membelit perekonomian dan bangsa ini. Terutama menghadapi era perdagangan bebas, dengan masuknya barang-barang murah dari negeri jiran, terutama Cina, sejauh ini pemerintah belum berbuat banyak untuk melindungi pengusaha lokal yang kian terjepit. (*)

corner, 7 Agustus 2010

Mbolosisasi DPR

2010-07-31T04:36:00.000-07:00

PRILAKU anggota DPR yang rajin membolos kembali menjadi sorotan. Kali ini sifatnya otokritik datang dari pimpinan DPR yang jengah atas sikap anggota suka mangkir dari tanggung jawabnya menghadiri sidang-sidang yang menjadi tugas utama mereka di Senayan itu. Prilaku sebagian besar anggota dewan yang memakan gaji buta di atas 40 juta, dan menikmati bermacam fasilitas mewah itu membuat pimpinan mereka gerah.
Seperti dikeluhkan oleh Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso kepada pers di Gedung DPR, dan dikutip koran ini Sabtu (24/7). "Terus terang, kami pimpinan dewan sudah jengah dan getir dengan prilaku membolos teman-teman. Kami sudah susah payah membangun citra dewan. Namun, tetap saja banyak rapat yang tidak kuorum. Akibat prilaku mbolosisasi ini, hancur semua!"
Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDIP, Pramono Anung juga mengakui tingkat kehadiran anggota DPR sekarang sangat memprihatinkan. Bila dulu biasanya anggota DPR mulai malas di kala kampanye pemilu dimulai, kini baru tujuh bulan mereka dilantik sudah menunjukkan sikap malas. "Dulu sepinya kalau sudah enam bulan sebelum pemilu, sekarang baru sisa empat tahun sudah sepi," keluh Pramono.
Kita pun ikut prihatin dan sangat menyesalkan atas seringnya anggota dewan membolos. Sebab ini merupakan cermin buruknya mentalitas terhadap pelaksanaan kinerja dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat. Mereka cenderung hanya rajin datang kalau ada maunya saja yaitu saat terima uang dan tunjangan.
Ketika ada rapat-rapat penting, seperti rapat komisi dan paripurna yang menyangkut tugas-tugas legislasi mereka mangkir, tak sedikit anggota DPR yang hanya titip absen kepada sesama anggota DPR. Sehingga tak jarang meskipun dari daftar absensi, sidang sudah bisa dimulai karena sudah memenuhi kuorum, tetapi secara fisik sebenarnya tidak kuorum.
Karena itu demi tegaknya keadilan dan demi nama baik anggota DPR yang nota bene menjadi wakil dari rakyat, bila mangkir dalam acara sidang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan wajib diberikan skorsing. Hal ini merupakan wujud kedisiplinan. Bukankah perjuangan mereka selalu mengatasnamakan kepentingan rakyat dan dibayar oleh uang rakyat.
Disadari atau tidak, sikap dan perilaku anggota Dewan yang terhormat ini sebagai cermin bagi generasi penerus dan calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Jangan didik generasi muda hanya untuk mencari yang enak-enak saja tanpa kerja keras dan rasa tanggung jawab pada diri, negara, Tuhan dan masa depan generasinya.
Entah apa yang terlintas di benak anggota DPR yang suka bolos itu ketika melihat sindiran pada karikatur di Kompas kemarin (25/7), malu lalu mau introspeksi, atau menganggapnya hiburan semata. "Ayo sekolah, Terong jangan mangkir lagi", "Baru jadi Anak TK kok suka mangkir", cetus bapaknya. "Maju jadi apa kamu nanti, sayang," sela ibunya. Dengan entengnya sambil cengengesan Terong bilang, "Jadi Anggota DPR Dong!!!!"
Karena ini menunjukkan kredibilitas parlemen, maka pimpinan dewan harus berani memberikan sanksi terhadap anggota dewan yang indisipliner dan jarang masuk, apapun alasannya. Karena hal ini termasuk bagian dari pelanggaran etika. Partai dan juga fraksi harus berani memberikan peringatan keras. Bila perlu menarik atau mencopot kadernya yang duduk sebagai anggota dewan yang tingkat kehadirannya rendah.
Gagasan menggunakan mesin sidik jari (finger print) agar tidak ada lagi anggota yang hanya menitip absen juga harus diwujudkan, termasuk wacana pemotongan renumerasi anggota dewan yang tidak hadir dalam setiap agenda rapat DPR.
Di sisi lain, publik agar jeli melihat dan mencatat sikap wakilnya di DPR yang hobi pembolos, maupun yang kinerjanya buruk. Pastikan, jangan memilih anggota dewan yang suka makan gaji buta pada pemilu berikutnya. (*)
corner tribun, 26 Juli 2010

Ledakan Gas Tanggung Jawab Pemerintah

2010-07-31T04:35:00.000-07:00

WAJAH Ridho, bocah yang masih berusia 4 tahun itu rusak setelah terkena ledakan tabung gas ukuran 3 Kg. Tabung itu meledak saat Susi Hariani, ibunya, sedang memasak untuk menyiapkan sarapan untuknya, 24 Maret 2010. Akibat ledakan tabung gas tersebut, bukan hanya sakit fisik saja ya ia alami, namun Ridho diyakini juga mengalami tekanan psikologis.
Ridho dan Susi masih bernasib baik. Berkat keberaniannya datang langsung ke Istana Negara untuk meminta bantuan presiden demi kesembuhan anaknya, Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih yang diutus SBY menjenguk Ridho akhirnya menjamin semua biaya operasi akan ditanggung oleh Kemenkes dan Pertamina.
Sebelumnya ada begitu banyak korban, termasuk anak-anak yang tidak dapat diselamatkan akibat ledakan tabung gas yang tentu amat mengerikan itu. Sudah begitu, para korban tabung gas meleduk itu harus menanggung sendiri biaya pengobatan dan kerugian yang dialaminya.
Dari hari ke hari, pemberitaan ledakan gas dan air mata sepertinya tak pernah putus menghiasi media kita dalam kurun waktu empat bulan terakhir ini. Media melaporkan cerita pilu korban ledakan tabung gas dari berbagai daerah yang putus asa memikirkan nasibnya, bingung memikirkan biaya, siapa yang harus menanggung akibatnya.
Tabung gas mirip buah melon yang pada masa-masa awal diberlakukannya konversi minyak tanah menjadi gas begitu dibanggakan -- selain karena praktis dan lebih menghemat biaya dan bisa menekan subsidi pemerintah -- itu kini justru menghantui puluhan jutaan masyarakat. Catatan Pertamina, setidaknya 50 juta masyarakat Indonesia sudah menggunakan tabung gas ukuran 3 Kg.
Ironisnya, meski hampir setiap hari terjadi kasus tabung gas yang bocor meledak, antarinstansi pemerintah sejauh ini -- kecuali untuk kasus Ridho-- hanya bisa saling menyalahkan, atau hanya mengaku prihatin atas maraknya insiden tabung gas meledak yang menimpa rakyatnya. Tetapi soal bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen tabung gas, semuanya cenderung mengelak.
Untuk menjawab persoalan itu, didalam ilmu hukum ada teori yang disebut teori risiko. Teori itu lahir mungkin bisa untuk menjawab persoalan yang selama ini tidak dapat dijawab oleh teori kesalahan ketika ada orang yang sungguh dirugikan oleh orang lain yang bersifat onrechtmatige (melawan hukum), maka ia berhak atas ganti rugi.
Menurut teori risiko tersebut, kewajiban untuk menanggung risiko tidak didasarkan pada kesalahan. Teori risiko ini telah digunakan oleh hakim dalam memutus perkara ”de Lekkende Kruik” atau ‘JUMBO’ yang sangat terkenal (Arrest HR 2 Februari 1973). Dalam kasus tersebut pada intinya HR menyatakan bahwa perusahaan J yang memproduksi dan telah melempar ke pasaran produk berupa ranjang bayi dengan alat pemanas (bedkruik). Karena alat pemanas itu bocor sehingga mengakibatkan luka pada bayi Tuan U, berarti produsennya harus siap bertanggung jawab untuk memikul risiko atas segala kemungkinan timbulnya kerugian yang disebabkan oleh produk tersebut (Disertasi Sari Murti, 2007: 175-177).
Kalaupun ada berbagai spekulasi yang berkembang selama ini, seperti adanya kejahatan pemalsuan tabung yang tidak memenuhi standar, kejahatan berupa pemindahan isi gas dari tabung gas 3 kg yang bersubsidi ke dalam tabung gas 12 kg yang tidak bersubsidi sehingga mengakibatkan kerusakan yang membuat tabung tetap ‘ngesos’ walau regulator telah terpasang atau berbagai spekulasi lainnya, maka hendaknya hal itu tidak menjadi excuse untuk menghindarkan diri dari tanggung jawab.
Memang, selain faktor alat (kompor, tabung dan regulator) masih ada faktor manusia yang turut andil dalam persoalan ini. Bisa jadi masyarakat belum cukup teredukasi dalam penggunaan kompor dan tabung gas. Namun bagaimana pun pemerintah yang telah membuat kebijakan konversi minyak tanah ke gas harus bertanggung jawab atas musibah yang menimpa rakyatnya. (*)

corner tribun, 24 Juli 2010

Korupsi Sistemik di Lahan Basah

2010-07-31T04:34:00.000-07:00

MARAKNYA korupsi dan ulah culas yang dilakukan oknum pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, misalnya Gayus HP Tambunan, Bahasyim Assyifie, penanganan kasus pajak Paulus Tumewu, pemalsuan data- data pajak, juga kasus penyimpangan yang terjadi di Ditjen Bea Cukai membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kecewa dan geram.
Kekesalannya itu dicurahkan dalam pengarahannya kepada jajaran Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/7). Presiden menilai, masih adanya petugas pajak yang melakukan kejahatan luar biasa sehingga merugikan negara itu sebagai perbuatan kreatif tetapi keliru.
Oleh sebab itu, SBY memberikan tiga instruksi kepada kedua Ditjen tersebut. "Ini adalah kontrak dan pakta integritas antara saudara dan saya. Tidak perlu menunggu sampai reformasi selesai, sekarang juga," perintah SBY di depan para petinggi Ditjen Pajak dan Bea Cukai.
Tiga instruksi itu; pertama, segera menghentikan segala bentuk kejahatan dan penyimpangan perpajakan, kepabeanan dan cukai. Kedua, Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai harus meneruskan reformasi birokrasi demi meningkatkan kinerja mereka. Hal yang perlu dibenahi terutama pelayanan publik yang cepat dan murah.
Ketiga, SBY meminta Menteri Keuangan Agus Martomardoyo mendukung pembenahan kinerja dan menjalankan reformasi birokrasi Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai. Untuk mengawasi pelaksanaan ketiga instruksi tersebut, Presiden akan memantau dari dekat dengan bantuan Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
Kegusaran Presiden SBY bisa dimaklumi mengingat di dua instansi 'basah' tersebut belakangan ini memang sedang menjadi sorotan publik, khususnya penyimpangan di Ditjen Pajak. Terutama sejak terungkapnya kasus maker pajak Gayus yang bukan hanya dilakoni seorang diri, tetapi masalahnya ditengarai sudah menggurita. Peran Gayus membuktikan ada masalah sistemik di Ditjen Pajak.
Perintah Presiden SBY itu merupakan warning keras bagi aparat petugas di dua direktorat jenderal yang berada di lingkungan Kemenkeu tersebut untuk tidak mencoba-coba melakukan kejahatan dan penyimpangan yang berpotensi merugikan negara. Sebab bila ini diabaikan maka siap-siap untuk bernasib sama seperti Gayus dan aparat pajak lainnya yang harus merasakan dinginnya tembok rumah tahanan.
Seperti ramai diberitakan di media massa, pasca tertangkapnya Gayus Tambunan, beberapa aparat Ditjen Pajak di berbagai daerah menyusul ditangkap polisi maupun KPK, antara lain Bahasyim Assyifie di Jakarta, dan beberapa aparat pajak di Surabaya dengan nilai kerugian negara mencapai ratusan miliar, pegawai pajak di Bekasi dan lainnya.
Bahkan KPK seperti disampaikan Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Kantornya, Kamis (22/7), kembali menjebloskan empat tersangka kasus suap pajak ke tahanan. Mereka adalah tiga tersangka pemeriksa pajak Kantor Pajak Bandung I, Jawa Barat dan mantan Direktur Kepatuhan Bank Jabar Herry Achmad Buchori terkait kasus dugaan suap Bank Jabar ke pemeriksa pajak Kantor Pemeriksa Pajak Bandung I, pada 2001-2002.
Tiga orang pemeriksa pajak itu, yakni Roy Yuliandri, Muhammad Yazid, dan Dien Rajana Mulya. Dalam kasus ini, Buchori bersama mantan Dirut Bank Jabar, Umar Syarifuddin, diduga memberikan uang suap Rp 2,5 miliar kepada mantan Kepala Pemeriksa Pajak Bandung I, Edi Setiadji, pada 2004 sebagai imbalan atas pengurangan jumlah nilai pajak Bank Jabar pada 2001 dan 2002. Sedangkan, Yazied, Dien, dan Buchori diduga bersama-sama dengan atasannya Edi Setiadji ikut menikmati pemberian, masing-masing Rp550 juta. Sebelumnya, KPK juga telah menahan mantan Supervisor Pemeriksa Pajak Dedy Suwardi dan Edi Setiadi. Artinya, KPK telah menahan seluruh tersangka yang terkait kasus ini.
Sebuah peringatan yang patut menjadi bahan perenungan bagi seluruh aparat birokrasi, bukan hanya yang berada di lingkungan kedua institusi tersebut, tetapi juga instansi pemerintah lainnya. (*)

corner tribun, 23 Juli 2010

Mengadili Korupsi Pajak di Daerah

2010-07-31T04:33:00.002-07:00

PASCA mencuatnya kasus makelar pajak Gayus Halomoan Tambunan yang merugikan negara ratusan miliar, Pemerintah kian serius mengatasi permasalahan pajak. Pemerintah pun beserta Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sepakat melaksanakan reformasi pengadilan pajak.
Salah satunya Pemerintah berencana membentuk pengadilan pajak di daerah-daerah.
Melalui pembentukan Pengadilan Pajak di daerah, maka jika ada wajib pajak berperkara, tidak perlu harus ke Jakarta untuk menyelesaikan perkara. Penanganan korupsi pajak di daerah bisa ditangani di daerah. Rencana tersebut tertuang dalam naskah saling kesepahaman (MoU) antara Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial yang diteken di Kemenkeu, Jumat (16/7) lalu.
Rencana pemerintah tersebut sekaligus untuk merevisi UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Menurut Menteri Keuangan Agus Martowardojo disela-sela penandatanganan, rencana itu dilandasi keadaan bahwa selama ini banyak masyarakat yang tidak mengetahui dimana letak pengadilan pajak. Karena selama ini Pengadilan Pajak ada di Kementerian Keuangan.
Kedepannya, kata Agus, pengadilan pajak tidak lagi akan bertempat di Kementerian Keuangan, tetapi juga ada di daerah. Hal ini dimaksudkan untuk menjadikan Pengadilan Pajak yang bebas, mandiri, tidak memihak, dan terpercaya dalam menegakan hukum dan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, serta rasa keadilan masyarakat yang berwibawa dan diakui dunia.
Seperti diketahui, selama ini Pengadilan Pajak yang berada dibawah pengawasan Kementerian Keuangan menjadi sorotan publik. Terutama sejak terbongkarnya kasus makelar Pajak Gayus Tambunan, terungkap kelemahan dari Pengadilan Pajak ini, yakni negara banyak dirugikan karena perkara yang ditangani Pengadilan Pajak lebih banyak dimenangkan para wajib pajak bermasalah yang berkongkalikong dengan makelar pajak seperti Gayus.
Melalui MOU itulah akan diatur pembinaan dan pengawasan Hakim Pengadilan Pajak serta pertukaran informasi di antara para pihak terkait dalam rangka pelaksanaan MOU. MOU melibatkan tiga institusi berbeda dengan fungsinya masing-masing. Sehingga kedepannya diharapkan akan menjadi lembaga peradilan yang transparan
Peran masing-masing institusi tersebut saling mengisi. MA merupakan lembaga pengawas tertinggi terhadap badan peradilan, melakukan pengawasan pelaksanaan tugas yudisial Hakim Pengadilan Pajak. Sedangkan Komisi Yudisial melakukan pengawasan atas perilaku Hakim Pengadilan Pajak, dan Menkeu merupakan pembina dalam bidang organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak.
Kita menyambut baik rencana pembentukan Pengadilan Pajak di daerah. Ketiga instansi ini harus bisa menjawab tuntutan masyarakat agar pengadilan pajak lebih kredibel dan transparan. Dengan terwujud sistem pengadilan yang transparan, sehingga tidak hanya wajib pajak mendapatkan keadilan tapi aparat pajaknya juga, serta negara juga tidak dirugikan karena kehilangan potensi pajak yang seharusnya diterima.
Apalagi, langkah ini diikuti dengan rencana pemerintah segera merevisi uu No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Dimana nantinya, melalui revisi undang-undang ini, pengadilan pajak akan ditegaskan di bawah Mahkamah Agung (MA). Karena MA sebagai pengawas internal menjadi pengawas tertinggi pada semua badan peradilan dibawahnya, termasuk peradilan pajak.
Terkait dengan transparansi perkara di pengadilan pajak ini, maka nantinya pemerintah akan membuat situs resmi untuk mempublikasikan putusan-putusan perkara pajak, sehingga masyarakat maupun yang bersengketa dapat mengakses putusan-putusan pengadilan pajak. Semoga. (*)

corner tribun, 22 Juli 2010

Pajak Daerah tak Jadi Naik

2010-07-31T04:33:00.001-07:00

SETELAH mendapatkan penolakan keras dari kalangan pengusaha di Batam yang tergabung dalam 16 asosiasi usaha, Pemerintah Kota Batam akhirnya usulan kenaikan pajak dan retribusi daerah yang sedang dibahas panitia khusus (pansus) DPRD, Selasa (20/7). Pembatalan usulan kenaikan itu diumumkan langsung oleh Wali Kota Batam Ahmad Dahlan di kantornya di depan perwakilan 16 asosiasi pengusaha di Batam.
Pengumuman pembatalan rancangan peraturan daerah (ranperda) kenaikan pajak daerah tersebut disambut gembira para pengusaha. "Kita memberikan apresiasi yang tinggi kepada Walikota Batam, bahwa pada akhirnya Pak Wali mengakomodir keluhan masyarakat tentang masalah kenaikan pajak ini. Kami menyambut baik Walikota mau membatalkan rencana kenaikan pajaknya," cetus Ir Cahya, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri.
Ahmad Dahlan pada kesempatan itu mengungkapkan, keputusan untuk tidak menaikkan pajak, setidaknya dalam dua tahun mendatang itu diambil Pemko Batam berdasarkan rekomendasi tim. Tim merekomendasikan win-win solution yaitu dengan tetap memberlakukan Perda No 6 Tahun 2007 untuk tarif-tarif pajak. Dan Pemko akan mengajukan Perda baru khusus untuk membahas tentang PBB dan BPHTB, karena merupakan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
Seperti diketahui, usulan kenaikan pajak daerah tersebut benar-benar dipandang serius oleh para pengusaha di Batam. Sebanyak 16 asosiasi pengusaha di Batam telah melayangkan surat resmi ke Wali Kota sejak Senin (5/7) lalu. Selain karena tiadanya lampiran kajian ilmiah terhadap nilai yang diusulkan, usulan kenaikan 19 item pajak daerah sebagaimana tercantum dalam ranperda tersebut dikhawatirkan akan menjadi bom waktu bagi masyarakat.
Sebab, kenaikan pajak ini tidak hanya akan dirasakan pengusaha, namun komponen seluruh masyarakat, seperti kenaikan pajak PPJU (pajak penerangan jalan umum) 150 persen dari pungutan lama, pasti akan dirasakan setiap orang.
Pengusaha merasa terpukul dengan usulan kenaikan pajak pada kisaran maksimal yang diperbolehkan, yakni rata-rata 35 persen bahkan hingga 75 persen. Mereka pun mengancam bila Ranperda ini disahkan maka mereka sepakat akan tutup usaha. Dampaknya sudah bisa kita bayangkan, akan terjadi PHK massal.
Apalagi, kini pengusaha masih dipusingkan oleh kenaikan tarif air ATB mulai Juni 2010 dan kenaikan tarif listrik. Di sisi lain masyarakat kini juga sedang dipusingkan oleh kenaikan harga beberapa bahan kebutuhan pokok menjelang masuk bulan Ramadan dan lebaran mendatang. Kenaikan harga kebutuhan pokok itu sudah pasti juga dirasakan oleh kalangan pengusaha, khususnya pengusaha makanan, restoran dan perhotelan.
Karena itu kebijakan Wali Kota Batam untuk moratorium atau menghentikan pembahasan rencana kenaikan pajak daerah sampai minimal dua tahun mendatang patut berikan apresiasi.
Kita menghargai sikap responsif Wali Kota Batam tersebut. Karena telah mendahulukan yang mementingkan asas manfaat yang luas secara sosial, ketenangan iklim berusaha di Batam, tidak sekadar mengejar pundi-pundi pungutan baru yang akan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah.
Apalah artinya, PAD tinggi, tetapi ternyata keberadaan Perda justru merusak iklim investasi, pengusaha kabur dan bubar karena tak kuat dengan tingginya pajak daerah. Ke depan, sebaiknya Pemko Batam di dalam membuat Ranperda pajak daerah dan restribusi melibatkan pihak perguruan tinggi yang paham dalam menentukan perhitungan pajak daerah dan retribusi, atau lembaga konsultan yang kompeten, sehingga bisa dihitung secara serius biaya dan manfaat yang luas secara sosial, ekonomi, lingkungan. Semoga (*)

corner tribun,Rabu, 21 Juli 2010

Mewujudkan Batam Hijau

2010-07-31T04:32:00.000-07:00

MASYARAKAT Kota Batam selama sepekan, mulai 15 Juli lalu hingga 22 Juli mendatang mendapatkan suguhan pemandangan yang menyejukkan mata, melalui gelaran acara Pekan Flori dan Flora Nasional (PF2N) 2010 di Engku Putri, Batam Centre, Sabtu (17/6). Ratusan jenis tanaman hias dan rangkaian bunga alami dari berbagai daerah di tanah air dan negeri jiran dipamerkan untuk memanjakan pandangan masyarakat pulau berbentuk kalajengking ini.
Berbagai kegiatan digelar dalam pekan flori itu, mulai dari bursa tanaman hias, lomba merangkai bunga, tanaman anggrek, tanaman hias, lomba mengupas dan makan buah, seminar, demo dan kursus merangkai bunga, anggrek, menata taman, pawai kendaraan hias yang diikuti oleh 9 kendaraan yang berasal dari Bandung, Batam, Bangka Belitung, Lingga, Tanjungbalai Karimun, dan Provinsi Kepri yang dimeriahkan atraksi kebudayaan daerah, dan lainnya.
Pameran tanaman hias tingkat nasional ini menambah semarak Tahun Kunjungan Batam (Visit Batam Year 2010). Sebagai daerah kunjungan wisata menurut Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Kota Batam merupakan daerah kunjungan wisata ketiga di negeri ini dengan kunjungan turis sebanyak 1.100.000 orang pertahun. Dengan dukungan berbagai fasilitas memadai yang telah dimiliki Batam, wisatawan nusantara dan mancanegara dari negeri jiran, Singapura, Malaysia, Thailand, Korea, China dan sekitarnya diharapkan datang ke Batam.
Event PF2N yang terselenggara di kota industri ini bisa menjadi entry point untuk mewujudkan misi bersama pemerintah pusat dan daerah, yaitu berjalannya industri hortikultura secara berkesinambungan. Penyelenggaraan Pekan Flora dan Flori juga diharapkan bisa menginspirasi pemerindah daerah dengan dukungan swasta, pengusaha dan masyarakat luas untuk secara sungguh-sungguh mewujudkan cita-cita Batam menjadi kota yang bersih dan hijau Apalagi berbagai upaya dan kerja keras untuk mewujudkan kota Batam Hijau yang selama ini terus digaungkan Pemko Batam terus dilakukan.
Seperti diketahui, julukan sebagai kota terkotor pada 2005 sempat disematkan di kota industri ini, lalu pada 2006 dapat keluar dari julukan tersebut. Dan pada 2007 Kota Batam mampu meraih Adipura pertamanya yang dilanjutkan tahun 2008. Sebuah usaha yang berkesinambungan rupanya membuahkan hasil.
Tahun ini kota akan terus membenahi diri dengan konsep- konsep yang lebih baik lagi. Misalnya menerapan konsep pengelolaan sampah yang dikejarsamakan dengan pihak swasta selama 25 tahun yang akan dikembalikan dalam bentuk energi. Dinas Kebersihan dan Pertamanan juga terus berupaya menambah fasilitas bagi taman-taman publiknya.
Masyarakat dan pengusaha yang ambil bagian dalam kegiatan penghijauan di lingkungannya masing-masing juga turut memiliki peran penting dalam menghijaukan Batam. Misalnya, seperti dilakukan pemilik salah satu pom bensin di kawasan Tiban yang telah memanfaatkan lahannya yang cukup luas hampir penuh dengan tanaman hias patut dihargai dan ditiru.
Penanaman tanaman dalam jumlah banyak mampu menciptakan suasana yang sejuk dan nyaman karena oksigen yang mampu dihasilkan dari tanaman-tanaman tersebut. Batam yang terkenal sebagai daerah yang beriklim panas, seperti tidak berlaku di sini. Kesejukan dan kenyamanan bukan hanya dapat dirasakan. Keasrian pemandangan menjadi nilai lebih bagi kawasan ini. Kesan yang didapat pun menjadi lebih hijau, rimbun dan teduh.
Karena itu, jangan sia-siapan event akbar Pekan Fora-Flora Nasional Batam 2010 di dataran Engku Putri dan sekitarnya yang masih akan berlangsung sampai Kamis, 22 Juli mendatang. Selain untuk menyejukkan mata dengan keindahan aneka tanaman hias, kita bisa belajar banyak tentang budidaya aneka tanaman hias, tanaman buah dan sayur, menata taman langsung dari ahlinya, atau menambah koleksi tanaman hias di rumah kita. (*)

corner tribun, 19 Juli 2010

Pemekaran Gagal

2010-07-31T04:31:00.000-07:00

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono meminta dilakukan moratorium pemekaran (pemisahan) daerah. Usulan pembentukan daerah otonom baru untuk sementara harus dihentikan sambil menunggu evaluasi lebih lanjut. Permintaan itu disampaikan Presiden SBY dalam jumpa pers bersama Ketua DPR Marzuki Alie seusai rapat konsultasi di Istana Negara Rabu (14/7) lalu. Alasan Presiden, 80 persen daerah pemekaran gagal menjalankan tugasnya. Masih banyak masalah yang timbul akibat pemisahan wilayah yang tak selalu sesuai dengan sasaran.
Untuk diketahui, sejak otonomi daerah dijalankan pada 1999, penambahan daerah otonom di Indonesia mencapai 205. Terdiri atas 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota. Dengan penambahan itu jumlah, jumlah daerah otonom di Indonesia menjadi 524, terdiri atas 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota.
Permintaan moratorium sebenarnya sudah berkali-kali disampaikan oleh Presiden SBY. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan, pembentukan daerah baru, dan gerilya politik untuk melahirkan daerah baru terus berlangsung di banyak daerah, di DPR dan di Kementerian Dalam Negeri. Ada ratusan daerah baru yang sudah berancang-ancang untuk memisahkan diri dari induknya.
Contoh terdekat, Pemerintah Provinsi Kepri akhir Mei 2010 lalu sudah mengajukan draft usulan pemekaran kabupaten dan kota di Kepri ke Mendagri bersama-sama dengan 32 provinsi lain. Menurut Plt Sekda Kepri, Arifin kepada koran ini, ada lima daerah yang akan diusulkan untuk dimekarkan.
Untuk Kabupaten Karimun, daerah yang akan dimekarkan adalah Kundur yang rencananya akan menjadi Kabupaten Kundur. Barelang yang masuk dalam wilayah Kota Batam juga akan dimekarkan menjadi Kabupaten Barelang. Bintan Utara yang terletak diujung luar Kabupaten Bintan akan dimekarkan menjadi Kabupaten Bintan Utara. Serasan yang saat ini masuk wilayah administratif Kabupaten Natuna akan dimekarkan menjadi Kabupaten Serasan. Terakhir adalah Singkep diusulkan menjadi kabupaten tersendiri terpisah dari Kabupaten Lingga.
Sebenarnya, pemekaran wilayah tidak menjadi masalah sepanjang syarat untuk pembentukannya sebagaimana diatur dalam PP 129/2000 yang kemudian diganti dengan PP 78/2007 dipenuhi. Syarat pembentukan daerah baru adalah administratif, teknis, dan kewilayahan. Syarat administratif adalah Keputusan DPRD, Keputusan Kepala Daerah serta Rekomendasi Mendagri.
Syarat teknis terdiri atas faktor-faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial politik, sosial budaya, kependudukan, luas daerah, kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali pemerintahan. Sedangkan syarat kewilayahan meliputi adanya cakupan wilayah, calon ibukota, dan prasarana pemerintahan. Semua persyaratan itu harus dituangkan ke dalam atau menjadi lampiran dari dokumen yang disebut Kajian Daerah.
Persoalannya, banyak dokumen kajian daerah yang dikerjakan asal-asalan. Data tidak akurat, analisis dan argumen sangat lemah. Anehnya, usulan pemekaran daerah dengan dokumen pendukung yang sangat lemah dan amburadul pun ternyata tetap lolos ke Jakarta dan akhirnya masuk dan dibahas di DPR.
Untuk menghentikan laju gerilya politik bagi lahirnya daerah baru maka pemerintah pusat harus menemukan akar permasalahan paling mendasar dari problemtika pemekaran. Mengutip Dr Bambang Purwoko, dosen Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, setidaknya ada empat hal yang harus dicermati.
Pertama, pemerintah perlu segera menyiapkan UU tentang grand design penataan daerah di Indonesia. Kedua, harus ada regulasi yang tegas yang mengatur dan membatasi para pejabat dan politisi khususnya di Kemendagri dan DPR RI sehingga mereka tidak terlalu lunak menerima dan meloloskan usulan pemekaran.
Ketiga, pemerintah harus mampu menjamin bahwa setiap warga masyarakat termasuk di daerah yang secara geografis sulit dijangkau tetap bisa mendapatkan pelayanan publik yang sangat mereka butuhkan. Terakhir, pemerintah juga harus bisa menjamin bahwa alokasi dana pembangunan melalui APBN maupun APBD bisa ditransfer secara transparan dan akuntabel sampai ke tingkat yang paling rendah secara adil dan proporsional. (*)

corner tribun, 17 Juli 2010

Ledakan Penduduk Mengkhawatirkan

2010-07-31T04:30:00.002-07:00

LAJU pertumbuhan penduduk di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Hasil penghitungan Sensus Penduduk 2010 yang hampir seluruh datanya sudah masuk menunjukkan jumlah penduduk Indonesia sekitar 237 juta- 239 juta jiwa, hampir mendekati ambang batas jumlah penduduk 240 juta jiwa. Padahal, perkiraan sebelumnya menyebutkan jumlah penduduk Indonesia 2010 sekitar 234 juta orang. Itu berarti terjadi kelebihan penduduk dari perkiraan hingga 4 juta orang.
Keprihatinan tingginya laju pertumbuhan penduduk di Tanah Air itu diungkapkan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, Sugiri Syarief menjawab pertanyaan wartawan usai membuka Workshop Auditor BKKBN provinsi se Indonesia di Batam, Rabu (14/7) malam.
Sugiri menuturkan, angka pertumbuhan penduduk secara nasional masih 1,3 persen per tahun. Artinya, jika penduduk Indonesia tahun 2010 sebanyak 240 juta maka hanya dalam waktu 3 tahun lagi akan mendekati angka 250 juta jiwa.
Dengan demikian, dalam kurun sepuluh tahun terakhir jumlah anak bangsa bertambah sekitar 35 juta orang. Jika pertumbuhan penduduk itu gagal dikendalikan, pada 2100 bukan tidak mungkin jumlah orang yang mendiami negeri kita tercinta ini mencapai 1 miliar. Yang lebih mengerikan lagi, 60% penduduk kita berada di Pulau Jawa yang luasnya hanya 10% dari total luas Indonesia.
Yang juga mengerikan, tingginya angka pertumbuhan penduduk tersebut tidak diimbangi dengan fasilitas sosial, ekonomi, kesehatan, lahan, dan lain-lain sehingga dapat menjadi bencana. Sebab, mereka butuh makan, lapangan kerja, tempat tinggal, dan butuh hidup layak. Sementara apa-apa yg dibutuhkan tadi sangat terbatas.
Masalah di atas merupakan ancaman yang kian nyata, tapi sepertinya diabaikan begitu saja. Ironisnya, BKKBN seakan tak berdaya. Padahal, pada era Orde Baru, BKKBN merupakan institusi yang secara langsung sukses mengendalikan pertumbuhan penduduk. Namun di era otonomi daerah sekarang, sudah kementeriannya dihapus, di daerah pun BKKBN tidak punya kaki.
Soal kependudukan belum menjadi isu utama kampanye kepala daerah, calon kepala daerah, calon legislatif, bahkan calon presiden, dan presiden sekarang. Semuanya belum meletakkan kependudukan sebagai ancaman nyata. Ia masih dilihat semacam ilusi yang dilebih-lebihkan. Padahal, problem turunan dari ledakan penduduk ini tak kalah seriusnya.
Untuk mengantisipasi ledakan penduduk memang sudah terbit UU No 52 tahun 2009, namun hingga kini juklak maupun petunjuk teknis berupa PP belum ada. Kesadaran pemerintah daerah untuk mengangkat petugas lapangan KB (PLKB) juga masih rendah sehingga ujung tombak pengemban sosialisasi program KB sangat minim.
Ambil contoh di Kepri baru ada 2 kabupaten yang sudah konsen membentuk BKKBD dan baru memiliki 20 PLKB. Padahal jumlah penduduk Kepri saat ini sekitar 1,7 juta jiwa -- 1,06 juta di antaranya di Batam-- dengan angka pertumbuhan 9,5 persen pertahun yang dipengaruhi oleh faktor utama yaitu migrasi atau penduduk pendatang.
Padahal, dalam UU No 52 tahun 2009 disebutkan, pemerintah daerah kabupaten atau kota harus membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) sebagaimana SKPD yang mengurusi masalah kependudukan dan KB. Sayangnya, dalam UU tersebut tidak ada sanksi bagi kepala daerah yang tidak melaksanakan atau tidak membentuk BKKBD.
Karena itu dibutuhkan komitmen bersama seluruh komponen bangsa untuk dapat melakukan langkah-langkah bersama menekan laju pertumbuhan penduduk, khususnya kepala daerah, legislatif, dan pemerintah pusat, termasuk para calon kepala daerah. (*)
corner tribun, 16 Juli 2010

Tinjau Ulang Infotainment

2010-07-31T04:30:00.001-07:00

SUDAH bukan rahasia lagi tayangan program infotainment yang marak di hampir semua stasiun televisi Indonesia lebih banyak menjadi ajang gosip, ghibah atau mengguncingkan persoalan pribadi atau keluarga selebritis dan belakangan juga para tokoh, sehingga dituding merusak kehidupan orang, baik artis maupun tokoh masyarakat, dan masyarakat pada umumnya.
Namun dengan dalih untuk menaikkan rating, dan celakanya program yang memperguncingkan urusam rumah tangga yang sarat perselingkuhan, perceraian, dan perselisihan orangtua serta anak ini justru mendapatkan rating tertinggi,.pengelola televisi, kecuali televisi plat merah TVRI terus bersaing menayangkan bermacam program infotainment yang isinya lebih banyak menggosip.
Maraknya program tayangan infotainment yang juga dituding sejumlah sejumlah kalangan tidak memerhatikan kaidah-kaidah jurnalistik itu menarik minat Mulharnetti Syas, mengangkatnya menjadi bahan untuk penulisan disertasi yang dipertahankan dalam ujian promosi untuk meraih gelar doktor program studi ilmu komunikasi dari Universitas Indonesia dengan yudisium sangat memuaskan, Selasa (13/7).
Dalam disertasinya bertajuk Relasi Kekerasan dalam Budaya Industri Televisi di Indonesia: Studi Budaya Televisi pada Program Infotainment itu (Kompas, 14/7) Syas berpendapat, tayangan infotainment dianggap terlalu berlebihan. Proses produksi infotainment lebih sering melanggar etika dan prinsip-prinsip atau kaidah jurnalistik, sehinggas tidak dapat disebut sebagai karya jurnalistik.
Prinsip kebenaran, klarifikasi, independen, dan proporsional dalam pemberitaan yang merupakan elemen jurnalisme yang dirumuskan Bill Kovack, misalnya kerap dilanggar. Infotainment lebih banyak berdasarkan gosip. Tayangan infotainment lebih kerap dimotori keinginan mencari keuntungan sebesar-besarnya, melalui pencapaian rating yang tinggi.
Sebab produksi dan distribusi program infotainment tentang budaya industri dalam kaitannya dengan relasi kekuasaan menurut Syas dipengaruhi etika kapitalis. terjadi pergeseran nilai jurnalistik yang semula mengedepankan fakta tetapi belakangan mengedepankan fungsi bisnis (keuntungan). Karena itu Syas berpandangan, diperlukan peninjauan ulang terhadap infotainment. Sebab siaran televisi tidak sekadar menghibur, tetapi juga harus mendidik.
Kita sependapat dengan pandangan Mulharnetti Syas tersebut, karena kenyataannya isi tayangan program infotainment selama ini lebih banyak berisi gosip, mengguncing. Mengutip pendapat pakar komunikasi dari UI, Effendi Ghozali, karakter infotainment di Indonesia cenderung over simplified, dan over claim.
Hal ini ditunjukkan dengan cara kerja para jurnalis infotainment yang terlalu mudah menyederhanakan dan menyimpulkan sebuah persoalan. Misalnya, ketika seorang artis ditemui sedang berjalan dengan orang lain, langsung saja disimpulkan selingkuh atau sedang ada affair. Intinya mengada-ada.
Sedangkan over claim, ditunjukkan media infotainment selalu mengklaim demi kepentingan publik. Seolah-olah publik harus mengetahui segala sesuatu yang terjadi pada artis. Perceraian seorang artis dengan pasangannya diklaim bahwa hal itu sangat dibutuhkan masyarakat. Bahkan dikhawatirkan tidak akan lama lagi akan berkembang pada kehidupan tokoh lain, misalnya tokoh politik.
Komisi Penyiaran Indonesia sendiri belum ini sampai sudah menyepakati bahwa tayangan infotainment bukan produk jurnalistik. Infotainment gosip dinilai merupakan pembunuhan karakter orang yang diberitakan, dan sama sekali tidak menjadi bagian dari kebebasan dan demokrasi.
Karena ini koran ini sependapat bahwa konten tayangan program infotainment harus ditata ulang. Pemerintah, dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) harus mengambil inisiatif untuk menertibkan tayangan infotainment. (*)
corner tribun, 15 Juli 2010

Tangkap Pelaku Teror dan Otaknya

2010-07-31T04:29:00.001-07:00

PENGANIAYAAN yang dilakukan empat orang lelaki tak dikenal terhadap aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S Langkun terus menjadi perhatian publik dan media massa sepekan terakhir ini. Simpati juga mengalir termasuk dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat tinggi negara yang meluangkan waktu menjenguk Tama di RS Asri Jakarta Selatan. Semuanya mengutuk sembari meminta kepolisian segera dapat menangkap pelakunya dan menuntaskan aksi teror itu .
Tama sendiri kondisi kesehatan sudah dinyatakan membaik, sehingga Selasa (13/7 sudah diperbolehkan keluar dari rumah sakit. Begitu keluar dari rumah sakit, pegiat antikorupsi yang getol membongkar dan melaporkan skandal rekening mencurigakan milik sejumlah perwira tinggi (Pati) Polri bernilai ratusan miliar ke KPK itu langsung meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Mengapa, kasus Tama menjadi terkesan sangat luar biasa. Padahal, dilihat dari kejadiannya, tak jauh berbeda dengan peristiwa kriminal lainnya yang hampir setiap hari terjadi di Tanah Air. Jawabnya, tak lain karena terkait dengan figur dan konteks. Bukan pada figur orangnya (Tama), melainkan pada institusinya, yakni Indonesia Corruption Watch (ICW), yang selama ini dikenal sangat kritis terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Kasus tersebut dikaitkan dengan konteks pengungkapan skandal rekening mencurigakan milik sejumlah perwira tinggi (Pati) Polri. Kasus itu juga dihubungkan dengan kejadian sebelumnya, yakni pelemparan bom molotov di kantor Tempo Jakarta, pasca laporan Tempo soal rekening gemuk Pati Polri. Sementara ICW secara aktif terus melaporkan dugaan rekening mencurigakan Pati Polri ke KPK dan mendesak lembaga tersebut segera menindaklanjuti.
Dukungan Presiden SBY dan sejumlah pejabat tinggi negara itu patut diapresiasi. Sebab kunjungan mereka merupakan pesan yang jelas bagi Polri untuk secara serius mengusut tuntas kasus ini, termasuk menyeret aktor dibalik teror terhadap aktor dibalik pemukulan itu.
Tidak menutup kemungkinan dalam dua kasus teror ini ada oknum yang mengail di air keruh untuk membenturkan institusi Polri, ICW dan pers. Tetapi, kedua insiden yang saling berdekatan waktunya itu sulit jika tak dikaitkan dengan pemberitaan rekening gendut milik beberapa Pati Polri. Karena Tama-lah yang melaporkan rekening gendut milik jenderal polisi ke KPK.
Bukan tidak mungkin ada oknum polisi yang merasa terusik dengan pemberitaan rekening gemuk serta langkah ICW yang getol mendesak KPK menangani kasus rekening tak wajar sejumlah jenderal, lalu bertindak anarkis. Namun Kemungkinan itu sudah dibantah tegas Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri.
Justru disinilah tantangan yang harus dijawab oleh polisi, Polri harus secepatnya dapat mengusut tuntas aksi teror tersebut untuk membuktikan bahwa teror tak terkait dengan institusi Polri ataupun pemberitaan rekening gendut Pati Polri.
Adalah sangat anomali, bila Presiden membesuk korban penganiayaan aktifis ICW tanpa kemampuan Polri untuk membongkar para peneror. Lebih dari itu, baik Presiden maupun kepolisian tidak dapat memastikan asal usul rekening gendut perwira polri. Kunjungan SBY tanpa mampu mengungkap kedua hal tersebut adalah tak lebih dari upaya pencitraan politik.
Agar tidak terkesan hanya untuk pencitraan politik, maka Presiden harus mendeadline Kapolri untuk secepatnya menangkap penganiaya Tama. Bila selama ini Polisi bisa dengan cepat menangkap dan mengungkap jaringan teroris yang tertata rapi, tentu bukanlah hal sulit untuk menangkap pelaku kekerasan terhadap Tama dan otaknya. (*)

corner tribun, 14 Juli 2010

Mungkinkah Belajar dari Piala Dunia

2010-07-31T04:28:00.001-07:00

PERHELATAN olahraga terakbar di planet bumi ini, pesta sepak bola Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan berakhir sudah Senin dinihari kemarin. Kita berikan mengapresiasi atas kesuksesan tuan rumah Afrika Selatan menggelar laga empat tahunan yang mementaskan 64 pertandingan dari 32 tim sepak bola terbaik dunia di 10 stadion sepanjang 11 Juni-12 Juli 2010.
Puncak dari putaran final World Cup 2010 ini ditandai dengan goresan tinta emas kesebelasan Spanyol. Setelah menunggu selama 80 tahun lamanya, sejak Piala Dunia pertama pada 1930, untuk pertama kalinya Spanyol meraih gelar juara dunia setelah menekuk Belanda dengan skore 1- 0. Event akbar ini telah mencapai derajat ‘terhormat’ dan digilai hampir semua lapisan masyarakat dunia.
Bagi banyak negara, sepak bola tidak lagi olahraga semata, apalagi permainan pengisi waktu senggang. Tetapi sudah menjadi harkat dan martabat negara dan bangsa. Sepak bola di zaman ini sudah pula berarti bisnis; gengsi; entertainment; dan lainnya yang menyedot perhatian miliaran masyarakat dunia.
Menjadi martabat karena tuntutan-tuntutan fundamental dalam sepak bola seperti kerjasama dan kecerdasan, kekuatan, kecepatan, sportivitas telah menyatu dengan tuntutan fundamental bangsa itu. Seperti ditunjukkan dari laga final negeri meneer dengan matador kemarin. Dalam irama permainan menyerang yang diwarnai takling-takling keras, sehingga memicu 'hujan' kartu kuning, para pemain kedua kesebelasan tetap sportif.
Usai final, suporter kedua kesebelasan tetap tertib dan akur. Bedanya, suporter Spanyol larut dalam eforia kemenangan, suporter Belanda tertunduk lesu setelah timnya. Sepak bola dunia terbukti telah menghadirkan keadaban yang semakin enak ditonton. Keadaban yang timbul karena mereka sadar publik adalah roh dari seluruh pertandingan dan permainan.
Pendek kata, sepak bola sudah menjadi semacam virus yang membuat demam dunia. Event Piala Dunia, seperti halnya pertandingan sepak bola manca negara, khususnya dari dua benua yang menjadi kutub kekuatan sepak bola dunia: Eropa dan Amerika latin, merupakan ‘acara wajib’ yang ikut mengatur irama dan gaya hidup kita.
Karena itu, berakhirnya Piala Dunia 2010 bisa dikatakan merupakan kehilangan terbesar hiburan memikat melalui layar televisi selama sebulan penuh. Kita seharusnya bisa belajar dari keadaban yang telah ditunjukkan oleh 32 tim yang berlaga di Piala Dunia, yakni tuntutan sportifitas, kekuatan, kecepatan, kerjasama tim dan kecerdasan.
Namun di negeri ini, Piala Dunia tampaknya hanya menjadi sekadar hiburan empat tahunan semata tanpa makna. Kita harus kembali menghadapi kenyataan pesepakbolaan nasional yang
lesu dan belum memiliki adab sebagai pertandingan, karena minimnya ketaatan terhadap aturan permainan.
Sepakbola di tanah air baru sebatas menjadi ajang eksploitasi pengurusnya. Sementara suporter sepakbola lebih mudah tersulut emosi, sehingga memicu kericuhan, tawuran antarsuporter pendukung tim. Setidaknya ini tercermin dari kejadian memalukan Senin pagi kemarin, ketika antarpendukung Spanyol dan Belanda terlibat tawuran di Ambon Maluku, dan di Papua. Tawuran yang dipicu saling ejek itu mengakibatkan beberapa rumah mengalami kerusakan.
Harus diakui, kita memang baru sebatas negara dan bangsa yang puas menonton piala dunia.
Karena itu keinginan sementara pihak agar tim sepak bola Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia bisa diibaratkan mimpi di siang bolong. Tak usahlah bermimpi muluk- muluk, lebih baik membenahi manajemen persepakbolaan Indonesia agar setidaknya bisa berprestasi di tingkat Asia Tenggara. Sebab di tingkat ASEAN saja, tim sepakbola Indonesia masih terseok-seok. (*)

corner tribun, 13 juli 2010

Penghargaan bagi Tribun Batam

2010-07-31T04:26:00.000-07:00

SYUKUR alhamdulillah hasil kreatif dan inovatif kru Tribun Batam membawa hasil. Dewan juri Pressmart Indonesia Print Media Award (PIPMA) 2010 memilih Tribun Batam sebagai penerima tropi Silver Winner The Best Sumatera Newspaper Front Page Design (Tata Wajah atau Disain Halaman Depan Terbaik di Sumatera), di Jakarta Jumat (9/7) malam lalu.
Tujuh juri tunjukan Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) dan Pressmart menilai harian Tribun Batam merupakan satu dari tiga surat kabar di wilayah Sumatera –bersama Radar Lampung dan Singgalang-- yang mempunyai perwajahan halaman satu terbaik.
Karya yang dinilai ada 354 yang terbagi dalam 16 kategori. Dari 16 kategori, terpilih 39 pemenang, empat di antaranya diraih tiga koran grup Tribun, yakni Tribun Batam, Tribun Kaltim (menang 2 kategori), dan Banjarmasin Post.
Disain halaman satu Tribun Batam yang mendapat penghargaan yaitu edisi 3 Oktober 2009, yang memajang foto penyelamatan korban gempa di Padang, Sumatera Barat, dengan judul headline Tolong, Saya Masih Hidup.
Bagi Tribun Batam, penghargaan tersebut bukan sebuah kebetulan semata, tetapi efek dari kreatifitas dan kerja keras dalam memberikan penampilan tata wajah terbaik kepada para pembaca.
Sejak pertama kali terbit, 15 September 2004, setiap hari Tribun Batam selalu menampilkan tata wajah (disain) yang atraktif, tidak monoton, dan nyaman dilihat. Bukan hanya di halaman satu dan halaman etalase saja, tetapi juga halaman-halaman lain.
Dengan demikian pembaca mendapatkan sajian tata wajah terbaik di setiap halaman, setiap hari. Bagi Tribun Batam, lembar demi lembar surat kabar tidak sekadar susunan foto, grafis, dan naskah berita.
Tapi lebih dari itu, merupakan perpaduan antara karya intelektual dan seni sehingga selain mampu memberikan sajian informasi bermakna tetapi juga enak dilihat.
Selain enak dilihat, perwajahan Tribun Batam didisain sedemikian rupa sehingga memudahkan pembaca memahami isi berita dan lebih cepat menemukan letak informasi yang dibutuhkan.
Sajian grafis di berbagai halaman, terutama di halaman satu, membantu para pembaca memahami informasi tanpa harus membuang waktu dengan membaca sampai selesai isi berita.
Begitu pula dengan pemberian indeks di halaman satu di berita-berita menarik, memudahkan pembaca mencari berita lain yang terkait dengan berita bersangkutan. Dengan demikian perwajahan Tribun Batam diharapkan mampu memberikan manfaat praktis kepada pembaca.
Tata wajah media massa cetak bisa dianalogikan dengan layout sebuah pasar swalayan modern. Berbeda dengan pasar dan toko tradisional, konsep swalayan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada pembeli untuk memilih sendiri barang yang diperlukan tanpa harus dibantu oleh para pekerja.
Dengan demikian ketersediaan berbagai jenis barang di pasar swalayan tidak akan berarti apa-apa manakala penataan ruangan tidak membuat para pembeli dapat dengan mudah menemukannya.
Tak heran penataan barang di pasar swalayan modern juga didukung berbagai petunjuk arah dan panduan, sehingga barang sekecil apapun dapat diketahui tempatnya. Seperti itu juga lah fungsi indeks yang sering pembaca lihat di Tribun Batam sehari-hari.
Terkait dengan pemberian penghargaan di ajang Pressmart Indonesia Print Media Award 2010, kami menyampaikan terima kasih kepada para pembaca, pelanggan, pemasang iklan, dan mitra Tribun Batam yang tak jemu-jemunya memberikan masukan. Itulah obat sekaligus cambuk bagi kami untuk terus berkreasi dan berinovasi agar dapat terus memberi sajian terbaik.
Komitmen kami, penghargaan yang telah kami terima tidak akan membuat kami lantas berpuas diri dan berhenti mengembangkan diri. Ibarat sebuah amanah, pemberian penghargaan itu patut dijadikan sebuah momentum untuk menjadi lebih baik lagi, sekaligus mensyukurinya. (*)
corner tribun, 12 Juli 1010

Mudarat Sipil Bersenjata Api

2010-07-31T04:25:00.000-07:00

PUBLIK di tanah air kini heboh oleh rencana pemerintah membekali Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan senjata api (senpi). Meski heboh pembekalan Satpol PP dengan senjata mematikan itu terbilang telat, sebab Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 yang membolehkan hal itu sudah dilansir pada Januari lalu, namun tetap relevan untuk dikritisi.
PP yang menjadi dasar kebijakan tersebut dijabarkan oleh Mendagri dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 2010 pada Maret lalu. Dalam beleid yang diteken Mendagri Gamawan Fauzi disebutkan konsideran pembekalan Satpol PP dengan senjata api. Dalam menegakkan Perda, keselamatan jiwa anggota satpol PP bisa terancam. "Sehingga perlu dilengkapi dengan senjata api," begitu bunyi konsideran pertama.
Kontroversi pemberian hak menggunakan senjata api bagi anggota Satpol PP kini terus menuai kecaman. Banyak pihak yang mempertanyakan, mengapa aturan itu bisa muncul. Sebab, permendagri tersebut dinilai bila diterapkan akan lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaat. Bukan saja mengkhawatirkan, tetapi juga berpotensi benturan kewenangan penggunaan dengan polisi.
Kekhawatiran antara lain datang dari kepolisian. Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komjen Ito Sumardi mengkhawatirkan kesulitan mempertanggungjawabkan penggunaan senjata api tersebut. Ito juga mengingatkan orang yang bisa memiliki dan menggunakan senjata api harus memenuhi persyaratan ketat. Kalau anggota Satpol PP mau dipersenjatai, mereka harus lolos tes psikologi dan tes kesehatan.
Kekhawatiran muncul. Makin banyak orang megang senjata makin sulit dipertanggungjawabkan karena setiap orang tergantung the man behid the gun. Calon pemilik dan pengguna juga harus memiliki kemampuan memegang, menggunakan, menyimpan, dan merawat senjata api. "Karena itu menyangkut psikologi dan kita kan ada aturannya," ujar Ito, Rabu (07/7).
Sejumlah kalangan juga tegas menolak, seperti DPR dan Komnas HAM, Lembaga Bantuan Hukum, Menkopolhukkam Djoko Suyanto. Anggota Komnas HAM Yosep Adi menegaskan, penggunaan senpi hanya bisa oleh aparat penegak hukum dan militer. Sesuai latar belakang pembentukannya, Satpol PP hanya bertugas membantu kepala daerah dalam rangka menegakkan peraturan daerah, serta menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
Sayang dalam praktiknya banyak catatan kelabu yang menodai aksi mereka. Apalagi bila diberi pistol, seperti diungkapkan aktivis dari Urban Poor Concorcium (UPC) Edi Saidi, psikologis Satpol PP akan menjadi merasa benar, sah dan legal untuk menggunakan kekerasan. Ini justru akan memperbesar potensi konflik antara Satpol PP dengan masyarakat. Dan yang paling mengkhawatirkan, Satpol PP dapat terjerumus pada bisnis keamanan yang seharusnya tidak boleh dilakukan.
Apalagi selama ini, mereka cenderung memahami penertiban selalu dengan kekerasan, tak ada perspektif HAM, prosedur hukum, solutif, dan sebagainya sehingga dikhawatirkan, kekerasan justru akan meningkat secara kuantitas maupun kualitas. Karena itu LBH Jakarta Minta Permendagri dicabut, bukan dibekukan. Sebab kalau hanya dibekukan, suatu hari bisa dibuka kembali.
Karena itu kita menyambut baik pernyataan Mendagri Gamawan Fauzi kepada wartawan di Istana Wapres, Rabu (7/7), bahwa Satpol PP belum perlu dipersenjatai. Menurutnya, Permendagri tersebut baru tepat diterapkan sepuluh tahun lagi. Namun koran ini sependapat dengan LBH bahwa lebih baik permendagri tersebut dicabut. Sebab, sejauh ini Satpol PP yang hanya bermodal pentungan saja sudah berani berlaku arogan dan brutal, bagaimana bila dipersenjatai pistol. Makin tinggi tingkat kekerasannya. (*)
corner tribun, 9 juli 2010

Perang Dua Pendekar Hukum

2010-07-31T04:24:00.000-07:00

BANGSA Indonesia, terutama para pemimpinnya kini seperti tidak punya pegangan di dalam perpolitikan Indonesia. Politiknya sudah demikian mengkristal, artinya yang buruk dan yang baik sudah jelas di depan mata. Negeri ini terkesan sudah kacau, ketika melihat situasi saat ini seperti polisi menangkap polisi, jaksa menuntut jaksa, hakim mengadili hakim.
Mengutip pendapat Rocky Gerung,, Ketua Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) seperti dilansir laman www.perspektifbaru.com (27/6/2010) situasi yang lebih formil yaitu masyarakat di daerah juga sudah semakin tribal seperti perang antarsuku, perang antarkeluarga. Di tingkat yang lebih formil lagi, DPR semakin finansial. Mereka tidak bisa berpikir kalau tidak ada uang. Yang paling parah, presiden makin feodal. Lengkaplah kondisi kengerian politik kita.
Dan yang paling gres munculnya perseteruan antara Jaksa Agung Hendarman Supanji dengan mantan Menteri Hukum dan HAM sekaligus mantan Mensesneg Yusril Izha Mahendra. Kedua pendekar hukum Indonesia itu hari-hari ini saling gertak dan mengancam untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka ke lembaga peradilan.
Perseteruan dua ahli hukum itu bermula dari penetapan Kejaksaaan Agung kepada mantan Menhuk dan HAM Yusril Ihza Mahendra sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Sisminbakum (Sistem Administrasi Badan Hukum) yang merugikan keuangan negara Rp 420 miliar, pekan lalu. Bersama Yusril, ditetapkan juga sebagai tersangka dalam kasus ini Hartono Tanoesudibjo yang kini kabur ke luar negeri.
Yusril yang ditetapkan sebagai tersangka menolak diperiksa diperisa jaksa, karena menganggap jabatan Jaksa Agung yang disandang Hendarman Supanji ilegal. Yusril juga menuding Jaksa Agung Hendarman Supandji menerima suap sebesar 3 juta dollar AS dan Mensesneg Sudi Silalahi menerima 10 juta dolar AS dari Hartono Tanoesudibjo.
Dia berargumen, jabatan Jaksa Agung Hendarman sudah selesai bersamaan berakhirnya Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I pada 20 Oktober 2009. Karena saat pelantikan KIB II Hendarman tidak ikut dilantik sebagaimana anggota kabinet lainnya. Karena tak sah, Yusril menilai, penetapan dia sebagai tersangka dalam kasus Sisminbakum juga tidak sah.
Gerah jabatannya dituding ilegal, Jaksa Agung Hendarman akhirnya menantang Yusril menggugat secara hukum ke lembaga peradilan. Hendarman berargumen jaksa agung yang disandangkannya berpedoman pada UU Kementerian Tahun 2008, bukan UU Kejaksaan. Dalam UU Kementerian disebutkan lembaga Jaksa Agung adalah lembaga nonkementrian. Jadi tidak masuk di dalam ranahnya kabinet. Bukan menteri, tapi sederajat dengan menteri. Hendarman keukeuh mengatakan jabatannya sampai detik ini legal karena keppres pengangkatannya oleh Presiden tidak pernah dicabut.
Sementara menurut Yusril, saat membentuk pemerintahan dengan nama Kabinet Indonesia Bersatu II, Presiden SBY seharusnya mengangkat kembali Hendarman jaksa agung. Faktanya sampai sekarang Hendarman tak pernah diangkat lagi, maka kedudukannya menurut Yusril ilegal. Karena itu Yusril meladeni tantangan Hendarman dengan menggugat jabatan jaksa agung yang disandang Hendarman dengan mengajukan permohonan uji materiil Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung ke Mahkamah Konstitusi, Selasa (6/7).
Ketimbang masuk ke ranah politik yang sumir dan berdebat di luar jalur resmi, sebaiknya Jaksa yang menangani kasus ini tetap berpegang pada aspek materiil kasusnya saja. Kejaksaan tidak usah gentar dengan gebrakan Yusril yang kini sudah berstatus tersangka. Biarlah nanti Pengadilan yang akan membuktikan apakah mantan Menhuk dan HAM itu terlibat atau tidak dalam dugaan korupssi Sisminbakum yang merugikan negara Rp 420 miliar. Bagaimanapun supremasi hukum harus ditegakkan di bumi pertiwi ini. Para ahli hukum harus memberi contoh dalam mematuhi hukum. (*)

corner tribun, 8 Juli 2010

Teror terhadap Pers

2010-07-31T04:23:00.000-07:00

PENGEKANGAN terhadap kebebasan pers dan kebebasan berekspresi serta perlakuan intimidasi dan teror terhadap pers kembali terjadi. Selasa (6/7) dinihari kantor Majalah Tempo di Jalan Proklamasi 72, Menteng, Jakarta Pusat dilempar bom molotov oleh dua pengendara motor tak
dikenal. Tiga bom molotov meledak tepat di depan kantor Tempo tersebut berjarak sekitar dua meter dari pintu masuk.
Adanya pelemparan bom molotov di kantor Tempo menyusul pemberitaan Majalah Tempo dalam edisi 28 Juni - 4 Juli 2010 yang menurunkan laporan utama "Rekening Gendut Perwira Polri" disertai dan sempat menjadi polemik antara pihak Polri dengan Redaksi Majalah Tempo itu pun mengundang kecaman sekaligus menyisakan pertanyaan bagi masyarakat, apakah ada orang-orang terterntu yang mencoba memanfaatkan situasi tersebut, kesengajaan untuk mengadu domba antara institusi Polri dengan Tempo.
Sebab sebelumnya ada ketersinggungan pihak Polri atas cover karikatur seorang perwira Polri menarik celengan babi Majalah Tempo dan Laporan Utama Majalah Tempo yang berujung pada ancaman Kapolri ingin memperkarakan Majalah Tempo baik secara perdata maupun pidana ke pengadilan. Namun kemudian Polri Senin (5/7) mengurungkan niatnya memidanakan Tempo, dan memilih menempuh jalur di luar pengadilan.
Sinyalemen adanya adu domba itu diungkapkan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jendral Edward Aritonang. Menurut Edward peristiwa itu sangat merugikan kepolisian karena pihaknya juga sedang ada permasalahan dengan Majalah Tempo. Pelaku pelemparan bom molotov juga memanfaatkan momen syukuran Hari Bhayangkara yang juga digelar pada hari Selasa kemarin.
Apapun motifnya dan siapapun pelakunya, tindakan pelaku pelemparan bom molotov ke kantor redaksi Majalah Tempo itu merupakan tindakan biadab yang mengancam kebebasan pers. Ini merupakan tindakan teror yang bukan sekadar menjadi persoalan Tempo, tetapi menjadi ancaman serius terhadap media, pers pada umumnya.
Karena itu kita menuntut kepada pihak Kepolisian untuk segera mengusut tuntas peristiwa pelemparan bom Molotov terhadap kantor Majalah Tempo dan mengusut pelaku. serta membongkar motif penyerangan. Sebab tindakan intimidasi untuk membungkam kebebasan pers di Indonesia tersebut bila dibiarkan akan menjadi preseden buruk bagi pers sebagai pilar keempat demokrasi..
Apalagi bila mengingat pengekangan terhadap kebebasan pers serta kekerasan terhadap jurnalis yang dilakukan oleh aparat keamanan maupun organisasi masyarakat seperti dilansir LBH Pers dalam siaran persnya kemarin mencatat, dalam kurun waktu Februari 2010-Juni 2010, menunjukkan kenaikkan yang cukup mengkhawatirkan bagi kebebasan pers di Indonesia.
Hal ini menunjukkan bahwa belum ada kesadaran semua pihak untuk menghormati pers dalam
melaksanakan peran dan fungsi dalam melakukan pengawasan, kritik dan koreksi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
Meski demikian, diharapkan pers tetap menjalankan tugas jurnalistik yang kritis dan korektif dalam rangka melayani kebutuhan publik terhadap informasi. Kebebasan pers dan keterbukaan informasi harus selalu dijaga. Tak boleh takut dengan tindakan teror dan intimidasi. Kebebasan pers tidak bisa ditekan dengan kekuatan apa pun baik oleh para penguasa ataupun polisi.
Koran ini untuk kesekian kalinya menyerukan kepada pihak-pihak yang merasa berkeberatan dengan
pemberitaan supaya menempuh prosedur sesuai dengan UU Pers yaitu melalui hak jawab atau mediasi Dewan Pers. Segala bentuk teror, intimidasi dan kekerasan bukan lagi cara yang patut ditempuh di alam demokrasi ini. (*)

corner tribun, 7 Juli 2010

Momok Tabung Elpiji 3 Kg

2010-07-31T04:22:00.001-07:00

LEDAKAN tabung gas elpiji kembali terjadi di Bekasi,. Jabar, Minggu (4/7). Ledakan yang dipicu kebocoran tabung elpiji itu selain merusakkan sedikitnya tiga rumah warga juga mengakibatkan tiga orang luka bakar (Kompas, 5/7). Musibah ini menambah panjang daftar ledakan tabung gas elpiji terutama ukuran 3 kg yang membuat masyarakat semakin resah.
Bagaimana tidak, sejak program konversi minyak tanah ke gas digulirkan pemerintah pada 2007, lebih dari seratus ledakan tabung elpiji terjadi di tengah masyarakat. Tahun 2007 ada lima kasus dengan empat korban luka, meningkat menjadi 27 kasus dengan dua korban meninggal dunia dan 35 korban luka pada 2008. Kasus ledakan bertambah menjadi 30 kasus dengan 12 korban meninggal dunia dan 48 korban luka pada 2009.
Sementara pada 2010, sampai Juni tercatat ada 33 kasus ledakan dengan delapan korban meninggal dunia dan 44 korban luka. Angka yang terdata itu sudah membuat kita miris. Padahal dipastikan banyak yang belum terdeteksi. Berbagai gangguan dan kekhawatiran yang membuat masyarakat merasa dirugikan itu harusnya menggugah pemerintah dan Pertamina.
Memang, kebijakan konversi minyak tanah ke gas merupakan kebijakan tepat. Selain gas lebih ramah lingkungan, lebih praktis dan ketersediaannya semestinya lebih terjamin mengingat jumlah cadangan gas di perut bumi Nusantara jauh lebih besar daripada minyak. Mengutip pengamat energi Kurtubi, sekitar 50 juta rumah tangga sudah dikonversi ke gas, subsidi minyak tanah bisa dihemat sekitar Rp 25 triliun setiap tahun.
Namun, kian maraknya ledakan tabung elpiji belakangan ini jelas mengindikasikan adanya sesuatu yang salah dalam implementasi program ini. Ledakan baru bisa terjadi jika ada tabung yang bocor dan tersambar api. Gas bisa keluar dari badan atau kepala botol, bisa lewat selang, regulator, atau pentil karet. Api yang menyambar gas bocor bisa datang dari pemakai yang bermaksud menyalakan kompor, benda panas, lampu listrik yang ada di ruangan, dan sebagainya.
Jadi masalahnya bersumber pada kualitas tabung gas elpiji ukuran 3 Kg beserta komponennya yang rendah. Karena, hampir tak pernah terdengar kasus ledakan tabung gas ukuran 12 kg. Tak heran bila tabung elpiji 3 kg kini menjadi momok menakutkan bagi masyarakat kelas bawah.
Persoalan bertambah rumit lagi, karena meskipun Pertamina telah menyalurkan sekitar 45 juta tabung gas 3 kg, pekan lalu satuan tugas yang beranggotakan berbagai kementerian menemukan ada sekitar 16 juta tabung gas elpiji 3 kg ilegal alias tidak ber SNI sudah beredar di masyarakat.
Masyarakat berhak menuntut pemerintah dan Pertamina untuk memberi garansi karena merupakan program nasional. Karena itu kita mendesak pemerintah segera menarik seluruh tabung LPG 3 kilogram yang beredar di masyarakat, dan mengganti dengan tabung yang baru yang sudah aman.
Pemerintah tidak perlu malu-malu mengakui kesalahannya dengan menarik LPG 3 kilo karena sudah banyak korban di masyarakat. PT Pertamina sendiri seperti disampaikan juru bicara Pertamina, Wianda Purponegoro Jumat (2/7) lalu sudah siap menarik tabung gas 3 kg beserta komponennya (selang dan regulator) yang beredar di masyarakat.
Namun harus juga disadari selain persoalan ketidaklayakan tabung gas dan komponennya, minimnya pemahaman masyarakat juga menjadi penyebab maraknya ledakan tabung gas. Untuk itu, Pertamina harus meningkatkan sosialisasi pemakaian tabung gas dengan memanfaatkan semua media massa yang bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Antara lain, sosialisasi agar tabung gas elpiji seharusnya diletakkan di dapur yang memiliki ventilasi udara sehingga bila terjadi kebocoran gas elpiji tidak terkonsentrasi di dapur tetapi dapat mengalir keluar. Bila perlu, pemerintah menyediakan cakram padat atau compact disc (CD) berisi materi sosialisasi yang dibagikan ke setiap RT agar dapat diteruskan ke setiap keluarga. (*)

corner tribun, 6 Juli 2010

Momok Tabung Elpiji 3 Kg

2010-07-31T04:22:00.000-07:00

Komisi Yudisial Terancam Vakum

2010-07-31T04:03:00.000-07:00

MASA depan Komisi Yudisial (KY), badan yang eksistensinya diperintahkan konstitusi terancam mengalami kevakuman. Pasalnya, meskipun usia komisioner KY jilid I (2005-2010) hanya tersisa 28 hari lagi, tetapi proses seleksi komisioner baru kenyataannya masih pada tahap pendaftaran bakal calon.
Padahal jika mengacu kepada UU 22/2004 tentang Komisi Yudisial, idealnya proses seleksi memakan waktu hingga 6 bulan. Dengan tahapan seleksi saat ini, bisa dipastikan lembaga ini akan mengalami kekosongan komisioner yang akan demisioner pada 2 Agustus 2010 mendatang. Kekhawatiran itu antara lain dikemukakan Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) saat menggelar konferensi pers di Jakarta, beberapa hari lalu.
Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), LSM yang tergabung dalam koalisi ini, berbeda halnya dengan nasib Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berada di ujung tanduk karena ulah perlawanan koruptor, nasib KY justru terancam karena ketidakseriusan pemerintah. Dalam hal ini Presiden dinilai telah melalaikan kewajiban konstitusionalnya.
Koalisi mencatat, terdapat tiga fakta yang menunjukkan kelalaian Presiden dalam seleksi Komisioner KY. Pertama, pembentukan pansel yang terlambat dari jadwal yang semestinya. Pansel yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 seharusnya terbentuk pada Februari 2010, tetapi kenyataannya baru terbentuk pada 23 April 2010. Parahnya lagi, Presiden baru sadar akan tugas dan tanggungjawabnya, setelah Koalisi Pemantau Peradilan mendesak Presiden untuk segera membentuk pansel komisioner KY.
Kelalaian lainnya terjadi ketika anggaran pansel sejumlah Rp 6 miliar yang tak kunjung diturunkan. Pemerintah juga dinilai tidak adil memberi bobot perhatian terhadap komisi ini. Untuk Komisi Pemberantasan Korupsi, panitia seleksi diketuai menteri. Sebaliknya untuk Komisi Yudisial secara eksplisit diperintahkan konstitusi ketua panselnya hanya pejabat setingkat dirjen.
Tak kunjung diturunkannya anggaran untuk pansel, pemerintah berdalih bahwa tidak ada biaya yang tersedia sesuai dengan jadwal. Hal itu mengesankan pemerintah tidak mendukung proses pembersihan lingkungan peradilan dari praktik mafia hukum. Anehnya, di tengah biaya yang tidak kunjung turun untuk rekrutmen anggota Komisi Yudisial, pemerintah boros membentuk badan-badan ad hoc yang tidak ada dalam konstitusi dan undang-undang.
Padahal, jika terjadi kekosongan komisioner, maka akan berdampak pada proses pengawasan dan pemeriksaan para hakim. Pengaruhnya akan sangat signifikan dalam kehidupan bernegara kita. Kerja-kerja KY sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi bisa tersendat.
Tugas KY tersebut seperti tercantum dalam Pasal 24 (b) UUD 1945 disebutkan, 'Komisi Yudisial bersifat mandiri, yang berwenang mengusulkan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim'.
Karena itulah, kita mengamini desakan sejumlah LSM yang tergabung dalam KPP -- Indonesia Legal Roundtable (ILR), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI)--, yang mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mempercepat proses seleksi calon pimpinan KY yang tinggal 4 minggu lagi.
Mereka memberi tenggat waktu hingga 1 Agustus 2010 agar komisioner KY sudah terpilih untuk mengisi kekosongan jabatan tujuh anggota KY pada tanggal itu. Tanpa mengurangi kualitas seleksi, pansel harus lebih aktif dan lebih berinisiatif menyiasati proses seleksi yang tinggal 28 hari lagi.
Apalagi bila mengingat sepinya peminat yang mendaftar sebagai calon anggota KY, sampai masa pendaftaran diperpanjang dua kali. Pada bulan pertama perpanjangan hingga 18 Juni 2010, jumlah pendaftar jsmus mencapai 100-an orang. Sehingga pendaftaran calon anggota komisi itu harus diperpanjang satu bulan lagi hingga 18 Juli 2010. (*)

corner, tribun, 5 Juli 2010

Membongkar Kebusukan Gayus

2010-06-21T09:54:00.000-07:00

SETELAH polisi, jaksa, hakim, dan pengacara yang berkomplot membebaskan Gayus Halomoan Tambunan dari tuduhan korupsi dan pencucian uang, ditetapkan sebagai tersangka, giliran Maruli Pandapotan Manurung, atasan Gayus di kantor Direktorat Pajak ditetapkan sebagai tersangka Senin (21/6).
Maruli dijadikan tersangka dalam dugaan korupsi penanganan keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal (SAT) senilai Rp 290 juta di Sidoarjo pada tanggal 20 dan 21 Mei lalu, oleh penyidik tim independen Mabes Polri yang menangani kasus Gayus Tambunan. Selasa (22/6), Maruli akan memenuhi panggilan Polri untuk diperiksa kali ketiga. Bila pada dua pemeriksaan sebelumnya ia diperiksa sebagai saksi, hari ini akan diperiksa sebagai tersangka.
Duit hasil korupsi Gayus, pegawai Direktorat Pajak dengan pangkat golongan IIIA yang belakangan diketahui mempunyai kekayaan fantastis mencapai Rp100 miliar lebih itu telah menyeret polisi, hakim dan jaksa serta pengacara sebagai tersangka, karena menerima suap dari Gayus.
Dalam berkas pemeriksaaan polisi yang dikutip majalah Tempo edisi 14-20 Juli, disebutkan mereka ikut bancakan duit korupsi Gayus sebagai imbalan menyelamatkan Gayus, sehingga ditetapkan sebagai tersangka, antara lain penyidik Kompol Moh Afrafat, dua Jaksa senior Cirus Sinaga dan Poltak Manullang, hakim Muhtadi Asnun, pengacara Haposan Hutagalung, pengusaha asal Batam Andi Kosasih.
Maruli melalui pengacaranya, Juniver Girsang kepada wartawan di Jakarta, Senin (21/6) mengatakan, dalam pemeriksaan tim penyidik independen Polri yang dijadwalkan hari ini bertekad akan membeberkan pihak-pihak atau perusahaan jaringan Gayus Tambunan. Dalam pemeriksaan sebelumnya, Maruli mengaku ditanyai seputar masalah penanganan penerbitan surat ketetapan pajak (SKP) PT Kaltim Prima Coal (KPC), perusahaan milik keluarga Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, dalam rentang waktu 2001-2004.
Sebelumnya Gayus telah mengaku kepada polisi bahwa uangnya senilai Rp28 miliar antara lain berasal dari tiga perusahaan di bawah Bakrie Group, yaitu PT Megah Citra Jaya Garmindo, PT Kaltim Prima Coal (KPC), dan PT Bumi Resources. Namun hal ini sudah dibantah oleh pihak Bakrie Group. Pertanyaannya, lalu dari mana asal uang di rekening Gayus yang belakangan diketahui oleh penyidik masih ada Rp 74 miliar lagi, antara lain dalam bentuk emas batangan senilai Rp 11 miliar
Secara akal sehat, kekayaan yang dimiliki seorang Gayus Tambunan memang tidak masuk akal.
Mengingat Gayus baru 10 tahun bekerja di Ditjen. Bila ia lurus-lurus saja, maka dengan gaji dan honornya Rp12,1 juta per bulan atau Rp145,2 juta per tahun, dalam jangka 10 tahun kekayaannya baru mencapai Rp 1,45 miliar. Tetapi faktanya kini kekayaannya mencapai Rp100 miliar!

Penelaah keberatan pajak itu bukan hanya menggarong uang negara, membuat negara selalu bertekuk lutut bila berperkara dengan perusahaan pengemplang pajak, tetapi juga melumpuhkan semua unsur penegak hukum hanya dengan menggunakan sebagian kecil saja dari hasil merampok uang negara yang jumlahnya fantastis tersebut.
Karena itu kita berharap, dari hasil pemeriksaan terhadap Maruli akan bisa diusut secara secara tuntas pihak-pihak atau perusahaan jaringan Gayus Tambunan, dan dari mana asal aliran uang haram yang masuk rekening Gayus hingga mencapai total Rp 100 miliar lebih. Sebab tidak mungkin untuk mendapatkan uang yang fantastis tersebut, Gayus bekerja sendiri. Tentu melibatkan banyak pihak, termasuk kemungkinan para atasannya. Dari sini polisi diharapkan bisa mengusut perusahaan-perusanaan yang telah berkomplot dengan Gayus untuk menggelapkan pajak yang merugikan negara, dan selanjutnya menetapkan semua penerima suap dan pemberi suap dalam lingkaran Gayus mempertanggungjawabkannya di depan hukum. (*)

corner, 22 Juni

Tantangan PKS Menuju Pluralitas

2010-06-21T09:53:00.002-07:00

MUSYAWARAH Nasional Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 2010 di hotel super mewah Ritz Carlton, Jakarta, 17-20 Juni menjadi momentum bersejarah. PKS secara formal bakal meninggalkan stigmatisasi sebagai partai kanan, eksklusif, dan Islam konservatif, setelah Munas II itu secara resmi mendeklarasikan PKS menjadi partai tengah dan terbuka dengan ideologi nasionalis-religius.
Keterbukaan ini seperti disampaikan Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminudin di sela-sela Munas, seperti diberitakan koran ini kemarin termasuk bagi kalangan non muslim dan warga keturunan Tionghoa. Deklarasi sebagai partai tengah dan terbuka ini bukan sekadar strategi, tetapi merupakan pelaksanaan ajaran Islam. PKS menerima pluralitas sebagai ketentuan Tuhan bahwa tidak ada keseragaman tetapi keberagaman.
Hilmi menuturkan, eksklusivitas tidak mencerminkan ajaran Islam. Dan PKS sejak awal membuka diri dengan prinsip menjunjung pluralitas. Di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKS, tercantum syarat anggota adalah warga negara Indonesia. Kalaupun dulu tampak eksklusif, aku Hilmi, karena PKS sedang membentuk identitas diri.
Upaya PKS menjadi partai tengah, inklusif dan moderat memang masih butuh pengujian. Namun, kehendak dan upaya untuk menjadi partai tengah patut mendapat apresiasi. Setidaknya ini mendorong konsolidasi demokrasi yang berpegang teguh pada nasionalisme yang menghargai pluralitas kebangsaan.
Angin perubahan sedang melanda PKS untuk menghapus karakter sebagai partai eksklusif kelompok Islam. Lebih spesifik lagi dari Islam Tarbiyah, PKS bersiap membuka diri untuk menjadi rumah politik seluruh kelompok agama dan seluruh kekuatan politik Islam mulai dari yang tradisionalis, modernis dan bahkan fundamentalis. Dengan membuka diri, PKS seolah ingin menghapus kesan sebagai partai kelas menengah Islam perkotaan dan berpendidikan.
Yang menjadi pertanyaan, mungkinkah angin perubahan ini menyentuh basis dasar partai. Juga mengubah karakter dasarnya sebagai representasi kekuatan politik Islam Tarbiyah, dengan mengakomodir pemikiran moderat yang dianut dua ormas Islam terbesar NU dan Muhammadiyah. Lalu sanggupkah mendongkrak legitimasi politik sebagai partai berbasis massa lebih besar di putaran Pemilu 2014 mendatang?
Menurut para pengamat, upaya PKS untuk menjadi terbuka akan menghadapi tantangan. Sebab tidak mudah meyakinkan kader-kader PKS untuk terbuka terhadap nonmuslim karena sebagian besar mereka konservatif. Jangan-jangan hanya elit PKS di Jakarta yang utuh memaknai partai terbuka dan moderat. Sebab fakta di lapangan, kader PKS tak bisa dipisahkan dari idiom-idiom ke-Islaman.
Bahkan Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq sendiri mengakui, untuk kader dan elit di daerah, partai terbuka masih jauh api dari unggun. Karena kalau dibedah, aku Ketua Fraksi PKS DPR RI ini, orang PKS itu bermacam-macam, mulai pengikut Umar Patek hingga Umar Wirahadikusumah.
Tantangan kedua, tak mudah mengubah citra PKS yang selama ini dinilai kurang ramah terhadap kalangan pemilih nonmuslim. Alih-alih dapat simpati pemilih nonmuslim, PKS juga terancam kehilangan dukungan dari basis massa ideologis PKS yang selama ini resisten terhadap ide-ide keterbukaan.
PKS dalam hal ini harus mempersiapkan diri atas potensi tarik ulur, bahkan konflik kepentingan yang pasti terjadi. Tapak-tapak institusional sebagai partai dengan karakter yang eksklusif, tidak mudah untuk tiba-tiba menjadi karakter inklusif hanya karena adanya keputusan Munas. Semua mengingat karakter ini berhubungan dengan mindset ideologis di dalam tubuh PKS.
Tidak mudah untuk mengubah stigma yang sudah terlanjur melekat ke PKS sebagai partai dengan karakter ideologis eksklusif yang melekat lebih dari 10 tahun. PKS dihadapkan pada dilema besar, yakni bagaimana memastikan lingkaran fundamentalnya tetap terjaga, sementara ekspansi keanggotannya juga berjalan. (*)

corner, 21 Juni

Tantangan PKS Menuju Pluralitas

2010-06-21T09:53:00.001-07:00

Pertarungan Dua BAP

2010-06-21T09:51:00.002-07:00

ADA yang mengherankan dan tidak lazim dalam persidangan terdakwa Anggodo Widjojo dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (15/6).
Penuntut umum KPK menggunakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari penyidik KPK. Sedangkan penasihat hukum Anggodo memakai BAP hasil penyidikan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Jadilah, persidangan tersebut menjadi ajang pertarungan dua BAP dari lembaga penegak hukum berbeda.
Akibatnya, berkali-kali Ketua Majelis Hakim untuk perkara ini Tjokorda Rai Suamba menegur tim penasihat hukum yang dipimpin oleh OC Kaligis, karena bertanya kepada para saksi menggunakan BAP tersebut. Tjokorda menilai apa yang ditanyakan penasihat hukum tidak ada relevansi dengan dakwaan Anggodo. Saking geramnya Tjokorda menegur kepada kedua pihak dengan nada tinggi, "Kita mau apakan persidangan ini."
Meski demikian, penasihat hukum Anggodo tetap mencecar Bibit dan Chandra menggunakan BAP Bareskrim. Sehingga, Bibit-Chandra selaku saksi lebih banyak menjawab tidak tahu atas pertanyaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa. Kedua pimpinan KPK ini menilai, pertanyaan tidak ada relevansi dengan perkara Anggodo.
Misal, pertanyaan apakah Bibit-Chandra mengetahui atas laporan siapakah pada Mabes Polri sehingga Bibit-Chandra akhirnya disangka memeras dan menyalahgunakan wewenang. "Kalau yang melapor saya tidak tahu, tapi yang merekayasa tahu," tukas Bibit menjawab pertanyaan Anggodo yang dalam persidangan kemarin tampak seksama menyimak kesaksian Bibit.
Terlontarnya jawaban tidak tahu dengan frekuensi cukup banyak dari kedua saksi tersebut diserang tim penasihat hukum. Namun hakim ketua Tjokorda seperti diberitakan koran ini kemarin mengingatkan penasihat hukum Anggodo tidak memaksakan saksi di luar sepengetahuannya. "Itu kan keterangan Ari Muladi. Dia kan belum diperiksa di sini. Penasihat hukum jangan dibenturkan dulu. Itu nanti," tandas Tjokorda.
Namun, pernyataan hakim ditentang Kaligis, yang membuat suasana sidang memanas. "Itu BAP penyelidikan, kenapa takut banget sih," tukas Kaligis. "Saya tidak takut," jawab hakim Tjokorda dengan nada sengit.
Febridiansyah dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, dengan menggunakan BAP Bareskrim malah memperkuat adanya rekayasa yang dilakukan Anggodo. Pasalnya, BAP yang dimaksud penasihat hukum di antaranya BAP pertama Ari Muladi. Padahal oleh Ari Muladi, seperti kita ketahui keterangan dalam BAP pertama tersebut telah dicabut.
Kita sepakat, karena ini bukan forum diskusi atau forum DPR, tetapi forum pengadilan, BAP yang digunakan pembela Anggodo tidak sepatutnya digunakan. Pasalnya, BAP itu untuk perkara Bibit-Chandra bukan untuk perkara Anggodo. Seharusnya, BAP yang digunakan pembela untuk ditanyakan pada saksi berkaitan dengan segala keterangan dan perbuatan yang didakwakan pada Anggodo. Bukan perbuatan yang disangkakan pada Bibit-Chandra.
Satu hal lagi yang mengherankan, mengapa BAP hasil penyelidikan dan penyidikan dari Bareskrim begitu mudah didapat pengacara. Tentang hal ini, Kaligis seperti dikutip laman hukumonline.com berdalih bahwa berdasarkan pasal 113 KUHAP, BAP tidak termasuk rahasia yang tidak boleh dibuka sebelum perkaranya masuk ke pengadilan. (*)

Corner, 17 Juni

Jutaan WNI Jadi Korban Perbudakan

2010-06-21T09:51:00.001-07:00

PERSOALAN Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terutama buruh migran yang mengais rezeki di luar negeri seperti tidak ada habisnya. Kasus yang menimpa para buruh migran di negeri jiran dari tahun ke tahun terus meningkat. Jutaan TKI yang sering disebut sebagai `pahlawan devisa' itu ternyata nasibnya tak seindah predikatnya. Mereka menjadi korban perdagangan manusia -- yang digolongkan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai perbudakan moderen.
Seperti ditunjukkan dalam laporan tahunan yang disusun dan dirilis Departemen Luar Negeri Deplu Amerika Serikat (AS), Senin 14 Juni 2010 mengenai perdagangan manusia menyebutkan fakta yang mengejutkan bahwa 43 persen atau sekitar tiga juta warga Indonesia yang bekerja di mancanegara merupakan korban perbudakan modern (vivanews, 15/6).
Mengutip data dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Migrant Care, tiap provinsi dari 33 provinsi di Indonesia merupakan tempat asal dan tujuan perdagangan manusia. Tempat asal yang paling signifikan adalah provinsi di Jawa, Kalimantan Barat, Lampung, Sumatra Utara, dan Sumatra Selatan.
Sebuah LSM terkemuka lain, yang tidak disebut namanya, menyebutkan bahwa jumlah perempuan pekerja domestik (pembantu rumah tangga) asal Indonesia di Timur Tengah yang mengalami perkosaan mengalami peningkatan. Sedangkan menurut IOM (International Organization for Migration), perusahaan perekrutan tenaga kerja, baik legal maupun ilegal, bertanggung jawab atas lebih dari 50 persen perempuan pekerja Indonesia yang mengalami kondisi perdagangan manusia di negara tujuan.
Laporan tahunan ini kemudian menyoroti perusahaan penyalur tenaga kerja PJTKI, legal dan ilegal, yang membuat perempuan dan lelaki pekerja memiliki utang dan tercebur dalam situasi perdagangan manusia. "Penyalur tenaga kerja itu sering beroperasi di luar jalur hukum dengan kebebasan hukum, dan beberapa PJTKI memanfaatkan hubungan dengan pegawai pemerintahan atau kepolisian untuk menghindari hukuman," tulis laporan tersebut yang bisa diakses di laman Deplu AS.
Laporan tahunan yang dilansir Deplu AS tersebut semakin memperkuat fakta adanya ketidakadilan yang menimpa para TKI. Mereka berkontribusi besar pada pembangunan negara, tapi mereka tidak pernah menikmati hasilnya. Pengamat perburuhan Wahyu Susilo dalam wawancaranya dengan Perspektif, belum lama ini menyebutkan bahwa negara kita mendapat remiten dari TKI sebesar Rp 60 triliun per tahun, sementara alokasi untuk perlindungan TKI di APBN hanya Rp 25 miliar.
Fakta-fakta yang dilansir Deplu AS itu membuat kita semakin tercengang. Tindakan kekerasan yang terus menimpa para TKI disebabkan antara lain karena agen-agen yang nakal dan majikan yang tidak berperikemanusiaan. Arab Saudi adalah negara dengan peringkat tertinggi dengan kasus kekerasan terhadap TKI, hal ini disebabkan antara lain karena pekerja rumah tangga hanya dianggap sebagai properti belaka.
Kita juga perlu hati-hati terhadap para pelaku perdagangan manusia sekarang yang menggunakan beragam media jaringan sosial di internet untuk merekrut korban, terutama anak-anak, dengan tujuan menjebloskan mereka ke perdagangan seksual.
Untuk meminimalisir praktik-praktik perbudakan modern, maka diperlukan adanya reformasi sistem pengiriman tenaga kerja legal, terutama Undang-Undang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri tahun 2004. BNP2TKI juga diminta untuk mengurangi risiko perdagangan manusia yang dihadapi oleh para pekerja migran, menghukum agen-agen rekrutmen kriminal. Selain itu, pemerintah Indonesia juga diminta menyelesaikan Memorandum of Understanding (MOU) dengan Malaysia dan negara-negara lain yang menjadi tujuan pekerja domestik Indonesia. (*)

corner, 16 Juni

Kawal Penolakan Dana Aspirasi

2010-06-21T09:50:00.000-07:00

RAPAT pimpinan DPR telah memutuskan menolak pembahasan usulan dana aspirasi daerah pemilihan (Dapil) Rp 15 miliar per anggota DPR. Begitu juga pemerintah, kalangan akademisi dan LSM pegiat antikorupsi serta publik telah menolak keras usulan tersebut. Meski demikian, Partai Golkar, sebagai penggasas tak patah semangat memaksakan kehendak inkonstitusionalnya untuk menggolkan dana aspirasi dengan beragam macam topeng pengelabuan.
Ka.li ini Golkar ganti mengusulkan permintaan dana aspirasi ke pemerintah dengan membagi rata anggaran Rp 1 miliar per desa. Dengan jumlah desa/kelurahan di Indonesia mencapai untuk 73 ribu berarti akan menggerus APBN Rp73 triliun pertahun. Meski baru sebatas wacana, usulan yang mengatasnamakan aspirasi rakyat ini pun patut dicurigai. Sebab, usulan ini semakin menyebabkan terjadinya ketimpangan antardesa.
Meskipun usulan kedua dana aspirasi kemungkinan mentok, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) meminta semua pihak mengantisipasi munculnya usulan sejenis. Sebab, menurut Yuna Farhan, Sekjen Forum tersebut, ini bukan kali pertama `dosa' anggota DPR berkaitan dengan penggunaan anggaran. Untuk seremoni pelantikan, DPR menghabiskan duit negara sebesar Rp28 miliar. Belum lagi biaya kunjungan ke luar negeri yang mencapai Rp122 miliar.
Ketika menjalankan fungsinya, DPR juga menggerus pundi negara. Fungsi legislasi misalnya. Pembahasan satu RUU bisa menghabiskan duit Rp8,4 miliar. Miliaran rupiah dipakai untuk merenovasi kompleks perumahan anggota DPR di Kalibata, kemudian meminta dana Rp 1,8 triliun untuk membangun DPR menggantikan gedung DPR yang 'miring', lalu muncul usulan dana aspirasi total Rp8,4 triliun per tahun, dan terakhir meminta dana untuk desa Rp 73 triliun..
Jika dana aspirasi Rp 15 miliar per anggota DPR lolos dalam APBN Perubahan 2011, maka Golkar yang paling banyak diuntungkan. Sebab meski hanya berada di posisi kedua pada Pemilu 2009, Golkar memenangi suara terbanyak di 15 provinsi. Golkar secara massif akan dapat memperluas basis konstituennya dengan penggelontoran dana aspirasi pada lebih banyak daerah ketimbang partai lainnya. Bisa diprediksi, 2014 akan menjadi magnet bagi Golkar karena dianggap berhasil merealisasikan aspirasi secara luas.
Tjipta Lesmana, Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan menilai, dana aspirasi ngawur karena bersifat inskontitusional, yakni bertabrakan dengan jiwa UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan, dan ngaco karena sarat akan praktik korupsi untuk kocek partai/politisi.
Koran ini setuju bahwa penyaluran dana aspirasi rawan untuk 'dimainkan', karena menjadi mudah digunakan untuk kampanye pribadi terselubung ataupun terang-terangan untuk melanggengkan status quo anggota DPR, sebagai sarana politik untuk mengamankan posisinya untuk pemilu berikutnya. Dana aspirasi bisa menjadi dana KKN politik yang hanya diberikan kepada keluarga atau pendukung si politisi.
Karena itu, meskipun rapat pimpinan DPR telah menolak usulan pembahasan dana aspirasi yang diusung Golkar, namun mengingat masih panjangnya pembahasan APBN 2011 (sampai dengan November), seluruh elemen rakyat harus terus waspada dan mengawal agar wacana manipulasi 'politik uang' ini benar-benar tidak masuk pembahasan panja RAPBN 2011.
Politisi DPR harusnya mau belajar dari sejawatnya di DPRD berbagai daerah yang akhirnya banyak masuk bui, ketika melakukan korupsi kolektif dengan memanipulasi peraturan daerah. Menjadi tugas kita bersama untuk memastikan wakil rakyat kita tidak menyalahgunakan
kekuasaan dengan melanggar prinsip-prinsip keadilan dan hukum di negeri ini. (*)

Corner 12 Juni

BPR di Batam Tumbuh Kinclong

2010-06-21T09:49:00.002-07:00

PERKEMBANGAN Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Batam menunjukkan pertumbuhan yang kinclong. Pertumbuhan ini antara lain terlibat dari indikator bertambahnya jumlah BPR, aset, kredit, dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Dalam satu bulan terakhir saja sudah bertambah dua BPR, yakni BPR Dana Central Mulia di Komplek Taman Kota Baloi Blok E No. 8-9 Batam yang diresmikan 9 Juni, dan kantor cabang ketiga BPR Dana Nusantara di Ruko KDA Junction Blok D No.1 Batam Centre yang mulai dioperasikan 18 Mei 2010.
Bahkan dalam perkembangan terakhir, pertumbuhan BPR di Kepri menurut Kepala Kantor Bank Indonesia (KBI) Batam, Elang Tripratomo, di sela-sela peresmian BPR Dana Central Mulia, justru lebih baik dibandingkan bank umum. Pertumbuhan BPR mencapai 19,65 persen sedangkan pertumbuhan bank umum minus 0,55 persen. Artinya, daya saing BPR dalam mengembangkan usahanya sangat bagus.
Dengan bertambahnya dua BPR tersebut total BPR yang sudah beroperasi di Kepri sebanyak 37 unit, hanya 10 unit di antaranya berada di luar Batam. Dari pengawasan yang dilakukan KBI sejauh ini belum ada satupun BPR yang disimpulkan berstatus tidak sehat.
Dilihat dari posisi per April 2010 pertumbuhan BPR di Kepri mencapai 24% meskipun konsekuensinya mengalami peningkatan kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) dari sebesar 0,37% menjadi 1,27% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Dalam periode sama, aset BPR di Kepri juga mengalami pertumbuhan dari Rp 1,5 triliun menjadi 1,8 triliun, atau meningkat lebih dari Rp297 miliar.
Mengutip kajian ekonomi regional Provinsi Kepri triwulan I yang dilakukan KBI, perkembangan yang lebih signifikan terutama BPR Syariah. Pada triwulan pertama 2010, pertumbuhan aset BPRS meningkat dari 31,13% menjadi 38,95%. Demikian pula pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan BPRS meningkat dari 30,09% menjadi 46,79% atau sebesar Rp29,78 miliar.
Sebagian besar kredit yang disalurkan BPR konvensional di Kepri merupakan kredit konsumsi, yakni untuk membiayai kendaraan bermotor. Pangsa kredit konsumsi ini mencapai 63,09% dari total kredit, sedangkan sisanya merupakan kredit modal kerja dan investasi, masing-masing sebesar 28,64% dan 8,27%.
Bila BPR lainnya, lebih memprioritaskan pada kredit konsumsi, maka BPR Dana Central Mulia memberi alternatif pembiayaan pada kredit modal kerja. BPR milik mantan Ketua REI Batam, Mulia Permadi ini lebih membidik sektor properti dan usaha dukungannya, disamping produk utama seperti produk tabungan dan kredit kendaraan bermotor. Khusus untuk usaha tersebut, di antaranya bergerak bidang pembuatan batako, kusen, teralis, dan lainnya yang berkaitan dengan bidang properti.
Pesatnya pertumbuhan BPR di Batam ini menunjukkan geliat positif pertumbuhan perekonomian di Batam, tapi di sisi lain untuk mencegah terjadinya kanibalisme, maka perlu dibatasi. Karena itu KBI Batam mengeluarkan kebijakan membatasi pertumbuhan BPR di kota itu hanya sebanyak 30 bank hingga akhir tahun ini, kecuali untuk kabupaten/kota di luar Batam masih terbuka.
Di tengah rimba persaingan ketat di pasar BPR di Batam, untuk bisa menjadi yang terbaik dan makin dilirik masyarakat, maka beberapa hal yang harus dibenahi oleh BPR adalah menjaga likuiditas sehingga jika ada pengetatan secara mendadak masih bisa bertahan, mempertahankan tingkat laba dengan margin yang tetap tebal, dan terus menjaga efisiensi. Tak kalah pentingnya memperbaiki terus kualitas kredit, jangan sampai terjadi pembiaran NPL yang tak terkontrol. (*)

Corner, 11 Juni

Lindungi Anak dari Video 'Ariel'

2010-06-21T09:49:00.001-07:00

BEREDARNYA dua video porno yang diperankan artis papan atas mirip Luna Maya-Ariel Peterpan, dan mirip Cut Tari-Ariel telah meresahkan masyarakat. Apalagi kabar yang berhembus, tidak hanya dua selebriti cantik itu saja yang menjadi korban atas tayangan porno tersebut, masih ada 32 artis perempuan lainnya yang disinyalir melakukan adegan syur di ranjang bersama vokalis Peterpan berwajah ganteng yang memiliki nama asli Nazriel Ilham tersebut.
Keresahan muncul setelah beberapa hari terakhir ini rekaman video porno ini tak hanya menyebar cepat merata di seluruh Indonesia lewat internet, akan tetapi juga menyebar melalui ponsel-ponsel lewat mekanisme bluetooth. Publik mulai keranjingan dengan berita video tersebut dan berebut untuk segera mengunduh video yang tersebar di jagad dunia maya itu, tak terkecuali anak sekolah yang rentan. Karena itu, Bareskrim Polri, seperti diungkapkan Kabareskrim Polri Komjen Ito Sumardi, merasa perlu menangani kasus video esek-esek yang meresahkan itu.
Apalagi, video mesum 'dahsyat' tiga artis tersebut konon sudah beredar dalam bentuk CD di Jakarta dan kota-kota besar lainnya, termasuk Batam. Tempat-tempat yang diyakini menjadi titik peredaran VCD Porno adalah Glodok dan Mangga Dua di Kawasan Jakarta Barat. Dikabarkan VCD mesum 'Ariel' dengan perempuan mirip Luna Maya, dan Cut Tari sudah dipasarkan dengan harga yang menjulang tinggi, Rp 200 ribu per keping.
Beberapa tokoh pun menunjukkan keprihatinannya yang dalam atas beredarnya video esek-esek mirip Ariel tersebut. Antara lain Menkominfo Tifatul Sembiring, Menteri Negara Peranan Wanita Linda Agum Gumelar, Komnas Perempuan, Ketua PP Muhammadiyah Dien Syamsuddin, Wakil Walikota Batam Ria Saptarika..
Mereka mengkhawatirkan dampak negatif peredaran video porno 'Ariel' terhadap perilaku anak dan remaja. Sebab apa yang ditampilkan dalam video porno tersebut rawan ditiru. Apalagi, sebut Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait, jika pemeran video tersebut idola anak dan remaja. Mereka jadi serba mencari tahu dan ingin meniru idolanya.
Sebab anak dan remaja yang sedang mencari jati dirinya cenderung akan meniru idolanya dan meniru kelompok sebayanya. Secara tidak langsung, anak dan remaja yang menonton video tersebut diajarkan untuk melakukan perbuatan seksual seperti apa yang disaksikan mereka di dalam video tersebut. Sebagai peniru ulung anak dan remaja akan mencari jati diri dengan meniru
Karena itu, demi mencegah terjadinya ekses negatif, terutama melindungi anak-anak dan remaja dari pengaruh negatif beredarnya video mesum mirip vokalis grup band Peterpan, Ariel dengan dua artis cantik tersebut, maka diperlukan adanya beberapa tindakan. Antara lain kita mendukung niat pihak kepolisian yang akan melakukan razia terhadap peredaran video panas tersebut.
Mengingat video mesum tersebut mudah menyebar ke mana-mana melalui berbagai jenis teknologi, seperti Internet, tukar-menukar dokumen via telepon genggam, dan sebagainya, maka ada baiknya pihak sekolah melakukan razia handphone milik siswa untuk memastikan ada tidaknya konten video porno Ariel di telepon seluler mereka, seperti diusulkan oleh Wakil Walikota Batam Ria Saptarika.
Selain itu, media massa hendaknya tidak menampilkan potongan adegan dalam video mesum tersebut, meskipun sudah diblur atau diburamkan gambarnya. Kita mendukung langkah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang memberikan peringatan kepada seluruh lembaga penyiaran televisi terkait siaran berita dan infotainment video seks yang diduga melibatkan artis dan orang terkenal. Informasi tetap dapat disampaikan tanpa harus menayangkan adegan mesum yang ada di dalam video tersebut. (*)

Corner, 10 Juni

Pengusaha Batam Terancam

2010-06-21T09:48:00.001-07:00

PENGUSAHA di Batam kini dihadapkan pada situasi sulit. Pada saat mereka masih dipusingkan oleh dampak kenaikan tarif air bersih PT Adhya Tirta Batam rata-rata sebesar 18 persen sejak 1 Mei 2010, dan rencana kenaikan tarif listrik PT PLN Batam mulai Juli 2010 yang besaran prosentasenya masih dalam pembahasan, kini mereka kembali merasa resah.
Keresahan tersebut dipicu oleh rencana kenaikan pajak yang diajukan Pemko Batam yang didasari pada perubahan Perda mengenai pendapatan daerah berdasarkan UU No.28 Tahun 2009. Usulan kenaikan tersebut telah diajukan Pemko Batam melalui Dispenda ke DPRD kota Batam untuk dibahas dalam Rancangan Perda (Ranperda) 2011.
Mengacu pada UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Pemda dimungkinkan mengajukan kenaikan rencana pajak daerah (RPD) pada kisaran sampai maksimal 35 persen. Bahkan ada yang RPD sampai 75 persen. Yang membuat pengusaha keberatan, Pemko Batam berencana menaikkan pajak pada kisaran maksimal yang diperbolehkan, yakni rata-rata 35 persen.
Para pengusaha Batam yang tergabung dalam beberapa asosiasi pun menyampaikan uneg- unegnya kepada pers di kantor Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Selasa (8/6).
"Ini (kenaikan pajak sampai 35 persen-red) tidak masuk akal. Kalau Ranperda ini disahkan maka kita sepakat akan tutup usaha. Kita minta DPRD hentikan saja pembahasan Ranperda tentang pajak dan bubarkan saja Pansus, kami para pengusaha sepakat tidak akan menghadiri pembahasan tersebut. Kita juga akan segera menyampaikan surat keberatan pada Wako Batam, dan akan membuat pernyataan sikap, cetus Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Ir Cahya.
Apalagi, tambah Cahya yang juga bos pengembang PT Arsikon itu, pada tahun 2009, pertumbuhan ekonomi Batam hanya 0-1 persen. Hal ini jauh di bawah pertumbuhan tahun 2008 yakni di atas 7 persen. Tiba-tiba disaat pertumbuhan ekonomi di kota ini belum pulih pemerintah malah berinisiatif menaikkan pajak-pajak daerah. Ini bukan saat yang tepat disaat TDL listrik dan air juga naik. Ini akan menimbulkan efek lebih luas di berbagai aspek.
Para pengusaha bisnis hiburan yang tergabung dalam Asosiasi Jasa Hiburan Barelang (AJHIB) juga mengaku terpukul dengan rencana kenaikan pajak tersebut. Menurut Ketua AJHIB, Gembira Ginting selama ini ada 160 badan usaha yang masuk asosiasi AJHIB.
Sejak tahun 2004, sekitar 60 persen dari anggota sudah mengeluh mengenai pajak hiburan yang besarnya 15 persen, bahkan berdampak total seperempat dari anggota sudah tutup total saat ini. Apalagi dengan pungutan 75 persen, ini sangat jauh melambung sekitar 400 persen dari pajak sebelumnya.
Sementara perwakilan dari Persatuan Hotel & Restoran Indonesia (PHRI), Rina menuturkan, saat ini tingkat hunian hotel di Batam rata-rata hanya 50 persen. Ia menilai dengan rencana kenaikan pajak hiburan seperti diskotek, karaoke, klab malam, yang sudah jadi bagian dari fasilitas hotel, maka akan ada penurunan okupansi atau tingkat hunian hotel Karena tujuan orang menginap di hotel tidak hanya makan dan tidur, tetapi juga akan menikmati hiburan disana.
Karena itu, bila tidak ingin pengusaha di Batam limbung karena tercekik oleh rencana kenaikan pajak daerah tersebut, maka ada baiknya rencana kenaikan pajak tersebut ditinjau kembali. Surat Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi No 188.34/17/SJ perihal Penataan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), yang ditujukan kepada para gubernur, bupati/walikota, tertanggal 5 Januari 2010 bisa dijadikan sebagai rujukan.
Di dalam surat mendagri antara lain mengingatkan Perda tentang PDRD yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, bertentangan dengan kepentingan umum, membuat ekonomi biaya tinggi, menghambat peningkatan iklim investasi di daerah serta materi muatannya tidak termasuksecara limitatif diatur dalam UU No 28 Tahun 2009 tentang PDRD segera dihentikan pelaksanaannya dan dicabut. (ahmad suroso)

Corner, 9 Juni

Legalisasi Kejahatan Dana Dapil

2010-06-21T09:47:00.000-07:00

TERONG, bocah dalam tokoh Kartun Timun di harian Kompas, Minggu (6/6) merengek pada emaknya, "Sekolah baru, Terong perlu sepeda baru, sepatu baru! Perlu HP Baru!, perlu tas baru!, Perlu meja belajar baru, dan yang paling penting dan perlu, Terong perlu jatah uang jajan baru!!!
"Kamu memang berbakat jadi anggota DPR....," tukas emaknya.
Sebaliknya tokoh kartu Sukribo justru mencoba menenteramkan hati emaknya yang lagi uring- uringan sambil membanting koran. "Lho mak, korannya kok dihancurin...mak sabar". "Sebel sebeeel...bensin mau dinaikin lagi...trus kita ini mau makan apa...DPR juga pada ngapain, minta duit sampe milyaran...dasar".
Obrolan bernada kritik dan menggelitik dalam kartun Timun dan Sukribo yang hadir setiap Minggu di koran nasional itu pas untuk menggambarkan bagaimana perilaku sebagian politisi di DPR belakangan ini yang membuat publik dan pengamat geregetan dan bingung.
Belum lagi selesai satu wacana ingin menguras uang negara Rp 1,8 triliun lewat renovasi gedung miring, sekarang DPR meminta dana aspirasi Rp 15 miliar per anggota DPR pada APBN 2011. Jika gagasan itu benar-benar dieksekusi, maka total anggaran Rp 8,4 triliun terpaksa mengalir demi memenuhi keinginan sebagian anggota DPR dengan dalih pemerataan di dapil masing-masing.
LSM dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesia Budget Center (IBC), Then Inisiatif-Indonesia Parliement Center (IPC) dan Tranparency International Indonesia (TII) melihat gagasan ini sebagai upaya melegitimasi kejahatan perampokan keuangan negara.
Ini, kata peneliti ICW, Abdullah Dahlan di Kantor ICW, Jakarta, Minggu (6/6) kamuflase DPR saja, bilang untuk dana aspirasi. Ini legalisasi perampokan. Kalau anggota DPR kemarin pada korupsi, sekarang pakai cara dana aspirasi. Siapa yang bisa mengontrol uang itu. LSM tersebut tak melihat alasan yuridis yang bisa membenarkan gagasan dana aspirasi Rp 15 miliar. Seperti sudah ditulis di Tribun Corner edisi Kamis (3/6) lalu, gagasan itu melanggar beberapa Undang- Undang sekaligus dan konstitusi.
LSM-LSM tersebut melihat gagasan yang digelontorkan Partai Golkar ini demi menjaga popularitas dan basis konstituen mereka di dapilnya masing-masing. Padahal, gaji besar anggota DPR yang periode ini naik hampir dua kali lipat, sejumlah tunjangan, dana aspirasi, dana kunjungan kerja, dana reses, dan dana bantuan parpol, sudah cukup menguras anggaran negara.
Anehnya, ketika ada koleganya di DPR mengingatkan, jangankan diimplementasikan (dana dapil Rp 15 miliar), dipikirkan saja sudah sebuah kejahatan karena akan banyak kerusakan yang ditimbulkan, dengan entengnya Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar seperti dikutip pers Minggu (6/6) bilang, "Kalau dikatakan kejahatan dan dosa, apakah membela kepentingan rakyat dosa? Saya rela berdosa asal rakyat lebih sejahtera".
Secara akal sehat kita sependapat, usulan anggota DPR ini memang layak ditolak. Sebab usuan yang terkesan mengada-ada itu dari segi konstitusi sudah menyalahi kodratnya. Dengan mengurusi dan melaksanakan anggaran berarti sudah mengambil pekerjaan eksekutif.
Idealnya, jika ingin menjaga basis konstituen seharusnya menggunakan anggaran sendiri, bukan minta ke APBN. Bila dipaksakan, dan pemerintah menuruti, ini dinilai merupakan perampokan uang negara dengan cara yang (seolah-olah) legal. Permintaan uang dari APBN yang dikumpulkan dari pajak rakyat ini hanya sebagai langkah agar mereka bisa terpilih kembali. Seolah-olah mereka Robin Hood.
Tak salah bila mantan Ketua PP Muhammadiyah, Prof Dr A Syafi’i Ma’arif mengutip seorang jenderal temannya bahwa politisi sekarang itu bermental lele, makin keruh keadaan, makin banyak makannya. Inilah gejala dari kultur politik yang kumuh, di mana pragmatisme dan hedonisme yang merajai. Para politisi hanya memperjuangkan golongan dan kepentingan jangka pendek. Ia menyoroti praktik politik uang yang hampir merata dan vulgar. Wallahu a'am. (*)

Corner, 7 Juni

PSB Online

2010-06-21T09:46:00.000-07:00

BERKENAAN dengan musim pendaftaran siswa baru tahun ajaran baru 2010-2011 yang akan dilakukan serentak pada 28 Juni-1 Juli, Dinas Pendidikan Kota Batam membuat kebijakan pendaftaran siswa baru (PSB) akan menggunakan sistem online. Semua pendaftaran akan terpantau lewat internet dengan membuka website siaponline.com.
Setelah di klik akan muncul nama-nama siswa yang sudah mendaftar secara peringkat rangking di sekolah yang menggunakan online tersebut. Dengan sistem online, siswa cukup mendaftar di satu sekolah. Lewat operator data siswa akan tersimpan di server yang kemudian bisa diakses di tiga sekolah yang dipilih. Sistem online akan bisa menjaga mutu sekolah karena siswa yang masuk benar-benar terseleksi.
Di Batam, PSB sistem online tahun ini sudah memasuki tahun ketiga. Hanya saja, kali ini jumlah sekolah yang diikutserakan dalam PSB sistem online meningkat dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Tahun pertama, hanya 4 sekolah, tahun kedua 30 sekolah. Tahun ini seperti dikutip koran ini Jumat (4/6) Disdik membuka sebanyak 60 sekolah yang masuk sistem online.
Terinci untuk SD sebanyak 25 sekolah, 25 SMP, 6 SMA dan 4 SMK. Ke-60 sekolah tersebut terdiri dari SDN 01 Batu Aji, SDN 01 Batam Kota, SDN 11 Sagulung, SDN 04 Batu Aji, SDN 02 Sekupang, SDN 04 Nongsa, SDN04 Batu Ampar, SDN02 Lubuk Baja, SDN 06 Bengkong, SDN 01 Sei Beduk, SDN06 Batam Kota, SDN 07 Sekupang dan SDN 02 Sagulung.
Di tingkat SMP yaitu SMPN 3, SMPN 4, SMPN 6, SMPN 9, SMPN 10, SMPN11, SMPN12, SMPN 16, SMPN20, SMPN 25, SMPN26, SMPN 29 dan SMPN 31. Untuk tingkat SMA/SMK diantaranya SMAN8 Bengkong, SMAN4 Tiban Kecamatan Sekupang, SMA 5 Sagulung dan SMK 2 Batam Kota.
Kita menyambut gembira diterapkannya sistem PSB online. Karena dengan sistem Sistem Administrasi Pendidikan (SIAP) secara online, pendaftaran siswa baru akan lebih terbuka dan transparan. Masalah transparansi ini penting ditekankan kepada penyelenggara pendidikan, agar sistem yang bagus ini tidak hanya di atas kertas, tetapi implementasinya sesuai yang diharapkan.
Masyarakat bisa tahu setiap saat berapa banyak siswa yang mendaftar di sekolah, dengan mengakses melalui internet. Sistem ini diharapkan akan bisa mengurangi kecurangan. Bahkan seperti diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan BatamMuslim Bidin mampu menekan siswa titipan anak para pejabat untuk masuk ke sekolah unggulan, jika tidak mencukupi nilai akademiknya.
Namun Diknas juga perlu menyadari bahwa masyarakat kita beragam, tidak semuanya mampu menggunakan kecanggihan sistem teknologi, terutama yang berada di daerah pinggiran.
Sehingga sangat mungkin, masih akan banyak orangtua siswa yang kebingungan ketika mendaftarkan anaknya dengan sistem online.
Untuk itu, perlu dipertimbangkan selain mempersiapkan jaringan khusus dan mengadakan pelatihan Informasi Terpadu (IT) untuk tenaga yang akan mengoperasikan program PSB sistem online dari masing-masing sekolah, pendaftaran selain dengan sistem online juga tetap harus menggunakan sistem manual.
Selain membuat kebijakan transparansi PSB secara online, Dinas Pendidikan nampaknya juga sudah mengantisipasi problem klasik yang selalu terjadi setiap musim pendaftaran siswa baru, yakni tidak terakomodirnya calon siswa baru dari anak-anak sekitar sekolah, dengan alasan peminat besar, tapi daya tampung terbatas.
Caranya, Diknas memerintahkan semua sekolah memberi kuota 20 persen kepada warga sekitar termasuk didalamnya yang berprestasi di bidang non akademik seperti olahraga dan anak tidak mampu, dibuktikan dengan surat keterangan dari RT setempat.
Kini menjadi tugas masyarakat untuk mengawasi konsistensi pihak sekolah untuk menerapkan secara sungguh-sungguh kebijakan kuota 20 persen. Satu hal yang juga harus dipertimbangkan dalam PSB, karena sudah memakai sistem online, pendaftaran siswa baru seharusnya tidak lagi dipungut biaya. (*)
Corner, 4 Juni 2010

Nafsu Besar DPR

2010-06-21T09:45:00.000-07:00

POTENSI terjadinya tumpang-tindih kewenangan dan kekuasaan yang tak sejalan dengan konstitusi bakal muncul, menyusul wacana kontroversial dari DPR agar APBN 2011 mengalokasikan dana Rp 15 miliar per daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota dewan pada RAPBN 2011. Gagasan itu berawal dari Golkar. Namun tak semua fraksi setuju, salah satunya PKS yang menolak keras rencana bagi-bagi jatah Rp 15 miliar per dapil.
Permintaan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR pekan lalu (25/5), dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi atas rencana kerja pemerintah dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2011. Dengan jumlah anggota DPR sekarang yang mencapai 560 orang, berarti dana APBN akan tersedot Rp8,4 triliun.
Menanggapi permintaan tersebut, pemerintah melalui Menteri Keuangan Agus Martowardojo menolak. Alasannya, menurut Menkeu Agus saat rapat paripurna DPR, Jakarta, Selasa (1/6) usulan tersebut tidak memenuhi prinsip ekualisasi dan keadilan, keseimbangan anggaran antardaerah, serta akan menimbulkan inefisiensi dalam penggunaan dana karena ditentukan oleh anggota DPR, tidak oleh pemda.
Usulan tersebut juga melanggar sejumlah Undang-undang. Antara lain UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No 32/2004 tentang Pemda, dan UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Dan yang paling parah, bila setiap anggota DPR diberi anggaran Rp 15 miliar untuk pembangunan di dapilnya masing-masing, itu sama saja melanggar konstitusi. Karena dalam konstitusi jelas-jelas diatur DPR hanya punya tiga fungsi, yakni pengawasan, budgeting dan legislasi (membuat UU). DPR hanya berhak menyusun anggaran bersama pemerintah, bukan memakai anggaran.
Namun, penolakan Menkeu Agus Marto atas usulan dana Rp 15 miliar per dapil tak membuat pengusul gagasan itu menyerah. Fraksi Partai Golkar DPR kemarin tetap ngotot mengajukan anggaran pembangunan daerah Rp 15 miliar per dapil karena pemerintah dinilai gagal membangun daerah tertinggal.
Ketua Badan Anggaran DPR dari FPG Harry Azhar Azis berdalih realisasi anggaran yang sudah disahkan akan melibatkan pemerintah daerah. Anggaran akan diteruskan ke dinas terkait untuk proses pembangunannya. DPR hanya mencatat saja apa yang dibutuhkan rakyat kemudian disampaikan untuk dianggarkan. Kata Aziz, dana itu diperlukan karena selama ini pemerintah sering tidak menjalankan aspirasi yang dibawa setiap anggota DPR.
Satu hal yang pasti, dengan jatah Rp15 miliar itu, setiap anggota dewan otomatis memiliki uang yang banyak sekali untuk memelihara dukungan politik konstituennya secara gratis karena menggunakan uang negara.
Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah Agung Pambudi seperti dikutip Bisnis Indonesia (2/6) menilai, usulan DPR ini berpotensi menyulut terjadinya penyalahgunaan wewenang secara personal, bukan lagi sistem. Sementara Ekonom Indef, Ikhsan Modjo menduga DPR tengah berupaya melegalkan praktik-praktik yang tak benar.
Memang sekilas alasan yang disampaikan Partai Golkar cukup baik. Tetapi tak sadarkah DPR, dengan memaksakan usulan tersebut, berarti DPR telah memberikan contoh buruk kepada publik sebagai pelanggar beberapa Undang-undang sekaligus yang telah mereka buat.
Penggunaan anggaran itu juga berpotensi menyuburkan praktik politik uang karena tak ada yang bisa menjamin anggaran itu dipakai sesuai peruntukannya, dan membuka kesempatan anggota dewan untuk menjadi makelar anggaran atas dana jatah Rp15 miliar itu.
Padahal, sudah berapa banyak anggota dewan yang dibui oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena membuka praktik sebagai calo anggaran? Mengapa mereka tidak mau belajar dari koleganya sesama anggota dewan yang sudah kesandung KPK? (*)

corner, 3 Juni 2010

Harlah Pancasila

2010-06-21T09:34:00.001-07:00

PERINGATAN Hari Lahir (Harlah) Pancasila tahun ini lebih meriah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Misalnya ditandai Kongres Pancasila kedua (pertama di kampus Universitas Gajahmada Yogyakarta) di Denpasar selama tiga hari dengan upacara penutupan tepat pada 1 Juni 2010 yang menghadirkan antara lain gubernur seluruh Indonesia, dan Pidato Pembukaan oleh Ketua MPR RI, Taufiq Kiemas.
Peringatan 65 tahun hari lahirnya Pancasila juga digelar di Gedung Nusantara IV MPR/DPR/DPD yang dihadiri Presiden SBY didampingi Ibu Ani Yudhoyono, Wapres Wapres Boediono, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II dan keluarga Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
Menariknya, acara ini juga dihadiri tiga mantan Wakil Presiden, Try Sutrisno, Hamzah Haz, dan Jusuf Kalla, serta mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Bahkan Presiden SBY dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang tak lain putri sulung Bung KarnoMegawati itu juga berjabat tangan. Itu adalah jabat tangan yang pertama kalinya antara dua negarawan tersebut sejak Pemilihan Presiden 2009 lalu.
Tak heran bila jabat tangan dua negarawan yang selama ini berseberangan sejak 2004 disambut hangat para tokoh nasional yang hadir. "Sangat bagus keduanya bersalaman. Kita semua senang," ujar Taufiq usai acara. Taufiq menafsirkan, karena acara Peringatan Pidato Bung Karno itulah, rekonsiliasi nasional dapat terjadi. "Sekarang yang patah-patah sudah berdamai. Masak orang berdamai nggak boleh?" sebut Taufiq.
Kegembiraan Taufiq ini rupanya dirasakan pula oleh mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Jusuf Kalla melihat jabat tangan antara Megawati dan SBY sebagai suatu hal yang simbolik dan patut diapresiasi. Sangat bagus mereka mencairkan suasana. Hal itu penting untuk menyatukan seluruh elemen bangsa guna membangun negeri bersama ke depannya.
Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso pun, terus tersenyum melihat adegan jabat tangan Mega-SBY. Ini merupakan tanda kebersamaan untuk membangun bangsa, kata politisi Partai Golkar ini seraya menegaskan, langkah kedua tokoh tersebut selayaknya dituruti oleh seluruh unsur masyarakat di negeri ini.
Kita ingin menggaribawahi pidato Presiden SBY pada Harlah Pancasila di Senayan tersebut. Presiden mengajak kita untuk menggunakan Pancasila sebagai rujukan dalam menjawab tantangan bangsa di tengah dunia yang terus berubah. Menurutnya, Pancasila yang sering diletakkan untuk menangkal dan melawan ancaman, sebenarnya juga bisa digunakan sebagai sesuatu untuk menciptakan kesempatan. Jadi sesuatu yang defensif, kita ubah jadi sesuatu yang aktif dan proaktif.
Di sisi lain, semarak dan kehangatan suasana peringatan Harlah Pancasila tersebut dapat dimaknai sebagai adanya kerinduan masyarakat terhadap Pancasila. Apalagi ditengah-tengah munculnya gejala sektarian yang menguat, disintegrasi bangsa, konflik horisontal yang dipicu oleh sentimen suku/etnis dan radikalisme agama, terasa adanya kebutuhan sebuah ideologi yang dapat mempersatukan bangsa yang majemuk serta diterima oleh semua golongan, agama dan etnis.
Ideologi itu tidak lain adalah Pancasila yang dicetuskan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945 dalam pidatonya di depan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/ Dokuritu Zyunbi Tyosa Kai) yang kemudian oleh Bung Karno diusulkan menjadi dasar negara Indonesia Merdeka.
Setelah melalui beberapa kali pembahasan, akhirnya melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, 18 Agustus 1945 disahkan menjadi dasar negara Republik Indonesia, dengan dicantumkan di dalam Pembukaan UUD-1945 sebagai konstitusi negara pada alinea IV. Sebagai dasar negara melalui konstitusi yang beberapa kali mengalami perubahan dasar negara tersebut tetap tercantum pada posisi semula, jiwa dasar negara tersebut tidak pernah berubah.
Atas dasar pertimbangan tersebut, mengutip tulisan Achmad Basarah, wakil sekjen PDIP di Kompas (1/6/2010), seharusnya pemerintah melembagakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni setiap tahun melalui sebuah Keputusan Presiden, untuk melengkapi Keppres No 18 Tahun 2008 yang menetapkan tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Hari Konstitusi. (*)

Corner, 2 Juni 2010

Moratorium Hutan Alam

2010-06-21T09:32:00.000-07:00

PEMERINTAH Indonesia berkomitmen untuk menghentikan sementara atau moratorium penerbitan izin untuk alih fungsi areal hutan alam dan lahan gambut selama dua tahun. Kebijakan pemerintah tersebut baru akan berlaku, efektif mulai 1 Januari 2011. Kebijakan ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan dana hibah 1 Miliar Dollar Amerika (sekitar Rp 9 triliun) dari pemerintah Norwegia, sebagai bagian dari kerjasama bilateral dengan Indonesia.
Poin ini tertuang dalam Letter of Intent (LoI) tentang pendanaan program kelestarian hutan yang diteken Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Norwegia, Jens Stoltenberg di Oslo, Rabu (26/5) pekan lalu.
Sebagian besar kontribusi Norwegia dalam penandatanganan perjanjian pembentukan Kerjasama untuk REDD+ (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation) akan terkait dengan pengurangan emisi yang akan diverifikasi sejalan dengan rencana Indonesia untuk mengurani emisi gas rumah kaca dari deforestasi, degradasi hutan dan konversi lahan gambut.
Presiden Yudhoyono menyebutkan, pelaksanaan program kerjasama ini akan dikelola oleh satu Lembaga Baru, semacam otorita, yang dibentuk khusus dan melaporkan kinerjanya langsung kepada Presiden Indonesia. Lembaga baru ini juga akan mengkoordinasi upaya untuk mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah REDD.
Pembentukan lembaga baru ini akan membantu mempercepat pergeseran paradigma dalam upaya Indonesia untuk mengelola sumber daya alam dan warisan yang berharga, dengan menggunakan cara yang bermanfaat baik secara lingkungan maupun biaya. Mengingat pentingnya manfaat dari program REDD agar dapat dirasakan oleh masyarakat di sekitar hutan; struktur pemerintahan dari badan baru ini akan mencakup perwakilan dari pemerintah nasional dan lokal, masyarakat sipil, dan masyarakat lokal.
Indonesia juga akan mendirikan sebuah lembaga independen nasional untuk melakukan pengawasan, pelaporan dan verifikasi emisi dan pengurangan emisi. Upaya ini juga akan mencakup peningkatan penegakan hukum dan peraturan kehutanan yang ada, penciptaan database tanah terdegradasi serta meningkatkan proses terhadap kepemilikan lahan yang bebas konflik atas hak atas tanah dan klaim kompensasi.
Sebagus apapun kebijakan, tentu ada yang pro dan kontra. Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Nanang Rofangi justru mendukung moratorium lahan sawit. Alasannya, kebun sawit yang kini mencapai 7,5 hektare sudah mencukupi prmintaan dalam negeri dan luar negeri.
Sebaliknya Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kepala Sawit Indonesia Fadhil Hasan, moratorium izin baru ini pasti akan merugikan pengusaha sawit, pengusaha tambang batubara. Karena mereka tak akan bisa lagi ekspansi dengan mengonversi hutan alam dan lahan gambut menjadi kebun sawit, dan tambang batubara. (Kontan, 31/5). Akibat langsung, tenaga kerja yang terserap di sektor ini makin sedikit. Selain itu karena tak bisa ekspansi perkebunan sawit bakal memicu harga CPO (crude palm oil) naik dan pengembangan energi terbarukan biofuel tersendat.
Namun bila melihat fakta, kondisi hutan Indonesia yang semakin memprihatinkan dari waktu ke waktu, maka kita sepatutnya mendukung kebijakan moratorium ini. Data Kementerian Kehutanan menyebutkan, laju kerusakan hutan rata-rata per tahun adalah 1,09 juta ha. Sedangkan lembaga TELAPAK/EIA mengklaim, angka 2,8 juta ha hutan Indonesia rusak setiap tahunnya. Penyebab klasik berkurangnya luas tutupan hutan adalah kejahatan kehutanan, antara penyelenggara negara dan pihak pengusaha.
Untuk mencegah munculnya keresahan di kalangan pengusaha yang berkaitan dengan hutan dan penafsiran yang keliru dalam mengeimplementasikan kebijakan ini, pemerintah perlu segera menggelar sosialisasi secara terus menerus untuk menjelaskan secara detail mengenai kebijakan baru tersebut. (*)

Corner, 1 Juni 2010

Nasib Pemakai Sepeda Motor

2010-06-21T09:31:00.000-07:00

KABAR buruk bagi para pengguna sepeda motor yang mayoritas merupakan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Pemerintah melalui kementerian ESDM akan menghapus subsidi atas BBM premium untuk sepeda motor. Pemakai sepeda motor dilarang memakai premium, tetapi harus menggunakan pertamax yang harganya jauh lebih mahal.
Saat ini mekanisme penerapan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi masih dibicarakan dan dijadwalkan selesai akhir Juni, dan selanjutnya diharapkan Agustus 2010 mendatang sudah bisa diujicobakan. Berdasarkan hasil pembicaraan dengan berbagai pihak sudah disepakati bahwa yang masih menggunakan BBM subsidi adalah angkutan umum dan kendaraan pribadi jenis tertentu.
Kita menyadari, pemerintah memang sedang megap-megap mengatasi melonjaknya subsidi BBM, antara lain premium yang mencapai 24 persen dari nilai keekonomian energi yang terkait erat dengan biaya produksi, lingkungan, konservasi energi serta profit. Untuk menghemat anggaran subsidi, diusulkanlah kebijakan melarang sepeda motor memakai premium
Namun bila kebijakan harga jual tidak mengindahkan sejauhmana publik mampu mendapat energi yang terjangkau dan adil, ini sama saja tidak mengindahkan Undang-Undang No 30 Tahun 2007 tentang energi. Di dalam UU tersebut disebutkan, penetapan keekonomian tetap mempertimbangkan kemampuan usaha kecil dan bantuan bagi masyarakat tak mampu dalam jangka waktu tertentu. Caranya, dengan memberlakukan kebijakan subsidi energi.
Tak heran, opsi pelarangan pemakaian premium untuk motor mengundang cibiran. Wakil Ketua DPR Pramono Anung bahkan menyebutnya sebagai kebijakan yang aneh. Sebab, mayoritas masyarakat kita cuma bisa pakai motor. Seharusnya kelompok yang perlu dibatasi penggunaan bahan bakar bersubsidi bukanlah sepeda motor, tetapi mobil pribadi.
Begitu juga dengan Pengurus Pusat Dewan Nasional Yamaha Vixion Club Indonesia dalam rilisnya kemarin menilai, rencana pelarangan penggunaan BBM bersubsidi (premium) bagi motor itu sangat tidak logis. Sebab, sepeda motor hanya mengonsumsi premium sebesar 5,76 juta KL (kilo liter) per tahun dari total pemakaian premium bersubsidi sebesar 21 juta KL per tahun. Sementara mobil mencapai 15,24 juta KL pertahun.
Secara logika, mereka yang mempunyai mobil adalah kalangan ekonomi menengah ke atas. Konsumsi premium untuk mobil pun jauh lebih boros dibanding motor. Lalu kenapa pemilik mobil masih dibolehkan membeli premium bersubsidi?
Koran ini sependapat dengan kedua pendapat tersebut. Sebab konsumsi premium sepeda motor jelas sangat irit dibandingkan mobil. Kebijakan itu sama saja dengan pemerintah memilih menyengsarakan rakyatnya demi menghemat anggaran negara. Karena, bagi masyarakat kecil, sepeda motor adalah alat untuk menyambung hidup dan menghemat transportasi, bukan untuk bergaya semata.
Jadi, membatasi penggunaan premium untuk motor, meski motor baru sekalipun, bukanlah pilihan yang tepat. Kebijakan itu dikhawatirkan justru akan membikin rakyat semakin susah. Kita khawatir, penerapan kebijakan ini akan memicu gejolak masyarakat. Selain itu, adanya perbedaan penghapusan subsidi tersebut akan menciptakan pasar gelap untuk transaksi jual beli BBM. Karena itu, kita mendukung sikap DPR yang akan menolak penerapan kebijakan yang tidak pro rakyat tersebut.
Lebih baik, pemerintah memprioritaskan perbaikan sarana transportasi umum yang murah dan nyaman. Sehingga, masyarakat mau menggunakan transportasi umum dan meninggalkan kendaraan pribadi untuk berpergian. Saat ini transportasi umum kita masih kurang memadai. Sehingga masyarakat enggan menggunakan transportasi umum. (*)
Corner, 29 Mei 2010

Skandal Suap Pencetakan Uang

2010-06-21T09:30:00.000-07:00

OTORITAS Moneter Bank Indonesia (BI) sepertinya tak habis-habisnya digoncang kasus tak sedap. Berbagai kasus kejahatan yang merugikan keuangan negara datang silih berganti.
Mulai dari kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan negara ratusan triliun, penyuapan sejumlah anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR periode 1999-2004 dengan menggunakan dana yayasan senilai Rp 100 miliar, suap terkait pemilihan Deputi Gubernur Seninor (DGS) BI Miranda Swaray Gultom puluhan miliar, dan mispolicy skandal bailout Bank Century Rp 6,7 triliun.
Kasus terakhir yang tak kalah panas, yakni dugaan suap melibatkan pejabat BI yang ditengarai menerima suap senilai 1,3 juta dolar AS (Rp 12 miliar) untuk memenangkan kontrak dalam proyek pencetakan uang pecahan Rp 100 ribu berbahan polimer tahun 1999 dari perusahaan pencetak uang Securency International and Note Printing Australia (NPA) atau Peruri Australia.
Kasus itu dilansir harian Australia The Age edisi 25 Mei 2010 mengutip sebuah laporan yang berjudul Reserve Bank of Australia (RBA) firms agreed to pay bribes of $US1.3 m tentang dugaan suap ke pejabat bank sentral di Indonesia. The Age menyebutkan dua pejabat itu adalah Mr S dan Mr M. Pesanan pencetakansebanyak 500 juta lembar uang itu bernilai kontrak sebesar 50 juta dolar AS.
Perwakilan anak usaha RBA di Indonesia, Radius Christanto menjelaskan, antara tahun 1999 hingga 2006 secara eksplisit disebut mereferensikan nilai suap yang besar ke pejabat BI, seperti tertuang dalam faks ke Securency International and Note Printing Australia (NPA) pada 1 Juli 1999. Radius inilah yang diketahui melobi oknum pejabat BI dalam tender tersebut.
Terkuaknya kasus baru tersebut seakan membuktikan sinyalemen yang pernah beberapa kali dilontarkan Anwar Nasution saat masih menjadi Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Anwar sebelum menjabat sebagai ketua BPK dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia menyebut bahwa Bank Indonesia adalah sarang penyamun.
Terungkapnya kasus baru di BI itu bak bola panas. Fraksi PPP kemarin mendesak Komisi XI DPR untuk memanggil perwakilan RBA di Indonesia tentang pengakuan suap yang sudah dia keluarkan, agar mau membuka identitas 2 pejabat BI yang disebut menerima suap tersebut. Ini diperlukan untuk meneguhkan kapasitas moral BI sebagai pemegang otoritas moneter.
Dugaan korupsi ini juga sudah dilaporkan kepada KPK sejak 25 Mei lalu. KPK tengah mendalami dan menelaah informasi yang disampaikan dalam laporan tersebut. Tak hanya itu, KPK juga akan mengumpulkan bahan keterangan dan informasi tambahan.
Pihak kepolisian federal Australia sedang melakukan investasi atas NPA. Karena itu kita berharap pihak Polri untuk proaktif segera menyelidiki kasus ini. Sementara DPR mendesak
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigatif terhadap pengadaan barang di BI terutama dengan pencetakan uang negara yang diduga memunculkan suap kepada pejabat bank sentral tersebut.
Terangkatnya kasus dugaan suap di BI itu mau tak mau membuat para petinggi BI gerah.
Petinggi bank sentral kita seakan tak pernah beristirahat sejenak untuk memulihkan citra buruknya. Namun tentu disayangkan bila waktu dan energi lembaga bank sentral tersebut yang mestinya mengurusi perekonomian negara terkait kebijakan moneter dan pengawasan perbankan hanya dihabiskan untuk membela diri dan memulihkan citranya.
Terungkapnya kasus-kasus korupsi di BI membuktikan bank sentral telah gagal melakukan perbaikan internal. Karena itu, BI harus mau melakukan penyelidikan internal. Bukan saja menyangkut kasus NPA, tetapi juga kasus-kasus lainnya. Semua pejabat BI yang bermasalah harus segera dibersihkan dan dikeluarkan dari institusi tersebut.
Kita juga berharap pemerintah segera mengisi kursi Gubernur BI. Sebab masalah struktural dan kelembagaan di BI akan terus terjadi bila kursi Gubernur BI dibiarkan kosong seperti sekarang (ahmad suroso)

Corner, 28 Mei 2010

Runtuhnya Politik Pencitraan

2010-05-25T09:02:00.000-07:00

KEMENANGAN Anas Urbaningrum, dalam drama pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat periode 2010-2015 pada Kongres II di Bandung, Jabar akhir pekan lalu menjadi saksi sejarah fenomena politik runtuhnya politik pencitraan. Dalam kompetisi meraih kursi utama Demokrat itu, kandidat Doktor Ilmu Politik dari UGM itu unggul secara meyakinkan setelah bersaing dengan Marzuki Alie dan Andi Mallarangeng dalam dua putaran pemungutan suara.
Dalam pertarungan memperebutkan 531 suara DPD dan DPC Partai Demokrat, Andi yang mengusung simbol-simbol Cikeas, mengklaim didukung putra SBY, Edi Baskoro alias Ibas dan Ibu Ani Yudhoyono kalah telak. Pada putaran pertama pemungutan suara, Andi hanya meraup 82 suara, kalah jauh dari Anas yang mengantongi 236 suara, dan Marzuki Alie yang mendapat dukungan 209 suara.
Pada putaran kedua, Andi mengarahkan pendukungnya pada putaran pertama untuk memilih Marzuki. Namun, hal ini ternyata tidak efektif. Terbukti, suara pendukung Andi malah lebih banyak yang lari ke Anas yang akhirnya meraih kursi Demokrat-1 dengan dukungan 280 suara (53 persen mengungguli Marzuki yang hanya memperoleh 248 suara (47 persen).
Ini membuktikan, politik pencitraan yang membawa simbol-simbol Cikeas ternyata sudah tidak laku dijual kepada konstituen partai itu. Andi yang membombardir publik melalui iklan-iklan 'kampanye' di televisi nasional, memenuhi ruang-ruang publik dengan spanduk, poster, baliho, billboard di Kota Bandung dan Padalarang, serta arena kongres dengan harapan agar meraih dukungan signifikan, ternyata perolehan suaranya justru jeblok.
Hal ini kontradiktif dengan yang dilakukan tim sukses Anas Urbaningrum. Spanduk atau baliho Anas, hanya terpasang satu-dua. Itupun tak jauh dari poskonya, yang disewa dari sebuah ruko, agak jauh dari lokasi kongres. Namun di tenda itulah beberapa kali tim Anas menggelar diskusi dengan mengundang beberapa pengamat, sehingga memancing wartawan untuk meliput. Posko ini justru selalu penuh sesak.
Anas, yang kemana-mana selalu berjalan sendirian, tanpa pengawalan, ternyata menjadi pilihan kader Demokrat. Anas, yang mobilnya sederhana, paling mudah untuk disapa dan diajak berdiskusi. Terutama, saat di luar kongres. Hasilnya: dari posko ini dan spanduk yang cuma beberapa biji, serta kesederhaannya, Anas terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Namun kekalahan Andi tidak bisa diartikan sebagai memudarnya pengaruh SBY. Sebab, SBY masih tetap menjabat ketua dewan pembina dan memiliki otoritas untuk memengaruhi dan mengarahkan dewan pengurus partai itu. Di sisi lain, kemenangan Anas dalam level tertentu juga menguntungkan citra SBY sebagai pembina partai yang terbuka dan demokratis.
Politik pencitraan yang dilakukan Andi hanya menimbulkan perlawanan akar rumput. DPD dan DPC Partai Demokrat yang selama ini merasa kurang 'disapa' oleh Andi karena kesibukannya sebagai Jubir Presiden dan sekarang sebagai Menegpora justru diam-diam semangat untuk melawan Andi dari bawah.
Kemenangan Anas tanpa restu Cikeas menandai keinginan mayoritas peserta kongres untuk menjadikan Partai Demokrat sebagai partai modern, dalam arti lepas dari pengaruh SBY. Karena itu, mereka mendukung Anas yang menjanjikan Partai Demokrat sebagai partai melembaga, bukan milik individu. Partai Demokrat mampu mengakomodasi kepemimpinan kaum muda, menjadi partai yang reformis dan mampu menjadi partai yang demokratis. Partai Demokrat bisa menjadi teladan bagi regenerasi politik bagi partai politik lainnya.
Sebagai masyarakat, kita pantas ikut bersyukur, sebab di tengah makin menguatnya politik dinasti dan oligarki partai, muncul tokoh muda yang kokoh dan santun, seperti Anas yang perjalanan politiknya masih panjang. Sekali lagi, kemenangan Anas membuktikan, memilih, ternyata urusan hati. Bukan soal pencitraan. Sebuah pelajaran berharga untuk para calon pemimpin partai dan pemimpin daerah. (*)

tribun corner, 26 Mei 2010

Gunakan Hak Pilih Sesuai Nurani

2010-05-25T09:01:00.000-07:00

SETELAH tiga hari terakhir ini, masyarakat Provinsi Kepulauan Riau bebas dari hiruk pikuk kampanye para kandidat gubernur dan wakil gubernur Kepri, calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bintan, Lingga dan Anambas, bersih dari baliho, poster dan spanduk berisi foto dan janji-janji pasangan calon yang sebelumnya ramai bertebaran di mana-mana, tiba saatnya bagi masyarakat untuk menentukan pilihan calon pemimpin daerah.
Rabu besok, 26 Mei 2010 bakal digelar perhelatan politik pemilihan kepala daerah secara serentak tingkat Provinsi Kepri dan di tiga kabupaten tersebut. Berbagai persiapan terus dikebut oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kepri untuk suksesnya pemilukada 2010. Meski demikian masih muncul kekhawatiran dari sejumlah petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di Batam, karena sampai Senin kemarin dana untuk mereka belum cair.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Ketua KPUD Kepri Den Yealta meminta petugas KPPS Batam tidak perlu cemas. Karena rencana Selasa hari in (25/5) biro keuangan provinsi akan mentransfer dana ke rekening KPU. Dana inilah nantinya langsung diberikan kepada anggota KPPS Batam yang hingga kemarin masih belum menerimanya.
Untuk diketahui, anggaran untuk perhelatan pemilukada Kepri 2010 mencapai 45 miliar. Dua per tiga dari total dana penyelenggaraan Pemilukada di Kepri tersebut akan tersedot untuk membiayai 25 ribu personel penyelenggara pemilu. Sisanya, dialokasikan untuk keperluan logistik.
25 ribu personel itu tidak hanya bertugas untuk mensukseskan pemilukada Gubernur dan wakil Gubernur Kepri saja, tapi juga untuk pemilukada kepala daerah Kabupatan Bintan, Lingga dan Anambas. Jumlah terbanyak dalam penyelenggara pemilukada ini adalah anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yakni sebesar 23.037 orang. Sedangkan sisanya adalah anggota PPS di Desa atau Kelurahan dan PPK di Kecamatan.
Pada pemilukada Kepri 2010 yang akan dilaksanakan serentak Rabu besok inilah saatnya masyarakat menggunakan hak politiknya. Khususnya bagi warga yang sudah tercatat sebagai pemilih di Kepri sesuai DPT Pemilukada Kepri yang jumlahnya mencapai1.224.391 orang untuk menyalurkan hak politiknya pada 3.291 TPS yang tersebar di seluruh Kepri.
Tentu setiap orang telah menimbang-nimbang siapa calon pemimpinnya yang akan dipilih. Karena itu kita berharap setiap pemilih untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan pilihan hati nurani masing-masing, jangan karena faktor uang atau lainnya. Karena pilihan Anda akan ikut menentukan masa depan provinsi ini dan tiga kabupaten tersebut.
Kita semua bertanggungjawab untuk membangun kesadaran berpolitik, bahwa memilih pemimpin yang berkualitas dan membangun pemerintahan yang efektif adalah tanggungjawab bersama segenap warga masyarakat. Dan pemilukada adalah ekspresi kedaulatan rakyat. Rakyat harus memanfaatkan semua akses ini untuk memilih pemimpin dan mempengaruhi kebijakan publik di tingkat lokal.
Kemajuan atau kehancuran daerah sangat tergantung pada sikap masyarakatnya. Bersikap apatis dalam pemilukada justru akan menyebabkan daerah semakin terperosok dalam ketertinggalan. Karena itu, setiap individu warga masyarakat memiliki tanggungjawab untuk menjadi pemilih kritis, menjadi pemilih cerdas, menjadi pemilih yang bertanggung jawab
Akhirnya, kita semua berharap, semoga pemilukada 2010 di Kepri dan tiga kabupaten tersebut dapat berjalan dengan aman, jujur, kondusif, tidak terjadi tindakan-tindakan manipulatif yang menciderai hasil pemungutan dan penghitungan suara, serta menerima hasil pemilukada secara arif dan bijaksana. Karena dalam pemilukada, pilihannya ada dua, memang atau kalah. (*)

tribun corner, 25 Mei 2010

Perlindungan TKI di Atas Kertas

2010-05-25T09:00:00.000-07:00

AGIL tak pernah membayangkan, impian sepulangnya bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)di Malaysia akan menjadi orang sukses bisa mengumpulkan uang banyak untuk modal usaha di kampung halamannya di Banyumas, Jateng akan sirna. Alih-alih bisa mengumpulkan uang untuk modal usaha, ia malah dideportasi ke Batam dengan tangan kosong, hanya selembar baju yang melekat di badan.
Kini ia terlunta-lunta di Batam. Bahkan Agil yang hidup menumpang di rumah teman karena tak punya pekerjaan tetap itu berniat menjual ginjal miliknya hanya sekadar untuk dapat ongkos pulang ke kampung halamannya, sekaligus sedikit modal untuk usaha. Kisah pilu TKI deportasi itu disampaikan Agil ke Tribun beberapa hari lalu.
Pemuda tamatan program Diploma III itu mengisahkan, keberangkatannya ke Malaysia melalui jalur resmi Depnaker. Setelah menjalani pelatihan 4 bulan ia dikirim ke Serawak bekerja di perusahaan gas bagian pengecekan tabung gas ukuran 12 Kg. Bulan pertama ia dapat gaji Rp 15 juta perbulan, bulan-bulan hanya selanjutnya setengahnya saja, dengan dalih akan diberikan setelah selesai kontrak empat tahun.
Tiba-tiba kasus mirip kerusuhan di perusahaan galangan kapal Drydocks Batam terjadi di tempatnya bekerja, yakni perkelahian antara pekerja Indonesia dengan pekerja India. Buntutnya, 150 TKI yang bekerja di sana, termasuk Agil dideportasi.
Celakanya, ijazah dan paspor miliknya ditahan perusahaan pada saat mulai bekerja, dan tak bisa diambil ketika ia terusir dari negeri Jiran itu. Sedangkan fotocopi surat-surat penting tersebut disita oleh Polisi Diraja Malaysia saat ditahan sebelum dideportasi.
Kisah tragis Agil dan teman-temannya ini hanya segelintir kisah dari ribuan TKI yang mendapatkan perlakuan buruk di negeri Jiran. Hampir setiap bulan muncul kasusnya adanya puluhan TKI dideportasi dari Malaysia ke pulau-pulau terdekat di wilayah Provinsi Kepri, baik TKI ilegal maupun legal seperti Agil.
Di tengah-tengah masih banyaknya muncul kasus TKI di negeri jiran yang kurang mendapat perlindungan hukum, pemerintah Indonesia yang diwakili Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar dan pemerintah Malaysia yang diwakili Menteri Dalam Negeri Datok Sri Hishamuddin Tun Husein pada 18 Mei 2010 lalu menandatangani letter of intent baru yang lebih memberikan perlindungan kepada para TKI.
Letter of intent perlindungan TKI informal antara pemerintah Indonesia dan Malaysia itu diteken setelah sepuluh tahun dilakukan negosiasi. Perlindungan tersebut antara lain hak untuk libur sehari dalam satu minggu, gaji yang sesuai dengan standar kelayakan di pasar dan lain-lain. Secara formal, perlindungan TKI merupakan sesuatu yang urgen.
Perjanjian bilateral antarnegara pada hakekatnya merupakan pintu masuk bagi perlindungan TKI. Sehingga betapa penting perjanjian bilateral tersebut. Apalagi secara kuantitas, data Kementerin Tenaga Kerja, menunjukkan bahwa jumlah TKI dari tahun ke tahun meningkat secara signifikan.
Peningkatan kuantitas TKI tentu harus diimbangi dengan perlindungan yang optimal. Kita berharap, perlindungan TKI di luar negeri jangan hanya manis sebatas di atas kertas perjanjian.
Karena secara empiris sebagaimana data Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, pada tahun 2009 ini tercatat sebanyak 211 TKI yang gajinya tidak dibayarkan, 114 TKI yang mengalami penyiksaan, 53 TKI yang mengalami pelecehan seksual selama tahun 2009. Secara kuantitatif, angka-angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pada tahun 2008.
Kita berharap pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Tenaga Kerja serius melakukan upaya-upaya konkret untuk memberikan perlindungan kepada para TKI di negeri jiran, tidak sebatas di atas kertas, tapi mengimplementasikanya secara sungguh-sungguh. (*)

tribun corner, 24 Mei 2010

Menakar Kandidat Gubernur melalui Debat

2010-05-22T01:38:00.000-07:00

SABTU (22/5) malam ini, beberapa jam sebelum deadline memasuki masa tenang pada 23-25 Mei 2010, tiga pasangan kandidat gubernur Kepulauan Riau akan mengikuti Debat Publik di Hotel Planet Holiday, Batam. Ketiga calon gubernur dan wakil Kepri 2010-2014 tersebut adalah pasangan Aida Zulaika Nasution Ismeth-Eddy Wijaya, H Muhammad Sani-Surya Respationo, dan Nyat Kadir-Zulbahri.
Debat publik kandidat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepri ini akan disiarkan secara langsung (live) oleh Metro TV pukul 19.05-20.30. Karena siaran live, penonton yang akan menghadiri debat di Galaxy Ballroom, Planet Holiday terpaksa dibatasi, masing- masing kandidat hanya diperbolehkan membawa pendukung tim suksesnya 50 orang.
Tidak tanggung-tanggung, untuk keperluan siaran langsung ini, Metro TV mengerahkan 33 crew dari Jakarta serta membawa peralatan sebanyak dua peti kemas untuk membuat studi mini di Hotel Planet Holiday, sehingga acara ini bisa disaksikan di seluruh Indonesia. Untuk mensukseskan debat kandidat gubernur yang baru pertama kalinya diselenggarakan di Kepri ini, Metro TV menggandeng harian Tribun Batam dan Radio Batam FM sebagai media partner.
Tentu saja acara debat publik calon gubernur Kepri yang akan disiarkan secara langsung oleh Metro TV malam ini merupakan kesempatan yang langka dan sangat berharga bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Sebab, selama ini sebagian besar masyarakat hanya bisa membaca dan melihat penampilan para kandidat lewat media cetak.
Dengan siaran secara live di Metro TV, masyarakat Kepri khususnya akan bisa melihat secara langsung melalui layar televisi di rumah masing-masing, bagaimana para kandidat yang akan dipilihnya nanti menyampaikan pemikirannya, program-programnya, ekspresinya dan kesiapannya menjawab pertanyaan dalam debat publik yang akan dipandu oleh penyiar Metro TV, Indra Maulana.
Meskipun hajatan debat publik calon gubernur-wakil gubernur Kepulauan Riau secara live di Metro TV tersebut diselenggarakan oleh KPU Kepri, panitia menjamin, dana untuk acara ini bukan berasal dari KPU atau APBD. Menurut News Magazine Manager Metro TV, Swasti Astra kepada Tribun, sebagian terbesar sumber dana yang mencapai ratusan juta ditanggung oleh Metro TV, sisanya dari sponsor.
Kita memberikan apresiasi kepada KPU Kepri dan stasiun televisi Metro TV yang telah berinisiatif menyenggarakan Debat Publik calon Gubernur Kepri secara live di Metro TV. Memang pasca-reformasi, formula debat belum menjadi pilihan politik untuk "menguji" kualitas kandidat, belum menjadi instrumen politik untuk melihat kualitas kandidat.
Akan tetapi, setidaknya melalui siaran live di televisi, masyarakat luas akan bisa melihat, mencermati kualitas pemikiran, bagaimana mereka beradu argumentasi, serta kapabalitas para calon gubernur, yang akan dipilihnya pada hari H Pemilukada 26 Mei 2010 mendatang.
Melalui debat kandidat yang disiarkan secara langsung melalui Metro TV inilah kualitas penampilan bisa diukur dari tutur kata, mimik muka dan intonasi bicaranya apakah sistematis, teratur, terstruktur, tetapi mudah dicerna dan menarik. Sebab, bahasa tubuh/gesture ketika menjawab pertanyaan, memaparkan ide-idenya akan ikut menentukan kualitas seorang calon pemimpin.
Kita berharap, para kandidat dapat menunjukkan kualitas terbaiknya dalam debat kandidat nanti malam, dan pemandu debat dari Metro TV bisa membuat debat berlangsung hidup, sehingga acara ini menjadi enak ditonton.
Mampukah debat publik malam ini mendongkrak tingkat elektabilitas para kandidat calon gubernur Kepri, sehingga mempunyai korelasi yang signifikan dalam mempengaruhi persepsi pemilih? Jawabnya, kita lihat saja malam ini tayangannya di Metro TV, dan dari hasil perolehan suara pemilukada nanti. (*)

Tribun Corner, 22 Mei 2010

Menkeu Agus, Sang Meteorik

2010-05-22T01:37:00.000-07:00

TEKA-teki tentang siapa pengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya terjawab, setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Rabu malam (19/5) mengumumkan Agus Martowardojo, Direktur Utama Bank Mandiri, bank terbesar di Tanah Air sebagai Menteri Keuangan yang baru. Keesokan harinya dilanjutkan dengan pelantikan Menkeu Agus M, dan Wakil Menkeu Anny Rahmawati yang sebelumnya menduduki jabatan Dirjen Anggaran Kemenkeu, di Istana Negara, Jakarta.
Penunjukan Agus Martowardoyo menurut Presiden SBY, setelah mempertimbangkan banyak hal terkait tugas pokok dan tantangan Menkeu dan Makil Menkeu, serta mendengarkan pertimbangan wakil Presiden dan Menko Perekonomian.
Lepas dari pertimbangan tersebut, sosok Agus Martowardoyo yang berpengalaman menangani bank dalam krisis itu memang sudah lama diperhitungkan oleh istana untuk menduduki di pos penting pemerintahan. Antara lain pernah digadang-gadang oleh Presiden SBY menjadi kandidat Gubernur Bank Indonesia pada tahun 2008.
Namun sejarah mencatat, posisi Gubernur BI itu tak berhasil ia raih, setelah gagal mendapat dukungan parlemen dalam fit and proper test di hadapan anggota DPR. Padahal, saat itu meski dicecar habis-habisan hingga setengah, Dirut Bank Mandiri ini mampu menjawab dengan baik ratusan peluru pertanyaan dari anggota dewan di Senayan.
Sebagai seorang bankir kenamaan, Agus termasuk segelintir tokoh perbankan yang sangat profesional. Majalah Tempo yang memprediksi Agus akan terpilih menjadi Menteri Negara BUMN, dalam edisi khusus menteri pilihan menjelang penyusunan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II Oktober 2009 lalu menulis, jika diumpamakan sebagai salah satu warga langit, pria kelahiran Amsterdam 54 tahun lalu ini adalah sebuah meteor.
Dia melesat, bergerak begitu cepat, melebihi kecepatan penduduk langit lainnya dan tiba-tiba saja dia sudah bersinar di pucuk. Kemampuan meteorik alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 1984 itu terlihat dari perjalanan karirnya di perbankan.
Ia memulai karier di Bank of America. Bergabung dengan Bank Niaga pada 1986 sebagai Wakil Presiden Corporate Banking. Pada 1995, ia diangkat menjadi Presiden Direktur PT Bank Bumiputera. Kemudian, pada 1998 menjadi Presiden Direktur PT Bank Ekspor Impor Indonesia. Dari 1999 hingga 2002, ia menjabat sebagai Direktur Bank Mandiri.
Pada Oktober 2002 ia diangkat sebagai Presiden Direktur PT Bank Permata Tbk, dan Mei 2005 diangkat sebagai Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk saat situasi Mandiri buruk, dengan laba hanya 600 miliar, kredit macet sampai 25 persen.
Setelah tiga tahun, Mandiri Mandiri yang dinakhodai mampu membukukan laba setelah dikurangi pajak Rp 5,3 triliun, kredit macet dibawah 5 persen. Tak heran bila pada 17 Mei 2010 ia kembali lagi sebagai Dirut Mandiri untuk lima tahun berikutnya.
Kini tugas lebih berat menanti Agus, antara lain menyusun dengan tepat APBN lebih dari Rp 1.000 triliun,mendistribusikan untuk tugas pembangunan, dan membayar utang pemerintah.
Kita berharap Agus mampu melanjutkan program-program yang telah diimplementasikan Sri Mulyani, dengan kinerja yang nyata untuk meneruskan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan.
Kementerian Keuangan membutuhkan sosok yang bukan hanya mempunyai integritas, tapi juga mampu bersikap tegas untuk mengatakan tidak terhadap tekanan vested interest, yang dalam kondisi Indonesia sekarang merupakan kombinasi politik dan bisnis. Agus diharapkan dapat bermain cantik menghadapi politik politikus dan birokrasi, sebagaimana ditunjukkan oleh pendahulunya, Sri Mulyani.
Melihat track record Agus Martowardojo selama ini, kita optimistis, ia mampu memenuhi ekspetasi tersebut. Sikap tegas tak kenal kompromi ia tunjukkan ketika ia ditunjuk menjadi Dirut Bank Mandiri, ia mengajukan syarat, restrukturisasi Bank Mandiri harus bebas dari intervensi politik. (*)

Tribun Corner, 21 Mei 2010

Sri Mulyani Korban Sistem Politik

2010-05-22T01:36:00.000-07:00

TABIR misteri yang menyelimuti pengunduran diri Sri Mulyani Indrawati dari jabatan Menteri Keuangan mulai terkuak. Untuk pertama kalinya di depan umum, Menkeu terbaik se-Asia versi majalah Euromoney (2006) itu mengatakan yang membuatnya hengkang ke Bank Dunia adalah tekanan politik.
"Apa pun yang saya putuskan sebagai pejabat publik tidak lagi dikehendaki di dalam suatu sistem politik," cetus Sri Mulyani dalam kuliah umum bertajuk Kebijakan Publik dan Etika Publik sekaligus perpisahan sebelum berangkat ke Washington DC untuk menjalani tugas baru di Bank Dunia, di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (18/5).
Tanpa tedeng aling-aling, ia menegaskan perkawinan kepentingan di Indonesia sangat dominan. Bahkan banyak yang mengatakan itu adalah kartel. Tapi Sri Mulyani lebih suka menggunakan kata kawin walaupun jenis kelaminnya sama. Ia mengungkapkan buruknya kompromi kepentingan yang terjadi di Indonesia. Contohnya, masih ada pengusaha yang mengaku telah meninggalkan dunia usahanya ketika menjadi pejabat publik. Namun ternyata, saudara-saudara mereka masih melakukan praktik usaha, mirip gaya Orde Baru.
Ongkos untuk membuat seseorang dipilih untuk menjadi pemimpin di Indonesia sangat besar. Di tingkat daerah saja tidak mungkin dipenuhi dengan gajinya. Apalagi untuk menjadi presiden. Salah satu solusi untuk menutupi biaya tersebut, adalah dengan menjualbelikan kebijakan, lanjut Sri Mulyani yang mengaku, selama lima tahun menjadi menkeu, dia miskin apresiasi dan merasa semua orang memusuhinya.
Meski demikian, Sri menegaskan bahwa kepergiannya menjadi managing director di World Bank adalah suatu kemenangan. Pertama, kemenangan ketika dirinya tidak mengkhianati kebenaran. Kedua, dirinya tidak mengingkari hati nurani. Ketiga, dirinya bisa menjaga martabat dan harga diri. "Saya tidak bisa didikte siapa pun, termasuk mereka yang menginginkan saya tidak di sini," ujarnya yang langsung disambut standing applause hadirin.
Apa yang disampaikan Sri Mulyani itu patut digarisbawahi. Dengan lugas ia menunjukkan betapa konsep etika dan pandangan tentang perlunya mencegah konflik kepentingan bagi pejabat publik di Indonesia menjadi barang sangat langka. Orang yang menegakkan etika malah dianggap orang aneh. Dan mungkin diantara orang yang dianggap aneh itu adalah Sri Mulyani yang tak suka bicara berputar- putar, bahasanya terang dan langsung, tegas, kritis, berani dan percaya diri.
Ia bukan hanya piawai mengelola fiskal, tapi juga sukses mereformasi birokrasi Departemen Keuangan, mengubah departemen yang dulu dikenal sebagai salah satu sarang korupsi itu. Dia memiliki kredibilitas tinggi di percaturan internasional, antara lain menjadi Direktur eksekutif IMF dan konsultan USAID (lembaga donor Amerika).
Selama berkiprah di pemerintahan, tak ada masalah yang heboh menderanya kecuali skandal Bank Century yang kental kepentingan politik. Padahal tindakannya menyelamatkan negeri dari ancaman krisis dengan antara lain mengucurkan Rp 6,7 triliun ke Bank Century malah terbukti membuat kondisi perbankan menjadi relatif stabil, dan terbukti bisa menumbuhkan ekonomi Indonesia justru ketika ekonomi negara lain minus.
Namun karena ia getol menyeru anak buahnya mengejar para pengemplang pajak tanpa kecuali, dan keberaniannya menghadapi tekanan politik elit partai, ia menjadi korban kartel politik, tersingkir dari kabinet. Persetujuan Presiden SBY atas mundurnya Menkeu Sri Mulyani yang diminta Presiden Bank Dunia untuk menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia dinilai menyelamatkan sekaligus 'menyingkirkan' Sri Mulyani.
Tak berlebihan kiranya bila kita berharap, menkeu baru yang akan diumumkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam satu dua hari ini merupakan sosok yang mempunyai kemampuan dan kapabilitas serta keberanian mirip Sri Mulyani, agar Indonesia tidak kembali terjebak kedalam praktik kartel politik mirip Orba. Semoga. (*)

Tribun Corner, 20 Mei 2010

Preseden Buruk Jurus Lupa Nunun

2010-05-22T01:35:00.000-07:00

NUNUN Nurbaeti tidak kunjung dihadirkan ke persidangan Pengadilan Tipikor dalam kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) BI tahun 2004. Padahal empat mantan politisi Senayan yang menerima dana terkait pemilihan mantan Deputi Gubernur Senior BI Miranda S Goeltom sudah divonis hukuman penjara.
Kritik pedas dialamatkan ke KPK. Lembaga antikorupsi ini dinilai tidak berani mengusut istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun itu yang disebut-sebut sebagai pemberi uang dalam bentuk cek perjalanan. Ia juga diyakini menjadi kunci untuk membuka perkara penyuapan puluhan anggota Komisi IX DPR RI periode 1999-2004. Karena itu beberapa lembaga pegiat anti korupsi Selasa kemarin mengusulkan Nunun untuk disidangkan secara in absentia, dengan cara menaikkan status hukumnya.
Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi SP, Senin (17/5) setidaknya ada empat hambatan yang muncul mulai dari alat bukti hingga prosedur penjemputan paksa dari Singapura. Hambatan utama, Nunun beralasan mempunyai surat keterangan mengidap penyakit lupa berat alias vertigo migraine, sehingga menolak dihadirkan di pengadilan. Sementara KPK masih belum bisa memberikan pendapat lain atau second opinion tentang penyakit tersebut.
Jurus lupa 'ingatan' inilah yang diusung Nunun menghindar dari jeratan hukum dan menjebloskan korban lain. Penggunaan jurus 'sakit dan lupa' Nunun ini mengingatkan kita pada jurus jitu yang dipakai mantan Presiden Soeharto saat menjalani pengadilan perkara korupsi dengan `kendaraan' sejumlah yayasan yang dipimpinnya.
Korupsi berkedok yayasan Supersemar, Dharmais, Dakab, Damandiri, Trikora, Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila dan Yayasan Gotong Royong Kemanusiaan, pada sekitar 1979-1998 itu menimbulkan kerugian negara Rp1,4 triliun dan AS$419,6 juta.
Keampuhan Soeharto teruji. Setelah penegak hukum memeriksa sekitar 101 saksi pada tahap penyidikan, ketika perkara ini berjalan di pengadilan, lembaga ini seketika tak berdaya untuk menggelar perkara tersebut. Soeharto menurut tim dokter mengalami gangguan syaraf dan mental sehingga sulit diajak berkomunikasi. Soeharto menderita brain damage alias kerusakan fungsi otak.
Hasil tes tersebut yang membuat pengacara Soeharto menolak menghadirkan Soeharto di pengadilan. Oleh sebab itu, majelis hakim pada 28 September 2000 menetapkan penuntutan perkara pidana Soeharto tidak dapat diterima. Sidang pun dihentikan karena tidak ada jaminan Soeharto dapat dihadapkan ke persidangan dengan alasan kesehatan.
Dalam kasus Nunun, KPK harusnya tak boleh menyerah. Sebab berbeda dengan kasus mantan Presiden Soeharto, kerusakan otak yang diderita Nunun masih perlu dipertanyakan. Kalau Soeharto brain damage-nya menetap dan ada second opinion, sakit Nunun sifatnya tidak menetap dan ada belum second opinion.
Karena itu KPK seharusnya melakukan investigasi untuk membuktikan apakah Nunun memang benar sakit lupa berat, dan harus dirawat di rumah sakit Elisabeth Singapura seperti dinyatakan oleh pengacaranya. Uniknya, hasil penelusuran KPK dan juga wartawan koran ini ke Rumah Sakit Elisabeth Singapura belum lama ini, nama Nunun Nurbaeti tak ada dalam daftar pasien. Atau terdaftar sebagai pasien rawat jalan para dokter rumah sakit tersebut.
Pertanyaannya, apakah hanya karena alasan sakit serupa yang diderita Nunun, dia tak bisa dihadirkan di pengadilan sebagai saksi maupun `tersangka'? Betapa digdayanya wanita sosialita ini.
Kita khawatir, kalau KPK diam saja, ini akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Sejumlah orang yang berperkara dengan KPK akan siap-siap berperilaku serupa. Mereka akan menjadikan alasan sakit, ingatan abu-abu alias lupa berat sebagai senjata ampuh untuk berkelit. (*)

Tribun Corner, 19 Mei 2010

Setgab Koalisi dan Kewenangan Ical

2010-05-22T01:33:00.000-07:00

PEMBENTUKAN Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi Partai pendukung SBY-Boediono dua pekan lalu di kediaman Presiden SBY di Puri Cikeas terus mendapat sorotan. Publik curiga ada deal politik antara Presiden SBY dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal "Ical" Bakrie yang diposisikan sebagai ketua harian setgab koalisi, dalam urusan kebijakan penalangan Bank Century. Restu SBY atas mundurnya Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan dan kembalinya Golkar ke kubu koalisi pemerintah dipercaya menjadi bagian dari deal tersebut.
Kritik lainnya menyangkut besarnya kewenangan Ical sebagai ketua harian setgab koalisi yang dipahami dan diyakini petinggi Partai Golkar dan diamini beberapa menteri dari partai anggota koalisi pendukung pemerintah, bahwa Ical selaku Ketua Harian Setgab berhak memanggil para menteri.
Kewenangan tersebut dinilai bisa membuat rancu sistem politik kita. Peran besar itu diikhawatirkan akan memindahkan pembahasan politik di gedung DPR ke ruang tertutup dengan peserta yang terbatas. Sekretariat gabungan yang sudah memiliki kantor sekretariat di kawasan elit Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta dicurigai akan bisa menjadi wahana 'patgulipat yang dilembagakan'
Setgab juga dicuigai bisa merusak sistem ketatanegaraan kita. Dalam kaitan ini, hak memanggil menteri yang akan diberikan kepada ketua harian sekretariat sebagaimana dipahami para elit Golkar dan juga beberapa menteri dari parta koalisi tidak bisa dibenarkan. Mengingat konstitusi kita jelas mengatur, bahwa para menteri hanya bertanggungjawab, dan karena itu harus tunduk kepada presiden sebagai kepala pemerintahan.
Selain itu muncul kekhawatiran, wewenang Setgab partai koalisi akan mengecilkan peran Wakil Presiden Boediono. Orang dekat Boedion khawatir pembentukan Setgab Partai Koalisi dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sebagai ketua harian akan membuat posisi Wapres Boediono menjadi tak enak alias terjepit. "Sudah jadi ban serep, sekarang akan semakin jadi ban serep lagi," kata orang dekat Wapres sebagaimana dikutip majalah Tempo.
Benarkah, dengan posisinya sebagai Ketua Harian Setgas Koalisi Partai pendukung pemerintah,
Aburizal Bakrie bisa memanggil para menteri anggota partai koalisi? Hal ini dibantah langsung oleh Presiden SBY. Selaku Ketua Setgab Koalisi, Presiden SBY menegaskan dirinya tidak mendelegasikan kepada Ketua Harian terkait kabinet.
Di samping itu, kata Presiden SBY kepada wartawan di Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin (17/5), Setgab Koalisi bukan untuk mengambil alih tugas kabinet. "Saya tidak mendelegasikan kepada Ketua Harian Setgab. Saya dibantu dalam konsultasi dan koordinasi. Jadi tidak ada yang luar biasa, tidak ada yang ganjil.
Pernyataan ini sekaligus menepis berita sebelumnya dari sejumlah elit Partai Golkar yang menyebutkan Ketua Setgab Koalisi bisa memanggil para menteri dalam forum Setgab Koalisi atas izin presiden. Dengan pernyataan presiden, asumsi dan pemahaman sebagian elit Partai Golkar terkait Setgab dengan sendirinya mentah. Apakah penegasan itu membuat Golkar tersudut. Hanya elit Golkar yang bisa menjawab.
Harian ini berharap, Presiden SBY juga bisa menjelaskan kepada publik bahwa pembentukan Setgab Koalisi bukan untuk kepentingan sempit kelompok atau elit pimpinan partai yang berkoalisi, tetapi bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Setgab sebaiknya dibatasi hanya sebagai jembatan komunikasi untuk menghidupkan fungsi kontrol dan legislasi di DPR. Jangan sampai ada garis komando berkaitan dengan tata kelola urusan pemerintahan. (*)

Tribun Corner, 18 Mei 2010

Tim Thomas lagi-lagi Kalah

2010-05-22T01:30:00.001-07:00

TIM Thomas Cup Indonesia harus mengakui keunggulan tim Thomas Cup Cina pada babal final perebutan Thomas Cup 2010 yang berlangsung di Stadion Putra, Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia Minggu (16/5). Dengan demikian, pupus sudah ambisi Tim Thomas Indonesia untuk mengulang sukses seperti tahun 2002 di Kuala Lumpur menggulung Cina 3-0 di final, setelah Indonesia kalah telak dengan skore 0-3 dari Cina.
Tunggal pertama putera andalan Indonesia Taufik Hidayat harus mengakui kehebatan tunggal putera Cina Lin Dan di turnamen bulutangkis paling bergengsi tersebut. Taufik menyerah dua set langsung 7-21 14-21 dalam waktu 43 menit. Di partai kedua, pasangan Markis Kido/Hendra Setiawan juga dipaksa menyerah dari pasangan Cina Cai Yun/Fu Haifeng melalui pertarungan rubber set 23-25, 21-16, dan 12-21.
Begitu juga dengan pemain tunggal putera Simon Santoso akhirnya menyerah dari pemain Cina Chen Jin dengan skor 21-19, 17-21, dan 7-21. Simon yang tampil gemilang di set pertama banyak melakukan kesalahan sendiri di set penentuan. Kekalahan ini memperpanjang rekor pertemuan Simon menjadi lima kali tak pernah menang melawan Chen Jin.
Dengan kekalahan Simon, Indonesia harus mengubur mimpinya menjuarai Piala Thomas karena digerus juara bertahan Cina 0-3. Impian merah putih akan berkibar diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya pada puncak acara penyerahan Piala Thomas, seperti saat tim badminton Indonesia menggemakan lagu Indonesia Raya pertama kali di ajang Olimpiade pun tinggal mimpi.
Harapan untuk mengulang kesuksesan menggenggam piala Thomas terakhir kalinya delapan tahun lalu dikandaskan oleh ketangguhan juara bertahan Cina. Begitu juga dengan tim Uber kita yang tahun ini gagal mencapai final. Perebutan Piala Uber dimenangkan Tim Korea Selatan dengan menaklukkan ‘Tembok Raksasa’ Cina 3-1.
Seperti diketahui, Indonesia memiliki sejarah manis masa-masa keemasan di ajang Piala Thomas, yakni tercatat telah menorehkan prestasi 14 kali menjuarai Piala Thomas Cup. Dimulai dari tahun 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1984, 1994, 1996, 1998, 2000 dan 2002. Tim badminton Indonesia juga telah mencatatkan sejarah emas takkala berhasil memboyong piala Uber Cup dan Thomas Cup ke Indonesia pada tahun 1994.
Manajer tim Yacob Rusdianto pun merasa perlu meminta maaf kepada bangsa Indonesia. Sebagai manajer, kata Yacob yang juga Sekjen PB PBSI itu kepada pers seusai pertandingan, saya minta maaf kepada masyarakat terutama pecinta bulutangkis Indonesia, kali ini kita belum bisa memboyong Piala Thomas. Kita harus lapang dada telah kalah dengan Cina, namun saya bangga anak-anak memberikan perlawanan yang cukup ketat, dan telah berusaha maksimal.
Memang, semua masyarakat Indonesia tentu berharap tim Indonesia memenangkan pertarungan melawan tim tangguh Cina. Namun dalam ajang Piala Thomas Cup kali ini, kita harus mengakui keunggulan tim Cina.
Alasannya, semua pemain memiliki skill dan mental yang bagus. Dari segi rangking pun bagus. Sebagian besar berada di 5 besar. Bermain sebagai tim pun biasanya selalu kompak, terbukti Cina mampu memboyong Piala Thomas Cup tiga kali berturut-turut sejak 2004.
Dalam olahraga, menang, dan kalah adalah hal yang biasa. Kali ini Cina lebih kuat, lebih siap. Kita harus mengakui bulutangkis Indonesia selama delapan tahun terakhir ini kurang bersinar.
Karena itu menjadi tugas tim bulutangkis selanjutnya untuk mengevaluasi sepulang dari event Thomas Cup di Malaysia, menentukan langkah-langkah ke depan seperti apa, untuk memperbaiki dan selanjutnya menancapkan tekad kuat harus menang pada event bulutangkis tingkat dunia lainnya. Kekalahan sekarang adalah kemenangan yang tertunda. Kita akan mengejar apa yang tertunda itu, yakni meraih kemenangan untuk kembali ke masa keemasan tim bulutangkis Indonesia. Semoga. (*)

Tribun Corner, 17 Mei 2010

Reformasi Birokrasi Kemenkeu Terancam

2010-05-06T06:38:00.000-07:00

MUNDURNYA tokoh sentral reformasi birokrasi Indonesia, Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan Indonesia, setelah ditunjuk menjadi Managing Director (Direktur Pelaksana) Bank Dunia mulai 1 Juni 2010, menyisakan kekhawatiran atas nasib program reformasi birokrasi yang mulai dirintis dan berjalan baik di kementerian keuangan (kemenkeu).
Karena harus diakui, sejauh ini belum pernah ada menteri yang berani melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh di lingkungannya. Dibawah kendali Sri Mulyani yang sudah banyak dikenal secara global atas kesuksesannya dalam melawan korupsi dan memperkuat tata kelola yang baik, program reformasi birokrasi yang dijalankan di kemenkeu telah menjadi role semua kementerian/lembaga tinggi negara di negeri ini.
Secara signifikan Sri Mulyani yang selama menjadi menkeu sudah mendapatkan 14 award/penghargaan internasional itu telah mengubah paradigma kerja PNS di Depkeu. Menteri Keuangan terbaik tahun ini versi Euromoney Magazin's Global Finance itu juga berani membongkar pasang pejabat yang ia nilai tidak profesional.
Sudah banyak pegawai Kementerian Keuangan yang dimutasi. Padahal, biasanya menteri yang merupakan jabatan politis tidak berani melakukan hal itu. Mereka umumnya memilih jalan aman dan mengikuti kebiasaan birokrat yang sudah ada.
Sri menjadi motor penggerak reformasi birokrasi demi terwujudnya birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi. Harapannya agar semua PNS negeri ini tidak kaya sekali, tapi tidak dianggap miskin. Bisa menghidupi anak secara normal, dihormati dan dihargai. Caranya, antara lain dengan memberikan remunerasi atau pemberian dana tunjangan khusus guna meningkatkan produktivitas dan kinerja untuk pegawai pajak.
Memang hasilnya belum sebagus yang diharapkan, menyusul munculnya skandal markus pajak Gayus Tambunan senilai Rp 26 miliar, yang menyeret beberapa pejabat Ditjen pajak di atasnya. Sampai-sampai Panitia Kerja Perpajakan DPR menyatakan akan menghentikan renumerasi gaji pegawai pajak.
Dengan perginya Sri Mulyani apakah program reformasi birokrasi terancam. Sri Mulyani dalam sambutan di Kanwil Ditjen Pembendaharaan, Jakarta, Kamis (6/5) menyatakan ia optimistis kemenkeu dapat bersikap konsisten untuk meneruskan reformasi birokrasi.
Apalagi saat ini telah ada peta jalan atau "roadmap" yang jelas dan banyak jajaran pegawai yang memiliki kreatifitas dan loyalitas tinggi. Nanti, kata Sri Mulyani, akan ada lebih 70 negara di bawah saya. Saya akan tetap bangga dan senang, Indonesia sebagai contoh reformasi (birokrasi), jadi (dapat) menunjukkan pada negara berkembang, bahwa reformasi bukan kasus di teks book, itu realitas dan terjadi di negara kita ini, Indonesia.
Jadi, harapannya, meski Sri Mulyani pergi, reformasi birokrasi di kemenkeu jangan sampai terganggu. Tapi hal ini akan sangat tergantung kepada sosok pengganti yang mempunyai integritas dan niat yang kuat untuk mereformasi birokrasi negeri ini, yang menjadi titik lemah dalam layanan perekonomian.
Karena itu penggantinya harus merupakan figur yang tidak sekadar cakap dan cerdas dalam mengelola keuangan Negara Indonesia, tapi harus memiliki kapabilitas dan keberanian untuk melanjutkan reformasi birokrasi di tubuh kementerian tersebut. Sebab, pertarungan jabatan menkeu sangat besar dan politis.
Mengutip Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Teten Masduki, reformasi birokrasi harus dilanjutkan, yaitu membersihkan pejabat struktural pajak, bea cukai, dan anggaran yang kotor, dan secara bersamaan dilakukan penyederhanaan birokrasi. Menkeu yang baru harus punya komitmen dan visi besar, mengingat kemenkeu mengelola sebagian besar uang negara. (ahmad suroso)

Tajuk/Tribun Corner, 7 Mei 2010

Happy Ending Sri Mulyani

2010-05-05T10:00:00.000-07:00

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang selama ini menjadi 'news maker' kembali menjadi pusat perhatian. Setelah dalam beberapa pekan ini diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga terkait kasus skandal bailout Bank Century Rp 6,7 triliun, kini Sri Mulyani menjadi pusat perhatian dunia.
Tak tanggung-tanggung, Bank Dunia (World Bank) mempercayakan jabatan Managing Director (Direktur Pelaksana) World Bank yang berkantor di Washington, Amerika kepada Sri Mulyani per 1 Juni 2010. Jabatan ini sangat prestisius, satu tingkat dibawah kursi Presiden Bank Dunia Robert B Zoellick. Jabatan ini membawahi sekurangnya 74 negara seperti Amerika Latin, Karibia, Asia Timur dan Kawasan Pasifik, Asia Tengah dan Afrika Utara, serta Afrika Utara.
Seperti termuat dalam pernyataan yang dikeluarkan Bank Dunia Selasa (4/5), Zoellick memuji kehandalan Sri Mulyani yang mampu mempertahankan ekonomi Indonesia dari gempuran krisis keuangan global 2008 lalu. Menurut Zoellick, Sri Mulyani akan memainkan peran penting dalam membantu memimpin bank itu yang sedang bergerak untuk memperkuat dukungan klien dan melaksanakan reformasi.
Presiden Yudhoyono dalam keterangan pers di kantor Presiden Jakarta, Rabu siang (5/5) mengaku telah menerima surat pengunduran Sri Mulyani kemarin dan memberikan persetujuan dengan satu syarat, Sri Mulyani menyelesaikan segala tugas dan urusannya di dalam negeri sebagai menteri keuangan. Masih ada waktu beberapa minggu lagi bagi Sri Mulyani untuk menyesaikan tugasnya di dalam negeri sebelum menempati posisi barunya di Bank Dunia di Washington DC.
Kita patut bangga dan memberikan apresiasi tinggi terhadap kepercayaan yang telah diberikan oleh Bank Dunia kepada Sri Mulyani yang memperoleh gelar Ph.D. bidang ekonomi dari University of Illinois AS. Posisi yang strategis, penting dan terhormat itu pantas disandang Sri Mulyani mengingat kiprahnya sudah teruji di birokrasi dan lembaga internasional.
Kurang dari empat tahun, tiga jabatan menteri disandangnya, yakni Plt Mantan Menko Perekonomian, Menteri PPN/Kepala Bappenas antara 2007-2009, dan Menteri Keuangan. Pernah menjadi konsultan di USAid dan Direktur Eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF/International Monetary Fund) pada 2002 - 2004, dapat penghargaan dari Euromoney Magazine s Global Finance sebagai menteri keuangan terbaik tahun ini, penghargaan dari Forbes' sebagai satu dari 100 perempuan paling berpengaruh di dunia.
Namun semua prestasi itu seakan pupus setelah DPR memutuskan Sri Mulyani dan Boediono bertanggungjawab dalam skandal penalangan dana Bank Century, dan meminta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menkeu. Tak heran bila kabar terpilihnya Sri Mulyani sebagai Managing Director World Bank banyak yang meresponnya dengan memuji dan memberikan selamat kepada Sri Mulyani, namun tidak sedikit pula yang memberikan tanggapan sinis.
Penunjukkan Sri Mulyani sebagai Managing Director Bank Dunia ini seakan menjadi happy ending bagi perjalanan karir Sri Mulyani yang kepandaiannya diakui oleh dunia internasional.
Minimal dengan mundurnya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan maka tekanan politik dan hukum terhadapnya dalam pengusutan kasus Century akan berhenti. Paling tidak selama 4- 5 tahun ke depan. Di sisi lain, ambisi DPR untuk melengserkan Menkeu Sri Mulyani terkabul.
Sebagai salah satu aset nasional yang sangat berharga bagi Indonesia, di satu sisi kita merasa kehilangan dengan perginya Sri Mulyani, di sisi lain kita berharap Sri Mulyani dapat memanfaatkan posisinya yang strategis di World Bank tidak hanya menguntungkan bagi Bank Dunia, tapi lebih khusus lagi bagi Indonesia.
Karena itu, seperti diingatkan Wakil ketua DPR RI yang juga Ketua Tim Pengawas Kasus Bank Century, Priyo Budi Santoso, keberadaan Sri Mulyani disana jangan sampai membebek pada kepentingan asing, tapi harus tetap membawa nilai keindonesiaan. Semoga (ahmad suroso*)

Tajuk/Tribun Corner, 6 Mei 2010

Hukum yang Berkeadilan

2010-05-05T09:59:00.001-07:00

EMPAT pimpinan lembaga penegak hukum berkumpul di Istana Negara, Selasa (4/5) menghadiri Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penegak Hukum Mahkumjakpol 2010 sekaligus menandatangani Piagam Hukum. Keempat petinggi lembaga hukum tersebut yakni Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri, Ketua Mahkamah Agung Harifin Tumpa, Jaksa Agung Hendarman Supandji, dan Menteri Hukum & HAM Patrialis Akbar.
Ada yang menarik untuk digarisbawahi dari forum ini, yakni sambutan Menhukham Patrialis Akbar dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Keduanya menyoroti tentang penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi banyak persoalan, terutama yang berkaitan dengan rasa keadilan.
Patrialis Akbar mengambil contoh saat ia berkunjung ke Lapas Tanjung Kusta, Medan, menemukan pasangan suami istri yang buta sejak lahir dituding sebagai bandar ganja. Sebagai pemijat tradisional yang sehari-hari membuka praktek di kediamannya, tiap harui selalu ada tamu yang datang untuk dipijat.
Namun, Warsiam (50) dan suaminya Muhammad Nuh (45) tak pernah menyangka jika ada seorang tamu yang membawa ganja dalam kardus mie instan. Celakanya, pada hari itu ada operasi polisi dan menemukan kardus mie instan berisi ganja tersebut. Warsiam dan Nuh pun disidang, dituntut, dan dihukum sedemikian berat. Warsiam divonis 15 tahun penjara dan Nuh (45) dihukum 18 tahun.
Sedangkan Presiden SBY menceriterakan saat melakukan kunjungan ke Lapas Anak dan Lansia, SBY menemukan fakta, sebagian napi hukumannya terlalu berat. Lalu kasus-kasus lansia yang khilaf melanggar hukum karena tuntutan ekonomi, tapi mereka dihukum secara berlebihan.
Sebaliknya, pelaku kejahatan illegal logging yang merugikan negara miliaran sampai triliunan sering mendapat hukuman yang ringan, dendanya pun sedikit. Begitu banyaknya aduan ketidakadilan hukum di negeri ini juga bisa tercermin dari pengaduan yang diterima Presiden melalui sms yang jumlahnya sekitar 3.459.794 sms.
Kita pun ikut prihatin dengan begitu banyaknya praktik penegakan hukum di negeri ini yang tidak memperhatikan keadilan dan hati nurani. Padahal hukum tak boleh berjarak dengan keadilan, karena keadilan adalah tujuan dari adanya hukum itu sendiri.
Memang sulit untuk mengukur hingga sejauh mana tindakan aparat penegak hukum dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Berbeda dengan kepastian hukum yang mudah dilihat karena ukurannya jelas, yaitu sejauh mana tingkat kepatuhan aparat penegak hukum terhadap produk hukum yang berlaku saat itu.
Akar persoalannya antara lain ternyata keadilan yang sering diserukan banyak orang belum dipahami benar bahkan oleh masyarakat hukum. Sejauh ini belum ada Fakultas Hukum di Indonesia yang memasukkan mata kuliah Teori Keadilan kedalam kurikulumnya, kalaupun ada hanya disinggung sedikit di mata kuliah Filsafat Hukum.
Padahal Teori Keadilan penting untuk dipahami oleh masyarakat hukum khususnya pada setiap pengambilan keputusan. Pemahaman tentang keadilan juga menumbuhkan hidup yang bermartabat, didasari oleh tindakan dan putusan yang adil. Dengan tak adanya mata kuliah Teori Keadilan, maka kata-kata ‘keadilan’ menjadi kalah dominan dibanding dengan ‘kepastian hukum’ di Fakultas Hukum.
Hal ini menyebabkan ketika seorang mahasiswa hukum menyelesaikan pendidikannya, dia tak bisa mencerna bahwa hukum itu bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan. Mereka tidak bisa menegakkan keadilan, tapi hanya bisa menegakkan hukum, tidak bisa mengkritisi hukum. Padahal hukum itu harus dikritisi.
Untuk itu, Teori Keadilan sudah selayaknya masuk kedalam mata kuliah tersendiri di Fakultas Hukum. Ketiadaan mata kuliah yang langsung berhubungan dengan rasa keadilan justru membuat mata kuliah fakultas hukum itu hanya berorientasi pada pasal-pasal. Teori-teori hukum yang baik di mulut, tapi tidak banyak gunanya ketika berbenturan dengan fakta di lapangan. (ahmad suroso*)

Tajuk/Tribun Corner, 5 Mei 2010

Pemutihan Koruptor

2010-05-05T09:56:00.001-07:00

DALAM rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (28/4), Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto mengibaratkan koruptor dengan ikan yang "bertebaran" di Danau Semayang, Kalimantan Timur. Di danau itu, kata mantan Kepala Kepolisian Daerah Kaltim tersebut, sekali tangan dimasukkan maka banyak ikan akan didapatkan. Demikian pula dengan koruptor. Kalau tangan KPK masuk ke mana saja, pasti akan dapat koruptor. Karena koruptor ada di mana-mana
Apa yang disampaikan Bibit yang membawahi deputi penindakan KPK tersebut tidak berlebihan. Apalagi kalau kita melihat hampir setiap hari silih berganti terbongkar kasus-kasus korupsi yang terungkap di media massa. Baik korupsi yang terjadi di pemerintah pusat, pemerintah daerah, legislatif, kepolisian dan instansi lainnya.
Negeri ini terkesan bak sarang koruptor dan mafia hukum. Kita setiap hari seperti dibuat terkejut oleh terungkapnya kasus-kasus korupsi baru di berbagai instansi. Dan saat muncul isu kasus korupsi baru, kasus korupsi yang lama seperti tenggelam ditelan bumi. Muncul lagi untuk kemudian tenggelam lagi oleh terbongkarnya skandal-skandal korupsi yang tak besarnya.
Kasus korupsi di Indonesia dapat dikatakan sudah berurat dan berakar melingkupi hampir seluruh sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Diyakini kasus korupsi yang berhasil diungkap KPK atau aparat penegak hukum lainnya, hanyalah riak kecil di antara gelombang kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.
Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum sendiri menyebut ada sembilan tipe mafia yang beroperasi di Indonesia. Satgas bertekad menyingkirkan semua bentuk mafia itu dari bumi Indonesia. Sembilan bentuk mafia itu adalah mafia peradilan, korupsi, pajak dan bea cukai, tambang dan energi, tanah, perbankan, hutan, pasar modal, serta mafia perikanan.
Pertanyaannya, mungkinkah tekad satgas tersebut diwujudkan, mengingat sejak dibentuk berdasarkan keputusan presiden akhir tahun lalu, satgas menanggung persoalan kewenangan. Lembaga ini hanya punya kewenangan koordinasi, evaluasi, dan rekomendasi. Tidak mempunyai kewenangan memberantas, meski menyandang kata pemberantasan.
Belum lagi kita bicara kasus aliran dana Rp 25 miliar di rekening makelar kasus pajak Gayus Tambunan yang diduga melibatkan mantan pejabat Ditjen Pajak dengan jumlah lebih besar, sehingga muncul desakan ke KPK agar kekayaan 4.500 orang aparat Ditjen Pajak diusut kewajarannya. Tentu butuh waktu yang sangat lama untuk mengusut, mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai penuntutan di sidang Tipikor.
Di tengah maraknya skandal korupsi yang telah menggerogoti perekonomian negeri ini, muncul usulan beberapa kalangan untuk memberikan pengampunan massal kepada koruptor, dengan syarat mereka mau mengembalikan kekayaan negara yang dicuri. Salah satunya dari pemerhati masalah korupsi Alexander Mawarta (Kontan, 3/5). Ini pernah diterapkan oleh Pemerintah Bangladesh tahun 2008, dengan alasan maraknya korupsi di Bangladesh akan butuh waktu puluhan tahun untuk menyidangkan ratusan bahkan ribuan koruptor.
Indonesia sudah pernah merintis ide ini melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). BPPN menjanjikan mereka pembebasan dari segala tuntutan hukum atau dikenal dengan istilah Release and Discharge (R&D), asalkan utangnya dilunasi. Apa salahnya kalau cara tersebut dipakai untuk menarik sebagian harta koruptor.
Secara kelembagaan mungkin bisa dilakukan oleh KPK dengan membentuk semacam departemen, bagian atau sub-komisi yang menangani masalah pemutihan korupsi. Dengan cara ini diharapkan akan banyak koruptor yang selama ini ketakutan menyimpan uang 'haram'nya di rekening luar negeri atau brankas dibawah tanah akan lebih mudah diajak kerjasama.
Usulan ini layak dipertimbangkan, mengingat penerapan sanksi hukum berupa penjara dan denda terhadap para koruptor selama ini belum efektif untuk memberikan efek jera terhadap para koruptor, sehingga praktik korupsi masih saja merajalela. Di sisi lain, uang negara yang telah mereka 'jarah' hanya sedikit yang bisa kembali. (ahmad suroso)

Tajuk/Tribun Corner, 4 Mei 2010

Evaluasi Pendidikan

2010-05-05T08:36:00.001-07:00

ADA yang memprihatinkan berkenaan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas 2 Mei 2010 kemarin. Yakni adanya sekitar 154.079 siswa tidak lulus atau 10 persen dari seluruh peserta ujian, yaitu 1.522.162 siswa peserta Ujian Nasional (UN) 2010. Hasil kelulusan ini menurun dibanding tahun sebelumnya, yakni dari 93,74 persen menjadi 89,88 persen pada tahun ini.
Sebenarnya, intervensi kebijakan pemerintah di dunia pendidikan melalui penyelenggaraan UN tak habis-habisnya telah menuai pro kontra di masyarakat. Sistem UN ditengarai menimbulkan sikap ketidakjujuran di kalangan sebagian murid, guru dan pihak sekolah. Bagi sebagian siswa, UN menjadi momok menakutkan. Sudah banyak siswa yang frustasi dan bahkan mencoba bunuh diri. Ada pula yang meluapkan kekecewaannya karena tak lulus dengan memecah kaca jendela sekolahnya.
Inilah efek dari kebijakan pemerintah yang selama ini terlalu ambisius ingin menyamakan pendidikan di seluruh nusantara dengan sistem sentralisasi dan uniformitas. Sentralisasi dan uniformitas pendidikan kita hanya menghasilkan kemunduran dalam perjalanan sejarah bangsa bila dibandingkan dengan kemajuan bangsa-bangsa lain di sekitar kita, seperti Korea Selatan, Malaysia, Vietnam.
Hasil yang jelas kita peroleh adalah berkembangnya KKN, hedonisme, egoisme, kekerasan, dan disintegrasi bangsa. Pengakuan kita terhadap keanekaragaman bangsa tidak diimbangi dengan diversifikasi penyelenggaraan pendidikan, kurikulum, sistem manajemen penyelenggaraan pendidikan, dan pengukuran terhadap hasil pendidikan.
Untuk mengembalikan ruh pendidikan yang lebih bermartabat, maka penyelenggaraan UN harus dikaji lagi, dan perlu evaluasi ukuran keberhasilan pendidikan. Ukuran hasil belajar yang realistis adalah yang didasarkan kepada yang benar-benar dipelajari anak, melalui pemikiran, penginderaan, konseptualisasi, dan kesimpulan sendiri yang dapat disajikan dalam bentuk dokumen karya siswa dan dijadikan kumpulan hasil evaluasi kemajuan anak.
Mengutip pendapat mantan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Prof Dr Djohar MS, ukuran keberhasilan pendidikan seharusnya tidak hanya ditentukan oleh kualitas out put, tapi harus diukur dari kualitas out come yakni keberhasilan anak-anak kita dalam meraih kehidupan nyata berdasarkan tingkat pendidikan mereka.
Kondisi sekarang, out come hasil pendidikan kita hanya mampu menawarkan ijazah untuk meraih kehidupan, mereka tidak mampu mandiri dan bahkan tidak memiliki jati diri. Dengan ijazahnya itu mereka tidak memiliki kemampuan apa-apa, karena memang selama dalam pendidikan mereka tidak mencari dan memperoleh kemampuan, namun mencari dan memperoleh ijazah dengan cara bagaimanapun.
Kita bisa belajar dari Finlandia yang pada tahun 2003 tercatat sebagai negara yang kualitas pendidikannya menduduki peringkat pertama di dunia. Mereka tidak mengenjot siswa dengan menambah jam-jam belajar, memberi beban PR tambahan, menerapkan disiplin tentara, atau memborbardir siswa dengan berbagai tes. Kuncinya terletak pada kualitas gurunya. Guru-guru Finlandia boleh dikata adalah guru-guru dengan kualitas terbaik dengan pelatihan terbaik pula.
Jika negara-negara lain percaya bahwa ujian dan evaluasi bagi siswa merupakan bagian yang sangat penting bagi kualitas pendidikan, mereka justru percaya bahwa ujian dan testing itulah yang menghancurkan tujuan belajar siswa. Terlalu banyak testing membuat kita cenderung mengajar siswa untuk lolos ujian. Padahal banyak aspek dalam pendidikan yang tidak bisa diukur dengan ujian.
Di Finlandia, dan beberapa negara maju lainnya, tidak ada rangking-rangkingan, dan yang juara adalah seorang anak yang nilainya secara total tertinggi. Di negara maju, setiap anak bisa juara satu. Ada juara matematika, ada juara menggambar, ada juara bahasa, ada juara membersihkan kelas/ruang, ada juara karena selalu membantu kesulitan teman. Toh, dalam hidup seseorang hanya harus menguasai satu pekerjaan saja.
Bandingkan dengan sistem UN, banyak siswa cerdas dan berprestasi tak lulus UN hanya gara-gara ada satu pelajaran yang nilainya dibawah standar minimal 5,5, padahal nilai pelajaran lainnya di atas 9. (ahmad suroso)

Tajuk/Tribun Corner, 3 Mei 2010

Habis Kartini Terbitlah Jupe

2010-04-21T04:20:00.000-07:00

HARI ini, 21 April bangsa Indonesia, khususnya kaum wanita Indonesia merayakan Hari Kartini 2010. Jika dulu Raden Ajeng Kartini memperjuangkan kebebasan dari penjajahan bagi kaumnya, perjuangan perempuan masa kini bukan lagi perjuangan emansipasi tetapi perjuangan kesetaraan gender. Bukan lagi membebaskan diri dari penjajahan kaum pria tetapi benar-benar menjadi sejajar dengan kaum pria.
Semangat kesetaraan gender mendorong usaha-usaha seperti tindakan afirmasi untuk penguatan posisi tawar kaum perempuan di ranah politik. Para aktivis wanita mendesak diadakannya suatu tindakan khusus sementara berupa kuota 30 persen perempuan dalam kepengurusan partai politik dan lembaga dewan perwakilan rakyat dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Ada fenomena menarik dari momentum peringatan Hari Kartini tahun ini yang bertepatan dengan 'tahun politik', yakni tahun dilaksanakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak di lebih dari 240 daerah. Pertama, tampilnya para istri pendamping kepala daerah untuk maju menjadi calon gubernur, calon bupati, karena jabatan suaminya sudah dua periode sehingga tak memungkinkan maju lagi.
Kedua, majunya para Kartini abad milenium dari kalangan artis-artis perempuan pada pemilukada. Mereka tertantang untuk menjajal kemampuannya berpolitik, seperti rekan-rekannya di DPR, antara lain artis Nurul Arifin, Vena Melinda, Angelina Sondakh, Rachel Maryam, Rieke Dyah Pitaloka.
Kali ini para artis perempuan meramaikan ajang pemilukada. Sebut saja Inul Daratista, Julia Perez, Maria eva, Ratih Sanggarwati yang mencoba mencalonkan menjadi bupati/wakil bupati mewakili daerah asalnya. Fenomena ini setidaknya menjadi bukti betapa kaum wanita Indonesia masa kini memiliki kesempatan sangat luas untuk berkiprah dan berkarya di segala bidang.
Mantan model kondang tahun 80-an Ratih Sanggarwati akan mencalonkan diri menjadi wakil bupati Ngawi, Maria Eva mewakili Sidoarjo, Vena Melinda mewakili Blitar, Julia Perez alias Jupe mewakili Pacitan, semuanya di wilayah Provinsi Jatim. Ayu Azhari mewakili Sukabumi (yang kemudian batal) dll.
Khusus untuk Maria Eva dan Jupe masih mengundang kontroversi, karena Maria Eva memiliki rekam jejak sebagai artis yang pernah terlibat skandal dengan seorang legislator Senayan, bahkan video mesumnya sempat beredar. Untuk Jupe karena keseronokan dalam penampilannya selama ini. Sampai-sampai Mendagri Gamawan Fauzi mengusulkan pelarangan bagi seorang penzina mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
Majunya Maria Eva, Jupe yang merasa dirinya mampu sah-sah saja. Karena berpolitik adalah hak mutlak setiap warga negara Indonesia dan ini diatur dengan undang-undang. Masyarakat tentunya akan memilih dengan senang hati, namun bila dirasakan tidak berkenan dihati karena keseronokannya, karena masa lalunya, masyarakat yang diwakilinya berhak pula untuk tidak setuju.
Menjadi Kartini sesungguhnya sangatlah sulit. Kartinidi eranya (21 April 1879 - 17 September 1904) begitu memilukan terkungkung oleh keadaan, penuh perjuangan terhadap penjajahan untuk menuntut emansipasi wanita. Karena tak bisa mengekspresikan gejolak hati dan pikirannya secara bebas, Kartini lalu menuliskan dalam bentuk surat-surat ke rekannya. Surat-surat visionernya kepada para sahabatnya di Negeri Belanda dikumpulkan dan diberi judul "Habis Gelap Terbitlah Terang". Karenanya ia dianggap sebagai penghapus era kegelapan bagi kaum wanita di tanah air.
Bila artis perempuan kita ingin menjadi kartini berikutnya, maka belajarlah bagaimana bersikap dan bertindak sebagai perempuan asli Indonesia. Tentu mereka harus menunjukkan sebagai tokoh yang berkualitas, bukan tokoh karbitan, apalagi hanya bermodal ketenaran. Karena kekuasaan dan kepemimpinan yang semakin besar atau tinggi menuntut semakin besar dan tingginya tanggung jawab. (ahmad suroso*)

Tajuk/corner tribun batam 21/4/2010

Hari Ini Uji Independensi MK

2010-04-21T04:08:00.000-07:00

MAHKAMAH Konstitusi (MK) Senin (19/4/2010) ini akan membacakan putusan atas uji materi atau judicial review Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama. Berbagai kalangan menilai, vonis tersebut akan menjadi ujian kenegarawanan dan integritas bagi para hakim konstitusi untuk mengawal dan membela konstitusionalisme yang menjadi paham penyelenggaraan Negara Indonesia.
Misalnya, seperti diungkapkan Ketua Badan Pengurus Setara Institusi, Hendardi, yang meminta MK tidak lagi "berpolitik" dengan menyajikan putusan-putusan yang hanya memenuhi hasrat kelompok-kelompok mayoritas. Sebab tugas MK sekarang, bukanlah untuk menghitung para pendukung dan pihak yang kontra dengan dalil mayoritas versus minoritas.
Seperti diketahui, gugatan (uji materil) UU Penodaan agama tersebut diajukan sejumlah LSM yang terdiri atas Imparsial, Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM). Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Perkumpulan Pusat Studi HAM dan Demokrasi, Perkumpulan Masyarakat Setara, Yayasan Desantara, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Menanggapi permintaan dan harapan tersebut Ketua MK Moh Mahfud MD menyatakan pihaknya (sembilan hakim konstitusi) tidak dipengaruhi pihak manapun dalam memutuskan vonis uji materi UU No 1/PNPS/1965. Pernyataan Ketua MK Mahfud MD yang dimuat di situs MK Jumat (16/4) itu menarik untuk digarisbawahi.
Mahfud menjamin, MK memutus dengan independen, tak terpengaruh oleh tekanan atau opini publik yang berkembang di luar sidang-sidang Mahkamah. MK hanya mendasarkan diri pada ketentuan UUD 1945 dan fakta hukum yang muncul di persidangan. MK tak pernah bisa ditekan oleh kelompok apa pun dan dengan cara unjuk rasa yang bagaimanapun.
Putusan MK, lanjut Mahfud dibuat bukan berdasarkan pihak mana yang mendapat dukungan lebih banyak atau pihak mana yang tidak mendapat dukungan. Putusan yang didasarkan berdasar besar/kecilnya dukungan itu adalah putusan politik. MK hanya membuat putusan hukum yang dasarnya adalah logika konstitusi dan hukum. UUD 1945 telah mengatur dengan rinci dan ketat mengenai perlinduangan HAM dan itulah tolok ukur utama dalam pembuatan putusan MK.
Dalam membuat putusan MK juga tidak terikat pada pandangan-pandangan teoretis atau pendapat ahli dan pengalaman di negara lain. Pandangan ahli, teori konstitusi, dan pengalaman negara lain hanya sebagai sumber pembanding dan bukan sumber penentu. Sumber penentunya adalah UUD 1945 yang tafsir-tafsirnya memang bisa saja ditemukan dalam pendapat ahli atau teori-teori. Tapi pendapat ahli atau teori itu tak mengikat, sebab meskipun baik belum tentu dianut di dalam UUD 1945.
Begitu juga MK tak membuat putusan berdasar ayat-ayat agama, melainkan berdasar ayat-ayat konstitusi yang berlaku di Indonesia. MK berprinsip bahwa hak dan kebebasan beragama adalah hak azasi yang tak boleh diganggu atau saling mengganggu.
MK akan menyajikan konstruksi hukum dan menganalisis setiap argumen yang diajukan oleh pihak-pihak dan para ahli yang dihadirkan dalam sidang. Dengan cara menjawab semua isu itu, saya yakin putusan MK bisa dipahami dan dapat menyelesaikan pro dan kontra, kata Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia Yogyakarta itu.
Dari penjelasan Ketua MK Mahfud tersebut kita berharap, masyarakat tak perlu khawatir atas kualitas putusan itu. Seluruh masyarakat diharapkan mau menerima secara lega, ikhlas dan tidak berlaku anarkis atas putusan apa pun MK sebagai lembaga hukum tertinggi yang berwenang menguji apakah sebuah peraturan atau undang-undang itu bertentangan dengan UU di atasnya atau tidak. Sikap anarkis hanya akan melahirkan amuk massa, seperti terjadi pada kasus penggusuran areal makam keramat Mbah Priuk di Koja, Tanjung Priok, Jakarta beberapa hari lalu. (ahmad suroso)

Tajuk/corner tribun batam 19/4/2010

Maulid Nabi dan Keteladanan

2010-02-25T23:14:00.000-08:00

HARI Jumat, 26 Februari 2010 bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulawal 1431 H umat muslim di seluruh dunia memperingati Maulid (hari kelahiran) Nabi Muhammad SAW. Bagi umat Islam, hari kelahiran Nabi Muhammad patut kita syukuri, karena jika tidak ada kelahiran Muhammad SAW, maka tidak akan ada kerasulan. Jika tidak ada kerasulan, maka tidak akan ada Al Quran diturunkan. Jika tidak ada Al Quran, maka tidak akan ada umat Islam. Sedangkan umat Islam diminta men contoh Nabi Muhammad sebagai suri keteladanan (uswatun hasanah).

Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin, 12 Robiulawal 570M dan wafat juga hari Senin 12 Robiul 633M. Datangnya membawa tugas. Perginya meninggalkan bekas. Datangnya membawa tugas yang diselesaikan dalam 23 tahun. Datangnya ke dunia diperintah untuk memperbaiki budi pekerti (sholihah Akhlak) supaya ummat ini menjadi umat yang sopan santun (makarimal akhlak), mengubah paradigma teologis paganisme menjadi teologis monotheis (tauhid), dan mengubah sistem sosial dari feodalisme jadi egaliter dan demokratis.

Seorang manusia yang punya pengaruh sangat besar terhadap perjalanan hidup manusia dan peradaban di dunia, baik ketika masih hidup maupun setelah meninggal, bahkan sampai kini.
Michael H Hart, di dalam buku best seller The 100, a Ranking of the Most Influential Persons in History, Nabi Muhammad ditempatkan pada urutan pertama di antara 100 tokoh besar dunia yang dipilihnya. Muhammad yang sejak muda dijuluki "Al Amin" (orang yang jujur dan dapat dipercaya), tampil sebagai tokoh yang berkarakter demokratis dan cinta perdamaian.

Puncak karakter Muhammad sebagai pemimpin yang tangguh, visioner, demokratis adalah ketika berhasil hijrah dari Mekah (karena dikejar-kejar terus oleh kaum kafir Qurais) memasuki Kota Madinah dan hidup di tengah-tengah masyarakat baru yang mencintainya, termasuk komunitas non-muslim dan kaum intelektualnya.

Di Madinah, Muhammad menggagas perlunya mempersatukan penduduk Madinah dan sekitarnya,yang terdiri atas beberapa suku dan pemeluk agama, agar bahu membahu menjaga keamanan kota Madinah dan sekitarnya dari gangguan dan ancaman. Selain itu mempersatukan antara sahabat Ansor dan Muhajirin yang mengalami kesulitan ekonomi akibat asetnya banyak ditinggal di Mekkah atau dirampas orang kafir Qurais. Kesetiakawanan dibangun atas dasar 'ukhuwah Islamiyah".

Warisan sejarah lainnya, mewujudkan kesepakatan menjaga kebebasan beragama dan menjalankan ibadah, tertuang dalam "Piagam Madinah", sebagai bentuk kontrak sosial-politik yang dilahirkan secara demokratis dan terdokumentasi. Piagam ini seperti dikutip KH Tholhah Hasan, wakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Kompas, 25/2) dinilai para pakar sebagai cikal bakal berdirinya "Negara Islam Madinah" dengan penduduk/masyarakatnya yang pluralis.

Islam dalam realitas ke-Indonesiaan tidak jauh berbeda penerapannya dengan konsep Piagam Madinah. Konsep ini terbukti mampu menyebarkan ajaran Islam yang mengajarkan kesucian, perdamaian, dan persaudaraan agar bisa diterima bangsa yang memiliki kemajemukan budaya dan keberagamaan seperti Indonesia.

Bahkan pemerintah dan masyarakat di Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai Indonesia mini mulai awal tahun 2010 ini mencanangkan Kota Yogyakarta sebagai "Madinah", yaitu suatu tatanan masyarakat demokratis yang menghargai kemajemukan, keberagamaan, menjunjung tinggi HAM dan pluralisme, dan anti-diskriminasi.

Pesan lain dari hikmah memperingati Maulid Nabi yang layak digarisbawahi adalah soal sopan santun. Sopan terhadap siapa? Inilah saatnya kita introspeksi, sudahkah kita sopan terhadap Alloh yang telah menciptakan kita, terhadap Rosululloh, terhadap agama yang kita peluk masing-masing, terhadap diri sendiri, orangtua, masyarakat, ibu pertiwi, dan sopan terhadap negara. Bila kita melihat realitas sosial seperti yang sering kita lihat dalam tayangan di televisi, agaknya masalah kesopanan yang berhubungan dengan hablumminanas (hubungan manusia dengan manusia)semakin teredusir. Inilah PR kita bersama. (ahmad suroso)

Tajuk Tribunbatam, 26 Februari 2010

Enaknya Jadi Pejabat

2010-01-31T08:20:00.000-08:00

BILA mencermati masa seratus (100) hari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono- Wapres Boediono, layak menyebutnya dengan tahun kisruh. Negeri ini silih berganti dilanda kekrisuhan, mulai dari kisruh kisak cicak-buaya (KPK-Polisi), korupsi Bank Century yang membuat suhu politik memanas sampai berujung pada wacana impeachment (pemakzulan), pembobolan ATM bank, kasus Antasari Azhar, aksi makelar kasus (markus), pembagian toyota mewah Crown royal saloon untuk para menteri dan pejabat tinggi negara, sampai demo besar- besaran menyambut 100 hari pemerintahan SBY-Boediono.

Begitu masifnya perhatian media massa dan publik serta elit-elit politik dan pengamat, sampai- sampai Presiden SBY mengekspresikan kegusarannya dengan menyebut, "Betapa gaduhnya negeri ini". Presiden sah-sahnya berkata seperti itu, karena kondisinya memang demikian. Tetapi, satu hal yang perlu dicermati, para elite sepertinya tidak menyadari bahwa perilaku mereka telah membuat masyarakat biasa seperti para pegawai kecil, petani, buruh, pedagang kecil, ibu-ibu rumah tangga, buruh migran menjadi bingung.

Kebingungan dan pada tingkat tertentu sampai menimbulkan frustasi di kalangan masyarakat dipicu oleh kegagalan elite dalam menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan publik yang lebih luas. Dalam sebuah sistem yang sudah berubah menjadi demokratis, para elite ternyata masih bersifat konservatif. Mereka mengakomodasi dan menyepakati sesuatu berdasarkan kepentingan yang eksklusif.

Ini bisa dicermati dari keluarnya keputusan-keputusan pemerintah yang tidak populer di mata masyarakat. Mulai dari menambah pundi-pundi kekayaan para menteri dan pejabat tinggi negara dengan memberikan mereka fasilitas mobil dinas mewah merek Toyota Crown Royal Saloon seharga Rp 1,3 miliar per unit, merenovasi tempat tinggal para wakil rakyat, pembelian pesawat kepresidenan seharga Rp 4,4 triliun yang sudah disetujui oleh DPR dan akan direalisir tahun 2011.

Kabar teranyar adalah pemerintah menaikkan gaji para pejabat negara, mulai dari presiden, pejabat tinggi negeri, para menteri, anggota DPR, gubernur, bupati-walikota antara 10 sampai 20 persen. Sementara untuk para PNS biasa, dan pensiunan kenaikkannya hanya 5 persen dari gaji pokok.
Dengan kenaikan gaji 20 persen, setiap bulan Presiden SBY akan menerima tambahan Rp 12,548 juta menjadi Rp 75 juta lebih, gaji wapres naik menjadi Rp 50 juta, menteri naik menjadi Rp 23 juta dari gaji sebelumnya. Demikian juga dengan anggota DPR yang selama ini sudah menerima gaji (take home pay) Rp 50 juta juga akan naik.

Rencana kenaikan gaji pejabat negara ini tak pelak lagi mengundang keprihatinan dan protes. Sebagian besar mengatakan, timingnya tidak tepat. Apalagi selama ini, para pejabat dan anggota DPR sudah mendapatkan berbagai macam tunjangan, mulai dari tunjangan rumah, mobil mewah, tunjangan komunikasi, dan lainnya. Para pejabat itu juga baru beberapa bulan menduduki jabatannya dan belum menunjukkan hasil kerjanya.

Partai politik juga cenderung mengabaikan ideologi dan program untuk konstituennya ketika sudah masuk arena parlemen dan pemerintahan. Mereka hanya mengartikulasikan aspirasi masyarakat dan ideologi saat pemilu. Mereka ngotot dan galak ketika mengartikulasikan kepentingannya yang terkait dengan kekuasaan dan kepentingan ekslusif mereka, tetapi ketika menyangkut kehidupan hajat hidup masyarakat banyak diam. Sense of crisis terhadap persoalan sosial ekonomi masyarakat biasa sangat kecil. Masyarakat hanya bisa mencibir, "betapa enaknya jadi pejabat."

Perasaan dikhianati, ditipu dan lain sebagainya pada akhirnya melahirkan krisis kepemimpinan dan krisis kepercayaan pada generasi muda dan masyarakat pada umumnya. Tak heran bila demo memperingati 100 hari pemerintahan SBY-Boediono 28 Januari kemarin diwarnai hujatan kepada pemerintah sampai pada tuntutan rezim yang berkuasa untuk 'lempar handuk putih'. (ahmad suroso)

Tajuk Tribun Batam, 1 Februari 2010

FID-DUNYA HASANAH WAFIL-AKHIRATI HASANAH

2010-01-01T22:15:00.000-08:00

FID-DUNYA HASANAH WAFIL-AKHIRATI HASANAH
16 Nopember 2009 10:17:04 | Share

Oleh: A. Mustofa Bisri

Kepentingan pembangunan–seperti juga pada jaman revolusi, yaitu kepentingan revolusi–ternyata tidak hanya memerlukan dalil aqli, tapi juga dalil naqli. Apalagi jika masyarakat menjadi subyek–atau obyek–pembangunan justru “kaum beragama”.

Apabila pembangunan itu menitikberatkan pada pembangunan material (kepentingan duniawi), meski konon tujuannya material dan spiritual (kepentingan akhirat), maka perlu dicarikan dalil-dalil tentang pentingnya materi. Minimal pentingnya menjaga “keseimbangan” antara keduanya (material bagi kehidupan dunia dan spiritual bagi kehidupan akhirat).

Maka, dalil-dalil tentang mencari–atau setidak-tidaknya tentang peringatan untuk tidak melupakan–kesejahteraan dunia, pun perlu “digali” untuk digalakkan sosialisasinya.

Tak jarang semangat ingin berpartisipasi dalam pembangunan material-- yang menjadi titik berat pembangunan– ini mendorong para dai dan kyai justru melupakan kepentingan spiritual bagi kebahagiaan akhirat. Atau, setidaknya, kurang proporsional dalam melihat kedua kepentingan itu.

Ketika berbicara tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi, biasanya para dai tidak cukup menyitir doa sapu jagat saja: Rabbanaa aatinaa fid-dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Biasanya, mereka juga tak lupa membawakan Hadist popular ini: I'mal lidunyaaka kaannaka ta'iesyu abadan wa'mal liakhiratika kaannaka tamuutu ghadan, yang galibnya berarti “Beramallah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup abadi dan beramallah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok pagi”. Kadang-kadang, dirangkaikan pula dengan firman Allah dalam Surat al-Qashash (28), ayat 77:“Wabtaghi fiimaa aataakallahu 'd-daaral aakhirata walaa tansanashiebaka min ad-dunya....” yang menurut terjemahan Depag diartikan,“Dan carikan pada apa yang dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dari (kenikmatan) duniawi…”.

Umumnya orang–sebagaimana para dainya–segera memahami dalil-dalil tersebut sebagai anjuran untuk giat bekerja demi kesejahteraan di dunia dan giat beramal demi kebahagiaan di akhirat.

Kita yang umumnya–tak usah dianjurkan pun–sudah senang “beramal” untuk kesejahteraan duniawi, mendengarkan dalil-dalil ini rasanya seperti mendapat pembenar, bahkan pemacu kita untuk lebih giat lagi bekerja demi kebahagiaan duniawi kita.

Lihat dan hitunglah jam-jam kesibukan kita. Berapa persen yang untuk dunia dan berapa persen untuk yang akhirat kita? Begitu semangat–bahkan mati-matian–kita dalam bekerja untuk dunia kita, hingga kelihatan sekali kita memang beranggapan bahwa kita akan hidup abadi di dunia ini.

Kita bisa saja berdalih bahwa jadwal kegiatan kita sehari-hari yang tampak didominasi kerja-kerja duniawi, sebenarnya juga dalam rangka mencari kebahagiaan ukhrawi. Bukankah perbuatan orang tergantung pada niatnya, “Innamal a'maalu binniyyaat wa likullimri-in maa nawaa.” Tapi, kita tentu tidak bisa berdusta kepada diri kita sendiri. Amal perbuatan kita pun menunjukkan belaka akan niat kita yang sebenarnya.

Padahal, meski awal ayat 77 Surat sl-Qashash tersebut mengandung “peringatan” agar jangan melupakan (kenikmatan) dunia, “peringatan” itu jelas dalam konteks perintah untuk mencari kebahagiaan akhirat. Seolah-olah Allah– wallahu a'lam– “sekadar” memperingatkan, supaya dalam mencari kebahagiaan akhirat janganlah lalu kenikmatan duniawi yang juga merupakan anugerah-Nya ditinggalkan. (Bahkan, menurut tafsir Ibn Abbas,“Walaa tansa nasiibaka min ad-dunya” diartikan “Janganlah kamu tinggalkan bagianmu dari akhirat karena bagianmu dari dunia”).

Juga dalil I'mal lidunyaaka… --seandainya pun benar merupakan Hadist shahih–mengapa tidak dipahami, misalnya,“Beramallah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup abadi.” Nah, karena kamu akan hidup abadi, jadi tak usah ngongso dan ngoyo, tak perlu ngotot. Sebaliknya, untuk akhiratmu, karena kamu akan mati besok pagi, bergegaslah. Dengan pemahaman seperti ini, kiranya logika hikmahnya lebih kena.

Sehubungan dengan itu, ketika kita mengulang-ulang doa,“Rabbanaa aatina fid-dunya hasanah wa fil-akhirati hasanah,” bukankah kita memang sedang mengharapkan kebahagiaan (secara materiil) di dunia dan kebahagiaan (surga) di akhirat, tanpa mengusut lebih lanjut, apakah memang demikian arti sebenarnya dari hasanah, khususnya hasanah fid-dunya itu?

Pendek kata, jika tak mau mengartikan dalil-dalil tersebut sebagai anjuran berorientasi pada akhirat, bukankah tidak lebih baik kita mengartikan saja itu sebagai anjuran untuk memandang dunia dan akhirat secara proporsional (berimbang yang tidak mesti seimbang).

Memang, repotnya, kini kita sepertinya sudah terbiasa berkepentingan dulu sebelum melihat dalil, dan bukan sebaliknya. Wallahu a'lam.

Salam taklim untuk Gus Mus, mohon ijin panjenengan untuk mempublis tulisan ini demi kemaslahatan umat (rostribun)

Jangan Remehkan Dukungan Sosial

2009-11-13T08:23:00.000-08:00

PENGGUNAAN jejaring Facebook ternyata tak hanya sebatas jejaring pertemanan dan sosial di dunia virtual, tetapi sudah berkembang menjadi jejaring 'parlemen jalanan'. Ini ditandai dengan tumpah ruahnya ribuan facebooker di bunderan Hotel Indonesia Jakarta Minggu (8/11) lalu, mendukung dua pimpinan nonaktif KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah yang dijerat oleh penyidik sebagai tersangka kasus pemerasan dan penyalahgunaan wewenang.

Dukungan satu juta lebih facebooker terhadap dua pimpinan nonaktif KPK ini menunjukkan betapa ampuhnya jagat virtual menjadi instrumen gerakan sosial dari orang-orang yang tergabung dalam suati usaha untuk menimbulkan pengaruh atau menandai sebuah aspek dalam perubahan sosial dalam masyarakat.

Facebook telah berkembang menjadi ruang mimbar bebas demokrasi bagi publik untuk menyampaikan aspirasi politiknya. Kekuatan dukungan sosial melalui Facebook ini sebelumnya sudah terbukti ampuh menghantarkan kesuksesan Presiden Barack Husein Obama dalam menghimpun jutaan pemilih pemula dalam pemilu presiden Amerika Serikat November 2008 lalu.

Di Indonesia, terlihat terutama setelah menguatnya akumulasi kekecewaan publik terhadap kinerja institusi penegak hukum (non KPK), dan DPR. Akumulasi kekecewaan publik diperparah dengan terbongkarnya rekaman percakapan Anggodo Widjojo dengan sejumlah pejabat kepolisian dan kejaksaan, yang memunculkan dugaan kuat adanya rekayasa dan mafia peradilan.

Pada saat hampir bersamaan harapan agar DPR (Komisi III) melakukan kontrol terhadap kuatnya mafia hukum di kepolisian dan kejaksaan justru hanya mengamini keterangan Kapolri dalam kasus dugaan rekayasa kriminalisasi pimpinan KPK.

Mengapa dunia maya berhasil menghela perubahan sosial? Mengutip pendapat Arya Fernandes, analis politik Charta Politika Indonesia (Kontan, 13/11), antara lain karena adanya kesadaran kolektif para facebooker untuk menyelamatkan dunia peradilan dari mafia hukum dan makelar kasus. Kesadaran kolektif dan kesamaan visi itulah yang menyebabkan arus dukungan terhadap Bibit-Chandra berhasil melampaui angka 1 juta orang.

Partisipasi facebooker dalam mendukung Bibit-Chandra ini dapat dianggap sebagai sebuah pilihan rasional. Artinya, para facebooker hanya mengeluarkan sedikit 'biaya' untuk bergabung dengan kelompok pendukung Bibit-Chandra, tapi mempunyai tujuan besar, yakni menyelamatkan KPK. Apalagi setelah Tim Delapan atau Tim Independen Verifikasi Fakta dan Perkara Hukum Bibit Chandra bentukan Presiden SBY sudah mengeluarkan kesimpulan, lemahnya bukti-bukti yang bisa dijadikan alasan menjerat Bibit-Chandra sebagai tersangka.

Pada umumnya gerakan sosial menjadi alternatif untuk membangun partisipasi dan dukungan publik yang efektif dan efisien untuk merespons dan menyikapi persoalan serta kasus yang dipandang merugikan kepentingan publik, merusak kehidupan masyarakat luas, atau mengancam kedaulatan negara-bangsa.

Dalam kasus mutakhir yang menimpa dua komisioner KPK, bisa terbaca bahwa gerakan sosial -- baik yang dibangun dalam jejaring dunia maya maupun yang digalang secara riil dalam bentuk-bentuk aksi demonstrasi, unjuk rasa, dan konsolidasi kekuatan demokratis civil society--, mampu menunjukkan kekuatan dan perlawanan yang produktif terhadap anasir jahat yang hendak menghambat upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Partisipasi publik yang kian kuat itu, dan meluasnya dukungan masyarakat serta para tokoh dan elite terhadap dua komisioner KPK berikut masalah yang menimpa institusi terdepan dalam pemberantasan korupsi di negeri ini tersebut, tak pelak melahirkan suatu kesimpulan mengenai terbangunnya gerakan sosial yang berhasil di masyarakat, serta menjadi refleksi dari menguatnya kesadaran kritis masyarakat atas ketidakberesan aparat dalam menyelesaikan perkara hukum. (ahmad suroso)

Tajuk Tribun Batam, 14 November 2009

Menunggu Bunga Perbankan Turun

2009-11-13T08:20:00.000-08:00

MENJELANG tutup tahun 2009, sektor perbankan di Indonesia kondisinya relatif stabil dan masih memiliki profit yang solid. Menurut Pjs Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR-RI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/11), hal ini diindikasikan oleh masih terjaganya rasio kecukupan modal (CAR) per September 2009 sebesar 17,7% dan Rasio Kredit Bermasalah (non performing loan atau NPL) tetap terkendali pada 4,3 %.
Ironisnya, meskipun laba perbankan terus meningkat, tidak dibarengi dengan pertumbuhan kredit. Pertumbuhan kredit perbankan nasional tetap lambat. Sampai Oktober 2009 hanya sebesar 7 %, jauh bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun lalu yang mencapai 30-an persen. Rendahnya pertumbuhan kredit saat ini karena memang permintaan kredit dari sektor rill rendah, disebabkan oleh suku bunga pinjaman perbankan tetap bertengger di atas.
Penyakit perkreditan ini bisa menjadi bom waktu, karena bank-bank lebih memilih mempertahankan suku bunga kredit agar net interest margin-nya tetap bagus. Kalangan perbankan masih merasa nyaman menempatkan dananya di Sertifikat Bank Indonesia (SBI) daripada menyalurkan pinjaman ke nasabah, terutama dalam bentuk pinjaman modal kerja ke dunia usaha.
Sampai akhir Oktober 2009, dana masyarakat yang parkir di SBI mencapai Rp 245 triliun. Dana tersebut didominasi dana perbankan dan pemodal asing yang memburu rente bunga SBI yang mencapai 6,5%. Salah satu hal yang membuat suku bunga sulit turun lebih rendah lagi adalah tekanan inflansi yang masih berpotensi membara akibat gejolak harga minyak dan permintaan dolar AS.
Kebijakan perbankan yang enggan menurunkan suku bunga pinjaman tentu sangat disayangkan, terutama oleh kalangan dunia usaha. Sebab perbankan nasional kini sudah dalam kondisi stabil, tetapi tidak mampu berperan pada perkreditan yang baik pula. Seperti dikeluhkan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Benny Sutrisno. "Suku bunga pinjaman bank seharusnya bisa terus turun kembali, bisa ditekan sampai 11-13 persen. Bahkan jika perlu, ada perlakuan khusus bagi industri khusus soal suku bunga kredit ini," kata Benny di Jakarta, Rabu kemarin (Tribun, 12/11).
Saat ini level suku bunga pinjaman perbankan masih bertengger di kisaran 14 sampai 20 persen. Jika suku bunga tetap tinggi seperti sekarang, dunia usaha terutama sektor rill akan kesulitan mencari sumber pendanaan melalui pinjaman dari perbankan.
Apapun alasannya, kita menyayangkan sikap perbankan nasional yang masih tetap mempertahankan suku bunga pinjaman tinggi, dan kebijakannya yang lebih memilih cara aman dengan memarkir dananya di SBI. Memang dengan cara ini uang perbankan nasional aman, dan nilainya terus bertambah. Tapi masyarakat tidak mendapatkan manfaatnya.
Indonesia tidak hanya membutuhkan perbankan yang kokoh, tapi juga sekaligus mampu bermanfaat bagi masyarakat dengan memberikan kredit demi mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Apa gunanya mempunyai bank sehat tapi tidak memberikan kredit," cetus Sigit Pramono, Ketua Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas) dilansir Infobank, di Jakarta edisi November 2009.
Industri membutuhkan sokongan modal untuk menggerakkan usahanya. Pembiayaan terhadap industri ini penting karena berhubungan langsung dengan akses penciptaan lapangan kerja baru serta membangun potensi perekonomian domestik. Pembiayaan ini hanya bisa dipenuhi bila perbankan mau menurunkan suku bunga pinjaman untuk modal kerja dan investasi. (ahmad suroso)

Reward untuk Kepri dan Batam

2009-11-04T04:58:00.000-08:00

KEPULAUAN Riau sebagai provinsi termuda di Indonesia, dan Kota Batam sebagai kota yang relatif juga masih muda baru saja mendapat penghargaan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mewakili pemerintah Indonesia, Senin (3/11) malam. Penghargaan diterima langsung oleh Gubernur Kepri Ismeth Abdullah dan Wali Kota Batam Ahmad Dahlan bersama 9 gubernur, dan 45 kepala daerah tingkat II seluruh Indonesia,.pada acara puncak peringatan hari Keuangan ke -63 dan acara Stakeholders Gathering Departemen Keuangan di kantor Departemen Keuangan, Jakarta Pusat.

Penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada daerah yang berprestasi kategori kinerja pengelolaan keuangan terbaik pemerintah daerah di Indonesia. Ini adalah untuk pertama kalinya Departemen Keuangan memberikan reward sebagai bentuk apresiasi kepada daerah-daerah yang berkinerja baik, yang atas persetujuan DPR dan DPD akan diberikan implikasi anggaran kepada daerah-daerah dimaksud. Depkeu siap memberikan intensif khusus kepada daerah yang berprestasi tersebut.

Besarnya dana insentif yang akan diberikan, menurut siaran pers yang dikeluarkan Biro Humas Depkeu, berkisar antara Rp 18 miliar sampai Rp 38 miliar tiap daerahnya. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan apresiasi kepada daerah yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat, tetap mengupayakan terwujudnya clean government dan good governance, serta kinerja keuangan yang baik. Kebijakan dimaksud rencananya akan dilaksanakan setiap tahun mulai tahun 2010 sesuai dengan kemampuan Keuangan Negara.

Sebagai bagian dari masyarakat Batam pada khususnya dan Kepri pada umumnya, kita mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi atas prestasi yang telah dicapai oleh kedua pemerintah daerah tersebut. Prestasi sebagai daerah dengan kinerja keuangan terbaik ini menjadi bukti keseriusan pemerintah kedua daerah tersebut di dalam menjalankan pemerintahan dengan baik. Penghargaan ini seperti diakui Gubernur Kepri, Ismeth Abdullah merupakan berkah dari kerjasama yang baik antarlembaga di Kepri, terutama antara pemprov dengan DPRD Kepri.

Kedua daerah ini telah membuktikan mampu memenuhi kriteria dan parameter daerah berkinerja keuangan terbaik. Antara lain keberhasilan dalam upayanya meningkatkan dan mempertahankan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam dua tahun terakhir selalu diapresiasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga Kepri mendapatkan nilai WDP (Wajar Dengan Pengecualian), dan Batam mendapatkan nilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Selain itu pengesahan APBD bisa tepat waktu setiap tahunnya. Misalnya, untuk APBD 2009 sudah diselesaikan pada 10 Desember 2008. Untuk kriteria kenaikan PAD (Pendapatan As/i Daerah) nya harus di atas rata-rata kenaikan PAD nasional, Kepri dapat melampaui di atas 15 persen dari rata-rata PAD nasional.

Kedua daerah ini juga berprestasi dalam pengelolaan anggaran berdasarkan kriteria kinerja ekonomi dan kesejahteraan. Indikatornya, mampu meningkatkan pertumbuhan ekonominya
di atas rata-rata pertumbuhan nasional, dapat mengurangi tingkat kemiskinan di atas rata-rata pengurangan kemiskinan nasional.
Kita berharap dengan diperolehnya penghargaan ini, akan memacu pemerintah daerah untuk terus
meningkatkan kinerjanya, menambah spirit seluruh jajaran pemerintah ke depan untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara, bagi daerah yang belum mendapatkan insentif diharapkan dapat termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. (ahmad suroso)

TAJUK/CORNER, 3 NOVEMBER 2009

Berharap pada Tim Independen

2009-11-04T04:56:00.000-08:00

MENJAWAB desakan sejumlah kalangan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya sepakat membentuk Tim Independen Verifikasi Fakta, atas kasus penahanan dua pimpinan non aktif KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah oleh Polri.
Menko Polhukam Djoko Soeyanto dalam konferesi pers usai diterima Presiden SBY Senin (2/11) siang, di kantor kepresidenan, Jakarta, menuturkan, Surat Keputusan Presiden tentang tim independen akan Senin sore itu juga untuk pemberlakuan tim, dan selanjutnya akan bekerja selama paling lama dua minggu.
Tim berjumlah delapan orang, diketuai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Adnan Buyung Nasution, mantan Kapolri Koesparmono Irsan sebagai wakil ketua, dan Denny Indrayana sebagai sekretaris. Anggota terdiri pengacara senior Todung Mulya Lubis, dan Amir Syamsuddin, Guru Besar Fakultas Hukum UI Hikmahanto Juwana, Rektor Universitas Paramadina Anis Baswedan dan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Komaruddin Hidayat.
Adnan Buyung menuturkan, tim akan segera bekerja melakukan suatu verifikasi, mengecek semua fakta dan proses berjalannya hingga tahapan sekarang ini atas kasus yang menimpa Hamzah dan Bibit. Hasil dari verifikasi tim akan memberikan rekomendasi kepada Presiden SBY. Dengan adanya respon yang cepat dari Presiden SBY, Adnan Buyung meminta kesabaran masyarakat agar tetap tenang, colling down dulu.
Di mata publik, penahanan dua pimpinan non aktif KPK, Bibit dan Chanda telah mengoyak rasa keadilan masyarakat. Sehingga wajar dukungan kepada mereka pun terus mengalir seiring dengan keprihatinan mendalam akan masa depan penegakan keadilan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Seperti ditulis di kolom ini kemarin, pembelaan kepada Bibit dan Chandra hendaklah dipahami bukan soal membela keduanya. Tapi soal matinya peluang gerakan anti korupsi.
Kita menghargai keputusan Presiden SBY yang segera merespon situasi dan kondisi yang sudah memang resah di masyarakat. Keresahan sebagian masyarakat ini tentu menyangkut kredibilitas kepolisian dan kejaksaan dan KPK. Karena itu kita beri kesempatan pada tim untuk bekerja secara maksimal. Melihat dinamika masyarakat yang berkembang demikian dinamis, kita berharap tim independen bisa menyesaikan pekerjaannya lebih cepat .
Dalam kasus penahanan, Polri dan Kejagung sebagai institusi negara yang bertanggungjawab kepada presiden, seharusnya bisa diminta untuk menghentikan kasus penahanan KPK. Permintaan ini, sebenarnya, bukanlah bentuk dari intervensi presiden. Sejumlah pengamat menilai perintah penghentian itu bisa dilakukan oleh presiden, mengingat presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, dan Polri di bawah kekuasaan presiden. Kasus yang menyedot perhatian publik ini mencuat, karena persoalannya ditengarai ada tindak pidana yang dipaksakan, sulit mencari pembenaran terhadap penahanan kedua pimpinan KPK tersebut.
Pembentukan tim independen ini merupakan langkah awal untuk menyelesaikan berlarut-larutnya perseteruan antar Polri dan KPK terkait penahanan terhadap dua pimpinan non aktif KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah. Ini sekaligus menjadi taruhan dari Presiden SBY. Sebab bila Presiden SBY gagal untuk menyelesaikannya, termasuk kasus skandal Bank Century, diprediksi, presiden akan sulit membangun pemerintahan yang efektif untuk lima tahun ke depan.
Kita tunggu hasil kerja tim independen yang akan memberikan laporan dan rekomendasi ke Presiden. Presiden kemudian mengambil tindakan berdasarkan laporan dan rekomendasi tersebut. Hanya dengan cara inilah mengutip pendapat pengacara senior Todung Mulya Lubis kredibilitas, integritas, dan legitimasi proses hukum perkara ini, dan juga pemerintahan SBY, bisa diselamatkan. Semoga (ahmad suroso*)

tajuk/corner Tribun Batam, 2 November 2009

Anggodo, Mafioso Peradilan

2009-11-04T04:43:00.000-08:00

Mafioso Peradilan

LUAR BIASA! Inilah ungkapan yang pas untuk menggambarkan terobosan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) memutar rekaman percakapan telepon seluler milik Anggodo Widjojo, adik kandung buron KPK tersangka korupsi Sistem Radio Komunikasi Terpadu di Departemen Kehutanan, Anggoro Widjojo dalam sidang terbuka uji materiil terhadap UU KPK No 30/2002 yang diajukan kuasa hukum dua pimpinan (nonaktif) KPK, Bibit dan Chandra di gedung MK Jakarta, Selasa (3/11). Rekaman itu berisi rekayasa kriminalisasi terhadap dua pimpinan (non aktif) KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto

Apalagi sidang dengan agenda mendengarkan percakapan Anggodo Widjojo dengan sejumlah orang yang disadap KPK berdurasi total sekitar 4,5 jam itu disiarkan secara live oleh beberapa stasiun televisi ke seluruh Indonesia. Tayangan dari gedung MK ini tak kalah menariknya dengan tayangan penyergapan teroris jaringan Noordin M Top oleh tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri beberapa waktu lalu.

Rakyat Indonesia yang menyaksikan tayangan itu dibuat terpana, miris sekaligus sesekali tertawa mendengar percakapan vulgar antara Anggodo dengan sejumlah pejabat kejaksaan, dan kepolisian serta sejumlah orang. Bagaimana Anggodo sebagai seorang pengusaha bisa mendikte aparat penegak hukum untuk mengikuti kemauannya mengkriminalisasi KPK.

Dia berhasil merancang rekayasa teknis penahanan Bibit-Chandra sampai berbicara soal uang/fee. Mulai dari fee untuk pengacara dan kucuran dana untuk para penyidik, sampai soal pengiriman uang Rp3,5 miliar yang dipertengkarkan seorang penyidik kepolisian. Ucapan Anggodo juga menyerempet sejumlah pejabat penting, mulai dari mantan Jaksa Agung Muda Intelijen Wisnu Subroto, Wakil Jaksa Agung AH Ritonga, Kabareskrim Komjen Susno Duaji, anggota
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Ketut Sudiharsa, sampai mencatut nama Presiden SBY.

Anggodo berperan seperti layaknya "Mafioso". Mafia awalnya merupakan nama sebuah konfederasi orang-orang di Sisilia, Italia pada Abad Pertengahan untuk tujuan perlindungan dan penegakan hukum. Konfederasi ini kemudian mulai melakukan kejahatan terorganisir. Anggota Mafia disebut "mafioso", yang berarti "pria terhormat".

Dalam perkembangannya, istilah mafia telah melebar hingga dapat merujuk kepada kelompok besar apapun yang melakukan kejahatan terorganisir. Sehingga kita sering mendengar kejahatan yang dilakukan dalam lembaga penegak hukum kita dengan sebutan "Mafia Peradilan". Mereka bukannya melindungi tetapi justru mencari kesalahan secara berlebihan dari sengketa atau dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara.

Istilah lain dari mafia peradilan adalah Markus, kependekan dari Makelar Kasus. Hampir di setiap institusi penegak hukum, ada. Tak nampak tapi menjebak. Seperti diungkapkan pengacara KPK, Trimoelja D Soerjadi yang menyebut apa yang terjadi pada rekaman percakapan Anggodo itu sebagai praktik yang lazim disebut Markus.

Itulah yang menjadi sudut penting dari pendapat hukum Trimoelja. Bahwa, realitas Markus itu, modusnya selalu begitu. Punya banyak nama penting, punya banyak nomor telepon penting, juga dengan gayanya yang SKSD (Sok Kenal Sok Dekat), menyebut nama-nama itu.

Inilah, yang publik mesti memahami, bahwa apa yang terjadi atas Anggodo, dan bagaimana dia memainkan KPK, Polri, Kejaksaan Agung, memang bukan sebuah fenomena baru. Kasus yang dialami Bibit dan Chandra bisa dikatakan sebagai masalah yang timbul di permukaan dari tumpukan gunung es mafia peradilan.Ini sudah terjadi beradab-abad, dimana ketika hukum menemui kebuntuan dan aparat main mata, maka Markus menjadi layanan siap saji yang efektif.

Meski demikian, kita tidak boleh pesimis. Hakim konstitusi yang telah mengukir sejarah baru dalam penegakan hukum di Indonesia itu bisa menambah amunisi bagi bangsa ini untuk bangkit dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta melawan mafioso peradilan. Praktik hukum yang fair dan adil harus ditegakkan. (ahmad suroso)

corner Tribun Batam, 4 November 2009

Kriminalisasi terhadap Anak

2009-10-11T02:52:00.000-07:00

MESKIPUN Indonesia sudah mempunyai UU 3/1997 tentang Perlindungan Anak, kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mengerti atau tidak mau tahu soal perlindungan anak. Anak yang didefinisikan sebagai seseorang berusia di bawah 18 tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan, oleh sebagian masyarakat masih saja dianggap barang yang bisa diperlakukan sewenang-wenang, kriminalisasi terhadap anak masih saja terjadi disana-sini.

Kasus terhangat yang membuat nurani kita merasa miris menimpa Ferdiansyah, warga kampung Jerowante, Desa Bendungan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Anak berusia 14 tahun itu meregang nyawa akibat luka berat setelah dianiaya oleh puluhan warga masyarakat yang dipimpin oknum Ketua RT di Kampung Babakan, Desa Sukahati, Kecamatan Megamendung, Bogor, sekitar 1 km dari rumah orangtua Ferdi, Kamis (8/10) dinihari lalu.

Penganiayaan berawal ketika Fahmi (31), anak Cecep kehilangan dua telepon seluler dan uang Rp 1,3 juta di rumahnya pada Minggu (4/10) malam. Keluarga ini lalu menuduh Ferdi yang saat itu sedang bermain bersama tiga kawannya tak jauh dari rumah Fahmi sebagai pencurinya. Anak malang itu lalu diinterogasi dan dianiaya beramai-ramai oleh warga sampai kelenger, sebelum dipulangkan ke rumah orangtuanya.

Keesokan harinya (6/10) pukul 08.00, Fahmi bersama beberapa warga datang lagi ke rumah orangtua Ferdi menjemput paksa Ferdi dengan cara digotong seperti kambing dibawah tatapan Mimi, ibunya yang hanya bisa menangis, tak kuasa menahan. Siangnya kedua orangtua Ferdi menjemput anaknya di rumah Cecep. Sejak dari rumah Cecep sampai meninggalnya di RS Ciawi, Kamis dinihari (8/10), Ferdi tak pernah sadar lagi. Mimi melukiskan beratnya penganiayaan itu sampai kepala anaknya terasa lembek saat dipegang.

Setelah bocah malang itu meninggal, pihak kepolisian bertindak cepat. Sedikitnya 10 orang warga kampung Babakan, termasuk ketua RT yang diduga melakukan perbuatan main hakim sendiri sampai menghilangkan nyawa diciduk oleh polisi Polsek Megamendung.
Seperti diberitakan Kompas kemarin, di ruang sel tahanan an selasar sel tahanan Mapolsek Megamendung, sepanjang Sabtu (10/10) lalu ramai oleh isak tangis dari beberapa tersangka, istri, dan kerabat tersangka. Mereka menyesal, tindakan yang mereka maksudkan untuk mengungkap dugaan pencurian handphone dan uang tunai, berujung maut dan menyeret mereka ke sel tahanan sebelum nantinya dijebloskan ke penjara.

Kasus kekerasan atau kriminalisasi terhadap anak seperti menimpa Ferdi bisa jadi ibarat fenomena gunung es, yang muncul ke permukaan lebih sedikit daripada yang terjadi di masyarakat. Anak diperlakukan tak bedanya dengan orang dewasa, ketika mereka berbuat nakal, melakukan kesalahan atau dugaan pelanggaran pidana.

Anak punya hak hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Karena itu kita mengimbau kepada semua pihak untuk mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Jangan lagi terjadi kriminalisasi terhadap anak. Bila anak melakukan kesalahan, sebagai orangtua kita wajib menegur. Ada sanksi, tapi bukan dengan pemukulan, bukan juga dengan kata-kata kasar, karena itu juga termasuk dalam kategori penganiayaan terhadap anak.

Kepentingan terbaik bagi anak juga harus dilakukan saat anak berhadapan dengan kasus hukum. Misalnya, untuk media, dengan tidak menayangkan atau memberitakan secara vulgar ditunjukkan mereka termasuk identitasnya, karena anak mempunyai masa depan. Kepada aparat hukum untuk tidak menindak kasus kenakalan anak sebagai satu kasus tindak pidana, atau kriminal. Di dalam UU Perlindungan Anak tidak ada kriminal anak, yang ada adalah anak nakal. Untuk anak nakal, kita mempunyai Departemen Sosial, punya lembaga rehabilitasi untuk anak-anak nakal. (ahmad suroso).

Tribun batam Corner, 11 Okt 2009

Selamat Menjalankan Amanat Rakyat

2009-08-28T08:49:00.000-07:00

HARI INI, Sabtu, 29 Agustus, anggota DPRD Kota Batam periode 2009-2014 dilantik. Lembaran baru legislatif berjumlah 45 orang ini lebih banyak diiisi wajah-wajah baru yang akan mewakili kita, rakyat, untuk menjadi lokomotif penyeimbang pembangunan daerah. Kendati ada sembilan wajah lama yang duduk kembali, kita berharap mereka punya citra baru, semangat baru, etos kerja baru, pemikiran baru untuk memajukan Batam, memenuhi harapan rakyat hingga lima tahun ke depan.

Pelantikan ini menjadi lebih bermakna bagi mereka, karena dilaksanakan di tengah kesibukan rakyat mengisi Ramadan. Kita berharap moment Ramadan ini dapat menjadi titik tolak bagi para wakil rakyat yang terhormat untuk memulai masa tugasnya untuk selalu menjunjung moral, etika, dan budaya sesuai lima sila Pancasila sebagai way of life bangsa Indonesia yang majemuk.

Beberapa catatan penting kita sampaikan terkait dengan para wakil rakyat terhormat tersebut yang akan memulai masa tugasnya hari ini. Pertama, selamat dan sukses kita sampaikan kepada para anggota DPRD yang terpilih melalui pesta demokrasi Pemilu Legislatif 9 April 2009. Kita berdoa dan berharap, mereka dapat mengemban amanah mewakili rakyat dengan bertanggung jawab, selalu mengingat janji-janjinya pada saat kampanye kepada konstituen untuk bekerja maksimal yang bermuara untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

Kenapa hal ini kita tekankan! Karena, meskipun anggota anggota legislatif telah disumpah saat pelantikan, tak sedikit di antara mereka yang kemudian lupa diri. Enaknya berbagai fasilitas dan privilege yang diterima serta sejuknya ruang kabin mobil dinas yang diterima pimpinan dan anggota dewan kadang bisa membuat mereka lupa membawakan aspirasi rakyat. Tak sedikit yang terjerumus sampai masuk penjara gara-gara godaan uang dan jabatan.

Kita juga ingin mengingatkan, pada era otonomi daerah ini, publik menunggu peran yang lebih aktif para anggota DPRD dalam menelurkan peraturan-peraturan daerah yang bisa mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sayang, tugas strategis tersebut justru sering terabaikan. Terbukti dari banyaknya raperda di berbagai daerah yang saat ini mangkrak di gedung dewan karena tak kunjung disentuh.

Hal lain yang perlu disadari, dalam pemilu 9 April lalu, seleksi internal partai politik yang kurang ketat dan tidak melibatkan calon pemilih, menyisakan jarak antara caleg terpilih dan konstituen. Banyak caleg sulit dilacak rekam jejaknya sehingga boleh jadi dipilih karena ketidaktahuan pemilih tentang sosok caleg yang sesungguhnya.

Menghadapi kenyataan ini, tak ada cara terbaik untuk menepis semua keraguan tadi, kecuali menjawabnya lewat unjuk kerja yang baik dan komitmen yang tak tergoyahkan. Istiqomah (kukuh) mengemban amanah dan memelihara kemurnian niat akan menjadi kompas dalam mengarungi medan politik yang kelabu.

Kita juga berharap, para anggota dewan terpilih yang baru dilantik untuk belajar cepat untuk memahami persoalan yang dihadapi masyarakat dan berikhtiar sepenuh hati mencari solusi terbaik untuk menanganinya. Ini akan menjadi kartu truf yang menentukan kinerja wakil rakyat. Lebih dari itu, penghayatan wakil rakyat atas masalah keseharian konstituennya akan menolong mereka dalam mengalkulasi tindakan politik yang benar-benar mungkin dari tindakan yang sekadar perjudian politik belaka.

Terakhir, para wakil rakyat harus membuka saluran dan menjalin komunikasi yang efektif serta memelihara kontak dengan pemilih. Penyakit 'kacang lupa kulit' harus dibuang jauh-jauh agar kehormatan tetap melekat. Semoga (*)

Tribun Corner, 30 Agustus 2009

Misteri Aliran Dana Terorisme

2009-08-28T08:46:00.000-07:00

SUDAH hampir sepekan penyelidikan tim Densus 88 terhadap dugaan keterlibatan Ali Muhammad Bin Abdullah alias Ali Abdullah dalam pendanaan untuk pengeboman di Hotel JW Marriot-Ritz Carlton berlangsung, tetapi masih belum menemukan titik terang. Apakah pria asal Riyadh, Arab Saudi yang ditangkap tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri pada 17 Agustus lalu di wilayah Nagrek, Jawa Barat itu memfasilitasi pendanaan dari luar negeri untuk pengeboman tersebut atau tidak.

Sumber Tribun menjelaskan, beberapa bulan sebelum pengeboman di hotel JW Marriott-Ritz, Ali Abdullah pergi ke luar negeri bersama Syaifudin Zuhri, perekrut Dani yang dijadikan pengebom bunuh diri di hotel tersebut, dan seseorang yang belum diungkap namanya. Ali menginap bersama warga negara Yaman di Marriott kamar 1621 dan check out dari Hotel 17 Juli 2009 sebelum bom meledak. Ali juga tercatat beberapa kali melakukan kontak dengan penghuni kamar 1808, tempat Dani Dwi Permana menginap.

Tertangkapnya Ali semakin menguatkan dugaan adanya aliran dana dari luar negeri untuk aksi-aksi pengeboman di Indonesia, termasuk bom Marriot-Ritz Carlton. Seperti disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mencurigai beberapa aliran dana teroris di dalam negeri.

Transaksi-transaksi mencurigakan itu ditemukan di sepuluh kota pada belasan bank ternama yang mencapai 80 transaksi selama kurun 2004-2009, nilainya mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Sepuluh kota, tempat temuan transaksi mencurigakan itu antara lain Jogja, Makassar, Bekasi, Solo, Poso dan Jakarta.

Namun seperti diakui Ketua PPATK, Yunus, dan mantan Kepala Densus 88, Surya Dharma, tidak mudah untuk mengendus aliran dana terorisme. Karena para teroris memiliki pengetahuan memadai tentang sistem transaksi perbankan. Mereka tidak mau menggunakannya, karena mudah terdata. Mereka pakai sistem cash (tunai) dan carry (jinjing) oleh kurir yang sulit terdeteksi.

Sistem transfer mereka memakai mekanisme hawala, yakni pencairan uang tanpa melalui bank atau transaksi elektronik antarnegara. Teknisnya, misalnya A dari Pakistan hendak kirim uang ke B di Indonesia. Si A menggunakan jasa X di Pakistan, lalu si X menghubungi Y yang merupakan jaringannya di Indonesia. Si Y inilah yang memberikan uang kepada B. Utang piutang X dan Y diselesaikan belakangan.

Contohnya, pada aksi bom Marriot 2003, Hambali yang kini berada di penjara Guantanamo, Kuba, melalui Rusman, menghubungi Ammar Al Baluchi di Pakistan untuk memberikan US$ 50 ribu kepada Zubair --warga Malaysia yang ditangkap di Thailand dan kini di penjara Guantanamo, di Thailand. Dana itu diambil Zubair melalui jaringan Al-Baluchi di Bangkok. Dari Bangkok, uang dibawa secara tunai ke Indonesia via Malaysia. Info kucuran dana asing itu berasal dari acara pemeriksaan Ali Ghufron alias Muchlas dan Rusman Gunawan -- adik Hambali.

Mengingat pola-pola transaksi keuangan para teroris banyak dilakukan secara cash and carry, aparat keamanan mulai dari polisi, bea cukai, angkatan laut, pelabuhan di wilayah perbatasan, termasuk Provinsi Kepri harus lebih waspada dan ketat lagi menjaga jalur nonbank melalui akses transportasi laut dan darat.

Tetapi meskipun semua jalur laut dan darat nonbank tertutup rapat, kewaspadaan bank, penyedia jasa keuangan (PJK) lain seperti money changer, serta PPATK tak boleh lengah dan kendur dalam mengawasi dan menganalisis setiap transaksi keuangan yang mencurigakan. Diperlukan kerja sama dengan jararan Polri, khususnya Densus-88. Karena bukan tak mungkin mereka akan kembali menggunakan jalur perbankan untuk menjalankan aksinya. (*)
Tribun corner, 28 Agustus 2009

Kejanggalan Dibalik Penyergapan Teroris

2009-08-10T00:19:00.000-07:00

RAKYAT Indonesia patut bersyukur dan memberikan penghargaan kepada pihak kepolisian khususnya Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror yang telah menunjukkan keseriusannya dalam memberantas terorisme. Mereka berhasil menyergap dan melumpuhkan teroris jaringan Noordin M Top di Bekasi, Jabar, dan Temanggung, Jawa Tengah pada hari yang sama, Sabtu (8/8).

Tiga teroris tewas ditembak, dua orang Perumahan Puri Nusa Phala, Jatiasih, Bekasi, seorang lainnya yang diduga gembong teroris paling dicari, Noordin M Top di Desa Beji, Kecamaan Kedu, Kabupaten Temanggung. Penyergapan di Temanggung berlangsung dalam suasana dramatik dan menegangkan hampir 18 jam lamanya disertai tembak-menembak dan disaksikan langsung oleh masyarakat dari kejauhan.

Sementara dari penyergapan di Bekasi. ditemukan bahan material bom seberat 500 Kg yang direncanakan untuk melakukan serangkaian pengeboman di Jakarta, di antaranya targetnya, Istana Presiden, dan kediaman pribadi Presiden SBY di Puri Cikeas, Bogor pada pertengahan Agustus mendatang, serta Gedung Komisi Pemilihan Umum )KPU di Jalan Diponegoro, Jakarta.

Namun, dibalik kesuksesan kepolisian melakukan penyergapan di dua tempat persembunyian teroris di Bekasi dan Temanggung, menyisakan sejumlah pertanyaan yang mengusik akal sehat sebagian publik dan pengamat intelijen, mulai dari penyisiran sampai saat penyergapan sejumlah orang yang diduga teroris di Temanggung.

Kejanggalan pertama, pada pemilihan lokasi tempat persembunyian Noordin. Tempat yang digerebek di Temanggung kemarin sudah pernah steril oleh Polisi dan itu bukan kebiasaan Noordin mendatangi tempat yang sudah disteril. Biasanya dia langsung memutus hubungan dengan tempat tersebut.

Jaringan Noordin sulit terlacak, karena mereka hidupnya selalu di luar lokasi Based Transciever Station (BTS). Untuk komunikasi, mereka mempunyai alat komunikasi yang mempunyai frekuensi sendiri yang sulit terlacak. Noordin selain dikenal sebagai ahli bom juga pakar di bidang TI.

Kejanggalan kedua, keberadaan Noordin yang sendirian di dalam rumah tanpa disertai dengan pengawalan. Padahal, selama ini, kemana-mana Noordin selama dikawal oleh beberapa orang. Kejanggalan lainnya sosok yang diduga Noordin yang tidak memakai bom rompi. Sebab, dalam keadaan apapun, Noordin pasti menggunakan bom rompi. Lebih tak masuk akal lagi, ketika lelaki itu tertembak, terdengar suara aduh dan minta tolong. Bila benar dia adalah anggota jaringan Noordin tentunya jeritan yang terdengar adalah suara takbir.

Pertanyaan lainnya, untuk menyergap seorang teroris di rumah yang disampingnya terdapat bukit yang sangat membantu puluhan sniper untuk menembak mati sasaran, kenapa Densus 88 membutuhkan waktu sampai 18 jam lamanya, dan harus menghujani dengan rentetan tembakan dari malam sampai pagi ke rumah tersebut hingga atap genteng dan tembok hancur berantakan.

Lalu dari dokumen foto lelaki yang tertembak petugas Densus 88 dalam kondisi kepala terbelah mulai dari atas hidung ternyata sama sekali tidak ada kemiripannya dengan foto-foto Noordin yang selama ini disebar polisi. Polisi mengaku masih harus mencocokan dengan DNA anak Noordin untuk memastikan apakah pria itu Noordin atau bukan.

Memang tidak mudah untuk memberantas teroris di Indonesia. Karena hidup mereka seperti rumput, dipangkas, tumbuh lagi, ditebas tumbuh lagi rumputnya, sebab mereka mempunyai sel- sel yang siap menampung dan melindungi. Karena itu untuk memerangi teroris, maka tak ada salahnya, Densus 88 menggandeng tentara, yang sudah teruji punya pengalaman luas didalam memerangi teroris sejak zaman perang kemerdekaan.

Kewaspadaan masyarakat juga diperlukan untuk melapor ke pihak kepolisian bila menjumpai pendatang di lingkungannya yang sikapnya mencurigakan dan perilakunya aneh. (ahmad suroso)

Tribun Corner, Senin, 10 Ags 2009

Perginya Sang Penyair Religius

2009-08-07T08:27:00.000-07:00

BANGSA Indonesia kembali kehilangan putra terbaiknya. Seorang budayawan besar yang tiada tanding. Wilibrordus Surendra Broto Rendra atau lebih dikenal dengan WS Rendra dan belakangan berganti nama menjadi H Wahyu Sulaiman Rendra, seorang dari tiga penyair besar yang dimiliki Indonesia, disamping Chairil Anwar, dan Sutardji Calzoum Bachri, telah berpulang keharibaan ilahi di RS Mitra Keluarga, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (6/8) pukul 22.10 WIB pada usia 73 tahun.

Penyair dan dramawan pendiri Bengkel Teater Rendra yang sudah malang melintang di dunia kesenian sejak tahun 1952 itu meninggal setelah lebih dari sebulan dirawat akibat serangan jantung koroner di sejumlah rumah sakit, atau dua hari setelah meninggalnya seniman fenomenal Mbah Surip yang tiba-tiba melejit namanya di blantika musik Indonesia lewat lagu, Tak Gendong. Meski Mbah Surip dimakamkan di komplek Bengkel Teater milik Rendra di Depok, tapi WS Rendra tak sempat melayat karena sedang dirawat di rumah sakit sampai meninggalnya kemarin.

Ada satu pesan mendalam disampaikan budayawan Emha Ainun Najib yang memimpin doa di depan jenazah WS Rendra saat disemayamkan di Bengkel Teater Rendra di Desa Cipayung, Depok, Jumat (7/8). Kepada satu stasiun TV Emha menekankan, WS Rendra bukanlah jasadnya atau fisiknya, karena semua itu akan kembali ke bumi, tetapi karya-karyanya yang akan terus dikenang dan diabadikan.

Pesan penyair Emha itu mengandung makna religius yang mendalam, bahwa manusia diciptakan dari tanah dan akan dikembalikan ke tanah atau bumi, yang akan menjadi bagiannya ulat-ulat di tanah. Sepertiga diri manusia lainnya berupa ruh akan kembali ke Allah, dan sepertiga lainnya bagi dirinya berupa amal sholeh.

Karya-karya penyair berjuluk sang "Burung Merak" tak akan pernah kembali bumi, tetapi dia akan terus dikenang dan menjadi pelajaran tentang kearifan/religiusitas kehidupan.
Seperti tertulis dalam salah satu syairnya, "...Hidup tidaklah untuk mengeluh dan mengaduh/Hidup adalah untuk mengolah hidup/bekerja membalik tanah/memasuki rahasia langit dan samodra/serta mencipta dan mengukir dunia/Kita menyandang tugas/kerna tugas adalah tugas/Bukannya demi sorga atau neraka/tetapi demi kehormatan seorang manusia...dst".

Dari puisi tersebut, terutama pada syair pertama menunjukkan kedalaman religiusitas WS Rendra. Sebuah pengakuan bahwa tidak pada tempatnya manusia untuk mengeluh dan mengaduh, karena ini akan menjadi tempat masuknya penguasa gelap. Dengan tidak mengeluh dan mengaduh, artinya manusia mengakui Allah adalah Maha Mengetahui dan Melihat, Maha Agung, Maha Kaya, dan maha lainnya seperti tercantum dalam 99 asmaul husna.

Kita telah kehilangan seorang penyair yang bukan hanya lantang menyuarakan ketidakadilan....tetapi juga seorang penyair yang religius. Ini tercermin dari puisi Rendra, berjudul "Titipan", "...Sering kali aku berkata, ketika seorang memuji milikku/bahwa sesungguhnya ini hanya titipan/bahwa mobilku hanya titipan-Nya/bahwa rumahku hanya titipan-Nya/bahwa hartaku hanya titipan-Nya/bahwa putraku hanya titipan-Nya/tetapi, mengapa aku tak pernah bertanya/mengapa Dia menitipkan padaku? Untuk apa Dia menitipkan ini padaku ?/Dan kalau bukan milikku, apa yang harus kulakukan untuk milik-Nya ini ?/Adakah aku memiliki hak atas sesuatu yang bukan milikku ?/Mengapa hatiku justru terasa berat, ketika titipan itu diminta kembali oleh-Nya ?

Dari dua puisi itu saja sudah menunjukkan betapa hausnya seorang WS Rendra didalam pencarian jati dirinya untuk pada saatnya bisa bertemu dengan Tuhannya. Kita hanya bisa berdoa, semoga Rendra bertemu dengan Sang Pemilik TITIPAN sejatimu di alam sana. Sebuah pelajaran hidup yang sangat berharga untuk kita teladani. (ahmad suroso)

2009-07-29T22:54:00.000-07:00

tribun/hadi maulana
BANTUAN PEMBACA - Aku selaku Repdel Tribun Batam menyerahkan bantuan yang terkumpul dari rekening Dompet Pembaca Tribun Rp 3 juta kepada Arif Pratama, bocah penderita Talasemia dan kedua orangtuanya di rumahnya, Batuaji, Batam, Rabu (29/7).

==Pasien Talasemia Terima Bantuan Pembaca Tribun==

Tiap Hari Tanpa Baju, Tidur di Kasur Basah

ARIEF Pratama (6,9) bocah penderita Talasemia atau penyakit kelainan darah yang sempat dirawat di ruang anak-anak RSUD Batam dan sekarang dirawat di kediamannya di Perumahan Taman Lestari Blok C Nomor 1 Batuaji terlihat sedikit segar dan bersemangat. Bocah yang kesehariannya tidak mau memakai pakaian alias telanjang, Rabu (29/7) sekitar pukul 13.50 Wib terlihat pakai celana.

SANTI Dewi, ibu Arief menuturkan, seperti itulah keseharian Arief. "Tidak mau mengenakan pakaian. Alasannya gerah. Ini aja saya kaget, dia mau memakai celana," kata Santi ditemani suaminya, Zurkarman, saat menerima kunjungan kru Tribun Batam. Kunjungan dimaksud untuk menyerahkan bantuan senilai Rp 3 juta dari pembaca Tribun Batam yang disalurkan melalui nomor rekening Dompet Pembaca Tribun di Bank BCA Batam.
Wanita kelahiran Padang ini menambahkan, biasanya Arief mengenakan pakaian bila dia ingin bermain keluar, itupun terbilang jarang sekali. Karena kondisinya yang tidak mendukung.

"Jika dia ingin bermain keluar dengan teman-teman sebayanya, baru dia mau mengenakan pakaian, itupun tidak lama, paling lama 15 menit hingga 30 menit. Karena dia mudah capek. Dan itupun usai tranfusi baru bisa bermain. Jika seminggu menjelang mau tranfusi, Arief tidak bisa apa-apa. Jangankan untuk bermain, bergerak dari tempat duduknya saja tidak bisa," paparnya.

Senada diungkapkan Zulkarman. "Tidur saja pak, kasur yang digunakan Arief harus dibasahin terlebih dahulu. Bahkan didekatnya harus disiapkan sebaskom kecil air dilengkapi handuk. Handuk dan air itu dipakai untuk membasahi sekujur tubuhnya. Sebab jika tidak begitu, dia tidak bisa tertidur meskipun sudah dilengkapi dengan kipas angin," terang Zulkarman.

Buruh serabutan di sebuah perusahaan galangan kapal yang ada di Batam ini juga mengungkapkan, selain telanjang, Arief juga kerap berendam didalam bak mandi bila merasa kepanasan.

"Biasa lagi asyik-asyik menonton, tiba-tiba saja dia menuju kamar mandi dan berendam di dalam bak kamar mandi, setelah itu baru dia berkata, 'Arief mulai segar sekarang'," terang ayahnya.

Arief yang berada di pangkuan ibunya hanya bisa tersenyum. Sesekali saat ditanyai Tribun apakah ke depan dirinya mau bersekolah, Arief menjawab tidak. Arief sebelumnya pernah masuk di Taman Kanak-kanak (TK), namun tidak berlangsung lama, dia mengaku kepada kedua orangtuanya fisiknya tidak kuat dan minta berhenti.
Terharu dapat bantuan

Zulkarman dan Santi Dewi nampak terharu saat menerima bantuan yang diserahkan Redpel Tribun Batam Ahmad Suroso yang didapat dari bantuan pembaca Tribun melalui nomor rekening Bank BCA KCP Nagoya, Batam, nomor 340-3455-560.

Bahkan Santi Dewi menyebutkan, Ia terasa bermimpi mendapatkan bantuan ini. "Alhamdulillah, mungkin semua ini berkat doa kami berdua dan Arief, kemarin usai diberitakan Tribun Batam, kami mendapatkan bantuan dari ANTV Peduli, sekarang dari pembaca Tribun Batam, kami sangat berterimakasih sekali," paparnya.

Zulkarman mengungkapkan, uang ini setengahnya akan disimpan untuk biaya sewaktu-waktu akan dilakukan operasi Arief, sedangkan sisanya lagi untuk membeli obat terapi herbal yang baru dicoba usai mendapatkan bantuan dari ANTV Peduli kemarin. "Mudahan-mudahan bantuan ini awal dari bantuan yang lainnya, sehingga Arief bisa secepatnya dioperasi," harap Zulkarman.

Seperti diberitakan sebelumnya, Dokter yang menangani pasien Arief Partama, Dr Herman kepada Tribun menyebutkan penyakit yang diderita Arief merupakan penyakit turunan atau yang berasal kedua orangtuanya yang membawa sifat talasemia. Dalam hal ini kemungkinan yang terjadi pada anak yang dilahirkan adalah 25 persen talasemia mayor, 50 persen carrier (pembawa sifat) dan 25 persen sehat.

"Setiap kehamilan dari pasangan, terdapat kemungkinan satu berbanding empat bagi anak mereka untuk menderita talasemia mayor, dua banding empat kemungkinan anak membawa gen talasemia (carrier) dan satu banding empat kemungkinan anak berdarah normal dan tumbuh sehat," terang Herman.

Menurutnya, bagi sebagian besar orangtua, mempunyai anak yang menderita talasemia merupakan beban sangat berat, baik moral maupun material. Sebab selain harus terus memonitor tumbuh kembang si anak, biaya yang dibutuhkan untuk transfusi darah juga tergolong mahal, bisa menghabiskan jutaan rupiah tiap bulannya.

"Talasemia atau merupakan penyakit kelainan darah yang bersifat menurun (genetik). Pada keadaan ini, sel darah merah yang dihasilkan tubuh tidak normal dan pecah lebih cepat dari sel darah merah normal. Akibatnya, sepanjang hidupnya penderita, terpaksa bergantung pada pasokan darah donor agar dapat memperpanjang hidupnya," terangnya. ***

Lomba penulisan pertanian 2009

2009-06-29T02:11:00.000-07:00

ADUKREASI 2009 (Anugerah Jurnalistik dan Penulis Muda Pertanian 2009)
Bagikan
Hari ini jam 12:22

LATAR BELAKANG
ANTARA tahun 2005-2009 pembangunan pertanian dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, yakni ;
Peningkatan Ketahanan Pangan;
Pengembangan Agribisnis, dan;
Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan dijabarkan melalui;

1. Peningkatan produksi pangan dengan cara menjaga ketersediaan pangan yang cukup, aman dan halal di setiap daerah setiap saat, dan antisipasi agar tidak terjadi kerawanan pangan.

2. Program Pengembangan Agribisnis dilakukan melalui pengembangan kawasan sentra agribisnis komoditas unggulan.

3. Program peningkatan kesejahteraan petani digulirkan melalui; pemberdayaan penyuluhan, penjaminan usaha, perlindungan harga gabah, kebijakan proteksi dan promosi lainnya.

Dari 3 (tiga( program tersebut bersadar evaluasi yang telah dilakukan diketahui bahwa beberapa daerah di Indonesia, Program Ketahanan Pangan menempati posisi teratas dalam hal tingkat pengenalannya (awareness) atau pengetahuan (knowledge), baru disusul kemudian program peningkatan kesejahteraan petani dan program pengembangan agribisnis.

Pemasyarakatan Pembangunan Pertanian melalui Apresiasi Program Pembangunan Pertanian kalangan wartawan dan pelajar dipandang perlu karena merupakan bentuk dan desiminasi informasi serta gagasan yang efektif di kalangan pelajar, mahasis dan pers.
Anugrah Jurnalistik dan Penulis Muda Pertanian 2009 merupakan sebuah ajang penghargaan bagi karya-karya jurnalis, pelajar dan mahasiswa Indonesia yang memiliki perhatian secara khusus terhadap Program Pembangunan Pertanian, baik dalam bentuk artikel (tulisan yang memuat opini dan/atau analisis), peliputan dan jurnalistik foto yang muncul di media cetak, media elektronik maupun media maya. Penghargaan ini menjadi salah satu upaya dalam mendukung citra Departemen Pertanian demi masa depan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kegiatan ini sekaligus merupakan salah satu bentuk apresiasi kepada petani sebagai pelaku pembangunan pertanian dengan mengangkat hasil kinerja petani di lapangan ke dalam satu karya baik tulisan, liputan maupun foto.

TEMA LOMBA :

1. SWASEMBADA BERAS BERKELANJUTAN MENUJU LUMBUNG PANGAN DUNIA
2. SWASEMBADA JAGUNG
3. SWASEMBADA GULA KONSUMSI
4. KINERJA EKSPOR DAN PDB PERTANIAN
5. PENGEMBANGAN AGRIBISNIS

PERSYARATAN LOMBA (KATEGORI PELAJAR & MAHASISWA):

Masih tercatat sebagai pelajar dan atau mahasiswa dibuktikan dengan kartu pelajar/mahasiswa yang masih berlaku.

Setiap peserta wajib membuat artikel tentang pertanian sesuai tema, di tulis di atas kertas A4. Panjang artikel antara 3000 s/d 6000 kata dengan jarak tulisan 1,5 spasi.

Peserta boleh mengirimkan lebih dari satu karya artikel. Karya merupakan karya perorangan (bukan kelompok), belum pernah dipublikasikan dan merupakan karya asli yang dibuktikan dengan surat pernyataan tentang orisinalitas karya.

Seluruh hasil Karya lomba mutlak menjadi milik Biro Hukum dan Humas, Setjen Departemen Pertanian, tanpa menghilangkan Hak Cipta.

Karya penulisan/artikel dikirimkan ke sekretariat panitia, ke :
JL. WIJAYA VII/I KEB. BARU, JAKARTA 12160 Telp. (021) 71035574 atau melalui email : adukreasi09@deptan.go.id paling lambat tanggal 31 Agustus 2009 stempel/cap pos dengan melampirkan foto copy Pelajar/Mahasiswa.

• Seluruh berkas diterima Panitia paling lambat tanggal 31 Agustus 2009 stempel/cap pos dengan melampirkan foto copy Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa.

HADIAH

PELAJAR HADIAH MAHASISWA HADIAH
PEMENANG I Rp 7.500.000.- PEMENANG I Rp 10.000.000.-
PEMENANG II Rp 6.000.000.- PEMENANG II Rp 8.000.000.-
PEMENANG II Rp 5.000.000.- PEMENANG II Rp 6.000.000.-

Panitia juga akan memberikan hadiah bagi pemenang harapan pada setiap kategori lomba.

PERSYARATAN & HADIAH LOMBA PENULIS, PERS/WARTAWAN

PENULISAN ARTIKEL PERTANIAN
Peserta adalah individu atau maksimal 2 orang penulis
Telah dimuat di media cetak atau media maya Pemuatan antara bulan Juni s/d 31 Agustus 2009
Karya Tulisan Berupa Artikel analisis/Opini/Literatur

HADIAH PENULISAN ARTIKEL PERTANIAN
PEMENANG I Rp 12.500.000.-
PEMENANG II Rp 10.000.000.-
PEMENANG III Rp 8.000.000.-

LIPUTAN PERTANIAN
Peserta adalah individu atau kelompok/tim
Karya yang disertakan dalam lomba pernah dimuat, ditayangkan & di publish pada media sesuai jenisnya antara Juni 2009-31 Agustus 2009

N0 JENIS MEDIA MATERI LIPUTAN
1 MEDIA CETAK Soft News/Feauture/Reportase
2 MEDIA ON LINE News/Feauture/Reportase
3 MEDIA TV News Documentary/Reportase
4 MEDIA RADIO Soft News/Feauture/Reportase

HADIAH LIPUTAN JURNALISTIK MEDIA CETAK
PEMENANG I Rp 15.000.000.-
PEMENANG II Rp 10.000.000.-
PEMENANG III Rp 8.000.000.-

HADIAH LIPUTAN JURNALISTIK MEDIA MAYA/MEDIA ON LINE
PEMENANG I Rp 15.000.000.-
PEMENANG II Rp 10.000.000.-
PEMENANG III Rp 8.000.000.-

HADIAH LIPUTAN JURNALISTIK MEDIA TELEVISI
PEMENANG I Rp 20.000.000.-
PEMENANG II Rp 15.000.000.-
PEMENANG III Rp 10.000.000.-

HADIAH LIPUTAN JURNALISTIK MEDIA RADIO
PEMENANG I Rp 10.000.000.-
PEMENANG II Rp 8.000.000.-
PEMENANG III Rp 6.000.000.-

FOTO PERTANIAN
Peserta adalah individu /personal
Karya yang disertakan dalam lomba adalah berupa foto yang memiliki kedekatan dengan tema, pernah dimuat, ditayangkan & di publish pada media sesuai jenisnya antara Juni 2009-31 Agustus 2009
HADIAH LOMBA FOTO PERTANIAN
PEMENANG I Rp 12.500.000.-
PEMENANG II Rp 10.000.000.-
PEMENANG III Rp 8.000.000.-

PERSYARATAN PESERTA
Peserta adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai
wartawam, penulis, fotografer baik di media cetak, media TV,
Radio dan media maya (cyber media) dibuktikan dengan kartu pers.

PERSYARATAN KARYA
Peserta boleh mengirim lebih dari 1 (satu) karya sesuai tema
Khusus karya jurnalistik kategori Radio & Televisi durasi liputan
minimal 7 (tujuh) menit

Karya Jurnalistik yang telah diterbitkan di media cetak atau media
maya (news), dilengkapi bukti/kliping karya beserta soft copy karya
Membuat surat pernyataan tidak berkeberatan bahwa sesuai
peraturan Program Penghargaan ini, maka seluruh karya
pemenang akan menjadi milik Biro Hukum dan Humas, Setjen
Departemen Pertanian, tanpa menghilangkan Hak Cipta

Seluruh karya dikirim ke panitia;
JL. WIJAYA VII/I KEB. BARU, JAKARTA 12160
Telp (021) 71035574 atau
email : adukreasi09@deptan.go.id

KETERANGAN :
Selain hadiah untuk pemenang I, II & III panitia juga akan memberikan hadiah harapan untuk setiap kategori lomba.

Hanya pemenang utama pada setiap kategori yang akan diundang ke Jakarta untuk menerima hadiahnya.

Pemberian hadiah akan dilakukan dalam seremoni khusus pada program Variety Show Adu Kreasi 09 di 2 (dua) stasiun televisi swasta nasional di Jakarta sekitar bulan Oktober 2009.

KPK Tersandera

2009-06-24T01:15:00.000-07:00

EKSISTENSI Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin terancam. Ancaman untuk melemahkan Komisi yang selama ini menjadi satu-satunya harapan publik untuk memberantas korupsi di Indonesia, di saat institusi lain, seperti kejaksaan dan Polri, belum bisa diharapkan untuk dapat memberantas korupsi itu bukan hanya tersandera oleh faktor ekstern, tapi juga intern.

Faktor luar, selain DPR dan pemerintah juga para koruptor. DPR sampai saat ini masih adem- ayem, tidak kunjung menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor). Padahal, Mahkamah Konstitusi hanya memberi tenggat DPR untuk menggolkan RUU Tipikor paling lambat Desember 2009.

Lewat itu maka otomatis Pengadilan Tipikor bubar, karena keberadaannya tidak sah. Dengan demikian nantinya penanganan kasus korupsi akan dikembalikan ke kepolisian dan kejaksaan.
Memang KPK tidak selamanya dapat berdiri, karena sifatnya adhoc. Jika Kepolisian dan Kejagung tugasnya sudah bagus, maka lembaga superbody itu dapat dibubarkan.

Masalahnya, kinerja Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi selama ini tidak maksimal. Tidak sedikit koruptor yang akhirnya divonis bebas, dan yang sudah divonis hukuman pun bisa kabur ke luar negeri. Seperti terpidana korupsi kasus cessie Bank Bali, Djoko Tjandra.
bos Grup Mulia, yang merugikan negara Rp546 miliar. Dia kabur ke Papua Nugini pada 10 Juni 2009, hanya sehari menjelang putusan PK Mahkamah Agung yang memvonis dia dua tahun penjara bersama Syahril Sabirin, mantan Gubernur Bank Indonesia.

Sementara KPK terbukti telah menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia. Apalagi indeks pemberantasan korupsi di Indonesia bisa terkerek melalui peran lembaga ini. Di Tangan KPK yang memiliki kewenangan luar biasa, termasuk melakukan penyadapan terhadap pihak yang diduga korupsi, belum ada satupun tersangka korupsi yang bisa bebas dari jerat hukum.

Kini, KPK kembali 'dikerjai'. Kewenangan melakukan penyadapan yang dimiliki KPK dijadikan sebagai celah untuk menggerogoti Komisi ini. Polisi menuduh penyadapan terkait urusan pribadi Antasari yang memerintahkan KPK untuk menyadap HP yang diduga milik Rani Juliani dan Nasrudin Zulkarnaen. Pihak kepolisian lalu memeriksa Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah terkait penyadapan yang dilakukan KPK atas perintah Antasari.

Namun dalam jumpa pers di KPK, Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah mengakui KPK memang menyadap sejumlah nomor telepon yang diberikan Antasari Azhar. Nomor-nomor telepon itu yang digunakan pelaku teror terhadap istri Antasari Azhar. Salah satu teror yang diterima istrinya, Antasari diminta tidak melanjutkan pengusutan sebuah kasus korupsi.

Pimpinan KPK menilai penyadapan itu dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan tidak melanggar kode etik. Dan sadap menyadap merupakan salah satu instrumen penting bagi pemberantasan korupsi. Soal penyadapan KPK memiliki akreditasi dari Eropa, dan KPK sudah cukup akuntabel, dan kredibel. Dari segi prosedur dan juga kode etik tidak perlu khawatir sistem ada penyimpangan.

Para pengamat menilai, pangkal persoalan dari kasus penyadapan KPK yang dipersoalkan itu karena adanya rivalitas penegak hukum. Tetapi ada upaya lebih menyeramkan untuk mengganggu upaya pemberantasan korupsi. Kelihatannya dari kasus Antasari ada upaya sistematis untuk melemahkan atau mendelegitimasi KPK.

Seharusnya dalam koridor sebagai sesama lembaga penegak hukum, polisi tidak harus masuk ke wilayah penyadapan. Penyadapan sejauh itu untuk penanganan kasus korupsi sah-sah saja. Toh sejauh ini KPK tidak pernah mempublikasikan hasil penggunaan penyadapan. (ahmad suroso)

Corner Tribunbatam, 24 Juni 2009

Pak RT Korban Kekisruhan DPT

2009-04-07T10:02:00.000-07:00

HARI pencontrengan pemilu legislatif 2009 tinggal sehari lagi. Namun seiring dengan semakin dekatnya hari H pencontrengan, sejumlah persoalan bernada ketidakpuasan atas ketidakakuratan atau kekisruhan data Daftar Pemilih Tetap (DPT), ibarat bisul justru semakin banyak bermunculan, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk di Kepri. Dari pantauan Tribun kemarin terdapat sejumlah kasus menyangkut ketidakakuratan data di Kota Batam dan Tanjungpinang mengemuka. Di Tanjungpinang, Panwaslu menemukan 52 DPT ganda di Kecamatan Bukit Bestari. Banyak warga yang mendapatkan 2 surat undangan memilih (C4) sekaligus.
Di Batam kasusnya lebih komplek lagi. Senin lalu (6/4) lebih dari 100 warga berunjuk rasa ke Panwaslu , BPS serta Walikota Batam karena tidak masuk sebagai pemilih di Batam. Warga hinterland juga mengeluh. Karena sebelumnya dalam daftar pemilihan sementara (DPS) yang diumumkan di kantor Kelurahan, nama warga semuanya masuk. Namun saat dibagikan C4 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) sejak Sabtu (4/4), banyak warga yang sebelumnya masuk dalam DPS malah tidak ada di DPT. Misalnya, di Kampung Bugis Pasir Putih, dari RT 03 RW 01 Kelurahan Sekanak Raya, Belakangpadang, dari 130 Kepala Keluarga (KK), 92 KK tidak masuk DPT.
Kekisruhan banyaknya warga ber KTP Batam yang tidak masuk DPT tersebut bahkan telah memakan korban seorang ketua RT dan istrinya di sebuah kampung di Batam Selasa kemarin. Ketua RT yang ketiban sial tersebut kemarin didatangi ke rumahnya oleh sepasang suami istri yang tidak terima karena namanya tidak masuk ke DPT. Bukan cuma memaki-maki, tetapi warga itu sampai melakukan pemukulan. Tak terima dianiaya, RT tersebut kemudian melapor ke polisi.
Kita tentu menyayangkan aksi kekerasan tersebut. Karena dalam kasus ini bisa dibilang, ketua RT tersebut hanyalah menjadi salah satu korban dari kinerja KPU yang memang kedodoran sejak dari segi persiapan. Seandainya warga tersebut mau menyadari bahwa DPT pemilu 2009 didasarkan pada DPT pemilu 2004 lalu, bukan berdasarkan pendataan baru tentu tidak akan sampai terjadi aksi pemukulan.
Menyangkut DPT, berdasar data di KPU Kepri, tercatat jumlah penduduk Kepri 1.392.918 jiwa (BPS, 2007), dan yang tercatat di DPT 1.130.494 pemilih. Untuk antisipasi terjadinya kecurangan, pihak KPU seperti diungkapkan Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary kemarin, akan membagikan kopian DPT kepada saksi-saksi di setiap TPS, untuk bisa memonitor dan menjaga kemungkinan pemilih-pemilih yang tidak memenuhi syarat yang ikut serta ke TPS bersangkutan.
Demi ketertiban pelaksanaan pemilu, harus disadari bersama bahwa pemilih yang boleh memberikan suara adalah pemilih yang sudah menerima pemberitahuan dari kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) Selain membawa surat pemberitahuan, pemilih juga harus membawa kartu identitas, baik KTP maupun identitas lain . Bila surat pemberitahuan hilang atau tidak sampai ke yang bersangkutan masih bisa dieliminir asal mempunyai identitas sesuai dengan nama yang tercantum dalam DPT. Lantas bagaimana dengan mereka yang tercecer—karena alasan teknis—tak masuk DPT ? Tentu tak mungkin diakomodasi saat ini, karena tak akan ada lagi perubahan DPT. Mereka yang tercecer akan diakomodasikan dalam pemilihan presiden mendatang.
Kita tidak menutup mata masih ada kelemahan dalam penyelenggaraan Pemilu 2009m dan kekurangan tersebut kita akui bisa mempengaruhi proses demokrasi itu sendiri. Namun kita berharap kekurangan tersebut semata masalah teknis, bukan karena manipulasi atau rekayasa pihak tertentu. Kecuali bila terbukti sebaliknya, maka manipulasi tersebut tetap harus ditindaklanjuti melalui proses hukum. (ahmad suroso)

Tajuk Tribun Batam, 8 April 2009

Jatuh Lagi Jatuh Lagi

2009-04-07T10:01:00.000-07:00

PESAWAT militer milik TNI Angkatan Udara kembali jatuh, Senin kemarin. Kali ini menimpa pesawat angkut jenis Fokker 27 di Landasan Udara Hussein Sastranegara, Bandung, menewaskan 24 orang, terdiri atas 6 kru pesawat dan 18 penumpang anggota Paskhas, termasuk siswa Diklat Paralayang Tempur TNI AU. Saat kejadian, cuaca di sekitar tempat kejadian sangat buruk, turun hujan lebat sehingga jarak padang menjadi terbatas.
Belum ada keterangan resmi penyebab pesawat jatuh. Namun diduga kuat pesawat jatuh karena gagal landing akibat tersambar petir yang mengenai atap pesawat. Pesawat lalu jatuh di hanggar Lanud dan menabrak dua pesawat lainnya yang berada di dalam hanggar. Dua pesawat yaitu Deraya Air MC 212200 dan Batavia Air Boeing 737, tertimpa pesawat F-27 tersebut.
Ini merupakan kecelakaan pesawat TNI AU yang keempat kalinya dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Antara lain pada Januari 2008 helikopter jenis Twin Pack S 58 T milik pangkalan TNI-AU Lanud Pekanbaru jatuh di perkebunan kelapa sawit di Desa Ogom, Riau saat melakukan latihan rutin. Selanjutnya pesawat jenis Casa 212 milik Skadron 4, Lanud Abd Saleh, jatuh di jurang di Kampung Tegal Lilin, Pasir Gaok, Kecamatan Tenjolaya, Kaki Gunung Salak, Bogor 26 Juni 200 menewaskan lima kru dan 13 penumpang.
Musibah jatuhnya pesawat TNI AU tersebut tentu memunculkan pertanyaan, mengapa begitu sering kecelakaan udara terjadi. Konon, pesawat TNI AU jenis F-27 yang jatuh kemarin termasuk kategori pesawat tua, yang akan segera dipensiunkan. Bila memang sudah tua, mengapa tetap dipertahankan. TNI sebagai pihak yang bertanggung jawab mestinya menyelidiki secara tuntas sebab-sebabnya dan menjelaskan secara terbuka kepada publik.
Selain faktor usia pesawat, dan faktor cuaca buruk, kondisi bandar udara/lanud Husein Sastranegara, juga perlu dicermati. Mengutip pendapat Capt R Muh Syafei, mantan Pilot Garuda Indonesia kepada koran ini, sejak dulu Bandara Hussein Sastranegara memang dikenal sebagai bandara yang memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi, masuk dalam bandara dengan grid IV, atau yang paling sulit. Pilot pengalaman yang harus melewati bandara ini, setidaknya kapten saja harus pengalaman dua tahun menjadi kapten agar bisa melakukan take off atau landing.
Terkait dengan lalu lintas penerbangan di Indonesia, tak pandang bulu pesawat komersial ataukah pesawat dinas, termasuk dari Angkatan Bersenjata, harus jujur diakui, amat sering dan terlalu mudah jenis angkutan udara itu mengalami kecelakaan. Pesawat jatuh lagi, jatuh lagi, ucapan itu sering terlontar dari publik sebagai ekspresi rasa gemes, prihatin, sekaligus protes. Melihat kenyataan tersebut, tak heran bila sampai sekarang Uni Eropa masih memberlakukan larangan terbang pesawat dari Indonesia ke negara-negara Uni Eropa.
Kerap terjadinya kecelakaan pesawat terbang menunjukkan adanya ketidakberesan. Upaya peningkatan kualitas penerbang dan sistem keselamatan pesawat sebelum terbang ternyata belum mampu menangkal kejadian serupa. Anehnya, kasus-kasus kecelakaan tersebut hanya menjadi rekam sejarah pahit tanpa ada upaya evaluasi. Selama ini yang menjadi penyebab rentetan peristiwa kecelakaan tak pernah secara transparan diungkap kepada khalayak. Malah, seakan-akan ada upaya penutupan informasi. Apakah kontrol kelayakan pesawat secara teknis sebelum terbang kurang optimal?
Estimasi penyebab kecelakaan saja yang bisa kita ketahui lewat media. Pasca kecelakaan, laporan penyelidikan tim yang ditunjuk tidak pernah dipublikasikan. Padahal, keterbukaan informasi merupakan pertanggungjawaban maskapai komersial, termasuk TNI kepada publik atas penggunaan alat utama persenjataan yang dibiayai negara. Bagaimanapun, transparansi sebab-sebab pesawat jatuh sangat penting diketahui publik. (ahmad suroso)

Tajuk Tribun Batam, 7 April 2009